BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Dalam pelaksanaan audit, efektivitas audit diartikan sebagai penerapan statement of responsibility audit berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang direview untuk membantu setiap auditor dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Bastian (2006), Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. SPKN BPK RI (2007) mengatur hal-hal pokok yang memberi landasan operasional pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Efektivitas audit adalah keberhasilan yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keberhasilan atau efektivitas pelaksanaan audit meliputi tiga tahapan audit yang dilakukan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Efektivitas audit mencakup pemeriksaan yang direncanakan secara memadai dengan mendefinisikan tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan, dilaksanakan sesuai

Universitas Sumatera Utara

Program Pemeriksaan, memenuhi tujuan dan harapan penugasan, serta penyusunan dan penyampain laporan hasil pemeriksaan sesuai SPKN

(SPKN, 2007).

2.1.2. Kode Etik Kode etik BPK-RI adalah norma-norma yang wajib ditaati oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya

selama menjalankan

tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK (BPK RI, 2011). Auditor BPK-RI dalam melaksanakan pemeriksaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Ethic adalah "a body of moral principle or values". Kata sifatnya ethical. Ethics adalah (1) "asystem of moral principles". (2) "the rules of conduct" (3) salah satu cabang ilmu filsafat, yaitu etika yang membahas soal rightness dan wrongness suatu tindakan, dan goodness dan badness motif dan akibatnya (Ndraha, 2002). Menurut Herawati dan Susanto (2008) dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus.

Aturan

ini merupakan

aturan

main

dalam

menjalankan

atau

mengembankan profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap pemegang profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.


Etika sebagai sebuah refleksi moralitas yang dapat dicermati dari berbagai dimensi, tergantung persoalan moral apa yang akan dikritisi. Terlepas dari itu keberadaan etika dimaksudkan terutama untuk menjaga keselarasan hubungan manusia (Ludigdo, 2006). Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Ludigdo, 2006). Seorang auditor dalam menjalankan profesionalnya harus mengikuti aturan sesuai dengan kode etiknya. BPK RI sendiri telah merumuskan suatu kode etik yang harus dipedomani oleh semua anggota BPK dan pemeriksa. Menurut Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2011

tentang Kode Etik Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (2011) menyatakan Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

2.1.2.1. Independensi Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun (BPK RI, 2011). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) IAPI 2011, SA Seksi 220 Alinea 2, dijelaskan bahwa Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun,


sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun (BPK RI, 2007). Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. menjaga kerahasiaan berkepentingan.

hasil pemeriksaan kepada

pihak

yang

tidak

b. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan. c. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK. d. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan (BPK RI, 2011).

Untuk lebih menegaskan bahwa independensi terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang auditor, pada pasal 9 ayat 2 Kode Etik BPK menyebutkan larangan bagi Pemeriksa yaitu:


a. menjadi anggota/pengurus partai politik. b. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara. c. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. d. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa e. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga. f. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir (BPK RI, 2011).

2.1.2.2. Integritas Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai

(BPK RI, 2011). Integritas merupakan sikap yang dimiliki auditor

berkaitan dengan niat, pikiran, perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kode etik. Dalam SPKN (BPK RI, 2007) pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan

publik,

dan

mempertahankan

profesionalisme.

Untuk

mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak.


Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. bersikap

jujur,

tegas, bertanggungjawab, obyektif, dan

konsisten dalam

mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan. b. mampu

mengendalikan

diri

dan bertingkah

laku sopan, serta

saling

mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas (BPK RI, 2011). Untuk lebih menegaskan bahwa integritas terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang auditor, pada pasal 9 ayat 2 Kode Etik BPK menyebutkan larangan bagi Pemeriksa yaitu: a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. b. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.

atau

c. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa. d. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK. e. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, yang menyebabkan opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif. f. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan (BPK RI, 2011).

2.1.2.3. Profesionalisme


Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen dalam menjalankan tugas

(BPK RI, 2011). Dalam pengertian umum, seseorang

dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Herawaty dan Susanto, 2008).

Dalam SPAP (IAPI, 2011) dinyatakan :

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Seorang auditor harus memiliki "tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki" oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar.

Menurut Peraturan BPK-RI Nomor : 1 Tahun 2007 tentang SPKN (BPK RI, 2007) dinyatakan: Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan


terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. b. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya (BPK RI, 2011). Untuk lebih menegaskan bahwa profesionalisme terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang auditor, pada pasal 9 ayat 2 Kode Etik BPK menyebutkan larangan bagi Pemeriksa yaitu: a. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya. b. menghambat pelaksanaan tugas seseorang, dan/atau golongan.

pemeriksaan untuk kepentingan pribadi,

c. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab (BPK RI, 2011).

2.1.3. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) SPAP-IAPI (2011) Seksi 327 mendefinisikan teknik audit berbantuan komputer (TABK) sebagai berbagai macam penggunaan komputer dalam pengauditan. Keunggulannya memungkinkan auditor untuk mengakses catatan-catatan yang dapat dibaca komputer, memudahkan auditor untuk memeriksa catatan atau data lebih


banyak daripada dengan sistem manual, secara cepat dan akurat melakukan berbagai fungsi rutin pengauditan termasuk pemilihan sampel secara statistik. Pendekatan audit dengan bantuan komputer merupakan cara audit dengan bantuan komputer yang sangat bermanfaat dalam pengujian serta evaluasi keandalan penyimpanan (record) dan file perusahaan. Perangkat lunak audit yang digunakan merupakan program komputer yang digunakan oleh auditor untuk membantu pengujian dan evaluasi keandalan record dan file perusahaan. Perangkat lunak audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua golongan : 1. Perangkat Lunak Audit Terspesialisasi (SAS/ specialized audit software). SAS merupakan satu atau lebih program khusus yang dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi audit tertentu. Software audit ini jarang digunakan karena penyiapannya lama dan mahal, dan diperlukan keahlian auditor dibidang komputer. Cara penanggulangannya dapat dengan menggunakan program yang relevan dengan tujuan audit yang saat itu digunakan oleh perusahaan. 2. Perangkat Lunak Audit Tergeneralisasi (GAS/generalized audit software). GAS ini terdiri dari seperangkat program komputer yang secara bersama melaksanakan bermacam fungsi pemrosesan data atau manipulasi data. GAS dikembalikan oleh kantor akuntan untuk berbagai tugas audit dan dapat digunakan pada berbagai perusahaan. Menurut SPAP-IAPI (2011) Seksi 327, beberapa manfaat TABK adalah sebagai berikut:


a. Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit (audit trail) dapat mengharuskan auditor menggunakan TABK dalam penerapan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. b. Efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat meningkat dengan penggunaan TABK. SPKN BPK RI (2007) mensyaratkan pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Salah satu kecakapan profesional yang harus dimiliki pemeriksa adalah keterampilan tentang penggunaan TABK pada lingkungan pemeriksaan yang sudah menggunakan teknologi informasi. Penggunaan TABK akan sangat ditunjang oleh sikap pemeriksa terhadap penggunaan komputer (Computer Attitude) dan pelatihan yang memadai di bidang penggunaan computer (Computer Training).

2.1.3.1. Computer Attitude Thompson et al. (1991) mengemukakan pentingnya aspek perilaku dalam penerapan sistem informasi berbasis komputer. Sikap (attitude) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku individual, disamping norma sosial dan kebiasaan mencerminkan pendirian seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Sikap seseorang terdiri atas komponen kognisi, afeksi, dan komponen-komponen yang berkaitan dengan pengenalan seseorang terhadap lingkungannya sehingga menimbulkan suatu keyakinan (beliefs). Dalam konteks penerapan personal computer (PC), kemungkinan seseorang mempunyai keyakinan bahwa penggunaan komputer akan memberikan manfaat bagi dirinya dan pekerjaannya. Keyakinan tersebut diperolah berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya. Afeksi berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang yang mempunyai konotasi suka atau tidak suka. Sikap positif seseorang untuk menerima kehadiran


teknologi komputer karena dilandasi keyakinan bahwa teknologi komputer dapat membantu pekerjaannya, sehingga ia mempunyai perasaan suka terhadap teknologi komputer. Keinginan merupakan komponen sikap yang lain, yang mempengaruhi sikap seseorang. Sikap positif seseorang terhadap teknologi komputer karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk mempelajarinya. 2.1.3.2. Computer Training Pendidikan dan pelatihan menggunakan komputer yang diperoleh sendiri maupun yang diberikan oleh institusinya sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang pemakai dalam pelaksanaan kerja yang melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer (Haryanto, 2002). Igbaria, Pavri, Huff (1989) menemukan adanya keterkaitan positif antara pelatihan dengan pengalaman di bidang komputer terhadap penggunaan sistem. Diharapkan organisasi mengadakan program pendidikan dan pelatihan terhadap user untuk lebih mengenal software atau hardware komputer yang dijalankan, sampai pengguna merasa nyaman menggunakannya. Pengembangan keahlian menggunakan komputer dapat dilakukan dengan program pendidikan dan pelatihan. Bila memungkinkan, peningkatan program-program pendidikan dan pelatihan tersebut mampu mengembangkan perasaan ”self efficacy”, adalah keyakinan bahwa seorang pemakai komputer (user) dapat mengembangkan keahliannya, sangat diperlukan agar mampu menggunakan komputer mikro secara efektif dan memperkuat rasa percaya diri karena mampu menguasai teknologi komputer serta menggunakannya dalam setiap pekerjaan user (Igbaria, 1994).

2.2. Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping) Untuk mendukung penelitian ini diambil beberapa penelitian terdahulu/ sebelumnya. Zulfikar (2003) dalam penelitiannya yang berjudul : “Expert System : Upaya


Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Audit” menemukan bahwa expert system dapat meningkatkan efisiensi maupun efektivitas audit, namun demikian auditor tetap harus mempertimbangkan kos dan keuntungan yang akan didapat dari dari penerapan expert system. Gunawan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul : Hubungan Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit menemukan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit. Sedangkan Efektivitas pelaksanaan audit dipengaruhi oleh persepsi auditor internal atas kode etik pada bank-bank swasta nasional Tbk di Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Monica (2007) tentang Hubungan Persepsi Auditor Internal atas kode Etik dengan Efektifitas Pelaksanaan Audit (Studi Survey pada beberapa Bank di Bandung). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi auditor atas kode etik dengan efektifitas pelaksanaan audit. Bayu (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh faktor-faktor individual terhadap keahlian auditor dalam menggunakan teknik audit berbantuan komputer”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor computer attitude (optimisme, pesimisme) dan computer training (pelatihan komputer) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keahlian auditor dalam teknik audit berbantuan komputer. Zulaiha (2008) dalam penelitiannnya yang berjudul pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan ( Studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Bandung ) menemukan bahwa kemampuan auditor investigatif bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.


Purba (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Keahlian dan Independensi Auditor BPK Perwakilan Medan Terhadap Kualitas Audit”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial keahlian yang diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan auditor BPK-RI Perwakilan Medan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Faktor independensi (lamanya ikatan dengan auditee, tekanan auditee dan telaah rekan kerja) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit auditor BPK. Secara parsial hanya telaah dari rekan kerja yang mempengaruhi kualitas kerja auditee sedangkan variabel lama ikatan dengan auditee dan tekanan dari auditee tidak merusak indipendensi auditor, sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2009) membahas Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas auditor. Ribut (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, Integritas dan Profesionalisme berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit. Penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) membahas tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Faktor kompetensi dan independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit,


sedangkan independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat. Frishandini (2010) dalam penelitiannya yang berjudul : Pengaruh Motivasi Auditor Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Audit (Studi di Wilayah Malang), menemukan motivasi auditor yang diproxi dengan 2 (dua) unsur penggerak tantangan dan pengembangan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi audit, baik secara simultan maupun secara parsial. Untuk memperjelas hasil penelitian sebelumnya ditampilkan matrik penelitian pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu No

Peneliti Terdahulu

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Variabel Variabel independen : Expert System

1.

Zulfikar (2003)

Expert System : Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Audit

Variabel Independen Efisiensi dan Efektivitas Audit Variabel Independen :

2.

Gunawan (2005)

Hubungan Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit

Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik

Variabel dependen : Efektivitas Pelaksanaan Audit

3

Monica

Hubungan Persepsi

Variabel Independen :

Expert system dapat meningkatkan efisiensi maupun efektivitas audit, namun demikian auditor tetap harus mempertimbangkan kos dan keuntungan yang akan didapat dari dari penerapan expert system.

Ada hubungan yang signifikan antara persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit. Sedangkan Efektivitas pelaksanaan audit dipengaruhi oleh persepsi auditor internal atas kode etik pada bank-bank swasta nasional Tbk di Bandung.

Terdapat

hubungan


yang

(2007)

Auditor Internal atas kode Etik dengan Efektifitas Pelaksanaan Audit (Studi Survey pada beberapa Bank di Bandung)

Persepsi auditor internal atas kode etik

signifikan antara persepsi auditor atas kode etik dengan efektifitas pelaksanaan audit.

Variabel Dependen : Efektivitas Pelaksanaan audit Variabel Independen : Computer anxiety, Computer attitude,

4

Bayu (2007)

Pengaruh faktor-faktor individual terhadap keahlian auditor dalam menggunakan teknik audit berbantuan komputer

Faktor computer attitude dan computer training memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keahlian auditor dalam TABK

Math anxiety dan Computer Training

Variabel Dependen : keahlian auditor dalam TABK Variabel Independen :

5

Zulaiha (2008)

Pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (Studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Bandung)

Kemampuan auditor investigatif

Variabel Dependen : Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan

Kemampuan auditor investigatif bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.


6

Purba (2008)

Pengaruh Faktor Keahlian dan Independensi Auditor BPK Perwakilan Medan Terhadap Kualitas Audit

Keahlian dan Independensi

Variabel Dependen:

Faktor Keahlian dan Independensi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit

Kualitas Audit

7

Lubis (2009)

Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada

Variabel Independen : Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional

Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh secara simultan


Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

dan Kepatuhan pada Kode Etik

dan parsial terhadap kualitas auditor

Variabel Dependen: Kualitas auditor Variabel Independen :

8

Ribut (2010)

Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

Independensi, Integritas dan Profesionalisme

Variabel Dependen:

Independensi, Integritas dan Profesionalisme berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit

Efektivitas Pelaksanaan Audit Variabel Independen :

9

Efendy (2010)

Pengaruh Kompetensi, Independesi dan Motivasi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Kompetensi, Independensi dan Motivasi

Variabel Dependen: Kualitas audit

Kompetensi, Independensi dan Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Faktor kompetensi dan independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.


10

Frishandini (2010)

Pengaruh Motivasi Auditor Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Audit (Studi di Wilayah Malang)

Tantangan dan Pengembangan

Variabel Dependen: Efektivitas dan efisiensi audit

Motivasi auditor yang diproxi dengan 2 (dua) unsur penggerak tantangan dan pengembangan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi audit, baik secara simultan maupun secara parsial.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents