BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dari berbagai literatur manajemen, ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan terakhir manajemen sebagai suatu seni (art) dan suatu ilmu. Berikut beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli : Definisi manajemen Haiman yang dikutip oleh Manulang (2001:3), bahwa : “Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk tujuan bersama.” Adapun definisi R.Terry yang dikutip oleh Manulang (2001:3), bahwa : “Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.” Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, untuk memberikan penjelasan. Ada tiga pokok penting dalam definisi-definisi tersebut, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain. Kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Manajemen juga merupakan kolektivitas orangorang yang melakukan aktivitas manajemen, aktivitas manajemen tersebut adalah planning, organizing, staffing, directing dan controlling.

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan Perusahaan memerlukan berbagai kekayaan seperti mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku, dan sebagainya untuk menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut manajemen keuangan. Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasinya. Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2002:34) definisi keuangan yaitu : “Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi, keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah.” Sedangkan penjelasan tentang manajemen keuangan menurut Sartono (2001:6) yaitu : “Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.” Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan Fungsi manajemen keuangan sebagai salah satu fungsi manajemen perusahaan telah mengalami perkembangan pada pertengahan 1990-an, dari yang bersifat deskriptif menjadi lebih bersifat analisis dan normatif, adapun beberapa fungsi dalam manajemen keuangan menurut Riyanto (2001:10), antara lain : 1. Keputusan Mengenai Investasi (Investmen Decision) Merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga bidang keputusan. Hal ini karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi (return on investment) merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi.

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum, struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. 3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (Assets Management Decision) Keputusan ini bersangkutan dengan manajer keuangan bersama manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggungjawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.

2.2

Laporan Keuangan Suatu perusahaan baik terbuka ataupun tertutup pasti memiliki laporan keuangan

perusahaan, agar manajer maupun pemilik dapat melihat kinerja dan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan keuangan perusahaan terbuka dan dibuat oleh direksi perusahaan untuk kemudian diumumkan kepada publik agar para pemegang sahamnya dapat melihat kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi (satu tahun). Dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang diumumkan, para pemegang saham tersebut dapat melihat apakah selama satu periode tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional usahanya.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Untuk membahas manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan keuangan, oleh karena itu perlu pembahasan singkat mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan didefinisikan sebagai catatan keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan ini berguna sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

Menurut S. Munawir (2002:2) pengertian laporan keuangan adalah : “Hasil dari proses akuntasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut Harahap (2004:105) bahwa : “Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang menjadi salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh para pengelola organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Selain pengertian di atas, laporan keuangan mempunyai tujuan seperti yang diuraikan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:4) bahwa : “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembagalembaganya dan masyarakat. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukurdan posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas, sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja adalah penghasilan dan beban. Adapun penyajian berbagai unsur tersebut dalam neraca dan rugi laba memerlukan proses subklasifikasi.

2.2.3 Jenis Laporan Keuangan Dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi (dan biasanya dilengkapi dengan laporan perubahan modal),menurut Harahap (2004:106) yang masing-masing dijelaskan sebagai beikut : 1.

Neraca, adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keungan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Masingmasing unsur tersebut dapat disubklasifikasi sebagai berikut : a. Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat disubklasifikasi menjadi lima, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, aktiva lain-lain. b. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat disubklasifikasi menjadi tiga, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kewajiban lain-lain. c. Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dapat disubklasifikasi menjadi dua, yaitu ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, dan ekuitas yang berasal dari hasil operasi.

2.

Laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Laporan laba rugi mempunyai dua unsur yaitu sebagai berikut : a. Penghasilan, yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu dapat disubklasifikasikan menjadi, pendapatan (revenues), keungtungan (gains). b. Beban, yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban perusahaan selama periode tertentu dapat disublkasifikasi menjadi, beban dan kerugian.

2.2.4 Pengertian Pendapatan Bunga Pada dunia pebankan yang menjadi dasar utama serta hal yang sangat fundamental dalam menentukan profitabilitas bank adalah jumlah pendapatan bunga yang diterima. Menurut PSAK No.23 (2000), pengertian pendapatan adalah :

“Penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga, dividen, royaltis dan sewa.” Sedangkan pendapatan bunga dalam PSAK No.31 (2000) adalah : “Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.” Kemampuan pengelolaan dana yang baik sangat diperlukan dalam menjalankan strategi manajemen yang baik untuk perbankan, karena kewajiban bank terhadap nasabahnya harus dipenuhi. Semakin baik pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank, maka pendapatan bunganya semakin besar.

2.2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Kegiatan utama bank sebagaimana telah kita ketahui sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Masyarakat memberi kepercayaan kepada bank sebagai lembaga penyimpan dana dengan harapan memperoleh imbalan berupa bunga dari pihak bank. Akan tetapi kegiatan transaksi dalam dunia perbankan ini dapat berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi dikarenakan tingkat suku bunga yang turun-naik. Masyarakat akan memilih likuiditas apabila keuntungan yang diperolehnya lebih sedikit yaitu apabila tingkat bunga sangat rendah. Sebaliknya dalam keadaan tingkat bunga tinggi masyarakat akan memegang uang lebih kecil dan lebih banyak pada saat tingkat bunga rendah. Salah satu sifat tingkat bunga adalah sangat mudah berubah-ubah, turun-naik. Fluktuasi ini sering terjadi dalam kurun waktu sangat singkat terutama tingkat bunga jangka pendek. Meskipun tingkat bunga jangka panjang relatif kurang berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat bunga jangka pendek, kedua-duanya cenderung bergerak naik dan turun dalam waktu yang sama.

Menurut Kasmir (2010:134), ada beberapa faktor yang mempengaruhi suku bunga antara lain sebagai berikut : 1. Kebutuhan Dana Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. 2. Persaingan Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 % per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17 % per tahun. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. 3. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 4. Target Laba yang Diingikan Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan. 5. Jangka Waktu Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hali ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah. 6. Kualitas Jaminan Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

7. Reputasi Perusahaan Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 8. Produk yang Kompetitif Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran. 9. Hubungan Baik Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. 10. Jaminan Pihak Ketiga Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankanpun juga berbeda. Faktor yang mempengaruhi suku bunga telah dijelaskan di atas tentu saja dapat mempengaruhi pendapatan operasional bank secara langsung terutama pada Bank Konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga. Tingkat bunga yang dinyatakan tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional. Sedangkan bagi Bank Syariah sendiri, dalam kegiatan operasionalnya tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Bank Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli.

2.2.5 Pengertian Beban Bunga Seperti yang telah dijelaskan di atas selain pendapatan bunga, beban bunga juga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana yang umumnya berbunga (interest bearing) dan menanamkannya dalam asset produktif. Menurut PSAK No.31 (2000) beban adalah : “Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.” Sedangkan pengertian beban bunga dalam PSAK No. 31 (2000) adalah : “Beban dalam kegiatan perkreditan, antara lain, terdiri dari beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan, dan biaya/premi program penjaminan. Seperti halnya pendapatan bunga, beban bunga juga harus dikelola dengan baik agar terciptanya kinerja yang bonafid bagi suatu bank. Bila beban bunga berada dalam keadaan tetap (stabil) keuntungan bank akan semakin besar.

2.2.5.1 Jenis Beban Dalam sistem perbankan, beban bunga dan pendapatan bunga merupakan dua bagian yang saling berkaitan dan mempengaruhi terhadap keuntungan yang akan diperoleh suatu bank. Beban bunga merupakan beban yang harus dikeluarkan bank atas kegiatan penghimpunan dana yang dilakukannya. Jenis beban utama dari operasi suatu bank juga diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank seperti yang tercantum menurut PSAK No.31 (2000) : 1.

Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (yang biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah, penyusutan.

2.

Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak lancar.

2.2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Beban Bunga Beban diakui dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan asset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan asset tetap). Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of cost with revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, misalnya berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi asset atau kewajiban. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai asset. Bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasi sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba atau rugi bersih. Sebagai alternatif, bunga yang dibayar dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasi, masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi (return on investment).

2.3 Tinjauan Umum Perbankan 2.3.1

Pengertian Bank Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting.

Hampir tidak ada satu pun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpan kekayaan dan untuk dasar perhitungan berbagai transaksi ekonomi dan

keuangan. Masyarakat memegang uang tidak saja untuk motif bertransaksi, tetapi untuk berjagajaga dan bahkan berspekulasi. Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Bank berasal dari bahasa Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Pentingnya peranan bank dalam mengelola dana masyarakat untuk pembangunan, menyebabkan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi suatu negara. Pengertian bank dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 poin 2. Menurut Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2010:2) dalam bukunya,mengartikan bank secara sederhana sebagai : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Sedangkan pengertian Lembaga Keuangan menurut Kasmir (2010:2) adalah : “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.” Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga

kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat.

2.3.2 Jenis Bank Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2010:18-38), jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

2.3.2.1 Dilihat dari segi fungsinya Berdasarkan UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari : a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Adapun kegiatan bank umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 6 tentang perbankan yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998, yaitu : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan sebagainya. b) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit. c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti kiriman uang, kliring, inkaso, safe deposit box, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata, menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran, bermain di dalam pasar modal, dan jasa-jasa lainnya.

b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prisip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jeuh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah : a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. b) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 2.3.2.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan terdiri dari : a. Bank milik Pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. b. Bank milik Pemerintah Daerah, terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masingmasing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. c. Bank milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. d. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). e. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). f.

Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia.

2.3.2.3 Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dibagi ke dalam 2 jenis. Pembagain jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut : a. Bank Devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentuka oleh Bank Indonesia. b. Bank Non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. 2.3.2.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu : 1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu : a. Menetapkan bunga sebagian harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut : a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). e. atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). f.

Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan Bank Prinsip Syariah dasar hukum nya adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu.

2.3.3

Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Susilo (2004:9), sebagai berikut: 1. Agent Of Trust (Jasa dengan kepercayaan) Dasar utama perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali

dari bank. Pihak bank sendiri akan mampu menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 2. Agen of Development (Jasa untuk pembangunan) Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusikonsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 3. Agent of Service (Jasa Pelayanan) Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.3.3.1 Kegiatan Bank Umum Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir (2010:30) kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai beriktu : 1. Menghimpun Dana (Funding) Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. 2. Menyalurkan Dana (Lending) Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal denga nama kredit. Dan secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. 3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negative spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi, kiriman uang, kliring, inkaso, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata, menerima setoran-setoran dan melayani pembayaran-pembayaaran.

2.3.4

Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana bank dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dipilih dapat disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut, menurut Kasmir (2010:63) dapat bersumber dari : 1.

Dana yang Bersumber dari Bank itu Sendiri

Merupakan sumber dana dari modal sendiri, modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila sahan yang terdapat dalam portepel belum habis

terjual, sedangkan kebutuhan dana masuh perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari: a) Setoran modal dari pemegang saham Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. b) Cadangan-cadangan bank Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. c) Laba yang belum dibagi Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 2.

Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis yaitu : a) Simpanan giro (Demand Deposit) Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. b) Simpanan tabungan (Saving Deposit) Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. c)

Simpanan deposito (Time Deposit)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 3.

Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dama yang diperoleh

dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana ini antara lain dapat diperoleh dari: a)

Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektorsektor tertentu. b) Pinjaman antar bank Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama call money. c)

Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari negara-negara Eropa. d) Surat berharga pasar uang Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.4 Tinjauan Umum Bank Syariah 2.4.1 Pengertian Bank Syariah Bank Syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bank Syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Namun, Bank Syariah diatur secara formal sejak diamandemennya Undang-Undang No.7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No.10 tahun 1988 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1988 tentang Bank Indonesia. Sejak saat itu mulai berkembanglah bank dengan prinsip bagi hasil di Indonesia. Berbeda dengan bank yang beroperasi secara konvensional (bank umum atau BPR biasa) yang menggunakan suku bunga, Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Seorang penabung di bank syariah tidak menerima pendapatan bunga dari uang yang ditabung, tetapi menerima pendapatan bagi hasil dari dana yang ditanamkan bank. Demikian juga pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (kalau di bank umum disebut sebagai kredit), bank tidak mendapatkan pendapatan bunga kredit tetapi memperoleh pendapatan bagi hasil.

Karena terdapat perbedaan dalam cara pengoperasiannya, maka pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah juga berbeda. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia. Misalnya, apakah perlu Bank Syariah diatur dalam suatu Undang-Undanag tersendiri, dan sebagainya. Peranan utama Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Syariah adalah dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah yang sehat dan konsisten (istiqamah) terhadap prinsip-prinsip syariah. Atau lebih kongkritnya adalah dalam mewujudkan perbankan syariah yang mampu menggerakan sektor rill melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam rangka tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat. Pengertian prinsip syariah itu sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 terhadap perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu : “Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiaan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Menurut Dahlan Siamat (2001:183) pengertian bank syariah adalah : “Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau Syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan Al Hadist.” Sehingga Bank Syariah dapat disimpulkan sebagai bank yang kegiatan usahanya di dasari prinsip-prinsip syariah.

2.4.1.1 Sistem Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan menurut Antonio (2001:160) dapat dibagi menjadi dua hal berikut : 1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.4.1.2 Permodalan Bank Umum Syariah Pendirian Bank Umum Syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut : 1. Jumlah minimal disetor adalah sebesar Rp. 3 triliun. Bagi bank asing yang akan membuka kantor cabang baru di Indonesia, modal disetor atau dana usaha kantor cabang tersebut minimal juga Rp. 3 triliun yang dapat berupa valuta rupiah atau valuta asing senilai Rp. 3 triliun. 2. Sumber dana untuk modal disetor bank baru tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia. 3. Sumber dana modal disetor bank baru juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang. (Sumber : www.bi.go.id) Bagi bank umum konvensional yang membuka cabang syariah wajib menyediakan modal kerja untuk setiap kantor. Modal kerja dimaksud adalah modal yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama pimpinan unit usaha syariah yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional kantor cabang syariah. Besarnya modal kerja dimaksudkan sekurang-kurangnya. 1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek, atau 2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek. (Sumber: www.bi.go.id) Pada Bank wilayah Perkreditan Rakyat Syariah persyaratan permodalan untuk BPRS baru sama dengan BPR konvensional, yaitu sekurang-kurangnya sebesar : 1. Rp. 2 milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah Jabotabek dan Karawang. 2. Rp. 1 milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi dan di luar wilayah tersebut pada angka (1). 3. Rp. 500 juta untuk BPRS yang didirikan di wilayah lainnya. (Sumber : www.bi.go.id) Sumber dana untuk modal disetor BPRS baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. Sumber

dana modal disetor BPRS baru juga tidak boleh berasal dari sumber yang iharamkan menurut ketentuan syariah termasuk hasil kegiatan yang melanggar hukum.

2.4.2 Dewan Pengawasan Syariah Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari pakar-pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur ditetapkan oleh DNS. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dalam pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu menurut Sutedi (2009:149) DPS juga mempunyai fungsi : 1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah. 2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. DPS wajib melaporkan kegaiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diwarisinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Bank yang membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kali dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN, Majelis Ulama Indonesia.

2.4.3

Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti empat tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu menurut Antonio (2001:235), DSN juga mempunya kewenangan untuk : 1. Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. 2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam. 4. Memberikan peringatan kepada keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 5. Mengusulkan kepada pihak lain yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Industri perbankan syariah yang sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah, semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam.

2.5 Beberapa Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah Beberapa perbedaan mendasar yang menbedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Sedangkan perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam memberikan keuntungan bagi pemilik dana menurut Triandaru (2006:157) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil Menurut Muhammad Triandaru (2006:157), menyebutkan ada beberapa perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional : Bunga

Bagi Hasil

a. Penentuan suku bungan dibuat pada waktu

Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat

akad dengan pedoman harus selalu untung

pada waktu akad dengan berpedoman pada

untuk pihak bank.

kemungkinan untung dan rugi.

b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

b. Tidak tergantung kepada kinerja usaha.

Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah

Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat

pembagian bagi hasil meningkat sesuai

meskipun jumlah keuntungan berlipat

dengan peningkatan jumlah pendapatan.

ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. c. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam. d. Pembayaran bunga tetap seperti yang

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Bagi hasil tegantung kepada keuntungan

dijanjikan tanpa pertimbangan proyek

proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak

yang dijalankan oleh pihak nasabah

mendapatkan keuntungan maka kerugian

untung atau rugi.

akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Sumber : Triandaru (2006:147)

Tabel 2.2 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional Secara ringkas perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional menurut Triandaru (2006:157), antara lain sebagai berikut : No.

Sistem Bunga

Sistem Bagi Hasil

Berinvestasi pada usaha yang halal.

Bebas nilai.

2.

Atas dasar bagi hasil, marjin keuntungan dan fee

Sistem bunga.

3.

Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.

Besarannya tetap.

4.

Profit dab falah oriented.

Profit oriented.

5.

Pola hubungan kemitraan.

Hubungan debitur-kreditur.

6.

Ada Dewan Pengawas Syariah.

Tidak ada lembaga sejenis.

1.

Sumber : Triandaru (2006:157) 2.5.1

Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPRS hanya dapat melayani tabungan dan deposito. Namun demikian mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi‟ad dan Mudharabah. Dengan demikian penanaman jenis dan penghimpunan dana pada syariah disesuaikan dengan prinsip yang akan melandasinya. Menurut Antonio (2001:148), penghimpunan dana pada bank syariah meliputi : 1. Prinsip Wadi’ah Prinsip Wadiah adalah suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa :. a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank.

b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (in advance) namun hanya pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 2. Prinsip Mudharabah Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana atau shahibul maal (nasabah) dengan pengelola dana atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan jenis Mudharabah ada 2 yaitu : a.

Mudharabah mutlaqah

Yaitu salah satu jenis Mudharabah dimana mudharib (bank) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasu oleh shahibul maal (nasabah). Sehubungan dengan penggunaan uang nasabah oleh bank, maka kepada nasbah penabung diberikan bonus yang dinamakan nisbah atau bagi hasil atas penggunaan uang tabungan tersebut. b.

Mudharabah muqayyadah

Yang dimaksud dengan prinsip mudharabah muqayyadah adalh suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana/nasabag/shahibul maal memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/ mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana/nasabah/shahibul maal misalnya pembatasan waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu.

2.5.2 Penggunaan Dana Bank Syariah Penggunaan dana bank syariah harus berpedoman kpada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana dan perbankan tetap berlaku panjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Antonio (2001:169), dalam mencari keuntungan Bank Syariah memberikan jasanya dalam bentuk sistem pembiayaan yaitu : 1. Prinsip Bai’ atau Jual Beli Dalam pembiayaan bank syariah prinsip Bai’ terdiri dari : a. Bai Murabahah Prinsip jual-beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Dan penyerahan barang pada saat disepakati sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, ditangguhkan ataupun diangsur. b. Bai As Salam Prinsi jual-beli suatu jenis barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati namun penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. c. Bai Istishna Prinsip jual-beli barang dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui angsuran atau ditangguhkan. 2. Prinsip Ijarah Wa Iqtina atau Beli Sewa Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalilkan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Dalam apliksinya adalah untuk jenis usaha leasing seperti sewa alat-alat berat, alat transportasi, peralatan, mesin-mesin dan lainlain. 3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Prinsip ketiga penyaluran dana adalah prinsip bagi hasil atau syirkah meliputi : a. Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Mudharabah Mutlaqah Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana mudharib (bank) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul maal (nasabah). c. Mudharabah Muqayyadah Pembiayaan mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha dan lain-lain.

2.5.3

Jasa Perbankan

Bank sayariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Menurut Antonio (2001:153), jasa perbankan itu antara lain berupa : 1. Al Kafalah Bank memberi garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang dengan prinsip Al Wadiah. Sebagai imbalan, bank memperoleh sejumlah fee. 2. Al Hiwalah Bank melakukan pengiriman uang transfer dengan prinsip Al Hiwalah. Bank memperoleh fee sebagai imbalan terhadap jasa pengiriman uang. 3. Al Wadiah Bank menerima titipan uang, barang atau surat berharga untuk disimpan di safe deposit box. Bank menerima fee sebagai imbalan. 4. Al Wakalah Bank menerima titipan uang atau surat berharga dan diberi kuasa mengelolanya. Bank menerima fee sebagai imbalan. 5. Al Sharf Bank diberi izin usaha oleh otoritas moneter sebagai pedagang valuta asing atau bank devisa. Syarat melakukan jual beli valuta asing mengharuskan adanya perbedaan waktu penyerahan valuta asing tersebut.

6. Al Wakalah Bank menjual L/C atas permintaan nasabah dan menyetor dana yang cukup (100%). Bank memperoleh fee atau komisi sebagai imbalan jasa. 7. Al Musyarakah Bank bersama nasabah sepakat membuka L/C untuk mengimpor barang. Nasabah menyetor 60% dari barang impor. Bank bersedia melunasinya sejumlah 40%. Berdasarkan prinsip Al Wadiah, bank membayar kepada bank koresponden dengan dana nasabah dan bank. Kedua pihak telah sepakat tentang pembagian nilai tambah. Bank juga memungut fee atau komisi atas fasilitas yang diberikan bank. 8. Al Murabahah Bank membuka L/C atas kesepakatan bank dan nasabah, seluruh pembiayaan menjadi beban bank. Nasabah berjanji membeli barang tersebut dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang disepakati bersama. Bank memungut fee atau komisi atas fasilitas yang diberikannya.

2.6 Perbandingan Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Terdapat beberapa perbedaan nama rekening pada laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan prinsip antara bank syariah dan bank konvensional dalam kegiatan usahanya. Sehingga walaupun nama rekening berbeda, rekeningrekening tersebut adalah sepadan dan dapat dibandingkan. Rekening-rekening yang dimaksudkan dapat dilihat tabel berikut ini : Tabel 2.3 Perbandingan Laporan Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional No

Keterangan

1.

Neraca

Bank Syariah Pembiayaan yang diberikan Giro Wadi‟ah Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah Pembiayaan yang diterima

Bank Konvensional

2.

Laporan L/R dan 1. Pendapatan Bagi Hasil Saldo Laba 1.1 Marjin dan Bagi Hasil

1. Pendapatan Bunga 1.1 Hasil Bunga

1.2 Provisi dan Komisi Pembiayaan Jumlah Pendapatan Marjin dan Bagi Hasil. 2. Imbalan Bagi Hasil

1.2 Provisi

dan

Komisi

Jumlah

Pendapatan Bunga 2. Beban Bunga

2.1 Imbalan Bonus dan Bagi Hasil 2.2 Imbalan selain Bonus dan Bagi Hasil

2.1 Beban Bunga 2.2 Provisi dan Komisi Jumlah

Beban

Bunga.

Jumlah Beban Bonus dan Bagi Hasil

L/R Sebelum

L/R Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat.

L/R Tahun

Pajak Penghasilan

Berjalan

L/R Tahun Berjalan Sebelum Zakat

2.7 Perbandingan Besarnya Beban Bunga dan Pendapatan Bunga Penggunaan laporan keuangan bank membutuhkan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapt dibandingkan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun bank merupakan objek pengawasan dan pengawas bank mempunyai kewenangan pengaturan untuk tidak menyediakan informasi tertentu bagi masyarakat, tetapi tidak dibutuhkan pengungkapan yang menyeluruh dan memadai agar laporan keuangan bank sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam batasan yang layak untuk dipenuhi oleh manajemen.

Laporan keuangan Bank Terdiri atas : 1. Neraca; 2. Laporan laba rugi; 3. Laporan arus kas; 4. Laporan perubahan ekuitas; dan 5. Catatan atas laporan keuangan Dalam penelitian ini, penulis menyoroti Laporan laba rugi antara bank konvensional dengan bank syariah, khususnya mengenai besarnya beban bunga dan pendapatan bunga selama 6 tahun terakhir untuk mengetahui pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan nonoperasional. Jenis-jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank, antara lain pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi, serta pendapatan jasa lainnya. Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank. Sedangkan jenis-jenis beban utama dari operasional suatu bank, antara lain beban bunga, beban komisi, beban penyisihan kerugian asset produktif, beban yang terkait dengan penurunan nilai tercatat investasi, dan beban administrasi umum. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat menilai kinerja bank.