BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. 1 Landasan Teori 2.1.1

Performance Based Budgeting (PBB) Pertama kali, penganggaran di pemerintahan Indonesia menggunakan

metode pendekatan Line Item Budgeting atau yang sering disebut Traditional Budgeting, yaitu menetapkan anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau yang sedang berjalan, yang mana melalui pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program tidak dilakukan. Akibatnya, tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Siapa atau unit mana yang mendapat berapa seringkali didasarkan pada catatan sejarah semata dan tidak berorientasi pada tujuan organisasi. Selain itu, metode tersebut terkait dengan penggunaan ‘kemampuan menghabiskan anggaran’ sebagai indikator keberhasilan. Apa yang sering terjadi dalam prakteknya adalah perilaku birokrat yang selalu berusaha untuk menghabiskan anggaran tanpa terkait dengan hasil dan kualitasnya (Bastian, 2006:167). Sehingga dengan adanya masalah tersebut, pemerintah berupaya mengganti metode penganggaran, yaitu dengan pendekatan Performance Based Budgeting, yang mana sistem penganggarannya berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Performance Based Budgeting mengalokasikan sumber daya pada

10 SKRIPSI

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS ...

SITI AZIZAH


11

program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Dengan kata lain, Performance

Based

Budgeting

adalah

teknik

penyusunan

anggaran

berdasarkan pertimbangan kerja dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur, yang diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen (Bastian, 2006: 171-172). Dengan demikian, performance based-budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ouput organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Adapun karakteristik anggaran berbasis kinerja adalah: a. Desentralisasi dan devolved Management. b. Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money). c. Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. d. Berdasarkan sasaran dan target kinerja. e. Lintas departemen, (cross department), Zero-Based Budgeting, Planning Programming Budgeting System. f. Sistematik dan rasional. g. Bottom-up budgeting. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI anggaran kinerja diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumbersumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


12

Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Berbeda

dengan

penganggaran

dengan

pendekatan

tradisional,

penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi,

apabila

kita

menyusun

anggaran

dengan

pendekatan

kinerja,

maka mindset kita harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa.

Jadi,

tolok

ukur

keberhasilan

sistem

anggaran

ini

adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan

dana

secara

efisien.

Dengan

membangun

suatu

sistem

penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil

SKRIPSI


SITI AZIZAH


13

yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 2.1.1.1 Ruang lingkup ABK atau PBB 1. Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


14

Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik. 2. Menentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi : a) Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan. b) Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


15

c) Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan. d) Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. e) Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. 3. Analisa Standar Biaya (ASB) ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas

SKRIPSI


SITI AZIZAH


16

untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas. Formulasi Analisis Standar Belanja untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari: a) Belanja Langsung b) Belanja Tidak Langsung Total Belanja = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

SKRIPSI


SITI AZIZAH


17

a) Alokasi rata-rata sederhana yaitu metode alokasi anggarun belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non investasi. b) Alokasi bobot belanja langsung yaitu metode alokasi anggaran belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non investasi yang bersangkutan. Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Secara ringkas dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ABK disusun harus ada keterkaitan tahapan secara menyeluruh. Lingkup pengalokasian anggaran dan perhitungan total biayanya merupakan suatu ASB. Dalam penelitian ini penerapan anggaran berbasis kinerja dianalisis sesuai dengan formulasi Analisis Standar Biaya, yaitu Total Belanja. Dengan menghitung persentase perkembangan per tahun dari 2008 sampai dengan 2011.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


2.1.2

18

Pertumbuhan Ekonomi Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu Negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan- kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya (Anonim-USU, 2010). Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro, 2004): Pertumbuhan ekonomi (Rog) =

SKRIPSI


SITI AZIZAH


19

Keterangan: PDRBt

= Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t Pendapatan per kapita (Ycapita) = 2.1.3

Kinerja Pemerintahan

2.1.3.1 Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kinerja (performance) adalah pencapaian

pelaksanaan

suatu

gambaran

mengenai

tingkat

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2006). Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


20

Pengukuran kinerja (Renstra Pemkot Sukabumi, 2003-2008) merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan

suatu

kegiatan.

Keberhasilan

instansi

pemerintah

(pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum, idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan oleh stakeholders terhadap organisasi tersebut. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi

ini

mendorong

peningkatan

kebutuhan

adanya

suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa

SKRIPSI


SITI AZIZAH


21

jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. 2.1.3.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan

kualitas

pengambilan

keputusan

dan

akuntabilitas) (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator process, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. 1. Indikator Masukan (Inputs), misalnya: a. Jumlah dana yang dibutuhkan;

SKRIPSI


SITI AZIZAH


22

b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan; c. Jumlah infra struktur yang ada; d. Jumlah waktu yang digunakan. 2. Indikator Proses (Process), misalnya: a. Ketaatan pada peraturan perundangan; b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. 3. Indikator keluaran (Output), misalnya: a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan; b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. 4. Indikator hasil (Outcome), misalnya: a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan; b. Produktivitas para karyawan atau pegawai. 5. Indikator manfaat (Benefit), misalnya: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Tingkat partisipasi masyarakat. 6. Indikator impact, misalnya: a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Peningkatan pendapatan masyarakat (Mahsun, 2006).

2.1.3.3 Kerangka Pengukuran Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka manajemen strategis, terdapat bagian

SKRIPSI


SITI AZIZAH


23

perencanaan strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan, dari rencana strategis tersebut yang akan diukur kinerjanya adalah kebijakan, program dan kegiatan, untuk mengukur kinerja ketiganya diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja, yaitu indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang kegiatan proyek, tujuannya, sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan dan saling berhubungan yang terdapat diantara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat dan dampak yang diharapkan. Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap keterkaitan antar indikator kinerja yang disusun dapat ditempuh melalui pendekatan kerangka kerja logis, yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak (Renstra Pemkot Sukabumi, 2003-2008). Pengukuran indikator kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini ialah menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menurut Budiriyanto (2011), IPM merupakan ukuran untuk dapat melihat dampak kinerja pembangunan wilayah oleh pemerintah karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga

SKRIPSI


SITI AZIZAH


24

berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentuka prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. IPM ini merupakan indeks komposit atas tiga (3) indeks, yaitu: 1. Indeks harapan hidup, sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat 2. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan 3. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup layak. Sementara itu, menurut Lindaman dan Thurmaier dalam Samekto (2012), Kinerja Pemerintah Daerah diproksikan sebagai kesejahteraan masyarakat, yang didefinisikan dan dibatasi,

sebagai keberhasilan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan layanan masyarakat. Indikator yang mencerminkan layanan masyarakat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan. IPM menggambarkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan

dan

kemampuan

SDM

pada

masing-masing

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2011 (Fadillah, 2012). 2.2

Penelitian Sebelumnya Sasana (2006) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,268 dengan nilai C.R sebesar 3,662 dan diperoleh

SKRIPSI


SITI AZIZAH


25

probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (a) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,268, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,286 persen. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis satu pada penelitian ini, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Agustina (2010) menemukan bahwa perkembangan kinerja keuangan daerah dari kabupaten/kota di Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah belum mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Penyebaran kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah semakin konvergen rata-rata di bawah 10%. Ini menunjukkan, derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota semakin mengumpul persebarannya, namun nilainya masih rendah rata-rata di bawah 10%. Hal ini disebabkan kenaikan PAD tidak sebanding dengan kenaikan total penerimaan daerah, sehingga tingkat kemandirian daerah masih rendah, yang artinya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar. Nurlina (2004), menganalisis pengaruh anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hasil analisisnya yaitu anggaran belanja pembangunan,

SKRIPSI


SITI AZIZAH


26

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NAD. Begitu juga dengan anggaran belanja rutin. Samekto (2012) menganalisis penelitiannya yaitu apakah adanya dampak dari desentralisasi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintahan kabupaten/ kota di wilayah Jawa Timur yang hasilnya adalah (1) desentralisasi anggaran memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2) Sebaliknya, anggaran desentralisasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) pertumbuhan ekonomi secara statistik memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) desentralisasi anggaran secara statistik memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitiannya adalah partial least square (PLS). Penelitian ini menganalisis pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja yang diukur dengan total Belanja daerah, belanja sosial, belanja modal dan PAD pada APBD kabupaten/kota di Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB dan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan IPM. Teknik analisis yang digunakan yaitu two stage least square (TSLS). 2.3 Hipotesis dan Model Analisis 2.3.1 Hipotesis Hipotesis 1 Total belanja, belanja sosial, belanja modal dan PAD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja pada APBD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


27

Hipotesis 2 Total belanja, belanja sosial, belanja modal dan PAD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja pada APBD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. 2.3.2 Model Analisa Model analisa yang dipakai ialah menggunakan persamaan simultan, yaitu: ,

Keterangan: X1

= Total belanja berdasar ABK

X2

= Belanja Sosial berdasar ABK

X3

= Belanja Modal berdasar ABK

X4

= PAD berdasar ABK

Y1

= Pertumbuhan ekonomi

Y2

= Kinerja Pemerintah Daerah

β0

= Konstanta

β1- β5

= Koefisien 1 s/d koefisien 5

e

= Kesalahan Sebuah sistem persamaan simultan merupakan persamaan di mana

variabel tak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel

SKRIPSI


SITI AZIZAH


28

bebas di dalam persamaan lainnya. Maka, sebuah variabel memiliki dua peranan sekaligus sebagai variabel bebas dan variabel tak bebas (LPEP FEB UA). Pada persamaan dalam penelitian ini, persamaan pertama berarti variabel X1-X4 berpengaruh terhadap variabel Y1, persamaan kedua variabel X1-X4 dan variabel Y1 yang dipengaruhi oleh X1-X4 berpengaruh terhadap Y2. Jika digambarkan akan menjadi sebagai berikut:

Anggaran PBB (X1-X4)

Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Kinerja Pemerintahan (Y2)

Gambar 2.1 Skema Model Analisa 2.4 Kerangka Berfikir Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau nama lainnya Performance Based Budgeting (PBB) mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur. Penerapan anggaran berbasis kinerja diukur dengan APBD yaitu total belanja daerah, belanja sosial, belanja modal, dan PAD. Kemudian pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), dan kinerja pemerintah diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011.

SKRIPSI


SITI AZIZAH


29

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka hal ini dapat dijelaskan secara terperinci melalui skema berikut ini:

Process Analysis

Input Analysis

Metode Penelitian Kuantitatif

Rujukan Teori

Judul Penelitian

Digunakan untuk mengukur pengaruh anggaran berbasis kinerja pada APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah di 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Dengan metode ini dilakukan pengukuran pengaruh dan pengujian hipotesis.

Asumsi Hipotesis Fenomena Pemberlakuan otonomi daerah dan penyusunan anggaran berbasis kinerja di kabupaten/kota di Jatim

ABK pada APBD

Kinerja Pemerintah Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Rekomendasi Disusun berdasarkan Kesimpulan dan saran untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan

Output Analysis Kesimpulan & Saran yang didapat dari hasil pembahasan penelitian

Outcome Analysis

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir

SKRIPSI


SITI AZIZAH


30

Kerangka Pemikiran yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Komponen-komponen Input Analisys mencakup penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa dan desentralisasi anggaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2007, judul penelitian yang lahir dari asumsi, dan teori-teori yang menjadi rujukan penyusunan konsep operasional variabel penelitian.

2.

Dari input analisis yang demikian itu dilakukan Process Analysis dengan menggunakan Metode Analisis Kuantitatif. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota Jawa Timur dalam rangka pengujian Hipotesis.

3.

Outputs Analysis metode analisis data tersebut adalah pokok-pokok Kesimpulan dan Saran.

4.

Outcomes Analysis adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan pokokpokok kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan hasil penelitian.

5.

Dengan kerangka pemikiran yang demikian itu, maka diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif (searah) penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap pertumbuhan

ekonomi dan kinerja pemerintah daerah di

kabupaten/kota Jawa Timur baik secara parsial maupun secara bersamasama.

SKRIPSI


SITI AZIZAH

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents