BAB II TINJAUAN PUSTAKA

13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Program Internship Dokter Indonesia 2.1.1 Konsep Internship Dokter di Berbagai Negara Buku Pedoman Pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia berisi keterangan mengenai konsep internship dokter di berbagai negara, dimana internship adalah proses pelatihan praktik kedokteran yang diikuti oleh dokter lulusan Fakultas Kedokteran atau Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang belum memiliki kewenangan penuh untuk berpraktik tanpa supervisi. Internship telah dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Pola pelaksanaan internship di setiap negara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara masing-masing. Waktu pelaksanaan berkisar antara 1-3 tahun. Tempat pelaksanaan internship juga beragam, ada yang menggunakan rumah sakit pendidikan, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Penanggung jawab pelaksanaan umumnya adalah kolegium, konsil, dan kementerian kesehatan.

2.1.2 Defenisi Program internship adalah tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar (PERMENKES NO. 299/MENKES/PER/II/2010). Menurut

Undang-undang

No.20

tahun

2013

tentang

Pendidikan

Kedokteran, program internship adalah pemahiran dan pemandirian Dokter yang

Universitas Sumatera Utara

14

merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara, paling lama 1 (satu) tahun dan merupakan bagian dari pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan tujuan menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) adalah program yang ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015a).

2.1.3 Jenis Program Internship Peraturan Menteri Kesehatan No.299/Menkes/Per/II/2010, ada dua jenis program internship. Pertama, Program Internship Ikatan Dinas yaitu program internship yang diikuti dokter dengan biaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan kewajiban mengikuti program penempatan sesuai dengan Program Kementerian Kesehatan setelah menyelesaikan program internship. Kedua, Program Internship Mandiri yaitu program internship yang diikuti dokter dengan biaya sendiri dengan tidak mempunyai kewajiban mengukuti program


15

penempatan

sesuai

dengan

Program

Kementerian

Kesehatan

setelah

menyelesaikan program internship.

2.1.4 Jangka Waktu Program Internship Dari sisi pengembangan SDM, program internship dokter akan memberikan kesempatan kepada dokter untuk mendapatkan pengalaman yang meliputi pengalaman melakukan upaya kesehatan perorangan (UKP) selama 8 bulan, dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) selama 4 bulan. Jangka waktu pelaksanaan program internship dilaksanakan dalam 1(satu) tahun. Apabila kompetensi belum dapat dicapai sesuai ketentuan maka dapat diperpanjang sesuai waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Apabila setelah melewati jangka waktu tertentu peserta internship tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan maka dinyatakan tidak dapat melanjutkan program internship dan tidak boleh berpratik profesi dokter (Konsil Kedokteran Indonesia No.1/KKI/PER/I/2010)

2.1.5 Asas dan Tujuan Program Internship Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internship disebutkan pada pasal 2 bahwa setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internship guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktik secara mandiri. Kegiatan internship dilakukan terpisah dari program pendidikan dokter yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kedokteran.


16

Dalam Pasal 3, Program internship memiliki tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum internship adalah memberikan kesempatan kepada dokter yang baru lulus pendidikan kedokteran untuk memahirkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan ke dalam pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. (2) Tujuan khusus internship : a. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan menerapkan dalam pelayanan primer; b. Mengembangkan keterampilan teknis, klinis, pribadi dan profesi yang menjadi dasar praktik kedokteran; c. Memikul tanggung jawab pelayanan pasien sesuai kewenangan yang diberikan; d. Meningkatkan kemampuan dalam pembuatan keputusan profesional medis dalam pelayanan pasien dengan memanfaatkan layanan diagnostik dan konsultasi; e. Bekerja dalam batas kewenangan hukum dan etika; f. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan multi disiplin; g. Menggali harapan dan jenjang karir lanjutan; dan h. Memperoleh pengalaman dan mengembangkan strategi dalam menghadapi tuntutan profesi terkait dengan fungsinya sebagai praktisi medis.


17

2.1.6 Sasaran Akhir Program Internship Dokter Indonesia Sasaran akhir Program Internship disusun berdasarkan prinsip praktik kedokteran, dan berlandaskan pada Standar Kompetensi Dokter (KSKDI 2006). Sasaran akhir Program Internship adalah menerapkan serta memahirkan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan, dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan. Adapun area kompetensi dan komponen kompetensi meliputi yaitu; 1. Area Komunikasi Efektif : a. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya. b. Berkomunikasi dengan sejawat. c. Berkomunikasi dengan masyarakat. d. Berkomunikasi dengan profesi lain. 2. Area Keterampilan Klinis: a. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya. b. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium dasar. c. Melakukan prosedur kedaruratan klinis. 3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran: a. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer. b. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji


18

laboratorium dan prosedur yang sesuai. c. Menentukan efektivitas suatu tindakan 4. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan: a. Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat. b. Melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit. c. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. d. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. e. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. 5. Area Pengelolaan Informasi: a. Menggunakan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

untuk

membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien/ keluarga/ masyarakat. b. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi. c. Memanfaatkan informasi kesehatan. 6. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri: a. Menerapkan mawas diri. b. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat.


19

c. Mengembangkan pengetahuan baru. 7. Area

Etika,

Moral,

Medikolegal

dan

Profesionalisme

serta

Keselamatan Pasien/ Keluarga/ Masyarakat: a. Memiliki sikap profesional. b. Berperilaku profesional dan mampu bekerjasama c. Bersikap sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional. d. Melakukan praktik kedokteran yang baik

dalam masyarakat

multikultural di Indonesia. e. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran. f. Menerapkan keselamatan pasien/ keluarga/ masyarakat dalam praktik kedokteran.

2.1.7 Organisasi Program Internship Dokter Indonesia Seperti yang dimuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia, Penyelenggaraan Program Internship dilaksanakan oleh Komite Internship Dokter Indonesia (KIDI), yang terdiri atas KIDI Pusat dan KIDI Provinsi. KIDI Pusat terdiri atas unsur-unsur Kemenkes, KKI, Kolegium Dokter, Institusi Pendidikan Kedokteran, IDI, dan Asosiasi Rumah Sakit. KIDI Provinsi terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi, Institusi Pendidikan Kedokteran yang ber ada di Provinsi tersebut, IDI Wilayah, dan Perwakilan RS Daerah .


20

Fungsi administrasi KIDI Pusat dilaksanakan oleh Kesekretariatan yang saat ini berada pada Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sedangkan fungsi administrasi KIDI provinsi yang saat ini dilaksanakan oleh kesekretariatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi. Tugas dan Fungsi KIDI Pusat: 1. Mempersiapkan wahana program internship untuk ditetapkan sebagai wahana 2. Mempersiapkan tim pendamping di wahana program internship 3. Menyusun rencana tahunan pelaksanaan internship 4. Melaksanaan pendataan, pendaftaran dan menetapkan internship dokter Indonesia 5. Melakukan

pembinaan

terhadap

penyelenggaraan

internship

yang

dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing 6. Mengawasi pengelolaan keuangan internship yang dilaksanakan oleh sekretariat 7. Membuat sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaran internship dokter KIDI mempunyai fungsi: 1. Perencanaan penganggaran 2. Penetapan pelaksanaan program internship dokter 3. Seleksi dan penetapan peserta internship


21

4. Penetapan tim pendamping 5. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan 6. pelaporan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KIDI Pusat, dapat membentuk KIDI di Provinsi. KIDI Provinsi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan KIDI di provinsi yang bersangkutan.

2.1.8 Wahana Internship Agar kegiatan internship dapat terlaksana dengan baik harus tersedia wahana atau tempat pelaksanaan internship yang terakreditasi dan memenuhi syarat agar peserta internship dapat mecapai kompetensi sesuai yang diinginkan. Yang dimaksud dengan wahana adalah: a. Rumah sakit; b. Klinik dokter keluarga; c. Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Balai Kesehatan Masyarakat; dan e. Klinik layanan primer lainnya milik pemerintah dan swasta. Layanan yang dilakukan wahana pelatihan meliputi: a. Setiap hari memberikan layanan kesehatan dan kedokteran kepada masyarakat, termasuk layanan kedaruratan medik dan bedah sederhana; b. Setiap hari sekurang-kurangnya melayani 20 pasien atau kasus, dengan jenis yang bervariasi, serta ada sebaran umur dan sebaran jenis kelamin


22

c. Memiliki sarana klinik laboratorum dan sarana farmasi sendiri yang cukup memadai; dan d. Tersedia tenaga dokter yang menjadi pendamping. Wahana yang dipergunakan internship harus memenuhi standar yang ditentukan dan terakreditasi oleh badan akreditasi/KIDI yang terdiri dari sekelompok pakar guna mempertahankan dan meningkatkan mutu program internship. Setiap peserta internship mendapat pendampingan dari seorang dokter senior yang bertindak sebagai pendamping. Syarat untuk menjadi pendamping adalah dokter aktif praktik yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kedokteran keluarga dan prinsip pelaksanaan praktik kedokteran yang baik yang diatur oleh Komite Internship Dokter Indonesia. Pada akhir penugasan, pendamping melakukan penilaian guna memastikan pencapaian program. Terhadap peserta yang telah menyelesaikan seluruh program internship akan diberikan Sertifikat Internship yang ditandatangani oleh Ketua Komite Internship Dokter Indonesia. Terhadap peserta yang melanggar kode etik kedokteran dan atau disiplin kedokteran dan atau melanggar ketentuan hukum pidana dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan dikeluarkan dari program internship (pasal 8). Penyelenggaraan pelaksanaan Program Internship oleh Komite Internship Dokter Indonesia bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Penempatan dokter baru pada wahana program internship dilakukan oleh KIDI bekerjasama dengan


23

KIDI

provinsi

dan

berkoordinasi

dengan

Dinas

Kesehatan

Provinsi,

Kabupaten/Kota (pasal 9).

2.1.9 Persyaratan Internship 2.1.9.1 Persyaratan Peserta Persyaratan Umum 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa; 3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Berkelakuan baik; 5. Sehat jasmani dan rohani; 6. Lulusan Pendidikan Profesi Dokter dan memilki Surat Tanda Registrasi (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi) Kewenangan Internsip yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; dan 7. Bersedia mentaati peraturan dan ketentuan pelaksanaan Internsip; 2.1.9.2 Persyaratan Khusus 1. Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau kontrak kerja selama pelaksanaan PIDI; 2. Peserta

dengan

kondisi

spesialistik/pengobatan

kesehatan

tertentu

(al.: pengobatan

rutin) melampirkan data dan surat keterangan

dokter Rumah Sakit; 3. Peserta dengan status menikah melampirkan salinan surat nikah dan kartu keluarga;


24

4. Peserta dengan ikatan Dinas TNI/POLRI melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Perintah penempatan terbaru;dan 5. Peserta dengan ikatan tugas belajar melampirkan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Pemerintah Daerah dan atau dokumen terkait. 2.1.9.3 Prosedur Pendaftaran Online 1. Pendaftaran PIDI dilaksanakan secara online melalui Portal Internsip Dokter Indonesia dengan akses alamathttp://www.internsip.depkes.go.id; 2. Membuat akun dengan mengisi data sesuai petunjuk pada portal; 3. Selama pelaksanaan pendaftaran online tidak berlaku surat-menyurat, permohonan khusus dan rekomendasi; 4. Seluruh calon peserta dipersilahkan memilih lokasi penempatan Internsip pada daftar wahana yang tersedia secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 5. Hasil keputusan penempatan yang telah ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan tidak dapat diganggu gugat. Peserta yang dapat mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) adalah dokter yang telah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) Kewenangan Internsip yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 2.1.10 Sanksi Apabila terjadi pelanggaran etik dan disiplin selama mengikuti Internship, Peserta akan diberi sanksi sesuai dengan norma etik profesi dan disiplin. Sanksi etik dan disiplin dapat berupa:


25

1. Sanksi administratif yang diberikan oleh koordinator wahana kepada peserta yang melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan wahana 2. Sanksi etik sebagai dokter mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Indonesia. 3. Sanksi disiplin sebagai dokter mengacu kepada Buku Penerapan Disiplin dari MKDKI. Sanksi disiplin sebagai peserta internship mengacu pada Buku Pedoman Peserta Program Internship Dokter Indonesia Bab III Tata Tertib Peserta Sub Bagian Klasifikasi pelanggaran tata tertib, Pembinaan dan Pemberian sanksi 4. Sanksi Pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum. Selama proses penyidikan, maka Peserta Internship ditunda pelaksanaannya sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.2. Pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia 2.2.1 Tugas Peserta Program Internship Dokter Indonesia Buku pedoman pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia berisi keterangan mengenai kegiatan peserta Program Internship Dokter Indonesia antara lain : 1. Melakukan layanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik, kasus bedah, kedaruratan, kejiwaan baik pada anak, dewasa dan usia lanjut, pada keluarga maupun pada masyarakat secara holistik, terpadu dan paripurna. 2. Melakukan konsultasi dan rujukan.


26

3. Melakukan kegiatan ilmiah medis dan non medis 4. Melakukan

program-program

kesehatan

sebagai

upaya

meningkatkan kesehatan masyarakat

2.2.2 Tugas Pendamping Internship Dokter Indonesia Setiap peserta Internship didamping oleh seorang dokter pendamping yang uraian tugasnya melakukan supervisi layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) khususnya Pelayanan Kesehatan perorangan Primer (PKPP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) khususnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer (PKMP) guna meningkatkan pengalaman dan pemahiran Peserta dengan rincian tugas: 1. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan Peserta. 2. Membantu pengembangan profesionalisme Peserta. 3. Memberi umpan balik positif dan konstruktif kepada peserta untuk memastikan pencapaian dan tujuan Internship. 4. Memberikan masukan kepada KIDI provinsi Seorang Pendamping dapat mendampingi maksimum lima (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi) Peserta Internship pada waktu bersamaan. Pendamping akan memperoleh Sertifikat Pelatihan Pendamping dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Kementerian Kesehatan sebesar 40 JPL yang setara dengan 1 sks. Selama pendampingan, peserta internship bertanggung jawab penuh atas tindakan keprofesian yang dilakukannya.


27

2.2.3 Tugas wahana Setelah ditunjuk sebagai wahana, KIDI Provinsi akan melakukan sosialisasi PIDI di wahana tersebut kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit, komite medik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan dan petugas lainnya di Rumah Sakit/Puskesmas sebelum kegiatan. Selanjutnya wahana melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menyatakan kesediaan menjadi wahana internship b. Melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di wahana c. Menyiapkan SDM, sarana prasarana, mekanisme pelaksanaan internship, dan daya pendukung lainnya. d. Menyiapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wahana tersebut. e. Menerbitkan Surat Laporan Pelaksanaan Internship bagi peserta internship yang telah memenuhi kriteria kinerja akhir yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit sebagai koordinator wahana

2.3. 2.3.1

Perubahan Kebijakan Wajib Kerja Dokter Wajib Sarjana Kedokteran Program internship bukanlah yang pertama kali pernah diselenggarakan,

karena sebelumnya sudah ada program Wajib Kerja Sarjana (WKS) dan program Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dasar hukum Wajib Kerja Sarjana ialah Undang Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, termasuk sarjana kedokteran, yang dapat disebut Undang-Undang Wajib Kerja Sarjana.


28

UU No. 8 tahun 1961 yang diundangkan pada tanggal 29 April 1961 ini mencabut Undang-Undang nomor 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian izin kepada dokter dan dokter gigi dan segala peraturan yang bertentangan dengan undang undang ini (Lembaran Negara Tahun 1951 No.44). Sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Wajib Kerja Sarjana ini disebutkan hal-hal berikut: 1) bahwa ilmu dan keahlian azasnya untuk mengabdi kepada tanah air, maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan; 2) bahwa dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana sangat diperlukan tenaga sarjana dari berbagai jurusan; 3) bahwa agar penetapan dan penggunaan tenaga sarjana tersebut teratur dan merata perlu diadakan peraturan Wajib Kerja Sarjana. Sarjana yang dikenakan Wajib Kerja pada Pemerintah 1) Tiap warga negara baik pria maupun wanita: a) yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi Negara (kecuali Akademi); b) yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada Perguruan Tinggi Swasta yang ditunjuk oleh menteri yang diserahi urusan perguruan tinggi. c) yang memperoleh ijazah ujian penghabisan pada perguruan tinggi di luar negeri yang ditunjuk oleh menteri yang diserahi urusan perguruan tinggi. 2) Bagi pendidikan tinggi kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, apoteker dan akuntan, ijazah ujian penghabisan yang dimaksud pada angka (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang


29

Registrasi Dokter dan Dokter Gigi) diatas adalah ijazah dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan. Semua itu disebut wajib kerja sarjana pada pemerintah atau pada perusahaan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sekurang kurangnya selama tiga tahun berturut-turut. Sarjana yang telah lulus dalam ujian penghabisan tersebut, dalam angka (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi) dan ayat (2) diatas yang sedang mempersiapkan teknis memperoleh gelar ilmiah dokter sementara dibebaskan dari wajib kerja bila ada keterangan dari Presiden Universitas atau Pemimpin Sekolah Tinggi; wajib kerja bagi mereka ini mulai berlaku setelah mereka semua mencapai gelar dokter seorang sarjana yang telah berusia 50 tahun dapat dibebaskan dari kewajiban ini (Kansil, 1991).

2.3.2

Pegawai Tidak Tetap Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas) terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil, diperlukan tenaga dokter dalam jumlah yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah menetapkan Kep.Menkes No. 1540 tahun 2002 tentang kebijakan penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap. Kebijakan tersebut sesungguhnya mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan program kesehatan. (Rabihamzah, 2004).


30

Pada periode tahun 1974-1992, tenaga medis harus melaksanakan kewajiban sebagai tenaga Inpres, diangkat sebagai PNS dengan golongan kepangkatan III A atau dapat ditugaskan sebagai tenaga medis di ABRI. Masa bakti untuk PNS Inpres selama 5 tahun di Jawa, dan 3 tahun di luar Jawa. Pada periode ini berhasil diangkat sekitar 8.300 tenaga dokter dan dokter gigi dengan menggunakan formasi Inpres dan hampir semua Puskesmas terisi oleh tenaga dokter. Periode 1992-2002 ditetapkan kebijakan zero growth personel (Pungkas, 2005). Dengan demikian hampir tidak ada pengangkatan tenaga dokter baru. Sebagai gantinya pengangkatan tenaga medis dilakukan melalui program pegawai tidak

tetap

(PTT)

yang

didasarkan

atas

Permenkes

No.

1170.A/Menkes/Per/SK/VIII/1999. Masa bakti dokter PTT selama 2 sampai 3 tahun. Pada tahun 2002 terjadi beberapa permasalahan dalam penempatan dokter PTT yaitu: 1. Daftar tunggu PTT untuk provinsi favorit terlalu lama 2. Usia menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis 3. Terjadi kelambatan pembayaran gaji 4. Besarnya gaji tidak signifikan jika dibandingkan dengan dokter PNS 5. Adanya persyaratan jabatan sebagai Kepala Puskesmas 6. Ada anggapan melanggar hak azasi masusia (HAM) karena dianggap sebagai kerja paksa (Pungkas, 2005). Pengangkatan kembali Dokter PTT tidak diatur dalam Kepmenkes No. 683 Tahun 2011, akan tetapi diatur dalam Permenkes No. 07 Tahun 2013 bahwa pengangkatan Dokter yaitu paling banyak satu kali masa penugasan.


31

Perpindahan/perubahan lokasi penugasan Dokter antar provinsi, dalam Kepmenkes No. 683 Tahun 2011, perpindahan lokasi penugasan Dokter tidak dapat dilakukan, kecuali pindah tugas antar Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Permenkes No. 07 Tahun 2013 menetapkan bahwa Dokter tidak dapat melakukan perubahan lokasi tugas antar provinsi. Sementara itu, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dapat dilakukan, pada saat perpanjangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Biro Kepegawaian (Kementrian Kesehatan Repubik Indonesia, 2013).

2.4.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal

kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer. SKDI pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). SKDI juga menjadi acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. SKDI memerlukan revisi secara berkala, mengingat perkembangan yang ada terkait sinergisme sistem pelayanan kesehatan dengan sistem pendidikan dokter, perkembangan yang terjadi di masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Berdasarkan

pengalaman

institusi

pendidikan

kedokteran

dalam

mengimplementasikan SKDI tersebut, ditemukan beberapa hal yang mendapatkan perhatian, sebagai berikut:


32

1. SKDI harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2015, Millenium Development Goals (MDGs) masih menjadi tujuan yang harus dicapai dengan baik. Untuk itu, fokus pencapaian kompetensi terutama dalam hal yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta permasalahan gizi dan penyakit infeksi, tanpa mengesampingkan permasalahan penyakit tidak menular. 2. Tantangan profesi kedokteran masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi dokter Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hasil pertemuan Konsil Kedokteran se-ASEAN yang memformulasikan bahwa karakteristik dokter yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. 3. Dalam mengimplementasikan program elektif, institusi pendidikan kedokteran perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesempatan mobilitas mahasiswa secara regional, nasional, maupun global. (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012)


33

2.5.

Teori Penelitian

2.5.1 Respons Respons adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respons biasanya diwujudkan

dalam

bentuk perilaku yang

dimunculkan

setelah

dilakukan

perangsangan. Respons adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Jika rangsang dan respons dipasangkan atau dikondisikan maka akan membentuk

tingkah

laku

baru

terhadap

rangsang

yang

dikondisikan

(wikipedia.org). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) respons merupakan tanggapan; reaksi; jawaban. Respons pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku ia menghadapi rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respons atau tidak respons tidak terlepas dari pembahasan sikap. Melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana respons mereka terhadap kondisi tersebut. Respons merupakan sejumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan, dan prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ideide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cara pengungkapan sikap dapat melalui: a. Pengaruh atau penolakan b. Penilaian


34

c. Suka atau tidak suka d. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek Penggolongan respons yang paling populer dan banyak dirujuk para peneliti yaitu kategori respons kognisi (cognition), afeksi (affection),dan konasi (conation) (Amir, 2014). 1. Respons Bersifat Kognitif Respons bersifat kognitif berhubungan dengan pemikiran atau persepsi kita tentang objek sikap. Secara verbal, pemikiran seseorang dapat diidentifikasi dari ungkapan keyakinannya (beliefs) atas sesuatu, baik yang cenderung negatif maupun positif. Respons kognitif nonverbal, seperti juga disampaikan pada saat kita diskusi tentang watak pribadi, relatif sulit mengidentifikasinya. Karena itu, informasi tentang respons ini banyak kita peroleh informasinya secara tidak langsung. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya pencatatan yang benar terhadap situasi(Thoha, 2007). Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terujud dalam sebuah pemahaman pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.


35

Sebelum terjadi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantunya untuk memahami lingkungannya. Alat bantu ini dinamakan indra (Sarwono, 2009). Fenomena lain yang terpenting dengan persepsi adalah atensi (attention). Atensi adalah suatu proses penyeleksian input yang diproses dalam kaitan dengan pengalaman. Oleh karena itu atensi ini menjadi bagian yang terpenting dalam proses persepsi. Sedangkan atensi itu banyak mendasarkan diri proses yang disebut filtering atau proses untuk menyaring informasi yang ada pada lingkungan, karena sensori chanel kita tidak mungkin memproses semua rangsangan yang berada pada lingkungan kita. Hal-hal yang mempengaruhi atensi seseorang dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi atensi adalah: a. Motif dan kebutuhan. b. Prepator set, yaitu kesiapan seseorang untuk merespons terhadap suatu input sensori tertentu, tetapi tidak pada input yang lain. c. Minat (interest) Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi atensi: a. Intensitas dan ukuran (intensity and size) missal makin keras suatu bunyi semakin menarik perhatian seseorang b. Kontras dengan hal-hal baru c. Pengulangan d. Pengerakan Bila berbicara tentang respons tidak lepas dari perubahan konsep sikap.


36

2. Respons Bersifat Afektif Respons bersifat Afektif yang menunjukkan sikap seseorang dapat kita simpulkan dari evaluasi atau perasaan seseorang atas objek dari sikapnya. Kalau dari verbal, sekali lagi kita bisa memperolehnya dari apakah ia memuji atau mencela, menaruh hormat atau benci. Sikap dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respons hanya akan timbul apabila individu mengkehendaki adanya reaksi individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itutimbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik, buruk, positif-negatif, menyenangkantidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap(Azwar, 1995). Sikap (Attitude) adalal istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. “Sesuatu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok.Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tidak senang, sikap negatif. Kalau timbul perasaan apaapa, berarti sikapnya netral. Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubahubah sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan pada saat-saat dan tempat yang berbeda-beda. Dalam sikap yang tersangkut juga faktor

motivasi

dan

perasaan.

Inilah

yang

membedakannya

dari

pengetahuan(Sarwono, 2009).


37

3. Respons Bersifat Konatif Respons yang bersifat konatif terkait dengan kecendrungan perilaku, keinginan, komitmen, dan tindakan yang terkait dengan objek sikap. Dalam bentuk verbal kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan seseorang tentang yang mereka kerjakan, yang mereka rencanakan, atau yang mereka lakukan seandainya berada di situasi tertentu. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu objek, institusi, atau kejadian, bisa kita ketahui melalui respons verbal, atau nonverbal. Respons itu bisa berbentuk kognitif, yang merefleksikan persepsi kita atas objek, atau kayakinan terhadap sifatnya/ karakternya; nisa juga berbentuk afektif, yang terkait dengan evaluasi dan perasaan seseorang; dan juga bisa bersifat konatif yang menunjukkan bagaimana seseorang melakukan atau berkeinginan untuk bertindak atas objek. Faktor-faktor yang dipengaruhi respons, yaitu: 1. Diri orang yang bersangkutan Apabila seseorang itu berusaha untuk memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut terpengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, melihat, pengakuan dan harapan. 2. Sasaran respons tersebut berupa orang, benda,atau respons peristiwa. Sifat-sifat sasaran ini biasanya berpengaruh terhadap respons seseorang yang melihatnya. Dengan kata lain gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan cirri-ciri llain dari sasaran respons turut menentukan cara pandang orang.


38

3. Faktor situasi. Respons dapat dilihat secara karaktektual yang berarti dalam situasi manapun respons itu timbul perlu mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang

2.5.2 Implementasi Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1. tahapan pengesahan peraturan perundangan 2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana 3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan 4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak 5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana 6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

2.5.2.1 Model teori implementasi menurut Grindle (1980) Veronika (2015) mengutip keberhasilan implementasi menurut Merilee Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation)


39

Variabel isi kebijakan mencakup : 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; individu atau kelompok yang bersentuhan dalam implementasi kebijakan mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula sebaiknya merasa dirugikan. Dengan demikian, yang merasa dirugikan akan melakukan perlawanan 2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups ; Manfaat yang diperoleh biasa secara kolektif, biasanya lebih mudah untuk diimplementasikan. 3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan peraturan ; Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang memperoleh manfaat. Tingkat perubahan perilaku dipengaruhi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai tujuan kebijakan. 4. Apakah sebuah peraturan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; keahlian, keaktifan, dan tanggung jawab pelaksana yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 5. Apakah sebuah peraturan didukung sumber daya yang memadai. Variabel lingkungan kebijakan menyangkut : a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlihat dalam implementasi kebijakan: Implementasi

kebijakan

melibatkan

berbagai

actor

yang

mempunyai proses administrasi pengambilan keputusan. Masingmasing actor mempunyai posisi dan kepentingan khusus yang


40

dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi yang digunakan. b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa: Interaksi dalam persaingan actor memperebutkan sumber daya, tanggapan dari pejabat pelaksana dan elit politik dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaga dan penguasa yang terkait. c. Responsivitas (Daya tanggap) kelompok sasaran: Adalah bentuk partisipasi sasaran yang berupa sikap mengerti dan mendukung terhadap peraturan yang diimplementasikan.

Gambar 2.1 Model Teori Implementasi Menurut Grindle (Sumber : Grindle; 1980:11) Policy

Implementasi Program dipengaruhi oleh: (a) Konten kebijakan 1. kepentingan yang dipengaruhi 2. tipe manfaat 3. derajat perubahan yang diharapkan 4. Kedudukan pengambilan keputusan 5. pelaksana program 6. sumber daya yang disediakan (b) konteks implementasi 1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 2. karakteristik lembaga dan penguasa. 3. kepatuhan dan daya tanggap

Apakah tujuan tercapai ?

Program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai

Apakah Program dijalankan seperti yang direncanakan?

Mengukur keberhasilan implementasi

Hasil Program: (a) dampak pada masyarakat, individu dan kelompok. (b) perubahan dan penerimaan masyarakat.


41

2.5.2.2 Model teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier Sabatier dan Mazmanian mengatakan ada tiga isu pokok mengenai implementasi yang harus ditanyakan dan dianalisis oleh pembuat kebijakan: 1. Sejauhmana tindakan-tindakan badan-badan implementasi dan kelompok sasaran konsisten dengan tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang dinyatakan secara

resmi

oleh

dokumen

kebijakan

dan

dokumen-dokumen

pendukung resmi lainnya? 2. Sejauhmana tujuan-tujuan dapat dicapai dan sejauh mana dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kebijakan? 3. Faktor-faktor utama apakah yang mempengaruhi keluaran-keluaran (outputs) dan dampak-dampak kebijakan? Adakah keluaran-keluaran atau dampak-dampak lain yang secara politik cukup penting? 4. Bagaimanakah kebijakan tersebut diformulasi ulang berdasarkan pengalaman implementasi sebelumnya? (pertanyaan ke 4 ini terdapat pada buku Sabatier pada tahun 1986 sebagai bentuk pengakuan pentingnya peran implementor. Lihat dalam Hill & Hupe, 2002:49). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Sabatier (dalam Veronika (2015)), kerangka kerja analisis kebijakan public mencakup 4 variabel, yaitu 3 variabel dependen. Di dalam analisa implementasi kebijakan public, yang berperan penting adalah pengidentifikasian dari seluruh variabel, baik variabel pengaruh maupun variabel terpengaruh. Keseluruhan variabel dan unsur - unsur pokok dari masingmasing variabel beserta hubungan pengaruhnya satu sama lain sebagai berikut :


42

Variabel - variabel bebas ( independen variables ), terbagi dalam tiga kategori besar, yaitu : 1. Tractability Variabel of the problems (tingkat kesederhanaan dari masalah), banyak masalah social yang tidak dapat didefenisikan tersebut, relatif sedikit yang dapat dipecahkan secara total. Semakin masalah public menunjukkan

keteraturan

dan

kesederhanaan

semakin

mudah

pemecahannya. 2. Ability of statue to structure implementation (kemampuan undang-undang untuk menstrukturkan proses implementasi) berisi variabel - variabel yang mampu mendeskripsikan kemampuan sebuah kebijakan, baik berupa peraturan, konsep program. Kebjakan

yang mampu mengontrol,

membentuk struktur yang kondusif dan member petunjuk dalam implementasi. 3. Nonstatutory

variables

affecting

implementation

(Variabel

diluar

perundangundangan yang mempengaruhi implementasi). Variabel – variabel tergantung (dependent variables) merupakan tahap-tahap dalam proses implementasi, lima tahapan dalam implementasi kebijakan adalah : 1. Output kebijakan yaitu hasil formulasi kebijakan yang telah mendapat masalah dari perumusan masalah sebelumnya. 2. Pengessahan kesesuaian pelaksanaan output kebijakan dengan yang telah disahkan. 3. Hasil pelaksanaan senyatanya


43

4. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksanaan output kebijakan dan tingkat penerimaan kelompok sasaran terhadap pengaruh tersebut. 5. Evaluasi dari pelaksanaan kebijakan sebagai feedback bagi isi kebijakan. Terdapat beberapa prinsip implementasi yang terkandung dalam kerangka kerja implementasi kebijakan public Mazmanian dan Sabatier, yaitu : 1. Proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor atau kekuatan yang

dimiliki

lembaga-lembaga

administrative

penanggungjawab

pelaksanaan peraturan, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan lain diluar lembaga yaitu kekuatan yang termasuk dalam tractability variabel dan non statutory variabel. 2. Tractability variable mempengaruhi statutory variable dan non statutory variable,

selanjutnya

secara

bersama-sama

ketiga

variabel

ini

mempengaruhi proses implementasi yang dipandang sebagai dependen. 3. Dalam proses implementasi, terdapat lima tahap yang masing-masing tahap tersebut dapat dipandang sebagai variabel dependen bagi tahapan berikutnya. 4. Dalam

independent

vaiabel,

focus

perhatian

terhadap

potensi

penstrukturan resmi dari proses implementasi dan dan terhadap kebutuhan secara terus-menerus. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai hasil seperti yang ditetapkan dalam tujuan, maka perlu bagi legislator dan pimpinan eksekutif untuk mempengaruhi proses implementasi melalui penyusunan


44

perundang-undangan (statutory), maupun melalui usaha mengidentifikasikan nonstatutory variable. Gambar 2.2 Model Teori Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier Mudah tidaknya masalah dikendalikan: 1. Dukungan teori & teknologi 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Kemampuan kebijakan b. untukmenstrukturkan proses implementasi: c.

Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

d. 1. 2. e. 3. f. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

g. h. 5. i. 6. j. 7.

Kejelasan dan konsistensi tujuan Dipergunakannya teori kausal Ketepatan alokasi sumber dana Keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana Perekrutan pejabat pelaksana Keterbukaan kepada pihak luar

k. l.

Kondisi sosio-ekonomi & teknologi Dukungan publik Sikap dan risorsis dari konstituen Dukungan pejabat yang lebih tinggi Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Tahapan dalam Proses Implementasi

Output Kebijakan dari lembaga pelaksana

Kepatuhan target untuk mematuhi output kebijakan

Hasil nyata output kebijakan

Diterimanya hasil tersebut

Revisi undang undang

2.5.2.3 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn Dalam tulisan yang disusun oleh Benny (2014), dia mengutip bahwa model implementasi kebijakan Meter dan Horn Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (lingkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Variabel-


45

variabel tersebut dijelaskan Van Meter dan Van Horn dalam Benny (2014) sebagai berikut: 1. Tujuan Kebijakan dan Standar yang jelas. yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. 2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi) 3. Kualitas Hubungan Inter-Organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan

keterkaitan formal dan informal dengan

lembaga pembuat kebijakan dan lain-lain.) 5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, ( apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan sebagainya) 6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana )termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan; serta intensitas sikap tersebut)


46

Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebihlebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi bila “loyalitas” pelaksana kepada organsasi rendah (Wibawa, 1994: 21-22 dalam Benny (2014). Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn


47

2.6.

Kerangka Pikir PIDI didukung oleh beberapa regulasi yang dibentuk menjadi isi

kebijakan. Isi kebijakan mencakup Bantuan Biaya Hidup(BBH), sarana dan prasarana di wahana, Ketentuan bagi Peserta, Pendamping dan Wahana Internship, sanksi yang diberikan, kelengkapan informasi dan jangka waktu pelaksanaan. Isi kebijakan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan mulai dari tahap pendaftaran sampai pada pelaksanaan kegiatan dilapangan, dan berpengaruh pula pada hasil pelaksanaan kebijakan. Dengan melihat respons dokter pada isi kebijakan, pelaksanaanya, dan hasil pelaksanaanya dapat diktahui keberhasilan suatu kebijakan.

Isi Kebijkan:

Pelaksanaan Kebijakan :

2.7.  Kelengkapan Informasi  Bantuan 2.8. Biaya Hidup  Sarana dan Prasarana di Wahana 2.9.  Ketentuan bagi Peserta, Pendamping 2.10. dan Wahana Internship 2.11.  Waktu

 Sift Kerja  Sistem pendaftaran  Hubungan Kerjasama dan Komunikasi  Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Pelaksanaan Kebijakan :

 Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Wawasan  Jalur Pendidikan Selanjutnya  Pemerataan Tenaga Kesehatan

Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian


48

2.12. Defenisi Operasional Sesuai dengan UU NO.20 Tahun 2013 beberapa defenisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.


49

6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. 7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. 10. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. 11. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 12. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 13. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan


50

dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. 14. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter. 15. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Dokter Gigi. 16. Mahasiswa Kedokteran atau Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran gigi. 17. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran,

serta

cara

yang

digunakan

sebagai

pedoman

penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. 18. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 19. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents