BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Perusahaan Istilah perusahaan mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang kemudian berlaku di Belanda sejak tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi, Wetboek van Koophandel dinyatakan pula berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tahun 1848 hingga saat ini (Silondae dan Ilyas, 2011: 29). Perusahaan dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan jumlah pemiliknya, status hukumnya, dan pemilik modalnya. a. Berdasarkan jumlah pemiliknya, apabila perusahaan dibedakan berdasarkan banyaknya jumlah pemilik maka terdapat dua macam, yaitu perusahaan dagang (perusahaan perseorangan) dan perseroan (persekutuan). Perusahaan dagang adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya satu orang. Sementara itu, perseroan atau persekutuan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang. b. Berdasarkan
status
hukumnya,
apabila
perusahaan
dibedakan
berdasarkan bentuk hukumnya maka terdapat dua jenis perusahaan. Pertama adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, yaitu perseroan terbatas (PT), kedua adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum, yang terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan firma (Fa), dan persekutuan komanditer (CV). Ilmu hukum mengenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum dalam kamus hukum
versi
bahasa
Indonesia
diartikan
sebagai
organisasi,
perkumpulan, atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan akta autentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau orang. Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat dalam Pasal
14
15
1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang pribadi, dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri sebuah badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsurunsur antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Lebih lanjut, aturan untuk menentukan kedudukan sebuah perusahaan sebagai badan hukum biasanya diteteapkan oleh perundangundangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, PT dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Sebagai
subjek
hukum,
badan
hukum
mempunyai
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. c. Berdasarkan
pemilik
modalnya,
apabila
perusahaan
dibedakan
berdasarkan pemilik modalnya maka terdapat dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Swasta tersebut terdiri atas tiga jenis, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran (asing dengan nasional – join venture). Sementara itu, perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah. Bentuk-bentuk perusahaan, meliputi : a. Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas (PT) (yang selanjutnya disebut perseroan) adalah badan hukum
16
yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya (Silondae dan Ilyas, 2011: 43). Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa bentuk hukum perseroan adalah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum maka tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Organ perusahaan meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. 1)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang dan/atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam praktik biasanya disebut RUPS luar biasa (RUPSLB). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
17
RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSLB dengan didahului oleh pemanggilan RUPS. 2)
Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan
komisaris
melakukan
pengawasan
atas
kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Lebih lanjut, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangukatan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. 3)
Direksi Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 92 ayat (1) UU PT, ditegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar perseroan, yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain
18
didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia yang sejenis. Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan
pengurusan perseroan
memahami dengan
jelas
kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri. b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pengertian Badan Usaha Milik Negara secara umum (BUMN) menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). 1) Badan Usaha Perseroan (Persero) Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan Tujuan Persero adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Ciri-Ciri Persero adalah
19
a) Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden, pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang – undangan; b) Modal berbentuk saham; c) Status
perseroan
terbatas
diatur
berdasarkan
perundang-
undangan; d) Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan; e) Tidak mendapatkan fasilitas dari negara; f) Pegawai persero berstatus pegawai negeri; g) Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan 2) Badan Usaha Umum (Perum) Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia, diantaranya : 1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa; 2) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja; 3) Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa; 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas; 5) Mengisi
kas
negara
yang
bertujuan
mengembangkan perekonomian negara.
memajukan
dan
20
2. Tinjauan tentang Sumber Daya Air a. Pengertian Air Tawar Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari dua per tiga bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (UU SDA). Definisi lain dari air, air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan (Kodatie dan Sjarief, 2005: 14). Air tawar adalah sumber daya terbarukan, meski suplai air bersih terus berkurang. Permintaan air telah melebihi suplai di beberapa bagian
di
dunia
dan
populasi
dunia
terus
meningkat
yang
mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap air bersih. Perhatian terhadap kepentingan global dalam mempertahankan air untuk pelayanan ekosistem telah bermunculan, terutama sejak dunia telah kehilangan lebih dari setengah lahan basah bersama dengan nilai pelayanan
ekosistemnya.
Ekosistem
air
tawar
yang
tinggi
biodiversitasnya saat ini terus berkurang lebih cepat dibandingkan dengan ekosistem laut ataupun darat.
b. Sumber air tawar 1) Air permukaan. Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa air tawar. Air permukaan secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah
21
permukaan. Meski satu-satunya sumber alami bagi perairan permukaan hanya presipitasi dalam area tangkapan air, total kuantitas air dalam sistem dalam suatu waktu bergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk kapasitas danau, rawa, dan reservoir buatan, permeabilitas tanah di bawah reservoir, karakteristik aliran pada area tangkapan air, ketepatan waktu presipitasi dan rata-rata evaporasi setempat. Semua faktor tersebut juga memengaruhi besarnya air yang menghilang dari aliran permukaan. 2) Aliran sungai bawah tanah. Total volum air yang dialirkan dari daratan menuju lautan dapat berupa kombinasi aliran air yang dapat terlihat dan aliran yang cukup besar di bawah permukaan melalui bebatuan dan lapisan bawah tanah yang disebut dengan zona hiporeik. Untuk beberapa sungai di lembah-lembah yang besar, komponen aliran yang "tidak terlihat" mungkin cukup besar dan melebihi aliran permukaan. Zona hiporeik seringkali membentuk hubungan dinamis antara perairan permukaan dengan perairan subpermukaan dengan saling memberi ketika salah satu bagian kekurangan air. Hal ini terutama terjadi di area karst di mana lubang tempat terbentuknya hubungan antara sungai bawah tanah dan sungai permukaan cukup banyak. 3) Air tanah. Air tanah adalah air tawar yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. Air tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah water table. Terkadang berguna untuk membuat perbedaan antara perairan di bawah permukaan yang berhubungan erat dengan perairan permukaan dan perairan bawah tanah dalam di aquifer (yang kadang-kadang disebut dengan "air fosil"). Sistem perairan di bawah permukaan dapat disamakan dengan sistem perairan permukaan dalam hal adanya input, output, dan penyimpanan. Perbedaan yang paling mendasar adalah kecepatan dan kapasitasnya; air tanah mengalir dengan
22
kecepatan bervariasi, antara beberapa hari hingga ribuan tahun untuk muncul kembali ke perairan permukaan dari wilayah tangkapan hujan, dan air tanah memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dari perairan permukaan. Input alami dari air tanah adalah serapan dari perairan permukaan, terutama wilayah tangkapan air hujan. Sedangkan output alaminya adalah mata air dan serapan menuju lautan. Air tanah mengalami ancaman berarti menghadapi penggunaan berlebihan, misalnya untuk mengairi lahan pertanian. Penggunaan secara belebihan di area pantai dapat menyebabkan mengalirnya air laut menuju sistem air tanah, menyebabkan air tanah dan tanah di atasnya menjadi asin (intrusi air laut. Selain itu, manusia juga dapat menyebabkan air tanah terpolusi, sama halnya dengan air permukaan yang menyebabkan air tanah tidak dapat digunakan. 4) Desalinasi. Desalinasi adalah proses buatan untuk mengubah air asin (umumnya air laut) menjadi air tawar. Proses desalinasi yang paling umum adalah destilasi dan osmosis terbalik. Desalinasi saat ini cukup mahal jika dibandingkan dengan mengambil langsung dari sumber air tawar, hanya sebagian kecil kebutuhan manusia terpenuhi melalui desalinasi. Proses ini terjadi secara ekstensif di Teluk Persia untuk mensuplai air bagi beberapa wilayah di Timur Tengah dan fasilitas wisata dan perhotelan di wilayah tersebut. 5) Air beku. Es yang membeku di kutub dan glasier berpotensi untuk dijadikan sumber air tawar karena dua per tiga air tawar dunia berada dalam bentuk es. Beberapa skema telah diajukan untuk menjadikan gunung es di kutub sebagai sumber air, namun hingga saat ini hal itu hanya sekedar rencana. Aliran glasier saat ini dikatakan sebagai salah satu perairan permukaan. Himalaya, "Atap Dunia" mengandung glasier dan es dalam jumlah besar di luar wilayah kutub, dan menjadi sumber dari sepuluh sungai besar di Asia yang menghidupi miliaran manusia.
23
c. Penggunaan air tawar Penggunaan air tawar dapat dikategorikan sebagai penggunaan konsumtif dan non-konsumtif. Air dikatakan digunakan secara konsumtif jika air tidak dengan segera tersedia lagi untuk penggunaan lainnya, misalnya irigasi (dimana penguapan dan penyerapan ke dalam tanah serta penyerapan oleh tanaman dan hewan ternak terjadi dalam jumlah yang cukup besar). Jika air yang digunakan tidak mengalami kehilangan serta dapat dikembalikan ke dalam sistem perairan permukaan (setelah diolah jika air berbentuk limbah), maka air dikatakan digunakan secara non-konsumtif dan dapat digunakan kembali untuk keperluan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Air tawar yang digunakan untuk hal-hal seperti : 1) Pertanian. Diperkirakan 69% penggunaan air di seluruh dunia untuk irigasi. Di beberapa wilayah irigasi dilakukan terhadap semua tanaman pertanian, sedangkan di wilayah lainnya irigasi hanya dilakukan untuk tanaman pertanian yang menguntungkan, atau untuk meningkatkan hasil. Setiap sistem yang tidak diatur dengan benar dapat menyia-nyiakan sumber daya air, sedangkan setiap metode memiliki potensi untuk efisiensi yang lebih tinggi pada kondisi tertentu di bawah pengaturan waktu dan manajemen yang tepat. 2) Air juga digunakan untuk membangkitkan energi. Pembangkit listrik tenaga air mendapatkan listrik dari air yang menggerakkan turbin air yang dihubungkan dengan generator. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang rendah biaya produksi, tidak menghasilkan polusi, dan dapat diperbarui. Energi ini pada dasarnya disuplai oleh matahari; matahari menguapkan air di permukaan, yang lalu mengalami pengembunan di udara, turun sebagai hujan, dan air hujan mensuplai air bagi sungai yang mengaliri pembangkit listrik tenaga air.
24
3) Penggunaan industrial lainnya adalah turbin uap dan penukar panas, juga sebagai pelarut bahan kimia. Keluarnya air dari industri tanpa dilakukan pengolahan terlbih dahulu dapat disebut sebagai polusi. Polusi meliputi pelepasan larutan kimia (polusi kimia) atau pelepasan air sisa penukaran panas (polusi termal). Industri membutuhkan air murni untuk berbagai aplikasi dan menggunakan berbagai tehnik pemurnian untuk suplai air maupun limbahnya. 4) Rumah tangga. Diperkirakan 15% penggunaan air di seluruh dunia adalah di rumah tangga. Hal ini meliputi air minum, mandi, memasak, sanitasi, dan berkebun. 5) Rekreasi. Penggunaan air untuk rekreasi biasanya sangatlah kecil, namun terus berkembang. Air yang digunakan untuk rekreasi biasanya berupa air yang ditampung dalam bentuk reservoir, dan jika air yang ditampung melebihi jumlah yang biasa ditampung dalam reservoir tersebut, maka kelebihannya dikatakan digunakan untuk kebutuhan rekreasional. Pelepasan sejumlah air dari reservoir untuk kebutuhan arung jeram atau kegiatan sejenis juga disebut sebagai kebutuhan rekreasional. Hal lainnya misalnya air yang ditampung dalam reservoir buatan (misalnya kolam renang). 6) Lingkungan dan ekologi. Penggunaan bagi lingkungan dan ekologi secara eksplisit juga sangat kecil namun terus berkembang. Penggunaan air untuk lingkungan dan ekologi meliputi lahan basah buatan, danau buatan yang ditujukan untuk habitat alam liar, konservasi satwa ikan, dan pelepasan air dari reservoir untuk membantu ikan bertelur.
3. Konsep Penguasaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Negara a. Konsep Penguasaan Sumber Daya Air oleh Negara Beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu : 1) Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan
25
negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum (Notonagoro, 1984 : 99). Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet). 2) Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges imperii. Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif. Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut : 1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
26
3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya
melakukan
pengurusan
(bestuursdaad)
dan
pengolahan
(beheersdaad), tidak untuk hanya memiliki (eigensdaad) saja. Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan subtansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara, yaitu : 1)
Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Mohammad Hatta, 1977 : 28).
2)
Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi (Muhammad Yamin, 1954 : 42).
3)
Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut : a) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; b) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
27
c) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; d) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara (Mohammad Hatta, 1977 : 28). 4)
Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut : a) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; b) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; c) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu (Bagir Manan, 1995 : 12). Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi
negara menurut W. Friedmann (Tri Hayati, 2005 : 17), maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut : 1) Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara. 2) Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public sevices. Atas
dasar
pertimbangan
filosofis
(semangat
dasar
dari
perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efesiensi dan
28
efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.
b. Konsep Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Negara Terminologi pengusahaan air dalam pendayagunaan sumberdaya air, seperti yang ada pada UU SDA telah mengundang kritik banyak pihak, terutama sejak didengungkan dalam Dublin Principle (1992), dimana salah satu prinsip yang dikenalkan menyatakan bahwa air mempunyai nilai ekonomi dan harus dikenal sebagai barang ekonomi. Sebagai barang ekonomi, harga air dapat ditentukan oleh pasar, yang ditentukan
kemampuan
membeli
dan
kemampuan
menjual.
Terminologi pengusahaan air ini juga ada di Pasal 45 ayat (3) UU SDA, yang menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air, selain pengusahaan sumber daya air permukaan dalam satu wilayah sungai yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara BUMN dan BUMD, dapat dilakukan oleh perseorangan, badan
29
usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengusahaan tersebut dapat berbentuk : 1) Penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; 2) Pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau 3) Pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan. Selain itu, peluang untuk menjual air bagi Negara lain pun dikenal dalam Undang-Undang Sumberdaya Air tersebut. Menurut pasal 49 ayat (1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi. Terminologi pengusahaan air ini menjadi perdebatan yang cukup ramai saat penyusunan undang-undang sumberdaya air, saat sebelum pengesahan hingga saat perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Ada seorang ekonom yang mengatakan bahwa menurut Pasal 33 Ayat (3) UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Air dapat juga diperlakukan seperti sumberdaya alam lainnya (bahan bakar minyak, batu bara) yang dapat
diperdagangkan sebagai
barang
ekonomi
dan
hasilnya
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Saat air dianggap sebagai barang ekonomi maka untuk mendapatkannya akan terjadi kompetisi, persaingan untuk mendapatkannya, mengabaikan orang lain yang tidak mampu membeli, dan menghalangi orang lain yang tidak berhak. Air harus menjadi barang publik, karena air adalah kebutuhan dasar hidup manusia, dan menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,
Pasal
28C
Ayat
(1)
Setiap
orang
berhak
30
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Air harus dianggap sebagai barang publik/barang sosial, karena air diharapkan dapat dikonsumsi oleh umum dan konsumen tidak bersaing untuk menggunakannya (non rivalry in consumption), air tidak hanya digunakan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya (non-exclusive) dan orang lain tidak dapat menghalangi (mengecualikan) pihak atau orang tertentu untuk menggunakannya (low excludability). Selain itu, kalau ditinjau dari aspek spasial, air tidak dapat dipisahkan begitu saja menjadi beberapa jenis air, karena pada keadaan alaminya, air mengalir dari hulu ke hilir, sehingga setiap kegiatan di hulu akan berpengaruh pada ketersediaan air di bagian hilir, air pada suatu saat dapat berupa air tanah, suatu saat lain dapat berubah menjadi air permukaan. Saat terjadi pemanfaatan kadar lengas air akan mengurangi
jumlah
mempengaruhi
air
tanah,
ketersediaan
air
pemanfaatan permukaan.
air
tanah
Sehingga
akan setiap
penggunaan air/sumberdaya air akan mempengaruhi keseluruhan siklus air. Ketersediaan air juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, tata guna lahan, campurtangan manusia yang dapat berjarak ratusan kilometer. Kebutuhan air pun dapat berbeda dalam dimensi waktu, tergantung peningkatan populasi penduduk, dan struktur ekonomi masyarakat. Semua itu akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan nilai pengaruh pihak ketiga pada pemanfaatan setiap jenis air. Selain itu, “pasar” air pun sangat heterogen. Pemakai air untuk keperluan pertanian, industri, listrik tenga air, penanggulangan bahaya banjir, mempunyai karakteristik yang berbeda. Pemakai air untuk keperluan pertanian, mempunyai tingkat relevansi social yang lebih tinggi, tetapi mempunyai kemampuan “membayar” rendah, demikian pula untuk kepentingan lingkungan, social dan budaya. Di sisi lain, air tidak dapat
31
digantikan oleh zat lainnya, air menjadi bahan yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup, tidak seperti pangan yang dapat mempunyai alternatif beras, gandum, jagung, sagu; atau bahan bakar yang mempunyai pilihan antara batubara, kayu, minyak, biofuel, oleh karena itu air tidak dapat dijadikan barang ekonomi. Seharusnya nilai “ekonomi” air lebih ditentukan pada nilai manfaat air dipandang dari tingkat kepentingan untuk peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Terminologi pengusahaan air untuk kepentingan publik di dalam perundangan harus dicermati lagi, sehingga upaya komodifikasi air sebagai barang ekonomi dapat dicegah, agar air betul-betul dapat menjadi sumberdaya dasar bagi pengembangan kesehatan dan kesejahteraan manusia Indonesia. Sumber daya air tidak hanya dikuasai oleh negara namun juga harus diusahakan. Sumber daya air harus dimanfaatkan agar potensi yang ada dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Pengusahaan sumber daya air awalnya dimaknai sebagai pengusahaan yang berdampak secara ekonomis, yaitu pendekatan atas pengusahaan sumber daya air yang hanya pendeketan ekonomi semata. Namun perkembangan kebijakan pemerintah dewasa ini menempatkan pengusahaan sumber daya air tidak hanya pendekatan ekonomi, namun pendektan non-ekonomi yang menjadi prinsip yang melekat dalam pengusahaan sumber daya air. Sistem
hukum
Indonesia
mengatur
konsep
pembangunan
berkelanjutan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan pula sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangungan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan hidup generasi masa kini dan masa depan”. Pengusahaan sumber daya air bukan hanya komunitas
32
ekonomi untuk mencapai pendapatan negara atau pendapatan asli daerah (PAD) namun aspek sosial dan lingkungan hidup pun menjadi pertimbangan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengusahaan sumber daya air. Terkait aspek lingkungan hidup, hal ini tidak hanya menjadi prinsip pengusahaan sumber daya air semata namun aspek ini masuk dalam pengusahaan air itu sendiri, dalam rangka pengusahaan sumber daya air instrumen administrasi dan teknik lingkungan hidup menjadi bagian yang menyatu dalam proses pengusahaan. Setiap proses pengusahaan sumber daya air harus memenuhi kelayakan lingkungan baik yang berkategori wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang wajib memiliki dokumen amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup atau ukl dan upl dan surat pernyataan lingkungan hidup (SPPL) sebagaimana ditentukan dalam aturan Gubernur atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Norma kewajiban pemrakarsa dalam melaksanakan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar situasi dan kondisi di sekitar pengusahaan sumber daya air dapat kondusif dan menikmati sebagai deviden atau hasil usaha secara berkelanjutan
dalam
bentuk
kegiatan
tanggung
jawab
sosial
perusahaan. Hal ini harus dilakukan oleh setiap badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum untuk melaksanakan tanggung
jawab
sosial
dan
lingkungan
terhadap
masyarakat
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam konsep falsafah jawa sering disebut “pager mangkok luweh kuat katimbang pager tembok” pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-14/M.EKON/12/2001 telah memiliki visi dalam pengelolaan sumber daya air yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air bagi
33
kesejahteraan rakyat. Misi pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas, dan kuantitas pengendalian daya rusak air, pemberdayaan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air. UU SDA memperkenalkan hak guna air sebagai implementasi paradigma “fungsi sosial dan fungsi ekonomi” dari air. Fungsi sosial diimplementasikan dalam hak guna pakai air (HGPA), sedangkan fungsi ekonomi diimplementasikan dalam Hak Guna Usaha Air (HGUA). Menurut
Claude
Frederic
Bastiat
(1801-1850),
pemilik
sebenaranya dari suatu benda sesungguhnya adalah dia yang memiliki atau memperoleh manfaat dari nilai atas benda tersebut. Berpijak secara radikal pada teori kebendaan tradisional, ia mendefinisikan benda tidak sebagai objek fisik, tetapi sebagai hubungan antar individu dalam kaitannya dengan suatu objek. Sebagai ilustrasi, ia mengatakan bahwa ungkapan “seseorang memiliki segelas air” adalah cara singkat untuk menjelaskan bahwa seseorang dapat dibenarkan untuk memberikan atau menjual kepada orang lain atau mengambil manfaat dari air tersebut untuk diri sendiri. Pada intinya, apa yang dimiiki seseorang bukan objeknya melainkan nilai objek tersebut. Dalam hal ini, Bastiat jelas mengartikan nilai sebagai nilai pasar atau nilai komersial dari susatu benda. Ia juga merasa perlu menegaskan bahwa nilai berbeda dengan utilitas. Dalam hubungan dengan orang lain, seseorang tidak memiliki utilitas dari suatu objek, teteapi nilainya; dan nilai disini merupakan taksiran resiprokal antara kedua belah pihak (Ibnu Sina Chandra Negara, 2015 : 32). Ketika kesempatan dan kemampuan yang sejajar tidak ada antara pmilik sebenarnya dari suatu res communis dan mereka yang diberi
34
hak untuk mengeksploitasinya, maka hak untuk mengakses air menjadi tidak seimbang dan karenanya tidak adil. Ini belum lagi kalau hak atas generasi mendatang dan lingkungan turut diperhitungkan, mengingat bahwa air telah menjadi barang langka. HGUA pada gilirannya tidak lebih tidak kurang adalah “hak kebendaan” yang memberikan kekuasaan (dalam hal ini berarti mengalihkan “hak menguasai” negara)
kepada
pemegangnya
untuk
menggunakan
atau
menyalahgunakan. Jika demikian, maka para pemohon uji materiil atas UU SDA kiranya memiliki dasar teoretik yang cukup untuk kawatir (Ibnu Sina Chandranegara, 2015 : 33). Hak guna usaha air diberikan kepada badan usaha, harus berkontribusi melakukan 3 kegiatan bersama pemerintah dan masyarakat, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kegiatan konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan , dan pemulihan. Pendayagunaan daya rusak air harus dilakukan melalui kegiatan fisik dan non-fisik dengan keseimbangan hulu dna hilir sungai (Al. Sentot Sudarwanto, 2015).
B. Kerangka Pemikiran Sektor sumber daya air, sebelum UU SDA disahkan, diatur dalam UU Pengairan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya
35
perubahan-perubahan yang cepat dalam tatanan kehidupan masyarakat (globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi dan politik) maka UU Pengairan dirasa sudah tidak lagi memadai, sehingga diganti dengan UU SDA yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan dimasukkan dalam lembaran negara dengan nomor 32 pada tanggal 18 Maret 2004, tetapi banyak kalangan menuntut pembatalan undang-undang tersebut karena mengandung unsur privatisasi dan itu akan berdampak pada dikomersilkannya air yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Adanya privatisasi pengelolaan air, jelas telah memindahkan tanggung jawab penyediaan layanan dasar tersebut dari sektor publik kepada sektor swasta. Berpindahnya tanggung jawab penyediaan air, permasalahan selanjutnya adalah perubahan alokasi penggunaan air. Hal inilah yang menjadi dasar alasan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan pembatalan semua pasal dalam UU SDA pada tanggal 18 Februari 2015. UU Pengairan kembali diberlakukan untuk mengisi kekosongan aturan tentang sumber daya air, selain itu juga Pemerintah membuat PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Sumber Daya Air. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan sumber daya air selanjutnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih
lanjut
melalui
PEMBATALAN TENTANG
penulisan
hukum
UNDANG-UNDANG
SUMBER
DAYA
AIR
dengan NOMOR
judul 7
TERHADAP
“IMPLIKASI
TAHUN
2004
PERUSAHAAN
PENGELOLA AIR DI PDAM KOTA SURAKARTA DAN PT TIRTA INVESTAMA KLATEN”.
36
Gambar 2 : Kerangka Pemikir
