BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Konsep Dasar Koperasi
2.1.1. Pengertian Koperasi
International Cooperative Alliance (ICA) yang dikutip oleh Kusnadi (2005:5) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi annggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 “ koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya PSAK 27 menyatakan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”
12
Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Oleh Koperasi, koperasi
didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
perkoperasian. Kemudian Soemarso (2005:219) menyatakan dalam bukunya Akuntansi Sebagai Pengantar bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Dari definisi-definisi atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas asas kekeluargaan. 2.1.2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Dalam buku Manajemen Koperasi Teori dan Praktek, Anoraga dan Widiyanti (2009:67) menyebutkan landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktivitas koperasi Indonesia yaitu : a. Landasan Idiil = Pancasila b. Landasan Mental = Setia Kawan dan kesadaran diri sendiri
13
c. Landasan Struktural dan Gerak = UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan
Tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 .
2.1.3. Prinsip Koperasi Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, koperasi mempunyai prinsipprinsip yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e. kemandirian f. pendidikan perkoperasian g. kerja sama antar koperasi.
2.1.4. Lambang dan Makna Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang
14
Koperasi Indonesia, serta Surat Keputusan Dekopin Nomor SKEP/14/DEKOPINA/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan
Koperasi Indonesia. Maka lambang/logo koperasi Indonesia berubah menjadi
seperti di bawah ini :
Adapun penjelasan makna gambar dan warna lambang koperasi Indonesia di atas adalah sebagai berikut : 1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. 2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata
angin yang mempunyai maksud
Koperasi Indonesia :
15
a. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi
b. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan c. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi.
d. Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk teks “Koperasi Indonesia”
memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks “Koperasi Indonesia” yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya.
4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. 5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, cap/stempel, petaka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia.
16
6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi
yang memuat : a. Tulisan
: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas
lambang:
b. Gambar
: 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut
dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu
kuncup
dengan
kuncup
lainnya,
menggambarkan
seluruh
pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia. c. Tata Warna
:
1. Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9: 2. Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0, Y:30, K:25: 3. Warna merah tua dengan kode warna C:5, M:56,Y:76,K:21: 4. Perbandingan skala 1 : 20
2.1.5. Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi dan peran koperasi dalam upaya menujang pencapaian tujuan koperasi adalah : a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
17
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perkonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional
yang usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
2.1.6. Jenis – Jenis Koperasi Dalam bukunya yang berjudul Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek Firdaus dan Susanto (2002:57) menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang saat ini adalah sebagai berikut : a. Koperasi produksi Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. b. Koperasi konsumsi Koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. c. Koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam menitikberatkan pada usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya d. Koperasi Jasa 18
Koperasi ini merupakan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa
tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
e. Koperasi Distribusi (pemasaran)
Berdasarkan luas wilayahnya, Kusnadi (2005:71) mengelompokkan koperasi menjadi empat jenis yakni : a. Koperasi primer
Koperasi primer adalah koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melibatkan secara langsung orang-orang sebagai anggotanya. b. Koperasi pusat Koperasi pusat merupakan koperasi yang anggotanya adalah koperasikoperasi primer, minimal lima koperasi. c. Koperasi gabungan Koperasi gabungan adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh koperasi pusat (minimal tiga koperasi pusat) d. Koperasi induk Koperasi induk adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh koperasi gabungan (paling sedikit tiga koperasi gabungan). Selanjutnya Anoraga dan Widiyanti (1995:26) mengelompokkan koperasi berdasarkan sifat usahanya menjadi lima kelompok, yaitu : 1. Koperasi simpan pinjam 2. Koperasi produksi 3. Koperasi konsumsi
19
4. Koperasi Jasa 5. Koperasi Serba Usaha (Anoraga dan Widiyanti, 1995:26)
2.1.7. Keanggotaan Koperasi
Unsur pengelola koperasi terdiri dari :
a. Rapat Anggota
Rapat anggota adalah pihak yang memegang kekuasaan yang paling tinggi dalam koperasi secara struktural organisasi. Rapat anggota koperasi membuat berbagai
keputusan strategis koperasi seperti kebijakan
koperasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran kerja, anggaran belanja, mengesahkan laporan neraca, mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi dan badan pemeriksa (Sitio dan Tamba, 2001:35-40) b. Badan Pengawas/Pemeriksa Adalah suatu jabatan pada koperasi yang anggotanya dipilih dari anggota koperasi dan tidak boleh merangkap jabatan lain pada koperasi tersebut. Selain bertugas mengawasi koperasi, badan pengawas koperasi juga bertugas dalam menentukan cara pembagian keuntungan dan jumlah keuntungan yang akan dibagi (Kusnadi, 2005:2) Badan pengawasa ini bertugas untuk : 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
20
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
c. Pengurus
Orang-orang yang dipilih untuk mengelola koperasi yang berasal dari
anggota internal koperasi maupun pihak luar yang bukan anggota koperasi
tersebut.
Pengurus bertugas antara lain : 1) Mengelola koperasi dan usahanya 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota 4) Mengajukan
laporan
keuangan
dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus 7) Melaksanakan tugas lain sesuai tercantum dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga d. Anggota Adalah individu-individu yang menjadi bagian dari koperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
21
2.1.8. Sumber Modal Koperasi
Menurut UU No. 25 Tahun 1992 yang dikutip oleh Soemarso (2005:206)
menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan Pokok
Simpanan pokok (basic contribution) merupakan jumlah nilai tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota dan yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
b. Simpanan Wajib Simpanan wajib (compulsory contribution) adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu dan yang dpaat diambil kemballi dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut. c. Dana Cadangan Dana cadangan merupakan dana yang diperoleh dan dikumpulkan dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menutup kerugian dan keperluan memupuk permodalan. d. Hibah Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang.
22
Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari : a. Anggota b. Koperasi lainnya
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainya
e. Sumber lain yang sah
2.1.9. Sisa Hasil Usaha 2.1.9.1. Definisi SHU Menurut UU No 25 Tahun 1992 Bab IX Pasal 45 menyebutkn bahwa “Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Penetapan besarnya pembagian SHU kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya, ditetapkan oleh RAT sesuai dengan AD/ART koperasi tertentu yang mencakup kontribusi terhadap transaksi usaha dan partisipasi modal para anggota koperasi itu sendiri. 2.1.9.2. Cara Penghitungan SHU Secara umum, cara penghitungan SHU menggunakan formula sebagai berikut : SHUa = JUa + JMa 23
Keterangan :
SHUa = Sisa Hasil Usaha anggota
JUa = Jumlah kontribusi Usaha anggota JMa = Jumlah kontribusi Modal anggota
Secara khusus pembagian SHU masing-masing anggota dapat dihitung menggunakan formula seperti di bawah ini :
SHUpa=Va/VUK x JUa + Sa/TMS x JMa
Keterangan : SHUpa = Sisa Hasil Usaha per anggota Va = volume usaha anggota VUK = total usaha koperasi JUa = Jumlah kontribusi Usaha anggota Sa = jumlah simpanan TMS = total modal sendiri JMa = Jumlah kontribusi Modal anggota
24
2.1.9.3. Prinsip Pembagian SHU Dalam bukunya Koperasi Teori dan Praktik, Sitio dan Tamba (2001:91-92) menyebutkan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut ini :
a. “SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan d. SHU anggota dibayar secara tunai”
2.2 Pengendalian Internal 2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal Pengendalian (control) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sistem. (Krismiaji, 2010:215) Pengendalian internal merupakan salah satu alat yang dapat membantu menajemen melakukan pengendalian maupun pengawasan atas berbagi aktivitas operasional yang dilakukan. Gelinas, et al. mengemukakan bahwa “internal control is a system of integrated element-people, structure, process and proceduracting in concert to provide reasonable assurance that an organization achieves its business process goals”. (2005:237) Selain itu, Krismiaji (2010:218) menyatakan bahwa “Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manjemen”.
25
Selanjutnya, menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi yang
dimaksud dengan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:
“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
(Mulyadi, 2008:163)
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah sistem yang terdiri dari elemen-elemen terpadu yang melibatkan orang, struktur organisasi, kebijakan, metode, proses, serta prosedur yang berkoordinasi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses bisnis.
2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal Suatu pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu sistem sangat berguna dalam mencegah dan menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik berupa kesalahan ataupun penyimpangan (kecurangan). Tujuan pengendalian internal menurut Bastian dan Soepriyanto (2002:163) adalah sebagai berikut: 1. “Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen” (Bastian dan Soepriyanto, 2002:163)
26
Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mulyadi (2008:163) mengenai tujuan pengendalian internal tersebut :
1. Menjaga kekayaan organisasi
a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang
telah ditetapkan, kegiatan ini mencangkup pembatasan akses langsung dan
tidak langsung terhadap kekayaan.
b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dan dibandingkan
dengan
kekayaan
yang
sesungguhnya,
kegiatan
ini
mencakup
perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dan kekayaan yang sesungguhnya ada, serta rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorasi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencangkup pemberian otorisasi oleh pejabat berwenang, dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi, transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi, dicatat dalam jumlah yang benar dalam periode akuntansi yang seharusnya secara ringkas dan teliti. 3. Mendorong efisiensi
27
Pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk
menghindari pemborosan terhadap semua aspek usaha, misalnya penggunaan
sumber daya manusia yang berlebihan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Pengendalian internal diterapkan agar prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara tujuan pengendalian internal menurut Gelinas dan Sutton (2002:226) dikelompokan menjadi kegiatan
pengendalian untuk sistem operasi dan sistem informasi. Tujuan pengendalian untuk sistem operasi adalah sebagai berikut: 1. Menjamin tercapainya efektivitas operasi. 2. Menjamin tercapainya efisiensi sumber daya manusia. 3. Menjamin keamanan kekayaan atau harta perusahaan. Dan tujuan pengendalian untuk sistem informasi adalah sebagai berikut : 1. Menjamin validitas input. 2. Menjamin kelengkapan input. 3. Menjamin keakurasian input. 4. Menjamin kelengkapan pemutakhiran. 5. Menjamin keakurasian pemutakhiran. Sementara Krismiaji (2010:215) menyatakan bahwa tujuan dilakukannya pengendalian internal adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi yang timbul antara lain karena sebab-sebab sebagai berikut : 1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros. 2. Keputusan manajemen yang tidak baik.
28
3. Kehilangan atau kerusakan catatan yang secara tidak sengaja. 4. Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan.
5. Tidak ditaatinya kebijakan manajeman dan peraturan lainnya oleh para
karyawan.
6. Perubahan secara tidak sah terhadap Sistem Informasi Akuntansi atau
komponen-komponennya.
Berdasarkan beberapa tujuan yang telah dikutip di atas, dapat dikatakan bahwa
tujuan dari pengendaian internal adalah memberikan jaminan telah tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, pengamanan terhadap aset yang dimiliki, keandalan dalam hasil akhir yaitu pelaporan keuangan (lengkap, akurat, dan valid), dan ketaatan terhadap peraturan dan prosedur yang ada.
2.2.3. Unsur-Unsur Pengendalian Internal Mulyadi (2008:164) menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian internal dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut berikut : 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya, 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Diuraikan lebih lanjut oleh Krismiaji (2010:223) bahwa menurut COSO terdapat lima unsur-unsur pengendalian internal yaitu : 1. Lingkungan pengendalian, yang meliputi :
29
a) Komitmen kepada integritas dan nilai etika b) Filosofi dan gaya operasi manajemen
c) Struktur organisasi
d) Komite audit metode
e) Penetapan wewenang dan tanggungjawab f) Praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia Pengaruh eksternal g)
2. Penilaian resiko Penilaian resiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Identifikasi ancaman b) Estimasi resiko c) Identifikasi pengendalian d) Perkiraan biaya dan manfaat e) Menetapkan efektivitas biaya-manfaat (cost-benefit effectiveness) 3. Aktivitas pengendalian a) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai b) Pemisahan tugas c) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai d) Penjagaan aset dan pencatatan yang memadai e) Pemeriksaan independen atas kinerja 4. Informasi dan komunikasi
30
Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan
baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan
peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan
dikomunikasikan
memerlukannya.
kepada
pimpinan
perusahaan
dan
pihak
lain
yang
5. Pemantauan Supervisi yang efektif a)
b) Akuntansi pertanggungjawaban c) Audit internal Sementara Gelinas dan Sutton (2002:230) dalam bukunya Accounting Information System menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut: 1. Control Environment (Lingkungan pengendalian) Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kuat atau lemahnya suatu pengendalian atau mempengaruhi efektivitas penerapan elemen-elemen pengendalian internal. Komponen-komponen lingkungan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut : a) Nilai dan norma organisasi (organizational rules and norms) Nilai dan norma organisasi yaitu standar nilai dan norma atau etika yang ditetapkan oleh organisasi yang dikomunikasikan, diperkuat
dan
dikondisikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. b) Filosofi manajemen (management philosphy)
31
Filosofi manajemen adalah pandangan atau kesadaran manajemen
pengendalian internal itu penting, maka ia akan memandang bahwa prosedur dan kebijakan pengendalian yang efektif harus diterapkan.
terhadap pentingnya pengendalian. Jika manajemen mempercayai bahwa
c) Bentuk operasi (operation style)
Bentuk operasi adalah karakter dan sifat operasi suatu perusahaan yang
dapat mempengaruhi kuat lemhnya pengendalian.
d) Sistem penghargaan atau kompensasi (reward system) Sistem
penghargaan
atau
kompensasi
adalah
adanya
pemberian
penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan penyimpangan. e) Cara manajemen mengorganisasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Merupakan cara manajemen menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi yang akan menjadi petunjuk dari filosofi manajemen. Manajemen menetapkan setiap rencana, memberi penugasan dan meminta pertanggungjawaban secara tertulis. f) Struktur organisasi Dalam pengendalian internal, struktur organisasi yang kuat dan adanya fungsi audit internal yang efektif akan mendorong kuatnya penerapan pengendalian internal di suatu perusahaan. 2. Pervasive Control Plans (Rencana Pengendalian pervasif)
32
Rencana pengendalian pervasif adalah kebijakan-kebijakan dan prosedur
pengendalian yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pengendalian secara umum
dan berpengaruh terhadap banyak aplikasi. Rencana pengendalian pervasif meliputi empat kategori utama yatu :
a) Rencana pengendalian kepegawaian (personnel control plan)
Rencana pengendalian kepegawaian merupakan suatu kebijakan yang
diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan pegawai yang kompeten (cakap dalam bidangnya) dan dapat dipercaya. Rencana pengendalian kepegawaian ini meliputi : •
Rencana pengendalian saat penyeleksian dan perekrutan
•
Rencana pengendalian mempertahankan pegawai
•
Rencana pengendalian pengembangan pegawai
•
Rencana pengendalian manajemen kepegawaian
b) Rencana pengendalian organisasi (organizational control plan) Rencana pengendalian ini mengatur pemisahan tugas, fungsi dan wewenang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari beberapa bentuk penyimpangan tertentu yang dilakukan oleh semua pihak intern perusahaan. Rencana pengendalian organisasi meliputi : •
Pemisahan tugas-tugas (segregation of duties)
•
Pengotorisasian transaksi (authorizing transaction)
•
Rencana pengendalian organisasi pada fungsi sistem informasi
33
c) Rencana pengendalian pengamanan sumber – sumber daya (resource
security control plans) Rencana pengendalian ini membantu melindungi perusahaan dari bentuk
penyimpangan terhadap aktiva perusahaan yang meliputi uang kas,
piutang, surat-surat berharga, persediaan dan aktiva tetap.
Rencana pengendalian pengamanan sumber – sumber daya ini meliputi : •
Rencana pengendalian mengenai pembatasan akses terhadap sumber – sumber daya komputer organisasi
•
Rencana pengendalian mengenai pembatasan akses terhadap fisik aktiva
•
Rencana pengendalian pengamanan aktiva
•
Rencana pengendalian backup dan pemulihan hasil rutin
•
Rencana pengendalian backup dan pemulihan bencana
d) Rencana pengendalian dokumentasi (policy documentation control plans) Rencana pengendalian ini menggambarkan suatu sistem dan prosedurprosedur yang bisa diterima untuk melakukan sejumlah fungsi dalam suatu perusahaan. Rencana pengendalian ini membantu perusahaan membantu melindungi suatu organisasi terhadap jenis-jenis penyimpangan prosedur pengoperasian komputer. Jenis – jenis dokumentasi fungsi sistem informasi dapat berupa pedomanpedoman standar dan dokumentasi aplikasi. Pedoman-pedoman standar tersebut meliputi : •
Pedoman standar pengembangan sistem
34
•
Pedoman standar operasi
Adapun dokumentasi aplikasi meliputi :
•
Dokumentasi sistem
•
Dokumentasi program
3. Application Control Plans (Rencana pengendalian aplikasi)
Rencana
pengendalian
aplikasi
adalah
kebijakan
dan
prosedur
pengendalian yang khusus diterapkan dan berpengaruh pada suatu aplikasi pengolahan transaksi tertentu. Rencana pengendalian aplikasi ini meliputi pengendalian secara online dan secara tumpuk (batch). Rencana pengendalian aplikasi secara online ini meliputi bagan arus sistem, matriks pengendalian yang behubungan dengan sistem yang digambarkan pada bagan arus sistem dan penjelasan mengenai rencana pengendalian yang direkomendasikan dan bagaimana tujuan pengendalian dapat dicapai dengan rencana pengendalian tersebut. Sedangkan rencana pengendalian aplikasi secara tumpuk (batch) mengatur pemrosesan transaksi melalui penghitungan jumlah-jumlah kendali pada berbagai titik dalam operasi-operasi pemrosesan (operasi input dan operasi pemutakhiran) dan kemudian membandingkan jumla-jumlah kendali ini, antara yang telah dimasukkan dengan yang seharusnya dimasukkan. Rencana pengendalian ini meliputi : •
Menghitung jumlah-jumlah tumpuk (batch control plans)
35
• •
agreement of batch control) Pencocokan secara manual terhadap jumlah-jumlah tumpukan (manual agreement of batch totals)
Pencocokan oleh komputer terhadap jumlah-jumlah tumpukan (computer
•
Pemeriksaan urutan (sequence checks)
36
