BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian HAM Sesuai dengan sudah Peneliti tulis dalam BAB I, HAM merupakan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap masalah dapat dikaji ke dalam perspektif HAM. Berikut adalah pengertian HAM: 1.
Soetandyo Winjosoebroto “Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hakhak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.”32
2.
Muladi “HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”33
3.
Rahayu “Hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas siapapun.”34
4.
Maidin Gultom “Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum,
32
Soetandyo Wignjosoebroto (2003), Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertianya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012, hlm. 2. 33 Muladi (2002), Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia, dalam: Ibid 34 Ibid, hlm. 3.
19
sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum”.35
5.
Yanyan Mochamad Yani “Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia.”36
6.
Zainal Abidin “HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal usul kebangsaaan dan etnisitas, warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa, atau status-status lainnya.”37
7.
Jack Donnely "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia."38
8.
Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”39 Dari kedelapan pengertian di atas, tidak ada pengertian HAM yang salah,
karena pada hakekatnya HAM bersifat kompleks oleh karena itu permasalahan tentang HAM dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Namun peneliti dapat menjelaskan HAM sebagai berikut: HAM pada hakikatnya bersifat Alami dan diperoleh oleh manusia begitu saja karena dia adalah manusia, hak ini 35
Op.cit; Maidin Gultom, hlm. 7. Op.cit; Yanyan Mochamad Yani 37 Op.cit; Zainal Abidin. 38 Op.cit; Rhona K.M. Smith, hlm. 28. 39 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). 36
20
adalah hak yang melekat pada manusia bahkan sejak awal kehidupannya di dalam kandungan.
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah Prinsip HAM yang menjadi salah satu Prinsip penting dalam pemenuhan Hak Anak. Dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”.40 Penerapan prinsip ini menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota Konvensi Hak Anak yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Sesuai Pasal 4 dalam Konvensi tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “Negara-negera Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, negara-negara Peserta akan mengambil langkahlangkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam kerangka kerja sama Internasional”.41 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak merupakan salah satu dari 4 Prinsip penting dalam Konvensi Hak-hak Anak. Walau Prinsip ini banyak disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, namun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Kepentingan terbaik bagi anak. Namun perlu kita ketahui, Prinsip ini adalah prinsip yang sudah lama berkembang, bahkan sejak tahun 195942. Berikut adalah pengertian mengenai Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak:
40
Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak. Pasal 4 Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak 42 United Nation, Convention On The Rights Of The Child, 29 Mei 2013, hlm. 3 41
21
1.
United Nation Konsep kepentingan terbaik bagi anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan keefekktifan penerapan semua hak yang diakui dalam Konvensi.43
2.
Adzkar Ahsinin Konsep
kepentingan
terbaik
dari
anak
diwujudkan
dengan
pengalokasian sumber daya yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak.44
3.
Unicef Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berlaku terhadap segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak dan menyerukan upaya-upaya aktif untuk menghormati hak mereka dan mempromosikan hak hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan mereka, serta upaya untuk mendukung dan membantu orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab merealisasikan hak-hak anak.45
4.
Maidin Gultom Prinsip Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi)46. Prioritas tertinggi yang dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
Dari ke 4 pengertian diatas maka dapat disimpulkan maka Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dapat diwujudkan dengan pemenuhan Hak-hak Anak. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak merupakan prioritas tertinggi dalam pemenuhan hak-hak anak.
43
Ibid Adzkar Ahsinin, Aturan Yang Berpihak Pada Anak, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2008, hlm. 17 45 Unicef, Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, http://www.unicef.org/indonesia/id/Prinsip_Dunia_Usaha_dan_Hak_Anak.pdf, hlm. 6, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2015 pukul 11.02 46 Op.Cit;Maidin Gultom, hlm. 47 44
22
B.
Hak Asasi Manusia 1.
Pengertian HAM pada hakikatnya bersifat Alami dan diperoleh oleh manusia begitu saja karena dia adalah manusia, hak ini adalah hak yang melekat pada manusia bahkan sejak awal kehidupannya di dalam kandungan. Berikut adalah Sifat-sifat dasar HAM yang dapat menjelaskan HAM lebih dalam lagi: a.
Inherent (melekat pada manusia) HAM dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan dan tidak diperoleh dengan cara apapun.47
b.
Universal HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, karena HAM merupakan prinsip-prinsip
yang diterima secara umum tanpa
dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lain, asal usul sosial atau kebangsaan.48
c.
Inalienable (tidak dapat diingkari) HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia.49
d.
Indivisible (tidak dapat dibagi) HAM didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersaman. Hal ini menunjukan bahwa hak-hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dibagi atau dipisahkan.50
47
Op.Cit; Rahayu, hlm. 4 Ibid 49 Ibid 50 Ibid 48
23
e.
Interdependent Pemenuhan hak yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.51
f.
Bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, tidak boleh dikurangi/dirampas oleh siapapun.52
2.
Teori HAM a.
Teori Hukum Alam/ Teori Hukum Kodrat (natural rights theory) HAM dimiliki oleh semua orang karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak yang dimaksud termasuk hak hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Oleh karena itu Secara historis akarakar filosofis yang paling berpengaruh pada gagasan HAM adalah teori hak kodrati (natural rights theory). Teori ini dikembangkan oleh para ahli di masa abad pencerahan53 Eropa, seperti Thomas Aquinas, John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Ide dasar teori hukum kodrat adalah bahwa posisi masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, semua manusia apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan ilahi, tapi juga semua manusia diberi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara.54 Hak alamiah semua individu tidak lahir dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka, namun melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia.
51
Ibid Ibid 53 Zaman Aufklarung atau zaman pencerahan yang di Inggris dikenal dengan Enlightenment,yaitu suatu zaman baru dimana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Zaman ini muncul dimana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dalam pemikiran filsafatnya. Syekhudin, Filsafat Abad Ke-18 Era Aufklarung, https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/22/filsafat-abad-ke-18-era-aufklarung/ , dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 11.36 54 Op.Cit; Rahayu, hlm. 9 52
24
b.
Teori Hukum Positif (Positive Law Theory) Teori hukum positif merupakan lawan dari teori kodrati. Teori ini muncul sebagai implikasi dari jaman enlightment di Eropa pada abad 18. Teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam, yang pada saat itu dipandang sebagai satu-satunya ilmu yang validitasnya tidak diragukan lagi. Alasan penolakan terhadap teori hak kodrati adalah karena sumber perolehan hak yang tidak jelas sumbernya dari teori ini. menurut penganut teori positisme, suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari pengaturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.55 Keunggulan dari teori ini adalah individu dapat membela dan memperjuangkan hak-haknya dengan menunjuk pada aturan-aturan tersebut.
c.
Teori Universal (universal theory) Teori ini dipengaruhi oleh paham demokrasi56 dan liberalisme57. Pengaruh liberalisme dalam perkembangan teori HAM adalah tidak adanya intervensi negara, sedangkan pengaruh dari demokrasi sendiri terlihat dalam hak-hak politik yang bersifat aktif, yaitu hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik. Teori ini melahirkan 2 sub teori yang berbeda:
55
Ibid, Rahayu, hlm. 11 Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Matio Lestari, Pengertian Demokrasi, http://www.matiolestari.com/2013/05/pengertiandemokrasi.html , dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 14.12 57 suatu pandangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan seperti, kebebasan atas kepercayaan, kebebasan ekspresi, dan kebebasan untuk memilih. Darma Satria Perdana, Liberalisme menuju pluralisme : sebuah pandangan yang menopang situasi plural, http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20159795&lokasi=lokal , dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 14.27. 56
25
1) Universal absolut Aliran yang memandang HAM sebagai nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam The International Bill of Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa.58
2) Universal relatif Memandang persoalan HAM sebagai masalah universal dan melihat dokumen-dokumen internasional tentang HAM bagai acuan yang penting, namun demikian perkecualian (exception) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakuai.59 d.
Relativisme Budaya (cultural relativist theory) Teori ini memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperalisme budaya (cultural imperalism)60. Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hakhak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Secara teoritis terdapat dua kelompok utama penganut relitivisme budaya, yaitu: 1)
Partikularistik absolut Kelompok yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberi alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen dan instrumen-instrumen hukum internasional tentang HAM.pandangan ini bersifat defensif dan pasif terhadap HAM.61
2)
Partikularistik Relatif Kelompok yang melihat persoalan HAM di samping sebagai persoalan universal juga merupakan masalah internasional yang harus diselaraskan memperoleh dukungan dan tertanam
58
Op.Cit; Rahayu, hlm. 13 Ibid . 60 Vegitya Ramadhani Putri, Definisi, Teori, dan Ruang Lingkup Hak Azasi Manusia, http://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi,%20Teori,%20dan% 20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf , diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 15.07. 61 Op.Cit; Rahayu, hlm. 15 59
26
(embedded) serta melembaga dalam masyarakat tersebut.62 3.
bangsa
Sejarah Perkembangan HAM a.
Sejarah Perkembangan HAM di Dunia HAM menjadi isue penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan PBB. Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak.63 Banyak dari sumber yang mengatakan Magna Charta64 adalah (1215) adalah sebuah piagam yang menjadi cikal bakal kebebasan Warga Negara Inggris, namun sebenarnya Magna Charta adalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya. Setelah muncul Bill Of Rights (1689)65 muncul ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak atau kebebasan individu. Sebelumnya pada tahun 1679 muncullah Habeas Corpus Act, yang merupakan sebuah dokumen yang keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu
62
Ibid Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia, 1994, hlm. 123. 64 'Piagam Besar' dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 di masa pemerintahan Raja John. Aturan tersebut membatasi kekuasaan monarki Inggris yang awalnya absolut. Kini, dokumen tersebut dianggap langkah pertama menuju hukum konstitusional, bukan hanya sekedar pengurangan kuasa raja atau ratu. Ada 4 kopi asli dokumen yang dibuat kala itu. Salah satunya, yang disimpan British Library rusak akibat terbakar dalam insiden kebakaran 1731. Elin Yunita Kristanti, Mengungkap Isi Teks “Magna Charta” Yang Hangus 283 Tahun Lalu, http://news.liputan6.com/read/2118192/mengungkap-isi-teks-magna-carta-yang-hangus-283-tahunlalu , dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 17.14. 65 Bill of Rights 1689 adalah tinta naskah empedu besi di perkamen. Ini adalah Undang-Undang asli dari Parlemen Inggris dan telah dalam tahanan Parlemen sejak penciptaan. RUU mapan prinsip-prinsip yang sering parlemen, pemilu yang bebas dan kebebasan berbicara dalam Parlemen - hari dikenal sebagai Privilege Parlemen. Hal ini juga termasuk hak perpajakan tanpa persetujuan DPR, kebebasan dari campur tangan pemerintah, hak petisi dan hanya pengobatan orang dengan pengadilan. Prinsip-prinsip utama dari Bill of Rights masih berlaku hari ini - khususnya yang dikutip dalam kasus hukum - dan digunakan sebagai model untuk AS Bill of Rights 1789. Pengaruhnya juga dapat dilihat di dokumen lain menetapkan hak-hak manusia, seperti Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. United Nations educational, scientic, and curtural organization, The Bill of Rights 1689: Sebuah Undangundang menyatakan Hak dan Kebebasan dari Subjek, dan menetap Suksesi dari Crown, http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/collections1/collections-gloriousrevolution/billofrights/ , dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 17.44. 63
27
tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.66 Bill of Rights (1689), disahkan setelah raja James II dipaksa turun takhta dan William II serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (Glorious Revolution) pada tahun 1688. Dengan adanya Bill of Rights maka timbul kebebasan untuk berbicara dan berdebat, walau kebebasan tersebut hanya terbatas untuk anggota parlemen saja dan digunakan didalam parlemen. Pada abad 18, para pemimpin koloni Inggris di Amerika Utara melakukan pemberontakan, dalam rangka. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan ini diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat.67 Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), secara eksplisit68 mengakui adanya kesetaraan manusia dan adanya hak-hak manusia lainnya seperti hak hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Baru pada tahun 1791 Amerika mengadopsi Bill of Rights, hal ini dilakukan dengan mengamandemen beberapa ketentuan yang ada dalam konstitusinya. Seperti
Amandemen Pertama yang melindungi
kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Kemudian dalam Amandemen Kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.69 Deklarasi kemerdekaan Amerika ternyata mempengaruhi gerakan revolusi lain di negara lain. Deklarasi ini mempengaruhi gerakan revolusi Prancis melawan rezim tirani yang berkuasa saat itu. Revolusi
66
Op.Cit; Franz Magnis Suseno, hlm. 123 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Jakarta, Grafiti, 1994, hlm. 3 68 gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit 69 Ibid, hlm. 5 67
28
Prancis menghasilkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) (1789).70 Hak yang terdapat dalam deklarasi ini adalah hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan. Perkembangan HAM selanjutnya terjadi setelah Perang Dunia II. Pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM di dunia. Bahkan dalam Piagam PBB (United Nations Charter). Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini dibuat berdasarkan kesepakatan Internasional. Pada
tahun
1966
muncul
Konvensi
Internasional
yang
menghasilkan kovenan yang di dalamnya terdapat pengaturan yang mencakup mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poitik (International Covenant on Civil and Political Rights) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Ketiganya dikenal dengan istilah “the International Bill of Human Rights”.
b.
Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Jika melihat sejarah perkembangan HAM didunia yang tidak bisa lepas dengan latar belakang sejarah, demikian juga perkembangan HAM di Indonesia. Bahasan HAM di Indonesia bahkan sudah ada sebelum Indonesia Merdeka. Para perintis bangsa banyak yang telah memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Seperti yang terlihat dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul “Habis Gelap
70
Pada tahun 1789 orang-orang Perancis melakukan penghapusan monarki absolut dan menetapkan untuk pembentukan Republik Perancis pertama. Hanya enam minggu setelah penyerbuan Bastille, dan hampir tiga minggu setelah penghapusan feodalisme, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Perancis: La deklarasi des Droits de l'Homme et du Citoyen) diadopsi oleh Nasional Majelis Konstituante sebagai langkah pertama menuju penulisan konstitusi untuk Republik Perancis. United For Human Rights, Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia, http://www.humanrights.com/what-arehuman-rights/brief-history/declaration-of-human-rights.html , dikunjungi pada tanggal 22 Agustus 2015 pukul 14.19.
29
Terbitlah Terang”71. R.A Kartini adalah wanita yang memperjuangkan persamaan Hak untuk kaumnya, yaitu memperjuangkan hak emansipasi wanita. Selain R.A Kartini yang memperjuangkan hak wanita, ada juga karangan-karangan politik yang memperjuangkan harkat dan martabat manusia, yaitu yang ditulis oleh Agus Salim72. Kemudian perjuangan persamaan harkat dan martabat manusia juga dilakukan oleh Ernest Douwes Dekker yang merupakan pelopor pergerakan nasional Indonesia dan pendiri organisasi politik bernama Indische Partij. Perjuangan yang dilakukan Ernest ini diawali dengan karirnya sebagai seorang wartawan. Ia merupakan seorang yang berfikiran radikal dan anti-penjajahan. Ia sempat bekerja di surat kabar De Locomotief dan kemudian bekerja di Surabajaas Handelsblad.73 Tokoh lainnya adalah Soewardi Soeryaningrat, beliau adalah teman seperjuangan Ernest dalam melakukan pergerakan nasional, hak yang menjadi fokus perjuangannya adalah hak pendidikan. Sehingga tokoh yang lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara ini disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Masih banyak tokoh-tokoh pendahulu yang memperjuangkan hak-hak manusia. Keinginan yang besar terhadap 71
Mr. J.H. Abendanon segera mengumpulkan surat-surat yang ditayangkan Kartini kepada temantemannya di Eropa untuk dibukukan, Abendanon saat itu menjabat sebagai menteri kebudayaan, Agama dan kerajinan Hindia Belanda. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul Door Duistemis tot Licht yang artinya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Atas kegigihan R.A. Kartini menyerukan pendidikan bagi kaumnya, maka didirikanlah Sekolah Wanita oleh yayasan Kartini, di Semarang, pada tahun 1912. Tangguh Sutjaksono, R.A. Kartini Dan Surat-Suratnya, http://deka45.com/kartini.pdf , dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 09.34. 72 Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan PWI. Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kancah politik. Beliau beralih menghabiskan masa tuanya sebagai penulis buku. Buku yang telah terbit dari tangannya berjudul "Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauchid Harus Dipahamkan". Buku tersebut kemudian diperbaiki menjadi "Keterangan Filsafat Tentang Tauchid, Takdir dan Tawakal". Buku yang telah beliau tulis juga merupakan buah karya dari pengalamannya sebagai jurnalis pada masa mudanya. Agus Salim muda merintis karir sebagai Redaktur II di Harian Neratja yang kemudian diangkat menjadi Ketua Redaktur. Tidak berhenti disana, beliau juga menjadi pemimpin Harian Hindia Baroe di Jakarta, dan kemudian mendirikan Suratkabar Fadjar Asia. Di tengah-tengah karir beliau di dunia jurnalistik, beliau menikah dengan Zaenatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Feronika, Agus Salim, http://profil.merdeka.com/indonesia/a/agus-salim/ , dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 10.02 73 Berdikari Online, Douwes Dekker Dan Pergerakan Nasional Indonesia, http://www.berdikarionline.com/tokoh/20120418/douwes-dekker-dan-perjuangan-nasionalindonesia.html , dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 11.03.
30
adanya persamaan hak dan juga perjuangan untuk mengormati harkat dan mertabat manusia, pada hakikatnya adalah pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa setelah kemerdekaan pada tahun 1945, perkembangan wacana tentang HAM dimulai di periode tahun 1945, kemudian periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968).74Namun dalam ketiga periode tersebut, HAM hanya berhenti pada sebuah wacana saja, karena HAM gagal dituangkan dalam Konstitusi. Dalam periode (tahun 19982000) barulah muncul titik terang mengenai bahasan HAM yang dituangkan dalam Konstitusi, tepatnya pada saat lengsernya Soeharto. Sebagai gantinya pada waktu itu pemeritahan Orde Baru digantikan dengan kabinet Reformasi, dan yang menjadi pengganti Soeharto untuk menjadi Presiden adalah BJ Habibie. Dalam pemerintahan Habibie tuntutan rakyat dalam reformasi dipenuhi diantaranya membuka sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan hak asasi manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI75, mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya. Pasa masa periode ini dikeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan
74
T. Mulya Lubis, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 19661990, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993, khususnya bab 2 75 Setelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya “dicabut”. hampir semua pejabat daerah dikuasai oleh perwira TNI, adanya kursi TNI di DPR hingga di kursi menteri, serta di perusahaan-perusahaan. Menurut mantan Gubernur Lembahanas Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, dalam wawancara dengan harian NUSA (20 September 1999), pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI dalam perjalanannya mengalami “pelencengan”. “Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan,” kata Hasnan Habib, saat itu. Heyder Affan, Dwifungsi ABRI, azas tunggal hingga P4, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/11/131125_lapsus_suharto_kebijakankeamanan orba , dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 12.52.
31
perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Masa pemerintahan BJ Habibie tidak berlangsung lama. Pada tahun
1999
K.H.
Abdurrachman
Wahid
menjadi
presiden
menggantikan Habibie. Pada Tahun 2000, Perlindungan Hak Asasi Manusia dimasukan kedalam konstitusi (Undang-undang Dasar 1945). Pengaturan mengenai HAM diatur dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari Pasal 28A-28J). Amandemen ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
C.
Hak Anak HAM tidak diskriminasi, oleh karena itu HAM adalah milik semua orang. Tidak memandang suku, ras, bahasa, etnis, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu HAM juga milik anak-anak. Penjaminan HAM anak sering disebut Hak Anak. Isue pembahasan tentang Hak Anak sudah dituangkan dalam kesepakatan Internasional, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Konstitusi kita, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Tujuan pembentukan perturan perundang-undangan sejatinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, oleh karena itu anakpun juga membutuhkan payung hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara
32
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta pendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.76 Dalam Konvensi Hak Anak ada prinsip-prinsip yang mendasari hak anak, yaitu: 1.
Non Discrimination (Tidak Diskriminasi) This applies to every child, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex,language, religion, political or other opinion, national, ethnic, or social origin, property, disability, birth or other status.77 Diskriminasi berarti tidak memandang status orang tua, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, politik, kebangsaan, akses ke ekonomi, kesempurnaan fisik, status kelahiran, dan sosial.
2.
Best Interest Of The Child (Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak) When the authorities of a state take decisions which affect children, the best interest of children must be a primary consideration.78 (Ketika Otoritas dalam sebuah negara membuat sebuah kebijakan yang menyangkut anak, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama).
3.
The Right To Life, Survival and Development (Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang) The right to life article includes formulations about the right to survival and to development, which should be ensured : to the maximum extent possible.79
4.
The Views Of The Child (penghargaan terhadap pendapat anak) Children should be free to have opinions in all matters affecting them and those views should be given due weight : “in accordance with the age and maturity of the child” .Children have the right to be heard and to have their
76
Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Heru Nuswanto, Anak dan Prinsip-prnsip Perlindungan Anak, https://herunuswanto.files.wordpress.com/2011/06/anak-dan-prinsip-prinsip-perlindungan-anak.pdf, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2015 Pukul 10.18 WIB. 78 Ibid, Heru Nuswanto 79 Ibid 77
33
views taken seriously, including in any judicial or administrative proceedings affecting them.80 Dari keempat prinsip tersebut, yang menjadi kajian peneliti dalam skripsi ini adalah prinsip yang kedua, yaitu The Best Interest Of The Children (Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak).
D.
Best Interest Of the Children (Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada hakekatnya adalah prinsip yang mendasari hak anak, hak anak dipenuhi jika kepentingan anak terpenuhi. Hak anak menjadi isue Internasional untuk memenuhi dan melindungi kepentingan anak. Tidak banyak bahsan mengenai prinsip ini di Indonesia, namun secara jelas prinsip ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional megenai Hak Anak. “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”81 Sedangkan menurut Heru Nuswanto Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah When the authorities of a state take decisions which affect children, the best interest of children must be a primary consideration.82(Ketika Otoritas dalam sebuah negara membuat sebuah kebijkan yang menyangkut anak, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama). Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai of pramount importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.83 Dalam banyak hal anak menjadi korban disebabkan karena ketidaktahuaan (ignorance), sehingga jika prinsip ini diabaikan akan menciptakan pribadi yang buruk dikemudian hari. The interests of children can sometimes conflict with the interests of other groups in society. While the interests of children including adolescents may overlap with
80
Ibid Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak 82 Opcit, Heru Nuswanto 83 Opcit, Maidin Gultom, Hlm. 47 81
34
or be connected to the interests of parents, family, community or kubstate, the interests are not necessarily the same. In making a decision on the welfare of a child, the decision-maker must be aware of the competing interests in order to properly evaluate the interests of the child.84 Kepentingan terbaik bagi anak sering bertentangan dengan kepentingan dari pihak lain, misalnya saja kepentingan pemerintah atau kelompok lain yang lebih dominan. Contoh kecilnya adalah anak dalam peristiwa perceraian, anak dalam perisiwa perceraian merupkan korban yang sesungguhnya dalam perceraian tersebut. Namun dalam kasus perceraian yang diutamakn adalah kepentingan pihak yang terkait dengan percaian tersebut, yaitu orang tua si anak. Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim seharusnya mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, misal: bagaimana pola asuh yang mereka berikan kepada anak pasca bercerai.
84
UNHCR, UNHCR Guidelines on the Formal Determination of the Best Interests of the Child, http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/BID%20Guidelines%20%20provisional%20realease%20May%2006.pdf, dikunjungi tanggal 12 Desember 2015 Pukul 11.54 WIB.
35
