BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Konsep Tentang Program Kemitraan

2.1.1. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai; 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan; 3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan; 5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya melaksanakan atau sebagai pelaku program; 2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang juga diidentifikasikan melalui anggaran; 17 Universitas Sumatera Utara

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Menurut Jones (1996) program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

2.1.2 Pengertian Kemitraan

UU No 9 Tahun 1995 menyatakan kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usahabesar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atauusaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dansaling menguntungkan. .Pembinaan dan pengembangan UKM, Koperasi dan Pertanian olehBUMN dapat berupa pinjaman modal, penjaminan dan investasi dan ataupembinaan teknis dalam bentuk hibah khusus untuk membiayai pendidikandan latihan, pemagangan, promosi, pengkajian dan penelitian. Prinsip dan Dasar Kemitraan :

1. Saling membutuhkan 2. Saling mendukung dan menguatkan 3. Saling menguntungkan

Dasar : 1. Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yng akan bermitra

18 Universitas Sumatera Utara

2. Adanya persoalan intern dan ekstern usaha yang dihadapi dalammengembangkan usaha. Kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata yang bersifat ‘”Mutual benefit (sama sama diuntungkan)‘‘ bagi pihak -pihak yang bermitra

Manfaat Kemitraan :

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan uasaha kecil d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional serta memperluas kesempatan kerja (http://www.scribd.com/doc/68155919/Pengertian-Kemitraan, 31 Mei 2014).

2.1.3

Pengertian Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, Perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di lingkungan perusahaan, tetap


bisa merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan (http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/, 31 Mei 2014)

Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan, modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta penelitian melalui pemanfaatan dana dari bagian lana BUMN. (PEDOMAN AKUNTANSI PKBL)

Pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dimana pasal 2 nya menegaskan sebagai berikut :

(1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini; (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam Pasal 9 yaitu :

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :


a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%; b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN, jika ada. (1) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%; b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL. Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN menegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. c. Beban permintaan meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Sedangkan ruang lingkup bantuan program BL sebagai berikut : a. Bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;


e. Bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam (Azheri, 2012:134-136).

2.1.4

Program Kemitraan PTPN III

Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Keputusan Menteri Keuangan No : 316/KMK/016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Maka PTPN III membentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Upaya yang dilakukan oleh PKBL PTPN III terhadap mitra binaan bersifat pembinaan yang dilakukan di sekitar wilayah kerja PTPN III.

2.1.4.1 Dasar Hukum :

Program Kemitraan PTPN III dilaksanakan berdasarkan :

a. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP -100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 b. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP -236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 c. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE.433/MBU/2003 Tanggal 16 September 2003 d. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007.


2.1.4.2.Kebijakan Direksi :

Kebijakan direksi dalam melaksanakan Program Kemitraan PTPN III adalah sebagai berikut :

a. Guna efektivitas pengelolaan program kemitraan Direksi PTPN III melalui Surat Keputusan Nomor : III.12/KPTS/03/2007 Tanggal 3 April 2007 tentang struktur organisasi, sasaran tugas organisasi dan proses bisnis PTPN III telah membentuk suatu

bagian yang khusus mengelola kegiatan pembinaan tersebut yaitu bagian

kemitraan. b. Mekanisme dan prosedur penyaluran dana program kemitraan tertuang dalam Instruksi Kerja (IK) Nomor : 3.10, 02/01 tentang program kemitraan. c. Pelaksanaan Program : •

Operasional pelaksanaan tugas pada bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala bagian dan dibantu dua Urusan yaitu : Urusan Perencanaan dan Pembinaan, Urusan Administrasi Keuangan dan Umum

•

Penghimpunan dana dan pengeluaran dana dicatat serta dibukukan berdasarkan Cash Basis.

•

Sistem pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip Akuntansi yang lazim dan diberlakukan khusus berdasarkan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Departemen

Keuangan

republik

Indonesia

dan

Menteri

negara

BUMN.(PTPN3, 2014).


2.1.4.3. Jenis/Usaha Kegiatan

Program Kemitraan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan Program Kemitraan. Bentuk Program Kemitraan yang dilakukan berupa :

a. Penyaluran pinjaman lunak bergulir untuk modal kerja investasi para usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) yang tersebar di 14 wilayah Kabupaten/Kota dalam propinsi Sumatera Utara. Penyaluran kredit lunak bergulir dengan tingkat suku bunga 6% per tahun dari limit pinjaman (sesuai peraturan Meneg BUMN No : Per.05/MBU/07 tanggal 27 April 2007). b. Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan lain-lain yang menyangkut produktivitas. Mitra binaan serta untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.(PTPN3, 2014).

2.1.4.4. Bentuk Program Kemitraan

2.1.4.4.1. Penyaluran Pinjaman

Pinjaman yang di salurkan melalui program kemitraan diarahkan kepada usaha kecil yang secara teknis perbankan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman (sebelum bankable). Dalam satu tahun, penyaluran dana dalam program kemitraan ini di bagi dalam 4 (empat) periode triwulan, yang biasanya di lakukan dalam bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pinjaman dan Evaluasi Proposal 24 Universitas Sumatera Utara

Calon mitra binaan yang ingin mendapatkan pinjaman program kemitraan untuk pengembangan usahanya, harus menyampaikan proposal kepada BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur yang membuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :

1. Mengajukan Proposal permohonan bantuan pinjaman yang memuat :

a) Data pribadi sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). b) Data Usaha (Bentuk Usaha, alamat Usaha lengkap RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, Mulai Mendirikan Usaha, Jumlah Tenaga Kerja). c) Data Keuangan meliputi Laporan keuangan/Catatan keuangan 3 bulan terakhir, rencana Penggunaan dana Pinjaman.

2. Melampirkan :

a) Fotocopy (FC) KTP Suami/Istri atau identitas lainnya. b) FC Kartu Keluarga c) Pas Photo ukuran 3x4 – Keterangan Serba Guna dari Kelurahan. d) Gambar/denah Lokasi Usaha. e) FC Rekening Bank/Buku Tabungan. f) Laporan Keuangan Praktis (diisi pada formulir aplikasi). g) Surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman dari BUMN/perusahaan lain.

3. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 4. Rencana usaha dan kebutuhan data. 25 Universitas Sumatera Utara

Bagi calon mitra binaan yang sudah memberikan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur harus mengetahui jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman.

Syarat-syarat penerima pinjaman yaitu :

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau, b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. d) Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. e) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. f) Belum pernah dan tidak sedang mendapatkan bantuan pembinaan dari BUMN dan institusi sejenis yang lain.

B. Penyaluran Pinjaman

Apabila proposal dari calon mitra binaan telah di setujui maka unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada mitra binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam satu surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :


1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau lembaga penyalur dan mitra binaan 2. Hak dan Kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau lembaga penyalur dan Mitra Binaan :

a) Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina. 2) Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib. 3) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 4) Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

a. Sektor usaha yang dapat diberikan bantuan pinjaman adalah industri, jasa, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan jasa lainnya. b. Jumlah pinjaman dan peruntukannya. c. Bunga pinjaman :

No

Jumlah Pinjaman yang di Berikan

Jasa Administrasi/Tahun

1

s/d Rp 10.000.000

6%

2

>Rp. 10.000.000 s/d Rp.30.000.000

6%

3

>Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000

6%

4

>Rp. 50.000.000

6%


Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per tahun sebesar 6% dari limit pinjaman atau administrasi lain oleh Menteri (PER MEN-05 BAB IV pasal 12 ayat (3)).

C. Monitoring, Penagihan Pinjaman dan Penyelesaian Piutang Bermasalah MitraBinaan

Setelah pinjaman di salurkan, maka BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau lembaga penyalur monitor pemenuhan kewajiban mitra binaan. Apabila terdapat pembayaran yang belum di ketahui, maka pembayaran tersebut di akui sebagai hutang sampai dengan diketahuinya mitra binaan yang melakukan pembayaran.

Pinjaman dana program kemitraan di nilai kualitasnya berdasarkan pada ketetapan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasinya pinjaman dari mitra binaan. Penggolongan kualitas pinjaman, sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasinya pinjaman di lakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. Kurang Lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180


(seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayarab angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.

3. Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang di setujui bersama.

4. Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah di setujui bersama.(PEDOMAN AKUNTANSI PKBL).

2.1.4.4.2. Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan yang di salurkan melalui program kemitraan di tujukan kepada mitra binaan yang telah dan masih terdaftar dalam program kemitraan. Dengan kata lain, dana ini hanya dapat di berikan kepada dan untuk kepentingan mitra binaan. Dana pembinaan kemitraan di salurkan melalui beberapa program yang di susun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya yaitu dengan hibah.

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PEMAGANGAN.

a. Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/pengolahan. 29 Universitas Sumatera Utara

b. Meningkatkan pengendalian mutu produksi. c. Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi. d. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.

B. PEMASARAN PRODUK MITRA BINAAN.

a. Membantu penjualan produk mitra binaan. b. Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran.

Oleh karena itu, atas dana pembinaan kemitraan tersebut mitra binaan tidak menerima dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk program-program yang telah di susun. Kegiatan yang di biayai melalui dana pembinaan kemitraan tersebut di tangani oleh BUMN Pembina yang dalam pelaksanaannya dapat menyertakan pihak luar sebagai pelaksana kegiatan, misalnya dalam hal penyediaan pemateri pelatihan, penyelenggara kegiatan pameran, dan sebagainya. (PEDOMAN AKUNTANSI PKBL).

2.2.Pengertian Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi tidak dapat dibahas secara bersamaan, kedua kata ini dalam pengertiannya selalu di bahas secara tersendiri. Istilah sosial (social dalam bahasa inggris) dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah departemen sosial, jelas kedua-duanya menunjukkan makna yang sangat jauh berbeda. Menurut Soekanto (1986) apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat. Sosialismesuatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum atas alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi. (Fairchild, 1964)


Menurut Supardan (2009) bahwa istilah sosial pada departemen sosial, menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti tuna karya, tuna susila, tuna wisma, orang jompo, anak yatim piatu, dan lain-lain. Selain itu Soekanto (1991) mengemukakan bahwa istilah sosial pun berkenaan dengan pelaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial.

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu “Oikos atau Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga, tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar menunjuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia.

Definisi sosial pada dasarnya bisa diartikan sebagai kemasyarakatan. Dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menghadirkan orang lain dalam kehidupan manusia. Kehadiran orang lain itu bisa bersifat nyata maupun tidak. Kehadiran manusia secara nyata bisa dirasakan baik melalui audio dan visual. Sedangkan untuk kehadiran manusia tidak nyata bisa berupa imajinasi, kenangan, khayalan, dan lain sebagainya. Definisi sosial ini terkait pada hubungan-hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan kelompoknya, dan manusia dengan organisasi yang diikutinya. Hal ini juga berkaitan langsung dengan istilah bahwa manusia merupakan makhluk sosial di muka bumi. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan selalu membutuhkan orang lain dalam keidupannya sehari-hari (www.anneahira.com, 8 Juni 2014)


Mengacu pada United Nation (dalam Siagian, 2012)maka penulis menyimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain kesehatan, konsumsi bahan makanan dan gizi, pendidikan,perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia. Kehidupan sosial ekonomi harus di pandang sebagai sistem (sistem sosial), yaitu keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan.

A. Kesehatan

Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan kesehatan

1. adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 3. Tenagakesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya 32 Universitas Sumatera Utara

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup secara umum, antara lain:

1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. 3. Melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusipemerintah serta lembaga nonpemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular.

Adapun tujuan dan ruang lingkup secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, yang di antaranya berupa:.

1. Menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. 2. Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. 3. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran Bahan bakar minyak, batubara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. 4. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.


5. Kontrolterhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. 6. Perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. 7. Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja. 8. Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi programkesehatan lingkungan

Untuk jangka panjang pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya tujuan utama sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. 2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. 3. Peningkatan status gizi masyarakat.

4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). 5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera, dengan makin diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia. 2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbangoleh pemerintah dan masyarakat.


(http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan, 27 Oktober 2014)

A. Konsumsi Bahan Makanan Makanan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia. Karena jumlah penduduk yang terus berkembang, maka jumlah produksi makanan pun harus terus bertambah melebihi jumlah penduduk ini, apabila kecukupan pangan harus tercapai. Seperti telah dikemukakan terdahulu, permasalahan yang timbul dapat diakibatkan kualitas dan kuantitas bahan pangan. Hal ini tidak boleh terjadi atau tidak dikehendaki karena orang makan itu sebetulnya bermaksud menjadi karenanya. Dengan demikian sanitasi makanan menjadi sangat penting. Menurut Slamet (2009) makanan tidak saja bermanfaat bagi manusia, tetapi juga sangat baik untuk pertumbuhan mikroba yang patogen. Oleh karenanya, untuk mendapat keuntungan yang maksimum dari makanan, perlu dijaga sanitasi makanan. Gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat makanan dapat dikelompokkan menjadi (i) keracunan makanan, dan (ii) penyakit bawaan makanan.

B. Pendidikan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.


Dengan kata lain, esensi pendidikan (usaha sadar) megandung makna suatu proses transaksional yang intensional, terjadi dilingkungan (sosial budaya) berstruktur yang disebut sekolah atau sejenisnya. Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari proses pembangunan nasional merupakan salah satu sumber penentu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

C. Perumahan Dalam undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemumikan, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Bagi sebuah lingkungan perkotaan, kehadiran lingkungan perumahan sangatlah penting dan berarti karena bagian terbesar pembentuk struktur munculnya permasalahan pada suatu pemukiman akan menimbulkan dampak langsung terhadap permasalahan perkotaan secara menyeluruh. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya sistem perkotaan dipengaruhi oleh baik buruknya lingkungan pemukiman.

Apabila dilihat secara makro, dalam melakukan pembangunan, khususnya pembangunan perumahan dan pemukiman, seharusnya dilakukan sinkronisasi antara dua sistem, yaitu perkotaan dan pedesaan.Hal ini harusnya diupayakan guna menghindari terjadinya over load (kelebihan beban) pada lingkungan perumahan dalam wilayah perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi wilayah perkotaan maupun wilayah dibelakangnya (hinterland) yang biasanya adalah suatu wilayah pedesaan.Oleh karena itu perencanaan sebuah perumahan memegang peranan yang sangat penting dalam pengendalian laju pembangunan. Perencanaan itu harus dilakukan, dimulai


dari perencanaan rumah-rumah hingga perencanaan lingkungan pemukiman dan ruang perkotaan, bahkan hingga skenario wilayahnya. (Sastra, 2006).

Pada subjek permasalahannya supply perumahan, aspek utama yang terkait mulai dari studi btentang perumahan nasional, pemerintah, institusi pendidikan sampai kepada peraturan properti yang membentuk pola pengembangan lahan supply perumahan pada tingkat daerah. Jadi unttuk mempelajari perumahan dan pemukiman secara efektif, termasuklah mempelajari analisis mayor sektor dari perekonomian nasional, perubahan demografi, migrasi dan kebebasan sosial, dengan kata lain menyentuh semua aspek dalam lingkungan hidup dan lingkungan pekerjaan. (Dwira, 2008).

D. Sandang

Wikipedia (2014) menyatakan sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun bahan pakaian. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah untuk tidur dan sebagainya. ((http://id.wikipedia.org/wiki/, 27 Oktober 2014)

E. Rekreasi Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin, re-creare, yang secara harfiah berarti “membuat ulang”. Secara umum pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 37 Universitas Sumatera Utara

penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Banyak ahli memberikan pandangan bahwa aktivitas rekreasi adalah kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Namun, kegiatan rekreasi dapat pula memenuhi salah satu pengertian “penggunaan berharga dari waktu luang”. Dalam pengertian rekreasi ini, kegiatan dipilih oleh seseorang sebagai fungsi memperbaharui ulang kondisi fisik dan jiwa, sehingga rekreasi tidak berarti hanya membuang-buang waktu atau membbunuh waktu. Jay B. Nash memberikan gambaran bahwa aktivitas rekreasi adalah pelengkap dari kerja, oleh karena itu rekreasi adalah kebutuhan semua orang. Dengan demikian, penekanan dari aktivitas rekreasi adalah dalam nuansa “menciptakan kembali” (recreation) orang tersebut, ada upaya revitalisasi jiwa dan tubuh yang terwujud karena ‘menjauh’ dari kegiatan rutin dan kondisi yang menekan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan kependidikan dari rekreasi karenanya kini diangkat kembali, sehingga sering diistilahkan dengan pendidikan relreasi, tujuan utamanya adalah mendidik orang dalam bagaimana memanfaatkan waktu senggang mereka. (htpp://www.pengertianahli.com,11 Juni 2014).

F. Lingkungan Bagi manusia lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup maupun benda mati, benda nyata maupun abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen tersebut. Lingkungan itu sangat luas, oleh karenanya seringkali dikelompokkan untuk mempermudah


pemahamannya. Tergantung kebutuhan, lingkungan dapat diklasifikasilan dengan berbagai cara sebagai berikut : 1. Lingkungan yang hidup (biotis) dan lingkungan tidak hidup (abiotis). 2. Lingkungan alamiah, dan lingkungan bantuan (manusia). 3. Lingkungan prenatal dan lingkungan psikososial. 4. Lingkungan biosfisis dan lingkungan psikososial. 5. Lingkungan air (hydrosfir), lingkungan udara (atmosfir), lingkungan tanah (litosfir), lingkungan biologis (biosfir). Dan lingkungan sosial (sosiosfir). 6. Kombinasi dari klasifikasi-klasifikasi tersebut.

Bagaimanapun lingkungan itu dikelompokkan, pada prinsipnya lingkungan (air,udara,tanah,sosial dan lain-lain) tidak dapat dipisah-pisahkan, karena tidak mempunyai batas yang nyata dan merupakan suatu kesatuan ekosistem (Slamet, 2009).

G. Kebebasan Manusia Pemikiran mengenai kebebasan manusia muncul seiring dengan pemikiran tentang peranan manusia di dunia, bahwa tidak sepenuhnya keberadaan manusia di dunia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi. Manusia di dunia mempunyai peranan dalam membangun kehidupannya. Aktualisasi yang selalu dilakukan menimbulkan sebuah kesadaran akan dirinya dengan kemampuannya, dan kesadaran akan dunia dan lingkungan yang ada disekitarnya. Pada kondisi seperti itu, manusia menyadari kebebasannya ketika ia mewujudkan peranannya dalam sebuah perbuatan-perbuatan yang bersifat “menguasai dunia” dan “menakhlukkan dunia”. Maka dapat dimengerti bahwa kesadaran penuh akan kebebasan 39 Universitas Sumatera Utara

manusia hanya dapat timbul setelah kebebasan itu dapat diwujudkan dalam tindakan penguasaan dunia. Istilah kebebasan dari segi etimologi adalah kata sifat berasal dari kata “bebas”, yang berarti merdeka, tak terkendali. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, tiap-tiap anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. Secara etimologi makna kebebasan, tidak dapat dipastikan artinya. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada sesuatu hal yang lain, lepas dari kewajiban atau tuntutan yang lain, murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Seseorang lebih cenderung menyatakan ia “bebas untuk”, daripada menyatakan ia “bebas dari” sesuatu. Dalam konteks kebebasan manusia, berarti ketiadapaksaan. Ada beberapa macam kebebasan dan paksaan, yaitu kebebasan fisik dan kebebasan moral, paksaan fisik dan paksaan moral. Kebebasan fisik berarti tiadanya paksaan fisik, sedangkan kebebasan moral adalah ketiadapaksaan moral atau hukum. Ketika seseorang merasa tertekan pada kondisi psikologisnya ia belum merasakan kebebasannya, karena kebebasan psikologis adalah ketiadapaksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis dapat berupa kecenderungan kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin melakukan beberapa kegiatan tertentu. Istilah kebebasan manusia menggambarkan seseorang tidak mendapat paksaan, tuntutan, ataupun kewajiban dan tanggungjawab, akan tetapi dengan adanya kebebasaan seseorang dapat merasakan makna keberadaannya selaku sebagai manusia. Manusia di dunia mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari hidup manusia adalah meraih sebuah kebahagiaan, sedangkan kebahagian tidak dapat dicapai ketika sesorang tidak mengaktualisasikan dalam sebuah tindakan, dalam bentuk kebebasan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seseorang, bahwa seseorang yang arif bijaksana, berfikir sendiri, berbicara berdasarkan 40 Universitas Sumatera Utara

pemahamannya sendiri dan menyatakan apa yang dikatakan olehnya dan juga ia mengetahui mengapa ia menyatakannya, dengan dibandingkan dengan seseorang yang dangkal pemikirannya, yang selalu ikut-ikutan dan hanya mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Kebebasan manusia akan berhadapan pada suatu batas. Hal ini yang kemudian mengharuskan seseorang untuk memutuskan sebuah pilihan. Pada saat manusia memilih atau jatuhnya keputusan munculah ke”aku”an manusia, karena pada dasarnya manusia merealisir diri secara otonom sejak pertama ia meng-aku-i dirinya sendiri. Ia menerima faktisitasnya sendiri dan menjadi dirinya sendiri dengan keunikannya. Ia bersifat otonom dan berdikari. Kebebasan manusia merupakan suatu kemampuan untuk memberikan arti dan arah kepada hidup dan karyanya, kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinankemungkinan dan nilai-nilai yang terus menerus ditawarkan kepadanya. Ada dua hal yang berpengaruh dalam diri manusia, yang ini nantinya mempengaruhi kebebasan manusia “otodeterminisme”. Pertama, dalam menentukan pilihan manusia ditentukan oleh faktorfaktor diluar kemampuannya sendiri, seperti halnya pembauran kondisi sosialnya, sedang pada satu sisi manusia secara otonom juga ikut menentukan tindakannya.John S. Mill mengelompokkan kebebasan. Pertama kebebasan yang mencakup bidang kekuasaan batiniah, kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, yaitu Kebebasan dalam berfikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan sentimen untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral ataupun teologis. Kebebasan untuk mengungkapkan dan mengumumkan pendapatnya. Kedua adalah kebebasan yang terkait dengan kekuasaan individu dan yang ketiga adalah kebebasaan yang sifatnya berhubungan dengan orang lain. Dari ketiga kategori kebebasan John S. Mill kebebasan individu yang dialami seseorang mengimplikasikan adanya sebuah pertanggungjawaban, karena pada dasarnya individu tidak terlepas dari hubungan sosial kemasyarakatannya. Persoalan kebebasan manusia dalam pandangan Karl Marx, adalah bagaimana manusia mampu 41 Universitas Sumatera Utara

menciptakan dirinya sendiri sebagai majikannya. Artinya bagaimana manusia sebagai individu yang mempunyai totalitas untuk mampu melakukan secara total hubungan dengan dunia,

mampu

melihat,

mendengar,

berfikir

dan

berkehendak.

(http://www.referensimakalah.com, 27 Oktober 2014)

2.3. Uraian Pengertian BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pembangunan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi.Sebagai institusi bisnis BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun disis lain, pada saat yang bersamaan BUMN di tuntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (public). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai public purpose(sasarannya adalah masyarakat) dan public 42 Universitas Sumatera Utara

interest(orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Disatu sisi berperan sebagai institute bisnis dan sisi lainnya berperan sebagai institute sosial karena merupakan alat negara. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 yang merupakan ketentuan perundangan terbaru menyatakan, mengenai BUMN dikenal dua bentuk badan usaha milik negara yaitu Usaha Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%

sahamnya dimiliki negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Sedangkan

perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa sekaligus mengejar keuntungan. Praktek tanggung jawab sosial oleh BUMN sungguh menarik untuk dikaji. Salah satunya disebabkan oleh faktor pembeda dibandingkan dengan perusahaan non BUMN yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial. Faktor pembeda itu adalah terdapatnya instrumen pemaksa berupa kebijakan pemerintah. Melalui instrumen yang bersifat imperatifini suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, implementasi CSR merupakan hal yang mandatory bagi BUMN. Bahkan sangat dimungkinkan bahwa potensi pemberian donasi sosial perusahaan-perusahaan BUMN lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003. Keputusan yang dikeluarkan oleh menteri negara BUMN pada 17 Juni 2003 ini pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan program kemitraan dan program bina lingkungan atau bisa disingkat dengan istilah PKBL. 43 Universitas Sumatera Utara

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tanggung dan mandiri. Program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan, modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta penelitian. Yang jelas program ini menjadi sangat penting dalam konteks hubungan antara BUMN dengan masyarakat. Sebab melalui skema program ini perusahaan BUMN membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Selain mengalokasikan dana tersendiri dan membentuk unit tersendiri untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan ini, hampir semua BUMN juga masih mengalokasikan kontribusinya kepada masyarakat melalui departemen atau unit-unit lain, baik unit struktural maupun unit non struktural. Tentu, dengan tambahan budgetnya masingmasing. Semisal yang terjadi di PT Petrokimia Gresik, selain yang digelar oleh biro KBL aktifitas tersebut juga dilakukan oleh Biro Humas, Biro Umum dan Sekretariat, Biro Personalia, Biro Diklat, Biro Pemasaran, Biro Keamanan, Serikat Karyawan Petro Kimia Gresik, Masjid Nurul Jannah Petro Kimia Gresik, BTM Nurul Jannah Petro Kimia Gresik dan unit-unit lainnya.

2.4.Uraian Pengertian Persero Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya


berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa sahamsaham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (nama perusahaan) (persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian diatas, ciri-ciri persero adalah : a. Tujuan utamanya mencari laba (komersial). b. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. c. Dipimpin oleh direksi. d. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. e. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (persero) f. Tidak memperoleh fasilitas negara. (http://id.wikipedia.org, 11 Juni 2014)

2.5. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Definisi CSR menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas dan masyarakat secara lebih luas. Menurut widjaja (dalam Siagian, 2008) merumuskan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.


Menurut Untung (2009), CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Wibisono (2007) menyatakan bahwa memang tidak bisa dipungkiri adanya anggapan bahwa tanggung jawab sosial bukanlah aktifitas utama bagi pelaku bisnis. Fokus utama bisnis adalah mendongkraklaba. Tapi tak sedikit kemudan yang mengakui perlunya tanggung jawab sosial itu. Namun, sifatnya hanya instrumental. Maksudya, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tujuan utama. Anggapan ini membawa perusahaan hanya sekadar sarana untuk menggapai maksimalisasi profit sebagai tujuan utama. Anggapan ini membawa perusahaan melihat tanggung jawab sosial sebagai aktifitas yang termasuk pada “Jantung Hati” kegiatan bisnis, ironisnya dengan berbagai alasan, barangkali penganut aliran inilah yang dominan saat ini. Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Maka dari itu selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek (brand) perusahaan. b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 46 Universitas Sumatera Utara

d. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha. e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. i. Meningkatkan semangat dengan regulator. j. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan. k. Peluang mendapatkan penghargaan (Untung, 2009).

Kesukarelaan dalam konsep CSR bukan dipahami sebagai bisa memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan, melainkan justru bagaimana menjalankan tanggung jawab sosial itu di luar yang di atur dalam regulasi. Perencanaan CSR yang strategis akan mampu menjadikan program ini sebagai investasi sosial untuk memperdayakan masyarakat, agar mereka mampu seutuhnya menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri, bertahap dan berkelanjutan. Kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, kontribusi lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat di terima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR.

Untung (2009) menyatakan bahwa terdapat tiga pilar untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, pertama, mencari bentuk CSR yang refektif untuk mencapai tujuan yang di harapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Kedua, mengkalkulasi kapasitas sumberdaya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha. Pada


akhirnya tiga pilar ini tidak mampu bekerja baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik.

2.6. Konsep Good Corporate Governance (Pengelolaan Perusahaan yang Baik) Konsep Good Corporate Governance antara lain menegaskan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonominya, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi segala aktivitas ekonominya harus pula didasarkan pada etika. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sekarang ini berkembang konsep etika perusahaan yang juga sering dinamakan dengan etika bisnis. Konspe etika perusahaan oleh banyak pihak diperjuangkan sebagai suatu panduan perilaku bagi pelaku usaha.Dalam perjuangannya, maka para penggagas konsep etika perusahaan sangat mengharapkan para pelaku usaha kiranya dapat dipandu untuk menjadi pelaku ekonomi yang bijaksana. Ukuran bijaksana menurut para penggagas konsep Good Corporate Governance adalah bahwa para pelaku usaha dapat membedakan mana yang baik dan mana yang uruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas ekonominya. Gagasan perlunya penerapan Good Corporate Governance diilhami oleh kajian tentang dampak dari sepak terjang para pelaku usaha yang sesunggunya muncul sebagai jawaban terhadap persaingan yang makin ketat dalam dunia usaha. Harus diakui bahwa persaingan di antara perusahaan-perusahaan makin ketat. Oleh karena itu seluruh elemen dari suatu perusahaan harus dikerahkan dan diarahkan untuk mendukung perusahaan dalam rangka pencapaian keuntungan sebesar-besarnya demi kebaikan perusahaan itu sendiri.


Daniri (2006) menyatakan bahwa akibat dari persaingan yang makin ketat tersebut, tentu sangat berpeluang bagi terjadinya pelanggaran asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral, meliputi asas kewajiban untuk berlaku baik, asas kewajiban tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan, asas menghormati martabat manusia dan asas untuk berlaku adil.Dalam upaya mencegah pelanggaran terhadap asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral tersebut, tentu diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan perkataan lain, asas-asas yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan yang baik merupakan rujukan bagi perilaku para pelaku usaha. Agar harapan yang baik ini dapat terjadi maka konsep Good Corporate Governance dengan segala asasasasnya mestinya dimasukkan dalam kebijakan perusahaan dan implementasinya.Dalam sepuluh tahun terakhir ini, konsep pengelolaan perusahaan yang baik telah berkembang menjadi suatu gerakan yang sangat kerap dan senantiasa hangat diperbincangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti IMF, Bank Dunia, APEC, OECD, dan ADB semakin menggema dan keras dalam upaya mengkampanyekan implementasi konsep pengelolaan perusahaan yang baik di perusahaan (Lembaga Administrasi Negara,2004). Dorongan yang terus-menerus bagi para pelaku usaha untuk mengimplementasikan asas pengelolaan perusahaan yang baik di perusahaannya diasumsikan dilatarbelakangi oleh berbagai masalah, seperti krisis keuangan yang terjadi di berbagai kawasan, antara lain Mexico (1995) dan Thailand(1997) yang selanjutnya berkembang dan menjelma menjadi krisis finansial Asia. Banyak pihak menilai bahwa krisis keuangan ini terjadi sebagai dampak dari lemah atau buruknya implementasi asas pengelolaan perusahaan yang baik (Tjager,2003). Variabel lain yang ikut memberikan kontribusi atas peningkatan dorongan untuk implementasi asas pengelolaan perusahaan yang baik di perusahaan adalah perkembangan 49 Universitas Sumatera Utara

industri pasar modal. Harus diakui pasar modal membuka peluang terjadinya berbagai bentuk ketidakjujuran keuangan, berbagai kebijakan dan tindakan yang merugikan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dan sebagainya. Akibatnya, banyak pihak menyatakan bahwa fenomena yang oleh pelaku pasar modal menganggapnya sebagai gambaran dari fakta sesungguhnya tidak menggambarkan dunia nyata.Tuntutan penerapan asas pengelolaan perusahaan yang baik dalam praktik perusahaan serta perkembangan selanjutnya juga terkait dengan aktivitas ekonomi para pemangsa yang saling bermusuhan. Keadaan tersebut makin menuntut peningkatan implementasi asas check and balance di tingkat ekskutif perusahaan. Lebih dari itu, tuntutan akuntabilitas yang semakin berkembang dalam pasar audit ikut mendesak implementasi asas pengelolaan perusahaan yang baik pada perusahaanperusahaan.Akibat dari berbagai variabel yang memberikan dorongan pengelolaan perusahaan yang baik, maka konsep pengelolaan perusahaan yang baik semakin berkembang dari yang sebelumnya sebagai isu yang kurang diperhatikan menjadi isu utama dan diperhatikan banyak pihak (Wibisono,2007). Harus diakui bahwa hingga sekarang ini belum terdapat definisi atau batasan arti berkenaan dengan konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dari berbagai literatur yang ada antara lain dapat dirumuskan bahwa asas pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu sistem dan sejumlah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit, yaitu hubungan antara pemegang saham dengan dewan komisaris serta dewan ekskutif perusahaan demi tercapainya tujuan dari perusahaan. Sedangkan dalam arti luas, asas pengelolaan perusahaan yang baik mengatur hubungan antara seluruh pemegang kepentingan, sehingga kepentingan seluruh mereka tersebut dapat diwujudkan secara proporsional. Implementasi asas pengelolaan perusahaan yang baik dalam perusahaan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan mendasar dalam perumusan dan implementasi strategi perusahaan. Di samping itu juga diharapkan 50 Universitas Sumatera Utara

dapat segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi selama ini, sehingga dampak dari kesalahan itu tidak menggerogoti perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan. Lebih rinci lagi, terdapat lima prinsip pengelolaan perusahaan yang baik oleh para pelaku usaha dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu : 1. Prinsip Keterbukaan (Transparency) Prinsip ini menuntut keterbukaan atas informasi. Dalam kaitan ini, maka seluruh perusahaan dituntut memiliki kerelaan dan kemampuan, memberikan informasi yang lengkap, benar atau akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. 2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini menuntut perwujudan atas kejelasan berkenaan dengan fungsi, susunan, sistem dan tanggung jawab tiap-tiap bagian yang ada dalam suatu perusahaan. Melalui implementasi asas ini akan mampu diwujudkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan kekuasaan serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan eksekutif perusahaan. 3. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsbility) Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang sah atau berlaku sah, seperti kepatuhan atas hukum yang perpajakan, hukum yang berkenaan dengan hubungan antara pelaku-pelaku industri dan para pekerjanya, hukum berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan, hukum yang berkenaan dengan pemeliharaan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pelaku-pelaku usaha dan masyarakat dan lain-lain. Dengan demikian implementasi prinsip ini akan menyadarkan para pelaku usaha bahwa dalam tiap-tiap operasional perusahaannya, mereka bukan hanya 51 Universitas Sumatera Utara

bertanggung jawabn kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. 4. Prinsip kemandirian (Independency) Prinsip ini menegaskan perlunya pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan-benturan kepentingan ataupun tekanan dan campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan berbagai hukum yang sah. Dengan demikian profesionalisasi pengelolaan perusahaan merupakan harga mati, dan berbagai variabel yang menghalanginya harus dihindarkan.

5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Prinsip ini menuntut, bahwa dalam semua aktivitas ekonominya perusahaan harus menghormati nilai-nilai keadilan, kepatutan atau kewajaran dalam memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan segala kepentingan masing-masing (Hasmadillah,2005). Jika kita kaji secara lebih dalam berkenaan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perusahaan yang baik, dapatlah kiranya kita pahami kaitan yang sangat erat antara pengellolaan perusahaan yang baik dengan program tanggung jawab sosial perusahaan. Secara lebih rinci dapat dipahami, bahwa dari lima prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik, dua diantaranya, yaitu prinsip pertanggungjawaban dan prinsip keadilan, kepatutan atau kewajaran sangat erat kaitannya dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Disebut demikian karena keduanya menuntut perusahaan untuk senantiasa menyadari bahwa aktivitas ekonomi mereka sering mengakibatkan pihak di luar perusahaan itu.Dampak negatif tersebut harus ditanggung oleh berbagai pemegang kepentingan. Sebagai contoh, sebaik apapun teknologi yang digunakan oleh pabrik industri bahan kimia, berbagai bentuk pencemaran pasti akan terjadi, dimana masyarakat setempat 52 Universitas Sumatera Utara

akan menanggung dampaknya. Oleh karena itu, wajarlah jika pelaku usaha juga memperhatikan kepentingan dan manfaat atas kehadiran perusahaan itu bagi semua pemegang kepentingan, terutama masyarakat setempat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus merupakan implementasi prinsipprinsip yang dikembangkan dalam konsep pengelolaan perusahaan yang baik, demikian juga sebaliknya. Kedua konsep ini sama-sama memandu pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh lagi, pelaku usaha harus tampil sebagai warga negara yang baik, yang sebenarnya merupakan tuntutan dari etika perusahaan.

2.7. Pemberdayaan Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Payne (dalam Adi, 1997), suatu pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini di lakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Shardlow (dalam Adi, 1998) menyatakan bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, atau pun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan


gagasan Biestek (1961) yang di kenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan dengan nama “self determination”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan itu bukan hanya suatu interpretasi, tapi bisa lebih dari suatu interprestasi (Multiple Interpretation), dimana interprestasi yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama. (Adi, 2008). Horgan (dalam Adi, 2000 ) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu : 1. menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/empowerment), 2. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or project), 3. Megidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify usuful power bases), 4. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimpementasikannya (develop and impement action plans).

2.8. Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsbility Theory) Pada saat mendengar dan/atau membaca terminologi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsbility/CSR) persepsi yang muncul adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela (voluntary) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan


(philanthropy), kemurahan hati (charity), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR tersebut tidak lebih dari “morality” saja, padahal CSR itu tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam mainstream pelaku usaha selama ini.Pada dasarnya konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung jawab social (social responsbility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna responsbility. Filosofi utama dari teori tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi kebebasan dalam makna positif. Tapi dalam praktiknya teori ini sangat familiar, karena “responsbility” sendiri berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana keadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian.

AG. Eka Wenast Wuryana dalam tulisannya tentang teori tanggung jawab sosial menegaskan bahwa kebebasan positif adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial. Tulisan ini sendiri didasarkan pada pemikiran Zechariah Chafee dalam bukunya yang berjudul Goverment and Mass Communication yang diterbitkan pada tahun 1947, di mana Chafee menjelaskan bahwa implikasi hukum dari kebebasan positif dengan menggambarkan pada penekannya terhadap hak-hak dan kecurigaannya terhadap tindakan pemerintah dalam konteks tradisi liberal. Selain itu, Eka Wernast juga mengutip tulisan Roberto Mangabeira Unger yang menyatakan bahwa dalam masyarakat “pascaliberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak


prerogatif pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus “sistematis dan sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen, dan pemerintah”.

Azheri (2012) menyatakan bahwa bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada keperdulian terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari pada sekadar kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan di mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu harus ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR.

2.9 Kerangka Pemikiran Tanggung jawab sosial kini menjadi perhatian utama perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance. Perusahaan tidak berdiri di ruang steril akan tetapi berdiri di atas pertemuan sejumlah kepentingan, seperti kepentingan bisnis perusahaan itu sendiri serta yang paling utama kepentingan lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Hal ini mendorong pemerintah melalui UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar mendorong perusahaanperusahaan BUMN menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan 56 Universitas Sumatera Utara

melalui program kemitraan. PTPN III merupakan salah satu BUMN yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan melalui Program Kemitraan. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Program kemitraan di berikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayan, modal usaha, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta penelitian melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.Bentuk Program Kemitraan yang dilakukan berupa penyaluran pinjaman lunak bergulir untuk modal kerja investasi para usaha kecil dan koperasi (mitra binaan). Penyaluran kredit lunak bergulir dengan tingkat suku bunga 6% per tahun dari limit pinjaman (sesuai peraturan Menteri negara BUMN No : Per.05/MBU/07 tanggal 27 April 2007). Dana pembinaan kemitraan yang di salurkan melalui program kemitraan di tujukan kepada mitra binaan yang telah dan masih terdaftar dalam program kemitraan. Penyalurannya diberikan dengan pelatihan serta pemagangan yang nantinya akan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/pengolahan, meningkatkan pengendalian mutu produksi, meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi, meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan seperti apakah dampak program kemitraan PTPN III dapat menunjang sosial ekonomi mitra binaan melalui bantuan pinjaman lunak untuk modal usaha kecil. Diharapkan melalui program kemitraan ini dapat menjembatani hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat pada umumnya dan mitra binaan pada khususnya.Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini maka penulis menyusun skema kerangka pemikiran yang di sajikan pada gambar.1.1.


Program Kemitraan : 1. Penyaluran kredit lunak bergulir dengan tingkat suku bunga 6% 2. Pendidikan 3. pelatihan 4. pemagangan 5. pemasaran

Sosial Ekonomi Mitra Binaan : 1. Kesehatan 2. Konsumsi Bahan Makanan 3. Pendidikan 4. Perumahan 5. Sandang 6. Rekreasi 7. Lingkungan 8. Kebebasan Manusia

2.10.Hipotesis Secara etimologi istilah hipotesis berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu hipo yang berarti sementara dan these yang berarti pernyataan. Dengan demikian secara sederhana hipotesis dapat di artikan sebagai pernyataan sementara. Kerlinger (dalam siagian, 2011) mengemukakan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Menurut Siagian (2011) hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan yang jelas dan tegas antara dua atau lebih variabel dan juga membenarkan, bahkan memerlukan pengujian atas kebenaran pernyataan yang dirumuskan. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan yang menegaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dimana pernyataan tersebut merupakan jawaban yang bersifat sementara atas masalah


penelitian. Selain itu hipotesis adalah arahan sementara untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : Ha

: Ada pengaruh program kemitraan terhadap sosial ekonomi warga binaan PTPN III Sub Area Medan

Ho

: Tidak ada pengaruh program kemitraan terhadap sosial ekonomi warga binaan PTPN III Sub Area Medan

2.11. Definisi Konsep dan Operasional 2.11.1. Definisi Konsep Menurut Siagian (2011) konsep adalah proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep yang di jadikan objek penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi konsep-konsep yang di teliti.Dengan kata lain, peneliti berupaya menggiring para pembaca hasil penelitian itu memaknai konsep sesuai dengan yang di inginkan dan di maksudkan oleh peneliti, jadi definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang di anut dalam suatu penelitian. Untuk lebih memahami pengertian mengenai konsep-konsep yang akan di gunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut : 1. Pengaruh dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh dua hal sehingga pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi .


2. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

3. Sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kondisi dimana masyarakat sendiri yang menjadi penentu dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan antara lain kesehatan, konsumsi bahan makanan dan gizi, pendidikan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.

4. Mitra binaan adalah orang yang memiliki usaha kecil yang mendapat pinjaman dari program kemitraan.

2.11.2. Definisi Operasional Menurut Siagian (2011) operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan definisi konsep. Jika perumusan definisi konsep di tujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa objek, pariwisata maupun fenomena yang di teliti, maka perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep kedunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam pengaruh program kemitraan terhadap sosial ekonomi warga binaan PTPN III Sub Area Medan setelah mendapat program tersebut dapat diukur melalui indikator sebagai berikut : a. Variabel bebas (X).


Secara sederhana variabel bebas independent variabel dapat didefinisikan sebagai variabel atau kelompok atribut yang mempengaruhi atau memberikan akibat terhadap variabel atau kelompok atribut lain. Ada kaanya variabel bebas itu disebut dengan variabel pengaruh. Biasanya untuk variabel bebas diberikan simbol “x”, sehingga sering disebut variabel x (Siagian, 2011). Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah program kemitraan. Indikatornya adalah :

1. Penyaluran pinjaman Melalui penyaluran pinjaman yang diberikan PTPN III untuk modal usaha yang kebanyakan mitra binaannya adalah usaha kecil, bertujuan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan usahanya. 2. Pembinaan kemitraan Pembinaan yang diberikan PTPN III kepada mitra binaannya bertujuan untuk menambah wawasan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kewirausahaannya sehingga dapat meningkatkan pula keterampilan manajerial, diharapkan dapat meningkatkan produksi usaha mitra binaan.

b. Variabel bebas (Y) Variabel terikat dependent variabel secara sederhana dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Melihat kedudukannya, maka variabel terikat sering juga disebut variabel terpengaruh. Biasanya untuk variabel terikat ini diberi notasi “y”. Sehingga disebut sebagai variabel y (Siagian, 2011). Variabel terkait (y) dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi mitra binaan. Pendekatan indikator sosial ekonomi dalam 61 Universitas Sumatera Utara

penelitian ini melalui pendekatan konsumsi atau kebutuhan dasar manusia yang dikaitkan dengan usaha mitra binaan yang dijalankan.Indikatornya adalah : 1. Kesehatan : Kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap keluarga, indikatornya adalah kemampuan untuk membeli obat-obatan dan kemampuan untuk berobat ke rumah sakit, puskesmas, maupun pengobatan tradisional.

2. Konsumsi bahan makanan : Kebutuhan tubuh akan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, indikator yang dipakai adalah kecukupan kebutuhan pangan dan rata-rata konsumsi mitra binaan.

3. Pendidikan : Kualitas pendidikan anak dilihat dari kemampuan serta akses untuk mengenyam dan memperoleh proses pendidikan sekolah, penyelenggara pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi dengan ukuran kemampuan menyekolahkan anak.

4. Perumahan : Bangunan maupun hunian yang dijadikan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu sebagai tempat beristirahat dan berkumpulnya keluarga, indikatornya adalah milik sendiri atau rumah kontrakan.

5. Sandang : Kebutuhan pakaian dilihat dari kemampuan membeli pakaian, indikatornya adalah waktu membeli pakaian dan rentan waktunya

6. Rekreasi :Kegiatan untuk penyegaran kembali, beristirahat dari aktifitas rutin yang dikerjakan setiap hari untuk mengisi waktu senggang, indikatornya adalah rentan waktu pergi berlibur selama setahun.


7. Lingkungan : Tempat tinggal yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut dan sebaliknya, indikator yang dipakai adalah rasa aman, nyaman dan akses lingkungan.

8. Kebebasan Manusia :Dalam menentukan pilihan manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kemampuannya sendiri, seperti halnya pembauran kondisi sosialnya, sedang pada satu sisi manusia secara otonom juga ikut menentukan tindakannya. Indikator yang dipakai adalah kebebasan menjalankan usaha, interaksi antara manusia, masyarakat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents