BAB II. Tinjauan Pustaka

BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Nilai Perusahaan Tujuan

utama

perusahaan

adalah

untuk

meningkatkan

nilai

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan cerminan dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai buku dari total ekuitas. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Menurut Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) “Value is respresented by the market price of the company’s commom stock which in turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.” Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan. Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan

9 Universitas Sumatera Utara

diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk para kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya berasal dari ekuitasnya saja, tetapi juga berasal dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. “Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut.” (Sukamulja, 2004).


2.1.2 Good Corporate Governance Beberapa

studi

tentang

Good

Corporate

Governance

telah

menggunakan teori agensi sebagai dasar dalam menjelaskan praktik Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai dasar dalam menjelaskan praktik Good Corporate Governance. 2.1.2.1 Teori Agensi Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi biaya keagenan, diantaranya adalah penerapan Good Corporate Governance (Tendi Haruman, 2008).


2.1.2.2 Konsep dan Pengertian Good Corporate Governance Terdapat beberapa pengertian yang telah dikemukakan mengenai GCG. Defenisi GCG yang diberikan oleh Parkinson (2004) dalam Maksum (2005): “Corporate Governance adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham.” Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta internal dan eksternal stakeholders lainnya yang berkaitan degan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. “ Menurut FCGI tujuan dari GCG adalah menciptakan nilai tambah untuk stockholder. FCGI juga berpendapat, apabila perusahaan menerapkan GCG, maka keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan antara lain perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal; menjadi lebih rendah; meningkatkan kinerja bisnis; dan mempunyai dampak yang baik terhadap harga saham perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam Pedoman Umum GCG Indonesia (2006), terdapat 5 asas / prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapan GCG yaitu antara lain :


1.

2.

3.

4.

5.

Transparansi (transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian (independency) Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas (accountability) Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of power antara, manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Pertanggungjawaban (responsibility) Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahtreraan. Kewajaran (fairness) Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip-prinsip good corporate governance memegang peranan

penting,antara lain pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya, perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan, juga sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya


2.1.2.3 Manfaat Good Corporate Governance Priambodo dan Suprayitno (2007) menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan good corporate governance dalam suatu perusahaan yaitu: 1.

2.

3. 4.

Mengurangi biaya keagenan, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah (Daniri, 2005). Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama (Daniri, 2005). Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham (Sutojo dan Aldridge, 2005). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005). Namun manfaat yang optimal dari good corporate governance ini

tidak sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. 2.1.2.4 Dewan Direksi Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, et al (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara board size dengan nilai perusahaan. S. Beiner, et al (2003) 14 Universitas Sumatera Utara

menegaskan bahwa dewan direktur merupakan institusi ekonomi yang membantu

memecahkan

permasalahan

agensi

yang

melekat

dalam

perusahaan publik. Dewan direktur bertanggung jawab pada komisaris (governance) perusahaan mereka (Adrian Cadbury dalam Cadbury Comittee, 1992). Dewan direktur bertugas untuk menjalankan manajemen perusahaan. Cadbury menyarankan CEO terpisah dari anggota dewan komisaris. Menurut Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Beiner S., et al (2003) jumlah dewan direktur biasanya berkaitan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Sebaliknya, jika tidak terdapat kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur, maka perusahaan akan memilih jumlah yang paling optimal. Beiner S., et al (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan mekanisme corporate governance yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Ketentuan jumlah minimal yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal untuk dewan direksi adalah 2 orang. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur corporate governance di Indonesia sesuai dengan UU. No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah


badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi (Wulandari, 2006). Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2.1.2.5 Komisaris Independen Harjoto dan Jo (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara komisaris independen dengan nilai perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan proporsi anggota dewan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Oleh karena semakin banyak anggota dewan komisaris independen, maka tingkat integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan semakin baik terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, maka akan dapat mengurangi konflik agensi dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. 2.1.2.6 Komite Audit Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran


surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/062000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.” Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut. McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang


disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektifitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE- 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa: 1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. 2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit. 3. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 2.1.3.1 Teori Legitimasi Menurut Haniffa dan Cooke (2005), dalam legitimacy theory perusahaan memiliki

kontrak dengan masyarakat

untuk melakukan

kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan perusahaan berusaha menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan


perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. 2.1.3.2 Konsep dan Pengertian Corporate Social Responsibility Konsep CSR sebagai salah satu tonggak penting dalam manajemen korporat. Meskipun konsep CSR baru dikenal pada awal tahun 1970-an, namun konsep tanggung jawab sosial sudah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 (Dwi Kartini, 2009). Menurut Carroll (dikutip dari Dwi Kartini, 2009), konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: 1. Economic responsibilities Tanggung jawab sosial perusahaan yang utama adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 2. Legal responsibilities Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. 3. Ethical responsibilities Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis yaitu menunjukan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. 4. Discretionary responsibilities Mayarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Perkembangan CSR secara konseptual menurut Rika dan Islahuddin (2008) mulai dibahas sejak tahun 1980-an yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:


1. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham komunis dan bergantinya ke imperium kapitalisme secara global. 2. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara berkembang sehingga dituntut memperhatikan keadaan sosial, lingkungan dan hak asasi manusia. 3. Globalisasi dan berkurangnya peran pemerintah telah menyebabkan munculnya lembaga sosial masyarakat (LSM) yang lebih memperhatikan isu kemiskinan sampai kekuatiran punahnya spesies tumbuhan dan hewan akibatekosistem yang semakin labil. 4. Kesadaran perusahaan akan pentingnya citra perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. Selain itu menurut Deegan (dalam Chariri dan Ghozali, 2007) alasan yang mendorong praktik pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mematuhi persyaratan yang ada dalam Undang-undang Pertimbangan rasionalitas ekonomi Mematuhi pelaporan dan proses akuntabilitas Mematuhi persyaratan peminjaman Mematuhi harapan masyarakat Konsekuensi ancaman atas legitimasi perusahaan Mengelola kelompok stakeholder tertentu Menarik dana investasi Mematuhi persyaratan industri Memenangkan penghargaan pelaporan Menurut The World Business Council for Sustainable Development

(dalam Rika dan Ishlahuddin, 2008), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.


Menurut Boone dan Kurtz (dikutip oleh Harmoni dan Ade, 2008), pengertian tanggung jawab sosial secara umum adalah “dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.” Tamam Achda (2007) mengartikan CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.” Tanggung

jawab

sosial

perusahaan

atau

Corporate

Sosial

Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Priyanto, 2008). ACCA (dalam Retno, 2006), pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability

Reporting

meliputi

pelaporan mengenai

ekonomi, lingkungan dan pengaruh social terhadap kinerja organisasi. Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi


yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. 2.1.3.3 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Hendriksen (dalam Rika dan Ishlahuddin, 2008), mendefinisikan pengungkapan atau disclosure sebagai penyajian informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela yang merupakan pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan. Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan berfokus pada pencapaian laba disamping itu juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana

dinyatakan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) Paragraf kedua belas: Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 1 (revisi 2009) tersebut menunjukkan bahwa


perusahaan yang ada di Indonesia diberi suatu kebebasan dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan tentang pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi. Perusahaan dapat memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam, maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No: kep-134/BL/2006 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun lembaga profesional (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat


sukarela, belum diaudit, dan tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu. Zuhroh dan Putu (2003) menyebutkan tematema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial adalah: 1.

2.

3.

4.

Kemasyarakatan Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. Ketenagakerjaan Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya. Produk dan Konsumen Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. Lingkungan Hidup Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

2.2 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa yang mempengaruhi nilai perusahaan berbeda-beda. Perbedaan ini mungkin saja disebabkan oleh beberapa faktor misalnya data yang digunakan, perbedaan tempat penelitian, perbedaan periode penelitian dan lainnya. Bhabra (2007) menemukan bahwa nilai perusahaan sensitive terhadap perbedaan dalam sturktu perusahaan di seluruh pasar. Studi empiris tentang dampak good corporate governance dan corporate social responsibility pada nilai perusahaan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti

Black (2001)

Judul Does corporate governance matter: A crude test using Russian Data

Variabel Penelitian Variabel Dependent : Nilai perusahaan Variabel Independen : Value ratio dan Corporate Governance

Variabel Dependent : Eddy Suranta dan Mas’ud Machfoedz (2003).

Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi.

Nilai perusahaan Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional , dan Ukuran Dewan Direksi

Variabel Dependen : Laporan keuangan Zuhroh dan Putu (2003)

Hexana Sri Lastanti (2004)

Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan go publik

Hubungan Struktur Corporate Governance

Variabel Independen : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Variabel Dependen : Nilai perusahaan Variabel Independen :

Kesimpulan Menemukan bahwa perilaku corporate governance suatu perusahaan dapat berpengaruh besar pada nilai pasar. Hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah linear dan negatif, nilai perusahaan dipengaruhi positif secara signifikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang go publik telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori high profile. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan


dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar

Gill dan Marthur (2011)

Rika Nurlela dan Islahuddin (2008)

terhadap nilai perusahaan walaupun belum terlalu signifikan, Sementara variabel kepemilikan institusional dan tingkat konsentrasi kepemilikan belum berpengaruh secara signifikan baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Menemukan bahwa ukuran dewan direksi Variabel Dependen : berpengaruh Board Size, CEO Nilai Perusahaan negative terhadap duality, and the nilai perusahaan, value of Canadian Variabel Independen : sedangkan CEO manufacturing Ukuran Dewan Direksi, duality, ukuran firms CEO duality, Ukuran perusahaan dan Perusahaan, dan ROA ROA berpengaruh positif terhadap niali perusahaan.

Pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating

Dewan komisaris independen, Kepemilikan Institutional, dan tingkat konsentrasi kepemilikan.

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : Corporate Social Responsibility dengan Moderating Kepemilikan Manajemen

Menemukan bahwa csr, persentase kepemilikan, serta interaksi antara csr dengan persentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.


2.3 Kerangka Konseptual Dari pemaparan diatas dapat diketahui baik corporate governance maupun corporate social responsibility dalam kaitannya dengan nilai perusahaan akan mempengaruhi secara positif. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaan juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Gapensi, 1996 dalam Wahidahwati, 2002). Dampak corporate governance berbeda dari negara ke negara karena perbedaan struktur corporate governance dalam kondisi sosial, ekonomi, dan peraturan yang berbeda (Rouf, 2011). Corporate Governance, dalam konteks penelitian ini didefeinisikan sebagai seperangkat, proses, kebiasaan, kebijakan, hukum, dan lembaga-lembaga yang memepengaruhi cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan (Rouf, 2011). Krisis Ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut sampai sekarang disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya system kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif. Berdasarkan pemikiran ini maka penerapan GCG penting dilaksanakan untuk setiap perusahaan di Indonesia, khususnya dalam usaha perseroan seringkali timbul ketidaksinambungan hubungan antar organ perseroan, kurang tanggapnya direksi dalam pengelolaan perusahaan, dan


tidak efektifnya asset-aset, perusahaan, serta kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perseroan dan perangkat GCG lainnya. Aktivitas CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit kentungan secara langsung dari pelaksanaan CSR, yang diharapkan dari kegiatan CSR adalah benefit berupa citra perusahaan yang baik dimata stakeholder yang menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Beragam bentuk dan sasaran perusahaan melaksanakan CSR merupakan fenomena positif dalam lingkungan bisnis. Kondisi tersebut menunjukan telah meningkatnya kesadaran jika ingin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tapi harus menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan lingkungan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan corporate social responsibility, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Corporate social responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat


Dengan demikian kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pengaruh corporate governance, yang dalam rinciannya dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit, serta pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Ukuran Dewan Direksi (X1)

Komisaris Independent (X2) Nilai Perusahaan (Y) Komite Audit (X3)

CSR (Tanggung Jawab Sosial) (X4)

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual


2.4 Hipotesis Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 2.4.1 Pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Menurut Pfefer (1973) dan Pearce dan Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resource dependence yaitu bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan 2.4.2 Pengaruh komisaris independen terhadap Nilai Perusahaan Harjoto dan Jo (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara komisaris independen dengan nilai perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan proporsi anggota dewan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Oleh karena semakin banyak anggota dewan komisaris independen, maka tingkat integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin


tinggi, sehingga mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan semakin baik terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, maka akan dapat mengurangi konflik agensi dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan. 2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Rustiarini (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan epada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2.4.4 Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap nilai perusahaan Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan


ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Rika dan Islahuddin, 2008). Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban yang berupa informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan mengenai tanggung jawab perusahaan atas kegiatan operasi perusahaan tersebut kepada masyarakat. Penelitian Zuhroh dan Putu (2003) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang go publik telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori high profile. Artinya bahwa investor sudah memulai merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi laporan tahunan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. H4 : Terdapat pengaruh siginifikan antara corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 2.4.5 Pengaruh good corporate responsibility dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan Black et al. (2003) dalam Sri Rahayu (2010: 20-21) berargumen bahwa pertama, perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan dapat lebih


menguntungkan sehingga dapat dividen yang lebih tinggi. Kedua, disebabkan oleh karena investor luar dapat menilai earnings atau dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan corporate governance yang lebih baik. Hasil menunjukan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa perusahaan dengan corporate governance yang baik lebih menguntungkan atau membayar dividen lebih tinggi, tetapi ditemukan bukti bahwa investor menilai earnings atau arus dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan corporate governance yang lebih baik. Perusahaan juga dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham (Almilia dan Wijayanto, 2007 dalam Ni Wayan Rustiarini, 2010: 4-5). H5 :

Terdapat pengaruh yang signifikan antara good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.


BAB II. Tinjauan Pustaka

Recommend Documents