BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Tinjauan Perbankan Secara Umum
2.1.1 Pengertian Bank Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia salah satu lembaga keuangan yang paling besar peranannya dalam perekonomian adalah lembaga keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank merupakan prime sources (sumber utama) pembangunan. Pengertian perbankan menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 Pasal 1 adalah sebagai berikut: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank yang terdapat dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dalam penelitiannya, Pujiyanti (2008) menyebutkan bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.
14
15
2.1.2 Fungsi Bank Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehatihatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (www.bi.go.id). Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank menurut Susilo, Triandaru dan Santoso (2000) adalah sebagai berikut: 1. Agent of Trust Kepercayaan merupakan suatu dasar kegiatan utama kegiatan perbankan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat, jika dilandasi dengan unsur kepercayaan. 2. Agent of Development Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan umtuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 3. Agent of Service Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat.
Jasa-jasa
yang
diberikan
bank
erat
dengan
kegiatan
perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank diantaranya adalah
16
jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian penagihan.
2.1.3 Jenis Bank Sejak diberlakukannya UU RI No. 10 Tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
2.1.3.1 Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Memindahkan uang; e. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain; f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga; g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa: 1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri. Seperti bank tersebut dapat membuka Letter of Credit (LC), layanan transfer ke luar negeri, membuka tabungan dalam mata uang asing, dan lain-lain. 2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja.
17
2.1.3.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU RI No.10 Tahun 1998).
Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberi kredit; c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah; dan d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.
Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi: 1. Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah: a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya: - menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; - mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan - mengatur dan mengawasi bank. b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
18
2. Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.
2.2
Tinjauan Umum Bank Syariah
2.2.1 Pengertian Bank Syariah Menurut ketentuan yang tercantum dalam UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 1. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pengertian bank syariah menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu: Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
2.2.2 Fungsi Bank Syariah Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi Bank Syariah (Harahap; 2004), yaitu : 1. Manajer Investasi Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah. bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain).
19
2. Investor Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, Musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna, pembentukan perusahaan, dll. 3. Jasa Keuangan Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit. 4. Fungsi Sosial Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.
2.2.3 Karakteristik Bank Syariah Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan keadilan, transparansi, universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Penghapusan riba. b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosioekonomi Islam.
20
c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi. d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri. e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.
2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional (Hasanah; 2007), adalah: a. Bank syariah hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja menurut hukum Islam, sedangkan bank konvensional melakukan investasinya tidak terikat kehalalan menurut hukum Islam; b. Dalam operasionalnya, bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, sedangkan bank konvensional menggunakan perangkat bunga; c. Bank syariah berorientasi pada profit dan kemakmuran di dunia dan akhirat (falah), sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada profit saja; d. Pada bank syariah, hubungan bank dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan pada bank konvensional dalam bentuk debitur-kreditur; e. Pada bank syariah, pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan pada bank konvensional tidak ada dewan sejenis.
21
2.3
Kinerja Bank
2.3.1 Pengertian Penilaian Kinerja Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dari berbagai aspek, baik aspek modal, aspek keuangan maupun aspek sumber daya. Dalam penelitiannya, Sahara dkk (2008) menyebutkan bahwa kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan mengadakan perbandingan kinerja perusahaan terhadap standar yang ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya maka akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya, yaitu mengalami kemunduran.
2.3.2 Fungsi dan Manfaat Kinerja Bank Penilaian kinerja perusahaan memberikan fungsi dan manfaat kepada beberapa pihak yang terkait baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna perbankan maupun Bank Indonesia itu sendiri. Fungsi dan manfaat itu adalah :
Sebagai tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.
22
2.4
Tingkat Kesehatan Bank Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Triandaru dan Santoso; 2006) Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi: 1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. 2. Kemampuan mengelola dana. 3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. 5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.
Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kesehatan suatu bank harus dijaga oleh semua pihak yang terkait, karena hal tersebut menyangkut kepentingan banyak orang. Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dan pembina bank-bank yang ada di Indonesia, hal tersebut tercantum dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 yang menyebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
23
“(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia." 2.4.1 Manfaat Tingkat Kesehatan Bank Dalam rangka menjaga agar bank-bank lebih melakusanakan fungsi prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan prinsip perbankan, maka Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI Tanggal 24 Januari 2007 yang mengatur tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. Apabila diperlukan, Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penialain tingkat kesehatan bank diatas dikenal dengan metode CAMELS. Maka berdasarkan ketentuan diatas akan sangat bermanfaat bagi bank untuk melaksanakan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) dalam menjalankan
24
bisnisnya, hal ini juga ditambah ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan adalah perlu dan penting bagi bank untuk meningkatkan diri dan berupaya secara bersamasama dalam mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena, itu tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai: 1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk melihat apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.
2.4.2 Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Analisis Rasio CAMELS Analisis rasio CAMELS merupakan salah satu bagian dari teknik analisis laporan keuangan bank. Analisis CAMELS ini adalah perkembangan dari analisis CAMEL terdahulu, dimana analisis ini menambahkan aspek sensitivitas dalam perhitungan rasionya. Di dalam penulisan ini analisis rasio CAMELS digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yang diperoleh suatu bank terhadap perhitungan kegiatan operasionalnya dengan suatu presentase tertentu yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank dalam bentuk peringkat komposit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio CAMELS karena analisis rasio ini bagus untuk mengukur kinerja keuangan yang dilakukan dari berbagai faktor seperti Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI Tanggal 24 Januari 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Tetapi karena terbatasnya data yang diperoleh, maka dalam hal perhitungan rasio CAMELS di dalam penulisan ini tidak menganalisis unsur Manajemen (Management) dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk).
25
Perhitungan kinerja keuangan bank syariah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:
2.4.2.1 Permodalan (Capital) Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama; b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (write off), merupakan rasio penunjang; c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang; d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang; e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang; f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed); g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (observed); h. Deviden Pay Out Ratio, merupakan rasio pengamatan (observed); i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal support), merupakan rasio pengamatan (observed); j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (observed).
26
2.4.2.2 Kualitas Aset (Asset quality) Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama; b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang; c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang; d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang; e. Besarnya Pembiayaan non performing, merupakan rasio penunjang; f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (observed); g. Proyeksi /Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (observed); h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (observed).
2.4.2.3 Manajemen (Management) Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance; b. Kualitas penerapan manajemen risiko;
27
c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehatihatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.
2.4.2.4 Rentabilitas (Earning) Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Net operating margin (NOM), merupakan rasio utama; b. Return on assets (ROA), merupakan rasio penunjang; c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang; d. Rasio Aktiva Yng Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang; e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang; f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang; g. Net structural operating margin, merupakan rasio pengamatan (observed); h. Return on equity (ROE), merupakan rasio pengamatan (observed); i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (observed); j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (observed); k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (observed); l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (observed); m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed); n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (observed); o. Penyaluran dana yang diwrite-off dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (observed);
28
2.4.2.5 Likuiditas (Liquidity) Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama; b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang; c. Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang; d. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang; e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismacth, merupakan rasio pengamatan (observed); f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (observed).
2.4.2.6 Sensitivitas atas risiko pasar (Sensitivity to market risk) Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.
2.5
Tolok Ukur Kesehatan Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI tanggal 24 Januari 2007
perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007
29
perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun tolok ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penilaian yang digolongkan menjadi peringkat komposit kesehatan bank. Pengertian dari peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun 5 kriteria tingkat peringkat komposit tersebut, yaitu sebagai berikut : 1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. 2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. 3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup sehat namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif. 4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang sehat dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. 5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha
30
2.6
Action Plan Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham
untuk menyampaikan rencana tindakan (action plan) yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 atau peringkat 5. Action plan meliputi : a. Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan dibawah ketentuan yang berlaku. b. Penagihan kredit bermasalah secara intensif dan efektif
apabila bank
mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap faktor lain. c. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal. d. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan. e. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami likuidasi seperti menurunnya kecukupan likuiditas (liquidity shortage) sehingga diperkirakan akan mempengaruhi arus kas jangka pendek. f. Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar.
31
2.7
Laporan Keuangan Bank Syariah
2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah Hasil akhir dari keseluruhan proses akuntansi adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan akan terdapat data kuantitatif dari harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) mengemukakan menegenai laporan keuangan sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatancacatan dan bagian integral dari laporan keuangan.” Berdasarkan definisi laporan keuangan di atas secara garis besar bahwa laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan dan peringkasan data keuangan perusahaan yang disusun serta ditafsirkan secara sistematis dan tepat untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang disusun dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakikatnya merupakan alat komunikasi. Disamping
sebagai
alat
komunikasi,
laporan
keuangan
sekaligus
sebagai
pertanggungjawaban bagi manajemen kepada semua pihak yang menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya di dalam perusahaan tersebut terutama kepada pemilik. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
32
2.7.2 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap menurut PSAK 101 (revisi 2011) terdiri dari:
2.7.2.1 Laporan Posisi Keuangan Bank syariah menyajikan laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketetentuan dalam SAK yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: 1. Aset (a) Kas; (b) Penempatan pada Bank Indonesia; (c) Giro pada bank lain; (d) Penempatan pada bank lain; (e) Investasi pada surat berharga; (f) Piutang: (i) Piutang murabahah; (ii) Piutang salam; (iii) Piutang istishna’; dan (iv) Piutang pendapatan ijarah; (g) Pembiayaan: (i) Pembiayaan mudharabah; (ii) Pembiayaan musyarakah; (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah); (i) Tagihan dan liabilitas akseptasi; (j) Aset yang diperoleh untuk ijarah; (k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna); (l) Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas; (m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.
33
2. Liabilitas (a) Liabilitas segera; (b) Bagi hasil yang belum dibagikan; (c) Simpanan: (i) Giro wadiah; (ii) Tabungan wadiah; (d) Simpanan bank lain: (i) Giro wadiah; (ii) Tabungan wadiah; (e) Utang salam; (f) Utang istishna; (g) Liabilitas kepada bank lain; (h) Pembiayaan yang diterima; (i) Utang pajak; (j) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi; (k) Pinjaman yang diterima; (l) Pinjaman subordinasi.
3. Dana Syirkah Temporer (a) Syirkah temporer dari bukan bank: (i) Tabungan mudharabah; (ii) Deposito mudharabah; (b) Syirkah temporer dari bank: (i) Tabungan mudharabah; (ii) Deposito mudharabah; (c) Musyarakah.
34
4. Ekuitas (a) Modal disetor; (b) Tambahan modal disetor; (c) Saldo laba.
2.7.2.2 Laporan Laba Rugi Komprehensif Komponen laporan laba rugi komprehensif bank syariah disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, bank syariah menyajikan laporan laba rugi komprehensif yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib: (i) Pendapatan dari jual beli: (1) Pendapatan marjin Murabahah; (2) Pendapatan neto Salam paralel; (3) Pendapatan neto Istishna paralel; (ii) Pendapatan dari sewa: (iii) Pendapatan dari bagi hasil: (1) pendapatan bagi hasil Mudharabah; (2) pendapatan bagi hasil Musyarakah; (iv) Pendapatan usaha utama lain; (b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer; (c) Pendapatan usaha lain; (i) Pendapatan imbalan jasa perbankan; (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat. (d) Beban usaha; (e) Laba usaha; (f) Pendapatan nonusaha; (g) Beban nonusaha; (h) Beban pajak;
35
(i) Laba neto; (j) Pendapatan komprehensif lain; (k) Laba komprehensif.
2.7.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Shareholders’ Equity) adalah laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengindentifkasikan alasan perubahan klaim pemegang saham atas aktiva perusahaan. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.
Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari
36
transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.
2.7.2.4 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam 3 kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Operasi Bank Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama bank dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. 2. Kegiatan Pembiayaan / Pendanaan Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal pada bank. 3. Kegiatan Investasi Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
2.7.2.5 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) Saldo awal dana investasi terikat; (b) Jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode; (c) Dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan; (d) Penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan;
37
(e) Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat; (f) Imbalan bank syariah sebagai agen investasi; (g) Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat; (h) Saldo akhir dana investasi terikat; (i) Jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada akhir periode.
Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun liabilitas karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
2.7.2.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) Dana zakat berasal dari wajib zakat: (i) Zakat dari dalam entitas syariah; (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah;
38
(b) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: (i) Fakir; (ii) Miskin; (iii) Riqab; (iv) Orang yang terlilit hutang (gharim); (v) Muallaf; (vi) Fisabilillah; (vii) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan (viii) Amil; (c) Kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) Saldo awal dana zakat; dan (e) Saldo akhir dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
2.7.2.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) Infak; (ii) Sedekah; (iii) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) Pengembalian dana kebajikan produktif;
39
(v) Denda; dan (vi) Pendapatan nonhalal. (b) Penggunaan dana kebajikan untuk: (i) Dana kebajikan produktif; (ii) Sumbangan; dan (iii) Penggunaan lain untuk kepentingan umum. (c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
2.7.2.8 Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan yaitu:
Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut, untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain: (a) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;
40
(b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; (c) Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam Laporan Perubahan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan (d) Pengungkapan lain, termasuk: (i) Liabilitas Kontinjensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; (ii) Pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.
2.7.3 Analisis Laporan Keuangan Analisis
laporan
keuangan
meliputi
penelaahan
tentang
hubungan
dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuntungan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisa dilakukan dengan pengukuran hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian pada perusahaan yang bersangkutan.
2.7.4 Tujuan Analisis Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan ini akan lebih berarti bagi pihakpihak yang memerlukan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang akan diambil.
41
Dalam analisa perbandingan laporan keuangan yang dapat dibandingkan adalah: 1. Laporan keuangan dari beberapa periode pada satu perusahaan. 2. Laporan keuangan dari satu periode antara dua perusahaan yang sejenis.
2.8
Analisis CAMELS Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan
disebutkan bahwa : 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian dikenal dengan analisis CAMELS. Analisis CAMELS dimulai dengan menghitung besarnya masingmasing rasio pada komponen-komponen berikut :
C : Capital (untuk rasio kecukupan modal)
A : Asset (untuk rasio-rasio kualitas aktiva)
M : Management (untuk menilai kualitas manajemen)
E : Earning (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)
L : Liquidity (untuk rasio-rasio likuiditas bank)
S : Sensitivity to Market Risk (untuk rasio sensitivitas atas risiko pasar)
2.8.1 Capital (Permodalan) Pengertian modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, disamping memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan operasi perusahaan, modal tersebut dapat berkurang akibat terjadinya kegagalan atau
42
kerugian usaha. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber lainnya yang diperoleh. Modal bank umum pada dasarnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : fungsi operasional, fungsi perlindungan dan fungsi pengaturan. Dari ketiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal bank dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Untuk melindungi deposan untuk menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. 2. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva produktif lainnya. 3. Memenuhi kebutuhan modal minimum, yaitu untuk memenuhi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operasi bank dapat berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. 4. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank, meskipun terjadi kerugian.
Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal pelengkap atau secondary capital.
Modal inti Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut : 1. Modal disetor 2. Agio saham 3. Cadangan umum
43
4. Cadangan tujuan 5. Laba ditahan 6. Laba tahun lalu 7. Laba tahun berjalan
Modal Pelengkap Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, dengan perincian sebagai berikut : 1. Cadangan revaliasi aktiva tetap 2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 3. Modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kusai) 4. Pinjaman subordinasi
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Aktiva tertimbang menurut risiko adalah penjumlahan dari ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). ATMR aktiva neraca dalam Rupiah dan Valuta Asing terdiri atas : a. Kas b. Tagihan yang dijamin oleh lembaga-lembaga tertentu c. Kredit yang diberikan (termasuk penyertaan modal sementara) d. Tagihan kepada lembaga-lembaga lain e. Aktiva tetap dan inventaris f. Rupa-rupa aktiva g. Antar kantor netto
ATMR aktiva rekening Administratif dalam Rupiah dan Valuta Asing terdiri dari : a. L/C yang masih berjalan b. Jaminan bank c. Fasilitas kredit yang belum digunakan
44
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank dapat diklasifikasikan sehat permodalannya apabila bank tersebut dapat memelihara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sekurang-kurangnya 8%. Perhitungan rasio ini adalah : CAR =
Jumlah Modal Jumlah ATMR
x 100%
Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Pedoman kuantifikasi dari aspek permodalan didasarkan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimal (KPMM) bank sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dalam hal ini diartikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.
2.8.2 Asset (Kualitas Aktiva Produktif) Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif, pengertiannya adalah penanaman dana bank, baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Pada aspek kualitas aktiva produktif ini merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki oleh bank, yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Aktiva produktif dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit/pembiayaan dan surat berharga. Aktiva produktif lainnya, seperti
45
penanaman dana dalam bentuk penyertaan dan penempatan dana pada bank lain tidak dilakukan penilaian kualitasnya oleh Bank Indonesia. Kelangsungan kegiatan operasi bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya risiko kerugian dalam kegiatan menanamkan dana ke dalam berbagai alternatif investasi khususnya dalam aktiva produktif. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Apabila ternyata jumlah PPAP lebih kecil dari yang seharusnya dibentuk, maka jumlah kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Besarnya nilai kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan KAP =
x 100% Aktiva Produktif
PPAP yang telah dibentuk PPAP =
x 100% PPAP yang wajib dibentuk
2.8.3 Management (Manajemen) Unsur-unsur penilaian dalam kualitas manajemen adalah manejemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas, yang didasarkan atas jawaban dari 100 pertanyaan yang diajukan. Penilaian terhadap faktor-faktor manajemen, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : c. Kualitas
manajemen
umum,
penerapan
manajemen
risiko
terutama
pemahaman manajemen atas risiko Bank Umum atau UUS. d. Kepatuhan Bank Umum atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksana fungsi sosial.
46
Untuk menilai kesehatan bank dalam aspek manajemen ini, biasanya dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan bagi pihak manajemen bank. Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank, maka dalam penelitian ini aspek manajemen tidak penulis masukkan. Dalam hal ini diasumsikan manajemen Bank Syariah Mandiri adalah baik.
2.8.4 Earning (Rentabilitas) Aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a.
Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutupi risiko, serta tingkat efisiensi.
b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
Metode penilaiannya dapat dilakukan dengan : 1. Return on Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan posisi bank dari segi penggunaan aset juga semakin baik. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : Laba Sebelum Pajak ROA =
x 100% Rata-rata Total Aset
2. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BOPO
merupakan perbandingan antara
beban operasional terhadap
pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan
47
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Biaya Operasional BOPO =
x 100% Pendapatan Operasional
2.8.5 Liquidity (Likuiditas) Pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendaknya dan dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi panangguhan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Rasio yang tinggi memberikan gambaran kurang baiknya posisi likuiditas bank. FDR, dapat dihitung dengan rumus:
Total Pembiayaan yang Disalurkan FDR =
Dana Pihak Ketiga
x 100%
48
2.8.6 Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas atas Risiko Pasar) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga; 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan 3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.
2.9
Hubungan Rasio CAMELS terhadap Kinerja Keuangan Kondisi keuangan suatu perusahaan perbankan dapat diketahui dengan
melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja perusahaan selama ini. Salah satu cara analisis laporan keuangan dalam rangka evaluasi kinerja yaitu analisis rasio keuangan, kategori analisis rasio yang tercakup adalah:
2.9.1 Aspek Capital Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko
49
(ATMR). CAR merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang (Solvabilitas).
2.9.2 Aspek Asset Aspek yang kedua adalah menilai terhadap kualitas aktiva produktif bank. Penilaian aspek ini melalui perhitungan dua rasio yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP) dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diwajibkan oleh bank (PPAP).
2.9.3 Aspek Management Secara kuantitatif aspek ini sebenarnya tidak dapat dijabarkan, namun secara teknis pengukuran keberhasilan manajemen dapat dilihat dari pencapaian operasional (realisasi) dibandingkan terhadap terget atau sasaran yang ditetapkan di awal tahun buku. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen harus pula dapat dipertanggung jawabkan baik terhadap ketentuan yang berlaku maupun terhadap kelangsungan hidup bank itu sendiri. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.
2.9.4 Aspek Earning Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi:
50
a. Return on Asset (ROA) Return on Asset (ROA) adalah perbandingan jumlah laba bersih terhadap ratarata volume usaha. Besar kecilnya ROA menggambarkan tingkat produktivitas atau profit margin yang dicapai oleh suatu bank. b. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.
2.9.5 Aspek Liquidity Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Rasio yang tinggi memberikan gambaran kurang baiknya posisi likuiditas bank.
2.9.6 Aspek Sensitivity to Market Risk Aspek keenam adalah penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dapat dilihat dari penerapan sistem manajemen risiko pasar (Market Risks) yaitu meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi terhadap potensi eksposur risiko pasar, efektifitas pengendalian internal terhadap eksposur risiko pasar termasuk kecukupan fungsi audit internal.
