BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bantuan Operasional Kesehatan 2.1.1 Definisi BOK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskesdes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (Kermenkes, 2015). BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas. Pada periode Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun 2010–2014, BOK telah banyak membantu dan sangat dirasakan manfaatnya oleh Puskesmas dan kader kesehatan di dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2015). 2.1.2

Tujuan BOK Dalam petunjuk Teknis BOK 2015 tujuan Bantuan Operasional Kesehatan

adalah meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target kesehatan tahun 2015.

9 Universitas Sumatera Utara

10

1. Tujuan Umum: Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas nasional khususnya kesehatan . 2. Tujuan Khusus a. Menyediakan dukungan dana operasional program bagi Puskesmas, untuk pencapaian program kesehatan prioritas nasional. b. Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. c. Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi. Selain tujuan Bantuan operasional Kesehtan juga memiliki beberapa sasaran yaitu: 1. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling). 2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota. 3. Dinas Kesehatan provinsi. 2.1.3

Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan

Dalam petunjuk teknis BOK 2015 kebijakan BOK meliputi : 1. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di

Universitas Sumatera Utara

11

Puskesmas dan jaringannya serta UKBM, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas. 2. Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang alokasi BOK setiap Puskesmas, secara proporsional dengan kriteria/parameter sebagai berikut: a. Proporsi sasaran program (contoh bayi, anak balita, anak usia sekolah,

remaja, ibu hamil, ibu nifas, kelompok berisiko, dan lain lain). b. Jumlah Posyandu di puskesmas, jumlah sekolah, dan atau jumlah

UKBM lainnya. c. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan

promotif preventif luar gedung. d. Besaran biaya transportasi dari Puskesmas ke desa. e. Proporsi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per

Puskesmas. f. Kriteria/parameter lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal. 4. Pemanfaatan dana BOK harus di sinergikan dan tidak boleh duplikasi dengan dana kapitasi JKN, dana APBD dan sumber dana lainnya.


12

2.1.4

Ruang Lingkup Pemanfaatan BOK Dana BOK selain untuk operasional Puskesmas dan jaringannya, juga

dialokasikan untuk dukungan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta untuk dukungan manajemen Dinas Kesehatan Provinsi. Berikut adalah ruang lingkup kegiatan dan pemanfaatan dana BOK menurut petunjuk teknis BOK 2015 : a) Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain: 1. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi)

tingkat

provinsi

yang

melibatkan

kabupaten/kota/

Puskesmas, lintas program, lintas sektor 2. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK 3. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup

administrasi

dan

program

ke

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta UKBM dan 4.

Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat.

b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain: 1. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor


13

2. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK 3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM 4. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi 5. Pelaksanaan

konsultasi/rekonsiliasi

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN); dan 6. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat (berdasarkan undangan). c) Puskesmas 1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian bidang kesehatan. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui kegiatan penyuluhan (induvidu, kelompok maupun masyarakat). Pelayanan KIA dan KB yaitu program pelayanan kesehatan KIA dan KB di Puskesmas yang ditujuhkan untuk memberikan pelayanan kepada PUS (Pasangan Usia Subur) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan bayi dan balita.


14

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu program pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular penyakit menular/infeksi (misalnya TB dan DBD). Kesehatan Lingkungan yaitu

program pelayanan kesehatan

lingkungan di puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu program kegiatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas yang meliputi peningkatan pendidikan dan perbaikan gizi, penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan survailans gizi, 2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas. 1. Program kesehatan Lainnya Ruang Lingkup Kegiatan Progam Kesehatan lainnya meliputi : a. UKM esensial diluar kegiatan prioritas berdaya ungkit tinggi antara lain pelaksanaan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dan tindak lanjutnya dalam UKS, kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin, penyuluhan gizi bagi pekerja perempuan termasuk kelompok resiko tinggi, senam nifas, pelaksanaan senam ibu hamil, pelaksanaan pemantauan kebugaran


15

jasmani anak sekolah, remaja dan pekerja, pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga. b. Upaya kesehatan lainnya sesuai dengan UKM Pengembangan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, pelacakan kasus kematian ibu dan bayi, autopsi verbal kematian ibu dan bayi c. Penyegaran/refreshing kader kesehatan; dan d. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat lokal spesifik. 2. Manajemen Puskesmas a. Penyelenggaraan rapat lokakarya mini untuk menyusun Rencana

Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA) Tahunan setelah

Puskesmas

menerima

alokasi

dana

BOK

dari

kabupaten/kota. b.

Penyelenggaraan rapat lokakarya mini bulanan atau tribulanan untuk membahas evaluasi kegiatan bulan sebelumnya dan menyusun

rencana

kegiatan

bulan

yang

akan

datang.

Penyelenggaraan lokakarya mini bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya, sedangkan penyelenggaraan lokakarya mini tribulanan yang membahas dukungan lintas sektoral untuk mengatasi berbagai masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi, melibatkan kepala desa, anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lintas sektor kecamatan.


16

c. Penyelenggaraan rapat-rapat yang diperlukan di tingkat desa untuk

membahas pelaksanaan program kesehatan di tingkat desa. d. Pelaksanaan pembinaan/supervisi kegiatan ke lapangan oleh kepala

Puskesmas dan koordinator program/kegiatan. e. Pelaksanaan konsultasi, pengiriman laporan, menghadiri undangan

dan keperluan lainnya terkait dengan BOK ke kabupaten/kota. 2.1.5

Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 1. Pembelian ATK untuk kegiatan pendukung BOK. 2. Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas. 3. Pembelian materai. 4. Penggandaan/fotokopi laporan. 5. Pengiriman surat/laporan. 6. Pembelian konsumsi rapat. Pemanfaatan dana BOK yang dugunakan untuk dana Operasional di Puskesmas meliputi : 1. Perjalanan dinas sampai dengan delapan jam digunakan untuk

membiayai transpor bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan, tokoh masarakat dan tokoh agama dalam bentuk kegiatan : a. Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di luar gedung. b. Pelaksanaan rapat lokakarya mini dan musyawara di desa.


17

2. Perjalanan dinas lebih dari delapan jam, yaitu membiayai transpor,

uang harian petugas kesehatan dan biaya penginapan terkait BOK ke desa dengan akses yang sulit wilayah kerja puskesmas. 3. Pembelian barang

a. Pembelian barang Bahan Makanan Tambahan (PTM) dan penyuluhan. b. Pembelian konsumsi rapat. c.

Pengadaan

pedoman

dan

media/bahan

penyuluhan

pada

masyarakat. 2.1.6

Pengelolah BOK Tingkat Puskesmas Dalam Petunjuk Teknis BOK 2015 Pengelola BOK di Puskesmas

berdasarkan Surat Keputusan KPA terdiri dari Penanggung jawab dan Pengelola Keuangan BOK yaitu : 1. Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala puskesmas. 2. Pengelolah keuangan BOK puskesmas. 2.1.7

Indikator Kinerja BOK Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOK,

maka perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BOK. Tujuan penetapan indikator kinerja ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal Kementerian Kesehatan terkait dengan pengelolaan BOK dan transparansi publik. Indikator kinerja BOK meliputi aspek manajemen dan aspek program.


18

1. Aspek Manajemen Puskesmas Publikasi laporan pemanfaatan BOK Puskesmas mempublikasikan laporan pemanfaatan dana BOK di papan pengumuman Puskesmas atau kantor camat setiap 3 bulan. 2. Aspek Program di Puskesmas Cakupan pencapaian indikator program kesehatan, yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber biaya termasuk BOK. Target ditetapkan oleh masing-masing Puskesmas serta kabupaten/kota.

Laporan

cakupan program dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Pelaporan yang bersifat rutin menggunakan format dan mekanisme yang telah ditetapkan meliputi: a. Laporan kegiatan Puskesmas menggunakan format laporan yang selama

ini berlaku b. Laporan keuangan sesuai ketentuan Sistem Akuntansi Instansi. Selain itu

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi juga menyusun laporan tahunan pelaksanaan BOK berdasarkan laporan yang diterima. 2.2 Puskesmas 2.2.1

Pengertian Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

menyelenggarakan

upaya

kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih


19

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah kerjanya (Permenkes, 2014). Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi : a. Paradigma sehat Puskesmas mendorong seluruh pemangk kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah danmengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga,kelompok dan masyarakat. b. pertanggungjawaban wilayah Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya c. kemandirian masyarakat Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. d. pemerataan Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan. e. teknologi tepat guna Puskesmas

menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

dengan

memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.


20

f. keterpaduan dan kesinambungan. Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas 2.2.2

Fungsi Puskesmas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 2014 Dalam menyelenggarakan tugasnya puskesmas memiliki fungsi yaitu : 1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya a.

melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan.

b. masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. d. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. e. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait. f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. g. melaksanakan

peningkatan

kompetensi

sumber

daya

manusia

Puskesmas.


21

h. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses. mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan. j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu. b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. d. menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

yang

mengutamakan

keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung. e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi. f. melaksanakan rekam medis. g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan. h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan. i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.


22

j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan. 2.2.3

Upaya Kesehatan Puskesmas Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat

pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud yaitu : 1. pelayanan promosi kesehatan; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 4. pelayanan gizi; dan 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Promosi Kesehatan yaitu program pelayanan kesehatan puskesmas yang diarahkan untuk membantu masyarakat agar hidup sehat secara optimal melalui kegiatan penyuluhan (induvidu, kelompok maupun masyarakat). Pelayanan KIA dan KB yaitu program pelayanan kesehatan KIA dan KB di Puskesmas yang ditujuhkan untuk memberikan pelayanan kepada PUS (Pasangan Usia Subur) untuk ber KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan bayi dan balita. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu

program

pelayanan

kesehatan

Puskesmas

untuk

mencegah

dan

mengendalikan penular penyakit menular/infeksi (misalnya TB dan DBD). Kesehatan Lingkungan yaitu program pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya


23

sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian lingkungan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu program kegiatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas yang meliputi peningkatan pendidikan dan perbaikan gizi, penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan survailans gizi. 2.2.4

Definisi Manajemen Puskesmas Manajemen mancakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh

individu individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapakan bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan dan memelihara pula suatau kondisi lingkungan yang memeberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis

dan

sumbangan

sumbangan

teknis

serta

pengendaliannya

(Terry, 2012). Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Ada wadah pengetahuan tentang manajemen terorganisir, ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Manajemen puskesmas didefenisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan keluaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Ada tiga fungsi manajemen puskesmas


24

yang dikenal yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan (Sulaiman, 2011) . Manajemen Puskesmas diselenggarakan sebagai : 1.

Proses penyampaian tujuan puskesmas.

2. Proses menselaraskan tujuan organisasi dan tujuan pegawai puskesmas (management by objectives atau MBO) enurut Drucker. 3. Proses pengelola dan memberdayakan sumber daya dalam rangka efesiensi dan efektivitas puskesmas. 4. Proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 5. Proses kerja sama dan kemitraan dalam pencapaian tujuan puskesmas 6. Proses pengelola lingkungan. 2.2.5

Fungsi Manajemen Puskesmas Fungsi manajemen yang digunakan oleh puskesmas diadaptasi dari fungsi

manajemen yang dikemukakan oleh Terry (2012 )yang terdiri dari : 1. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang harus dimulai dengan

merumuskan tujuan puskesmas sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Tanpa ada fungsi perencanaan puskesmas, tidak ada kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staff untuk mencapai Puskesmas. Melalui fungsi perencanaan puskesmas akan ditetapkan tugas tugas pokok staff dan tugas tugas pokok staff ini pimpinan puskesmas akan mempunyai pedoman supervisi dan menetapkan


25

sumber daya yang dibutuhkan oleh staff untuk menjalankan tugas tugasnya. 2. Organizing (pengorganisasian) adalah serangkaian kegiatan manajemen

untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki puskesmas dan memanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan puskesmas. Atas dasar pengertian teersebut, fungsi pengorganisasian juga meliputi proses pengintregasian semua sumber daya yang dimiliki puskesmas. 3.

Actuating (penggerakan pelaksanaan) adalah proses pembimbingan kepada staf agar mampu dan mau bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta dukungan sumber daya yang tersedia.

4. Controling (pengawasan/pembimbingan) adalah proses untuk mengamati

secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang sudah disusun dan mengadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. 5. Evaluating (penilaian) adalah proses untuk menentukan nilai atau tingkat

keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program.


26

2.2.6

Pelaksanaan Manajemen Puskesmas Pemikiran manajemen sistem menjelaskan bahwa kegiatan bagian

manapun dari sistem organisasi mempengaruhi dari setiap bagian yang lainnya. Elemen dari sistem manajemennya yaitu : a. Input berupa sumber sumber daya manajemen puskesmas, yang meliputi man (ketenagaan), Money (dana / biaya ), material (bahan sarana dan prasarana), machine (mesin atau peralatan/ teknologi) ,method (metode), market, minute/time (waktu). b. Proses yaitu proses pengubahan masukan menjadi pengeluaran dengan melaksanakan fungsi fungsi manajemen dan pelayanan kesehatan di puskesmas. c. Output yaitu hasil langsung dari proses trasnformasi berupa pencapaian cakupan indikator 2.3 Promosi Kesehatan 2.3.1

Definisi Promosi Kesehatan Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat melalui pembelajaran dari oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas pada dasarnya adalah penerapan strategi promosi kesehatan, yaitu pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi di tatanan sarana kesehatan, khususnya Puskesmas. Oleh karena itu, langkah awalnya adalah berupa penggerakan dan


27

pengorganisasian untuk memberdayakan para petugas Puskesmas agar mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan Puskesmas dan menyusun rencana untuk menanggulanginya dari sisi promosi kesehatan (Kemenkes RI, 2011). Promosi Kesehatan di Puskesmas adalah upaya puskesmas untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok kelompok masyarakat, agar pasien dapat mandiri dalm mempercepat kesembuahan dan rehabilitasinya, klien dan kelompok kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama mereka, sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan ( Hartono, 2010). Kegiatan preventif adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin. Kegiatan Promotif adalah kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.


28

2.3.2

Sasaran promosi Kesehatan

Dalam Kemenkes 2011 tentang Promosi Kesehatan Dalam pelaksanaan promosi kesehatan dikenal adanya tiga jenis sasaran, yaitu : 1.

Sasaran Primer Sasaran primer (utama) upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien,

individu sehat dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen dari masyarakat. 2.

Sasaran Skunder Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal

(misalnya pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain) maupun pemuka formal (misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain), organisasi kemasyarakatan dan media massa. 3.

Sasaran Tersier Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan

perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya 2.3.3

Strategi Promosi Kesehatan

1. Pemberdayaan Pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, guna membantu individu, keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat menjalani tahap-tahap tahu, mau dan mampu mempraktikkannya.


29

2. Bina Swasana Bina swasana adalah pembentukan suasana lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong mempekaktikkannya serta penciptaan panutan dalam mengadopsi dan melestarikannya. 3. Advokasi Advokasi adalah pendekatan dan motifasi terhadap pihak pihak tertentu yang diperhitungkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan baik dari segi materi maupun non materi. 2.4 Sumber Pendanaan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian. Pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya drajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya (Adisasmito, 2010). Sumber pendanaan di Puskesmas menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Dalam Permenkes 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh dari setiap warga negara secara minimal. 1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil yaitu 100%


30

2. Pelayanan ibu bersalin yaitu 100 % 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu 100 % 4. Pelayanan kesehatan balita yaitu 100 % 5. Pelayanan usia pendidikan dasar yaitu 100 % 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu 100 % 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu 100 % 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu 100 % 9. Pelayanan kesehatan penderita DM yaitu 100 % 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu 100 % 11. Pelayanan kesehatan orang dengan penderita TB yaitu 100 % 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu 100 % Dalam Juknis SPM 2008 yaitu : 1. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu 80 % 2. Cakupan Nifas yaitu 90 % 3. Cakupan kunjungan bayi yaitu 90 % 4. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu 100 % 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani yaitu 100 % 6. Cakupan gizi buruk mendapat perawatan 100 % 7. Cakupan peserta KB aktif 70%


31

2.6 Kerangka Pikir INPUT 

Dana BOK



SDM puskesmas

PROSES 

Kegiatan Promotif



Kegiatan

OUTPUT

Pencapaian SPM di bidang kesehatan

Preventif

1. Bantuan Operasional Kesehatan adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian target program prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 2. Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung oleh puskesmas untuk pelayaanan kesehatan masyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kas daerah. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini puskkesmas yang diselenggarakan secara rutin ( periodik bulanan/triwulanan). 3. SDM puskesmas adalah pegawai atau petugas kesehatan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM. Upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas yaitu


32

program kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, program imunisasi, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan, program kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. 4. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesahatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Upaya Kesehatan Preventif Adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin. Dalam pelayanan kesehatannya yaitu KIA dan KB, Pelayanan Gizi, Pelayanan Kesehatan Lingkungan serta Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai. Standar Pelayanan Minimal ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh dari setiap warga negara secara minimal.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents