BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2.1.1

Definisi BOK BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat, melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam pengelolaan di puskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lain yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi BPJS dan dana lainnya yang sah. Seiring dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang alokasi dana desa dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan peraturan turunannya yang mengatur dana kapitasi untuk Puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional Puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan (Kemenkes, 2015). 2.1.2

Tujuan BOK

1. Tujuan Umum Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas .

11 Universitas Sumatera Utara

12

2. Tujuan Khusus a. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung puskesmas. b. Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja. c. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. d. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan (Kemenkes, 2015). 2.1.3

Kebijakan Operasional BOK

1. BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah. 2. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik. 3. Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat. 4. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana desa, dan lainnya, dengan menghindari

Universitas Sumatera Utara

13

duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi (Kemenkes, 2015). 2.1.4

Prinsip Dasar BOK 1.

Keterpaduan

Kegiatan pemanfaatan dana BOK dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, orang, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya. 2. Kewilayahan Pemanfaatan dana BOK menggunakan prinsip satuan kewilayahan, administrasi

(Rukun

Tetangga

[RT],

Rukun

Warga

[RW],

dusun,

desa/kelurahan, kecamatan, sekolah dan satuan administrasi lainnya). 3. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain. 4. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional. 5. Transparan Pengelolaan keuangan dana BOK menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka


14

sehingga

memudahkan

pihak-pihak

yang

berkepentingan

untuk

dana

BOK

dapat

mengetahuinya. 6. Akuntabel Pengelolaan

dan

pemanfaatan

harus

dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pada Juknis BOK dan peraturan terkait lainnya (Kemenkes, 2015). 2.1.5

Ruang Lingkup BOK Dana BOK dialokasikan untuk:

1. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif, 2. Dukungan Manajemen di Puskesmas, 3. Dukungan Manajemen SKPD kesehatan Kabupaten/Kota. 2.1.6

Pemanfaatan Dana BOK di Puskesmas

1. Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten/Kota/Satker BLUD pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari alokasi BOK yang diterima. 2. Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi: a. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan


15

kesehatan,

baik

dalam

maupun

luar

wilayah.

Tata

cara

penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri; b. Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat; c. Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi; d. Pembelian alat tulis kantor, penggandaan; e. Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan). 3. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan yang berlaku (Kemenkes, 2015). 2.1.7

Pengalokasian BOK

1. BOK yang diterima kabupaten/kota didistribusikan kepada setiap Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Dasar perhitungan alokasi per Puskesmas memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.


16

2. Bagi

Kabupaten/Kota

dan atau puskesmas yang secara

khusus

mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK (formulir terlampir) diberikan tambahan dana sebsar Rp.40.000.000,- s.d Rp.50.000.000,-/tahun untuk kegiatan khusus berupa: a. Penggandaan instrumen pendataan keluarga sehat; b.Kunjungan rumah untuk pendataan seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas; c. Analisis data untuk intervensi kegiatan (Kemenkes, 2015). 2.1.8

Penyaluran Dana BOK Dalam

Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia

Nomor

22/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana BOK Dan Dana BOKB Tahun Anggaran 2016, dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan dipuskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta malnutrisi. Penyaluran Dana BOK dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: 1. Triwulan I paling cepat bulan Februari 2. Triwulan II paling cepat bulan April 3. Triwulan III paling cepat bulan Juli 4. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober Penyaluran Dana BOK dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar 25% dari pagu alokasi. Daerah wajib menyalurkan Dana BOK kepada puskesmas dalam daerah yang bersangkutan paling lama 7 hari kerja setelah kabupaten/kota menenma permintaan penyaluran dana BOK dari puskesmas. Penyaluran dana


17

BOK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pegelolaan keuangan daerah. 2.1.9

Laporan Dana BOK Laporan realisasi penggunaan Dana BOK menjadi syarat penyaluran Dana

BOK triwulan berikutnya. Kepala daerah bertanggung jawab atas penggunaan dana BOK. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOK dan kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan dana BOK. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I paling lambat minggu ketiga bulan April. 2. Laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan II paling lambat minggu ketiga bulan Juli. 3. Laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan III paling lambat minggu ketiga bulan Oktober. 4. Laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan IV paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Kemenkes, 2015). 2.2

Manajemen Puskesmas Pemikiran manajemen sistem menjelaskan bahwa kegiatan bagian

manapun dari sebuah organisasi mempengaruhi kegiatan dari setiap bagian yang


18

lain. Untuk menyatukan bagian-bagian organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu kesatuan, pimpinan harus berkomunikasi dan dengan para pegawai dan unitunit kerja serta dengan organisasi lain dan lingkungannya. Ciri-ciri sebuah sistem adalah bahwa didalam sistem terdapat bagian atau elemen yang satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan, dalam arti semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan. Fungsi yang diperankan oleh masing-masing bagian atau elemen yang membentuk satu kesesatuan tersebut adalah dalam rangka mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan Elemen sistem manajemen dikelompokkan dalam tujuh unsur yaitu : 1. Masukan (input) yakni bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Masukan manajemen berupa sumber daya manajemen yang terdiri atas man (ketenagaan), money (dana/biaya) material (bahan,sarana dan prasarana) machine (mesin,peralatan/teknologi) untuk mengubah masukan menjadi keluaran, method (metode) market dan marketing (pasar dan pemasaran), minute/time (waktu) dan information (informasi) yang disingkat 7M+1 I . 2. Proses (process) yakni bagian atau elemen dari sistem yang berfungsi melakukan transformasi/konversi yakni mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. 3. Hasil antara (output) yakni bagian atau elemen dari sistem yang dihasilkan dari berlangsungnya proses transformasi /konversi dalam sistem.


19

4. Hasil akhir (outcome) yakni hasil yang dicapai dari suatu program berupa indikator keberhasilan suatu program. 5. Manfaat dan dampak (impact) yakni efek langsung atau tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan suatu program berupa manfaat dan dampak dari program tersebut. 6. Lingkungan (environment) yaitu bagian dari luar sistem yang tidak dikelola sistem tetapi mempunyai pengaruh terhadap sistem. 7. Umpan balik (feed back) yakni bagian atau elemen dari sistem yang merupakan hasil antara dan hasil akhir dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut serta informasi yang diterima dari lingkungan organisasi (Suleman, 2009). Manajemen puskesmas didefenisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan keluaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan puskesmas, diperlukan model manajemen yang cocok dan efektif untuk puskesmas yang bersangkutan. Manajemen puskesmas terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), dan Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3). 2.3

Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah

kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya


20

kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan disusun untuk kebutuhan setahun agar puskesmas mampu melaksanakannya secara efisien, efektif, dan dapat diprtanggungjawabkan. 2.3.1

Pengertian Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan

untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan tingkat puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya (Depkes, 2006). 2.3.2

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan umum Untuk meningkatkan kemampuan manajemen di puskesmas dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi dan azas penyelenggaraannya. 2. Tujuan khusus a. Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) puskesmas untuk tahun berikutnya dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat. b. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi sumberdaya untuk kegiatan tahun berjalan dari berbagai sumber.


21

3. Manfaat a. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. c. Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan, dukungan dan potensi yang ada (Depkes, 2006). 2.3.3

Ruang Lingkup Perencanaan Tingkat Puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk

dalam uapaya kesehatan wajib. Upaya kesehatan pengembangan dan upaya kesehtan penunjang. Perencanaan ini disusun oleh puskesmas sebagai rencana tahunan puskesmas yang dibiayai oleh pemeritah daerah, pemerintah pusat, serta sumber daya lainnya (Depkse, 2006). 2.3.4

Mekanisme Perencanaan Langkah pertama yang dilakukan dalam mekanisme perencanaan tingkat

puskesmas adalah dengan menyusun RUK yang meliputi usulan kegiatan wajib dan usulan kegiatan pengembangan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan memperhatikan kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional, maupun daerah sesuai hasil kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. RUK harus dilengkapi usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana, dan opersional puskesmas. RUK yang dsisusun merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan Januari tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun


22

sebelumnya (H-1) dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan (H) (Depkes, 2006). 2.3.5

Tahap Penyusunan Perencanaan Penyusunan perencanaan tingkat puskesmas dilakukan melalui 4 tahap

sebagai berikut: 1.

Tahap Persiapan Pada tahap ini staf puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan

perencanaan tingkat puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan cara : a. Kepala Puskesmas membentuk Tim Penyusunan Perencanaan Tingkat puskesmas yang anggotannya terdiri dari staf puskesmas. b. Kepala puskesmas menjelaskan tentang pedoman perencanaan tingkat puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi keberhasilan penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. c. Puskesmas mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2.

Tahap Analisis Situasi Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan

dan permaslahan yang dihadapi puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. Tim yang telah disusun oleh kepala puskesmas melakukan pengumpulan data, yaitu data umum dan data khusus.


23

a.

Data Umum 1) Peta wilayah kerja serta fasilitas pelayanan. Data wilayah mencakup luas wilayah, jumlah desa. 2) Data sumber daya (puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa) yang mencakup : ketenagaan, obat dan bahan habis pakai. 3) Peralatan, sumber pembiayaan (pusat, daerah, masyarakat dan sumber lainnya) dan sarana prasarana. 4) Data peran serta masyarakat. Data ini mencakup jumlah posyandu, kader, dukun bayi dan tokoh masyarakat. 5) Data penduduk dan sasaran program. 6) Data sekolah. 7) Data kesehatan lingkungan

b.

Data Khusus (Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas)

1) Status kesehatan terdiri dari : a) Data kematian b) Kunjungan kesakitan c) Pola penyakit 2) Kejadian Luar Biasa (KLB) 3) Cakupan program pelayanan kesehatan 1 (satu) tahun terakhir dari setiap desa (dapat dilihat dari laporan kinerja Puskesmas) 4) Hasil survey (bila ada), dapat dilakukan sendiri oleh Puskesmas atau pihak lain. 3.

Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)


24

Penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Menyusun RUK bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang bermasalah.

b.

Menyusun rencana kegiatan yang baru dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan diwilayah kerja dan kemampuan Puskesmas. Penyusunan RUK terdiri dari 2 langkah yaitu Analisa Masalah dan

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan. a.

Analisa Masalah Analisa masalah dapat dilakukan melalui kesepakatan kelompok tim

penyusun

perencanaan

tingkat

Puskesmas

dan

konsil

kesehatan

Kecamatan/Badan penyatun Puskesmas melalui tahap : 1) Identifikasi masalah 2) Menetapkan urutan prioritas masalah 3) Merumuskan masalah 4) Mencari akar penyebab masalah 5) Menetapkan pemecahan masalah b. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) meliputi upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan. a.

RUK Upaya Kesehatan Wajib 1) Menyusun RUK upaya kesehatan wajib ke dalam matriks.


25

2) Mengajukan RUK upaya kesehatan wajib ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mendapat pembahasan pembiayaanya. Apabali sumber pembiayaan berasal dari nol Pemerintah maka diusulkan kepada yang bersangkutan. 3) Waktu penyusunan RUK dilaksanakan dengan memperhatikan siklus perencanaan Kabupaten. RUK harus sudah selesai atau sudah diterima Dinas Kesehatan sebelu dilakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Kabupaten. b.

RUK Upaya Kesehatan Pengembangan

1) Identifikasi upaya kesehatan pengembangan. 2) Menyusun RUK upaya kesehatan pengembangan dalam bentuk matriks. 3) Mengajukan RUK upaya kesehatan pengembangan. 4.

Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tahap penyusunan RPK baik upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan

pengembangan,

upaya

kesehatan

penunjang

maupun

upaya

inovasi

dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas yaitu keterpaduan. Langkah-langkah penyusunan RPK adalah : a.

Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang telah disetujui.

b.

Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK.

c.

Menyusun

rancangan awal, rincian dan

volume

kegiatan

yang

dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut bulan dan lokasi pelaksanaan.


26

d.

Mengadakan Lokakarya Mini Tahunan untuk membahas kesepakatan RPK. Penyusunan RPK tahunan dilaksanakan pada awal bulan pertama tahun berjalan.

e.

Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks (Depkes, 2006).

2.4

Lokakarya Mini Puskesmas Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan

program kegiatannya, untuk itu perlu didukung kemampuan manajemen yang baik. Manajemen puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara sinergik yang meliputi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, serat pengendalian, pengawasan, dan penilaian. Penerapan manajemen penggerakan pelaksanaan (P2) dalam bentuk forum pertemuan yang dikenal dengan Lokakarya Mini (Depkes, 2006). 2.4.1

Tujuan

1. Tujuan umum Meningkatkan fungsi puskesmas melalui penggalangan kerja sama tim baik lintas program maupun lintas sektor serta terlaksananya kegiatan puskesmas sesuai dnegan perencanaan. 2. Tujuan khusus a. Tergalangnya kerja sama tim baik lintas program maupun lintas sektor. b. Terpantaunya hasil kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan. c. Teridentifikasinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas


27

d. Teridentifikasinya penyebab masalah serta diupayakannya pemecahan masalah. e. Tersusunnya rencana kerja untuk periode selanjutnya 2.4.2

Ruang Lingkup Ruang lingkup lokakarya mini meliputi dua hal pokok yaitu:

1. Lintas program Memantau pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Pertemuan bertujuan untuk: a. Meningkatkan kerjasama antar petugas intern puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan bidan di desa. b. Mendapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yaitu Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). c. Meningkatakan

motivasi

petugas

puskesmas

untuk

dapat

melaksanakan kegiatan sesuai RPK. d. Mengkaji RPK yang telah disusun, memecahkan masalah yang terjadi dan menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja yang baru. 2. Lintas sektor Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektorsektor yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pertemuan dilaksanakan untuk:


28

a. Mendapatkan kesepakatan rencana kerja lintas sektoral dalam membina dan megembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. b. Mengkaji kegiatan kerjasama, memecahkan masalah yang terjadi serta menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja sama (Depkes, 2006).. 2.4.3

Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Tindak lanjut dari perencanaan adalah mengadakan pengorganisasian

intern puskesmas dan pemantauan dilaksanakan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas. Lokakarya mini bulanan intern puskesmas diselenggrakan dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas puskesmas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya. Lokakarya mini bulanan puskesmas diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu: 1. Lokakarya mini bulanan pertama Lokakarya mini bulanan pertama diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian tim untuk dapat terlaksananya RPK yang akan dituangkan dalam bentuk POA tahunan. 2. Lokakarya mini bulanan rutin Lokakarya mini bulanan rutin diselenggarakan sebagai tindak lanjut lokakarya mini bulanan pertama untuk memantau pelaksanaan POA puskesmas yang dilakukan rutin setiap bulan yang ditanggungjawabi oleh kepala puskesmas (Depkes, 2006).


29

2.4.4

Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektoral Tindak lanjut dari penggalangan/peningkatan kerjasama lintas sektoral

perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dengan lokakarya

mini

tribulanan

agar

kegiatan

masing-masing

sektor

dapat

dikordinasikan dan hasil kegiatan kerjasama lintas sektoral dapat dikaji bersama sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Lokakarya mini tribulanan lintas sektoral dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu: 1. Lokakarya mini tribulanan pertama Lokakarya mini tribulanan pertama diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan sektoral yang terkait dengan kesehatan dengan menentukan penanggungjawab dan pelaksana setiap kegiatan serta satuan wilayah kerja. 2. Lokakarya mini tribulanan rutin Lokakarya mini tribulanan rutin merupakan tindak lanjut dari lokakarya penggalangan kerjasama lintas sektoral yang dilakukan setiap tribulan secara tetap yang diselenggarakan oleh camat dan puskesmas dan dibantu oleh sektor terkait di kecamatan (Depkes, 2006). 2.5

Penilaian Kinerja Puskesmas (P3) Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan

penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat puskesmas secara mandiri, kemudian dinas kesehatan kota melakukan verifikasi hasilnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian cakupan


30

dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan atas perhitungan seluruh puskesmas sehingga dinas kesehatan kota dapat melakukan analisis tingkat kinerja puskesmas berdasarkan pencapaiannya dan dapat melakukan pembinaan lebih mendalam dan fokus. 2.5.1

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan umum Tercapainya tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kota. 2. Tujuan khusus a. Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serat manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan. b. Mengetahui tingkat kinerja puskesmas pada akhir tahun. c. Mendapatkan informasi analisis kinerja puskesmas dan bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan puskesmas dan dinas kesehatan kota untuk tahun yang akan datang. 3. Manfaat a. Puskesmas

mengetahui

tingkat

pencapaian

(prestasi)

kunjungan

dibandingkan dengan target yang harus dicapainya. b. Puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah. c. Puskesmas dan dinas kesehatan kota dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera pada tahun selanjutnya berdasarkan prioritas.


31

d. Dinas kesehatan kota dapat menetapkan dan mendukung kebutuhan sumberdaya puskesmas dan urgensi pembinaan puskesmas (Depkes, 2006). 2.5.2

Ruang Lingkup Secara garis besar, ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas berdasarkan

upaya-upaya puskesmas dalam menyelenggarakan: 1. Pelayanan kesehatan yang meliputi: a. Upaya kesehatan wajib sesuai dengan kebijakan nasional yang penerapan pelayanannya disusun oleh dinas kesehatan kota. b.Upaya kesehatan pengembangan 2. Pelaksanaan manajemen puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan meliputi: a. Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini, dan pelaksanaan penilaian kinerja. b. mMnajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan, dll. 3. Mutu pelayanan puskesmas meliputi: a. Penilaian input b. penilaian proses. c. Penilaian output d. Penilaian outcome


32

2.5.3

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas Pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas meliputi serangkaian kegiatan

yang dimulai sejak awal tahun anggran pada saat penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas. 1. Penetapan target puskesmas. 2. Pengumbpulan data hasil kegiatan. 3. Pengolahan data. 4. Analisis hasil dan langkah pemecahan. 5. Pelaksanaan penilaian. 2.5.4

Pembinaan Penilaian Kinerja Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksanan teksnis dinas kesehatan kota. Oleh

karena itu, penyelenggaraan puskesmas tidak lepas dari tanggung jawab dinas kesehatan kota. Manfaat penilaian kinerja puskesmas bagi dinas kesehatan kota: 1. mendapatkan gambaran tingkat perkembangan prestasi puksesmas diwilayah kerjanya. 2. mengetahui masalah dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan puskesmas. 3. Mendapatkan gambaran kemempuan manajemen puskesmas. 4.

Sebagai dasar melakukan pembinaan terhadappuskesmas(Depkes, 2006).

2.6

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan

SPM

bidang

kesehatan

dilakukan

oleh

pemerintah

Kabupaten/Kota untuk jangka waktu tertentu ditetapkan target pelayanan yang


33

akan dicapai yang merupakan spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dengan tetap berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan guna menacapai status kesehatan yang diharapkan. Namun demikian, mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait ketersediaan sumber daya yang tidak merata, maka diperlukan tahapan pelaksanaannya oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi /perkembangan kapasitas daerah. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Sedangkan indicator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan (Depkes, 2008). Indikator capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan target 95% . 3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%. 4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% . 5. Cakupan pelayanan nifas 90%. 6. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% . 7. Cakupan kunjungan bayi 90%. 8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%. 9. Cakupan pelayanan anak balita 90%.


34

10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100%. 11. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%. 12. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%. 13. Cakupan peserta KB aktif 70% . 14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100%. 15. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%. 2.7

Kerangka Pikir Penelitian Kerangka konsep pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-

konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Notoadmodjo, 2012). Kecukupan dana mempunyai korelasi yang positif dengan pelayanan kesehatan, selain itu mekanisme pengelolaan dana juga dipandang signifikan dalam pelayanan kesehatan (Azwar, 2010). Oleh karena itu, sebagai dasar untuk melakukan analisis pemanfaatan dana BOK dalam program promotif dan preventif di Puskesmas Kartini, penulis mengacu pada tinjauan pustaka dan melakukan pendekatan sistem yang didasarkan pada suatu anggapan bahwa indikator keberhasilan kebijakan dana BOK yaitu cakupan kinerja program puskesmas dengan terlaksananya kegiatan promotif dan preventif sehingga tercapainya target SPM.


35

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah

sebagai INPUT

• Sumber Daya Manusia • Sarana dan prasarana • Dana BOK

berikut:

PROSES • Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) • Penggerakan Pelaksanaan (P2) • Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)

OUTPUT • Pemanfaatan dana BOK sesuai Juknis • Capaian SPM di bidang kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents