BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengkreditan
2.1.1 Pengertian Kredit Istilah Credit, berasal dari kata Credo, yang berarti I Believe, I Trust, Saya percaya atau Saya menaruh kepercayaan. Perkataan Credo berasal
dari kombinasi perkataan Sansekerta
cred
yang berarti
kepercayaan (trust) dan perkataan lain do, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya
masing-masing
menjadi
credere
dan
creditium.
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/) Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (debt). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk satu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Menurut Rivai dan Veithzal (2006) kredit adalah: “Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain {nasabah atau pengutang (borrower)} dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Beberapa definisi lain tentang kredit adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah
jangka
waktu
bunga.Widiyono (2009)
12
tertentu
dengan
pemberian
13
Pengertian Kredit menurut Malayu (2008) bahwa kredit adalah: “Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Dengan demikian, dalam rangka praktiknya kredit adalah: 1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari. 2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. 3. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. 2.1.2 Unsur-unsur Kredit Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, menurut Rivai dan Veitzhal (2006) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adanya 2 pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. 2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas credit rating penerima kredit. 3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerimaan kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa
14
janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (credit instrument). 4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. 5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur essential kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik waktu dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. 6. Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mengambil perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan. 7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (cost of capital), biaya umum (overhead cost), risk premium, dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat dikurangi dengan safety discount. 2.1.3 Tujuan kredit 1. Untuk mendorong program pembangunan dibidang ekonomi pertanian, industri dan jasa (kepentingan pemerintah)
15
2. Untuk mendorong kegiatan perusahaan/ bisnis yang melayani kebutuhan masyarakat. (kepentingan masyarakat) 3. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga
dapat
(kepentingan
memperluas
pemilik
modal
usaha
dan
bank/lembaga
pelayanannya perkreditan).
(http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/managemen t-s1/bank-lembaga-keuangan-1/kredit-perbankan) Menurut Kasmir (2004), tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut : 1. Mencari keuntungan 2. Membantu usaha nasabah 3. Membantu pemerintah. 2.1.4 Fungsi kredit Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to server the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa, yang keseluruhannya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti yang dikemukakan Firdaus dan Arianti (2004), menyatakan : “Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to server the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut : a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru d. Kredit sebagai alat pengendalian harga
16
e. Kredit
dapat
mengaktifkan
dan
meningkatkan
manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. (http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XnUuiAfICp 4J:elib.unikom.ac.id) 2.1.5 Jenis-jenis kredit Kasmir (2004), menyatakan: Jenis-jenis kredit dalam perbankan di Indonesia, yaitu: 1. Dilihat dari segi kegunaannya a. Kredit Investasi b. Kredit Modal Kerja 2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit Produktif b. Kredit Konsumtif c. Kredit perdagangan 3. Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek b. Kredit jangka menengah c. Kredit jangka panjang 4. Dilihat dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan b. Kredit tanpa jaminan 5. Dilihat dari sektor usaha a. Kredit pertanian b. Kredit peternakan c. Kredit industri d. Kredit pertambangan e. Kredit pendidikan f. Kredit profesi g. Kredit perumahan h. Dan sektor-sektor lainnya
17
2.2
Pemberian Kredit
2.2.1 Prosedur pemberian kredit Menurut Widiyono (2009), menyatakan : Sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut : 1. Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakupi : a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan 2. Penyidikan dan Analisis Kredit Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi : a. Wawancara dengan permohonan kredit (debitur) b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai halhal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meneliti : a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui
kemungkinan
dapat
dipertimbangkan suatu permohonan kredit
atau
tidaknya
18
b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatifaltenatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah. 3. Keputusan atas pemohonan kredit Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan pemohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. 4. Penolakan permohonan kredit Penolakan permohonan kredit terjadi apabila : a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memnuhi persyaratan b. Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit. 5. Persetujuan Permohonan Kredit Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan Bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.
Untuk
melindungi
kepentingan
bank
dalam
pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah, langkah-langkah yang harus diambil antara lain : a. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon b. Peningkatan jaminan c. Penandatanganan perjanjian kredit
19
d. Informasi untuk bagian lain e. Pembayaran bea materai kredit f. Asuransi barang jaminan g. Asuransi kredit. 6. Pencairan fasilitas kredit Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu
diketahui
bahwa
peningkatan
jaminan
dan
penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit. 7. Pelunasan fasilitas kredit Pelunasan fasilitas adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 2.2.2 Penyidikan dan Analisis Kredit 2.2.2.1 Pengertian dan Ketentuan 1. Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi : Widiyono (2009) a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
20
c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 2. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: Widiyono (2009) a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek,
baik
keuangan
mengetahui
maupun
kemungkinan
nonkeuangan dapat/tidak
untuk dapat
dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatifalternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 2.2.2.2 Berkas dan Pencatatan Berkas-berkas permohonan dan dokumen-dokumen laporan untuk penyidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat rahasia dari informasi yang diperoleh. Petugas penyidikan dan petugas analisis memelihara catatancatatan seperlunya mengenai pekerjaannya, sehingga dapat dijadikan alat untuk mengetahui dan mentransir pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukannya. Widiyono (2009) 2.2.3 Keputusan Atas Permohonan Kredit 2.2.3.1 Pengertian Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang bedasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan
berupa
menolak,
menyetujui
dan
atau
mengusulkan
21
permohonan
fasilitas
kredit
kepada
pejabat
yang
lebih
tinggi.
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/) 2.2.3.2 Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi keputusan,
harus
lainnya
yang
dibubuhkan
diperoleh
secara
pejabat
tertulis
pengambilan
(disposisi-disposisi).
Widiyono (2009) 2.2.3.3 Wewenang Mengambil Keputusan 1. Wewenang Kepala Bagian Kredit/Cabang a. Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi/kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat. b. Jika permohonan berada di luar batas kewenangannya, cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi/kantor pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan-kesimpulan dan usul-usul yang definitive. 2. Wewenang Direksi/Kantor Pusat Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/cabang setalah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan. 3. Direksi/Kantor Pusat dengan Bank Indonesia Tentang jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank
22
Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari Bank Indonesia. Widiyono (2009) 2.2.4 Penolakan Permohonan Kredit Penolakan pemohonan kredit dapat terjadi: 1. Oleh Bagian Kredit atau Cabang Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyatanyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan: a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis
kepada
nasabah
dengan
disertai
alasan
penolakannya. b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga:
Asli dikirimkan kepada pemohon
Lembar kedua beserta copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan
Lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.
c. Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. d. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada
nasabah
agar
segera
menyelesaikan
semua
kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasan. e. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah di setujui semula. Berkas-berkas
23
permohonan
tambahan
tidak
dikembalikan
kepada
pemohon. f. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit
yang
sedang
berjalan,
maka
nasabah
tetpa
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula. Apabila
permohonan
perubahan
syarat-syarat
ini
menunjukkan hubungan dengan gejala-gejala yang tidak sehat, maka harus diambil tindakan pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah. 2. Oleh Bagian Kredit atau Cabang Setelah Mendapat Keputusan Direksi. Widiyono (2009) 2.2.5 Persetujuan Permohonan Kredit Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit menurut Widiyono (2009) adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam melaksanakan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain, seperti dibawah ini: 2.2.5.1 Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pemohon 1. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). 2. Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat, antara lain: a. Maksimum/limit fasilitas kredit. b. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit.
24
c. Bentuk pinjaman. d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas. e. Suku bunga. f. Bea materai kredit yang harus dibayar. g. Provisi kredit commitment fee management fee. h. Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, yaitu keharusan menandatangani surat aksep khusus bagi kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Surat aksep tersebut harus diperbaharui setiap jatuh waktu sesuai masa berlaku kredit likuiditas Bank Indonesia yang bersangkutan, perincian barang-barang jaminan, serta surat pemilikan dan cara pengikatannya. i. Penutupan asuransi barang-barang jaminan. j. Sanksi-sanksi seperti:
Denda terlambat pembayaran bunga
Denda
terlambatnya
pembayaran
angsuran,
atau
terlambatnya pelunasan
Denda atas Overdraft
Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.
k. Ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan sesuai keperluan (jaminan pribadi/borgtocht dan lain-lain). l. Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit. 3. Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya. 4. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima rangkap: a. Asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah.
25
b. Lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit. Lembar kedua tersebut setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit). c. Lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte. d. Lembar keempat untuk berkas surat menurut seri. e. Lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit. f. Apabila diperlukan copy tambahan untuk tembusan kepada biro/bagian/seksi
lain,
dapat
dibuat
sesuai
dengan
kebutuhan. Widiyono (2009) 2.2.5.2 Pengikat Jaminan Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Perbedaan jenis jaminan: 1. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun
tidak
bergerak
dan/tagihan
yang
langsung
berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. 2. Jaminan tambahan berupa: a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank. b. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa: tanah dari agrarian, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan surat-surat bukti pemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus
26
(map warkat kredit) yang disimpan didalam khasanah tahan api. 3. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansiinstansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan pada bank. Widiyono (2009) 2.2.5.3 Penandatangan Perjanjian Kredit 1. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian
kredit
di
atas
materai
yang
cukup
dan
mengembalikannya kepada bank. Duplikat surat penegasan tersebut harus disimpan pada map warkat-warkat kredit. 2. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit. 3. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut yang dicatat pada register tersendiri. 4. Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangkap 4 (empat): a. Asli untuk bank (cabang) yang harus disimpan pada warkat kredit, b. Lembar kedua untuk nasabah, c. Lembat ketiga untuk kantor pusat, dan d. Lembar keempat untuk berkas a/n nasabah. 5. Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang melakukan
penelitian
dan
pemeriksaan
tersebut
harus
membubuhkan parafnya. Widiyono (2009) 2.2.5.4 Penandatangan Surat Aksep 1. Khususnya untuk kredit yang diberikan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar KIK/KMKP, nasabah harus
27
menandatangani surat aksep sebesar limit kreditnya untuk minimal jangka waktu 12 bulan. Setelah jatuh tempo apabila kreditnya belum lunas, surat aksep ini harus segera diperbaharui. 2. Banyak surat lembar aksep dibuat minimal dalam rangkap 4 (empat): a. Asli untuk Bank Indonesia b. Lembar kedua untuk nasabah c. Lembar ketiga untuk direksi d. Lembar keempat untuk berkas nasabah 3. Surat aksep harus diberi nomor urut dan dicatat dalam buku register. 4. Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat aksep harus diteliti. Tanda tangan nasabah harus diverifikasi keabsahannya dengan bunyi akta perusahaannya/surat-surat kuasa serta contoh tanda tangan. 5. Pejabat cabang yang melakukan verifikasi atas ketentuanketentuan dalam butir (4) di atas, harus membubuhkan parafnya. 6. Surat aksep harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan. 7. Untuk persetujuan tambahan kredit apabila aksep sebelumnya belum jatuh tempo, maka surat aksep dibuat sebesar jumlah kenaikan kredit. Widiyono (2009) 2.2.5.5 Informasi untuk Bagian Lain 1. Karena penatausahaan rekening pinjaman berada di bagian kas, maka dibuat memo kepada bagian kas untuk memberitahukan dengan mencantumkan hal-hal yang harus diketahui oleh bagian kas: a. Nama dan alamat nasabah
28
b. Jenis kredit c. Jumlah/limit d. Jangka waktu e. Suku bunga f. Lain-lain
informasi
dan
syarat-syarat
kredit
yang
diperlukan. 2. Apabila perlu, disampaikan pula kepada bagian ekspor/impor dengan pemberitahuan yang sama agar diketahui bahwa nasabah
yang
bersangkutan
mendapat
fasilitas
kredit
ekspor/impor. Widiyono (2009) 2.2.5.6 Asuransi Barang Jaminan 1. Asuransi barang jaminan yang diserahkan bank, harus ditutup asuransinya atas nama bank. Nasabah oleh maskapai asuransi yang ditunjuk (atau yang disepakati bersama), sebesar harga barang jaminan menurut harga pasar (full insurance). Hal tersebut baik untuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang insurable. 2. Apabila barang jaminan telah ditutup asuransinya sebelum nasabah memperoleh kredit dari bank maka perlu dimintakan tambahan syarat banker’s clause dari polis asuransi yang sedang berjalan tersebut. Setelah polis asuransi tersebut jatuh tempo, maka bagi penutupan asuransi selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam butir 1. 3. Cara dan syarat-syarat pertanggungan untuk tiap-tiap jenis barang jaminan, harus mengikuti ketentuan-ketentuan khusus, antara lain: a. Asuransi kebakaran b. Asuransi pengangkutan 4. Polis asuransi diminta dari maskapai asuransi minimal 3 lembar:
29
a. Asli bermaterai cukup, disimpan pada berkas jaminan yang harus disimpan oleh bagian kredit, b. Lembar ke-2 (bermaterai cukup) diberikan kepada nasabah, c. Lembar ke-3 untuk tembusan kepada direksi. 5. Penata usahaan polis-polis asuransi tersebut, seperti registrasi dalam kartu, jurnal pembukuan, laporan-laporan penagihan dan pembayaran premi/penerimaan komisi asuransi meliputi caracara yang ditentukan. 6. Berkas-berkas yang berhubungan dengan penutupan asuransi disimpan tersendiri, secara normatif per nasabah. Berkas tersebut berisi antara lain: a. Surat permohonan penutupan asuransi dari bank kepada perusahaan asuransi (tembusan atau copy), b. Deklarasi asuransi (cover note), c. Polis asuransi (lembar asli yang telah expired), d. Bukti-bukti penagihan/pembukuan premi, e. Surat-menyurat yang berhubungan dengan asuransi, f. Surat-menyurat mengenai tagihan (claim), dan lain-lain. Widiyono (2009) 2.2.5.7 Asuransi Kredit Ada kalanya bahwa jenis-jenis kredit tertentu harus dipertanggung jawabkan maka untuk jenis kredit tersebut harus pula dipenuhi syarat “Asuransi kredit bank” (misal KIK/KMKP, kredit ekspor dibawah jumlah tertentu). Widiyono (2009) 2.2.6 Pencairan Fasilitas Kredit 2.2.6.1 Pengertian Pencairan
fasilitas
kredit
adalah
setiap
transaksi
dengan
menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya,
30
pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Widiyono (2009) 2.2.6.2 Syarat Pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syaratsyarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat aksep borgtocht) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Widiyono (2009) 2.2.6.3 Bentuk Penyediaan Fasilitas Kredit Fasilitas dapat berbentuk: 1. Penyediaan fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat revolving. 2. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. 3. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu 4. Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak ketiga. Widiyono (2009) 2.2.6.4 Cara Pencairan Kredit Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumendokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Widiyono (2009)
31
2.2.6.5 Bukti Pencairan Kredit Alat-alat
pencairan
kredit
seperti
cek,
kuitansi,
nota
pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau fotokopinya. Widiyono (2009) 2.2.6.6 Verifikasi Pencairan Kredit Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syarat lainnya. Sebagai bukti verifikasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman. Widiyono (2009) 2.2.7 Administrasi Kredit Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan kredit sehat, penyelenggaraan administrasi kredit dengan tertib, lengkap, efisien, dan up to date merupakan suatu tuntutan. Administrasi kredit dapat didefinisikan sebagai perencanaan perorganisasian dan pengadministrasian sumber daya manusia, modal, mesin-mesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan
nilai
ekonomi
kepada
seseorang
dengan
landasan
kepercayaan saat ini bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank dalam waktu tertentu. Jadi administrasi kredit yang dilaksanakan dengan baik diharapkan merupakan instrument pengawasan kredit serta dapat memperjelas pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang diterapkan pada bidang perkreditan. Widiyono (2009) Feedback dari proses administrasi kredit ini adalah output berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsifungsi manajemen bank. Menurut Rivai dan Veitzal (2006) pengertian administrasi kredit, yaitu: “Susunan kegiatan dalam proses kegiatan, dalam usaha mengumpulkan dan menyajikan informasi, penguasaan dokumen, pencatatan secara
32
sistematis oleh unit kerja terkait, selain sebagai alat pelaksanaan fungsifungsi manajemen di bidang perkreditan”. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi kredit merupakan hal yang penting dalam setiap aspek kegiatan bank karena dapat meminimalkan salah pengertian dan sekaligus yang memisahkan
administrasi
kredit
dari
aspek
marketing,
aspek
produksi/operasional, dan aspek financial bank. 2.2.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dalam
melakukan
penilaian
kriteria-kriteria
serta
aspek
penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut : 1. Character Watak (character) adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat dari track record, yaitu sejarah hidup dan curriculum vetae dari debitur. Data-data dan sumber ini dapat dilihat dari beberapa sumber dan informasi, antara lain informasi tersebut dapat diminta kepada Bank Indonesia. 2. Capacity Kemampuan adalah kemampuan debitur untuk mengelola fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikkan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dianalisis, antara lain mengenai kondisi keuangan yang bersangkutan, untuk meyakini tentang jumlah fasilitas yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Kemampuan
juga
menyangkut
mengenai
33
kecakapan. Oleh karena itu, kecakapan dan profesionalisme debitur/pengurus dan karyawan perlu mendapatkan perhatian. 3. Capital Modal adalah modal yang dimiliki oleh debitur, yaitu apa yang dijadikan
modal
debitur
dalam
melakukan
usahanya.
Pengertian modal adalah termasuk juga modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Termasuk dalam cakupan modal adalah sharing pembiayaan, yaitu jumlah tertentu yang harus disediakan sendiri oleh debitur dalam suatu pembiayaan terhadap objek kredit. 4. Colleteral Agunan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditor, untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit tersebut. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan umum, di mana kreditor tidak mempunyai hak preferent dan jaminan khusus, di mana kreditor mempunyai hak preferent. 5. Condition Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Widiyono (2009) Metode analisis 7 P adalah sebagai berikut : 1. Personality Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
34
2. Party Mengklasifikasikan
nasabah
ke
dalam
klasifikasi
atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula. 3. Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 4. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah. 5. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 6. Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Widiyono (2009)
35
2.2.9 Organisasi Pengkreditan Untuk memberikan pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan pemberian perkreditan sampai dengan kredit yang bersangkutan lunas, maka bank harus menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabat bank yang terkait dalam proses pemberian kredit seperti komisaris, direksi, pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja perkreditan. Disamping itu perlu juga dipikirkan untuk membentuk suatu komite kebijakan perkreditan yang anggotannya terdiri dari berbagai divisi (lintas unit kerja) yang bertugas menyusun dan melakukan perbaikan terhadap pedoman kebijakan perkreditan agar pedoman kebijakan perkreditan tersebut relevan dengan perkembangan saat itu. Dalam menetapkan struktur organisasi harus secara jelas menunjukkan garis pertanggungjawaban masing-masing pejabat di setiap tingkatan (garis komando). Dalam setiap tingkatan setiap pejabat bank yang terkait dengan kredit harus ditetapkan secara jelas tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam perkreditan untuk menghidarkan adanya tumpang tindih (overlapping) pekerjaan dan saling melempar tanggung jawab apabila terjadi masalah. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pejabat perkreditan dapat bekerja secara maksimal serta terdapat unsur pengendalian internal sebagaimana mestinya. Widiyono (2009) 2.3
Pengendalian Intern
2.3.1 Pengertian Pengendalian Suatu organisasi juga biasa dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Akan tetapi, mengendalikan suatu organisasi adalah jauh lebih rumit di bandingkan dengan mengemudikan sebuah mobil. Bagian
36
ini akan dimulai dengan menjelaskan proses pengendalian dalam sistem yang lebih sederhana. 2. Assessor
Perangkat Kendali
Perbandingan dengan ukuran standar
1. Detector. Informasi mengenai apa yang sedang terjadi
3. Effector Perusahaan yang sedang di kendalikan
Perubahan perilaku jika di perlukan
Elemen-elemen Sistem Pengendalian Setiap sistem Pengendalian sedikitnya memiliki empat elemen: 1. Pelacak (detector) atau sensor. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesunggguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penilai
(assessor).
signifikasi
dari
Suatu
perangkat
peristiwa
aktual
yang
menentukan
dengan
cara
memperbandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang yang seharusnya terjadi. 3. Effector. Suatu perangkat (yang sering disebut dengan “Umpan Balik”) yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. 4. Jaringan Komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detector dan assessor dan antara assessor dan effector. (pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files) 2.3.2 Pengertian Pengendalian Intern Dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang
37
relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan. Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: 1. Keandalan pelaporan keuangan 2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 4. Efektivitas dan efisiensi operasi. Rahayu dan Suhayati (2010) Tujuan pokok struktur pengendalian intern tersebut dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. 1. Pengendalian akuntansi Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aset, yang disusun untuk meyakinkan bahwa: a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan c. Penguasaan atas aset diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan d. Jumlah aset dalam catatan dicocokan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan. Rahayu dan Suhayati (2010) 2. Pengendalian administratif Pengendalian
yang
ditujukan
untuk
mendorong
operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan.
efisiensi
38
Dapat berupa rencana organisasi dan prosedur juga catatan yang relevan
dengan
pembuatan
keputusan
yang
mengantarkan
pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi. Pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi. Rahayu dan Suhayati (2010)
2.3.3 Tujuan Pengendalian Intern Pengendalian intern dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Arens (2008) menyebutkan tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1. Effectiveness and efficiency operations 2. Reability of financial reporting 3. Compliance with applicable law and regulations Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Operasi yang efektif dan efisien (Effectiveness and efficiency of operation) Tujuan pengendalian intern berhubungan dengan efektif dan efisiensi operasi ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala hal kegiatan bisnis dan untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Suatu perusahaan dikatakan efektif bila telah mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan, namun usaha
39
untuk pencapaian tujuan perusahaan itu harus efisien. Artinya bahwa usaha-usaha untuk pencapaian tujuan itu harus memberikan hasil yang lebih besaratau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencapaian tujuan itu harus lebih kecil dari hasil yang diperoleh. 2. Keandalan dalam laporan keuangan (Reability of financial reporting) Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan handal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan yang penting. Pengendalian intern dirancang untuk menjamin bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan handal. Agar bermanfaat, informasi yang dihasilkan juga harus diandalkan. Karena itu pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen untuk menyediakan laporan keuangan yang adapat diandalkan. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan dapat dia andalkan pemakainya. Laporan keuangan disajikan berdasarkan kenyataan yang ada dalam perusahaan serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam bentuk dokumen yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
sehingga
penggunaannya
dapat
dipertanggungjawabkan. 3. Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan (Compliance with applicable law and regulations) Untuk pencapaian tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur, pengendalian intern yang memadai ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Pengendalian intern merupakan alat bantu untuk mendorong ditaatinya ketentuan-
40
ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan, dengan kata lain akan memudahkan dalam usaha pencapaian tujuan. Rahayu dan Suhayati (2010)
2.3.4 Konsep-konsep Dasar 1.
Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern meliputi serangkaian tindakan yang berkaitan dan terintegrasi bukan ditambahkan dengan infrastruktur suatu entitas
2.
Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern tidak hanya berupa pedoman-pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi meliputi pula unsure manusianya pada setiap level organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya.
3.
Pengendalian intern memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut.
4.
Pengendalian intern diarahkan kepada pencapain tujuan-tujuan tertentu. Rahayu dan Suhayati (2010)
2.3.5 Pentingnya Pengendalian Intern Alasan pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor adalah : 1.
Luas lingkup dan entitas bisnis semakin besar dan kompleks
2.
Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi
3.
Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya audit
4.
Digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan dalam organisasi
41
5.
Auditor menggunakan perolehan pemahaman atas struktur pengendalian intern untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian asersi dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Rahayu dan Suhayati (2010)
2.3.6 Sasaran Pengendalian Intern adalah 1.
Validitas, transaksi yang dicatat adalah transaksi yang valid bukan fiktif
2.
Kelengkapan, seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi yang dilewatkan
3.
Keabsahan pencatatan, transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Transaksi telah dinilai, dievaluasi, diklasifikasi, dicatat dan diposting secara tepat waktu, dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4.
Pengamanan, aset dan dokumen dapat diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang memiliki otorisasi
5.
Pertanggungjawaban, saldo tercatat atas setiap aset dan hutang dibandingkan dengan yang benar-benar ada. Rahayu dan Suhayati (2010)
2.3.7 Komponen Pengendalian Intern Struktur pengendalian intern mencakup lima komponen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kepentingan auditor terutama berkaitan dengan pencegahan atau pendekteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor harus memperoleh suatu pemahaman yang memadai atas komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit
42
dengan cara melaksanakan prosedur guna memahami desain pengendalian yang relevan bagi penyusunan laporan keuangan. Kelima komponen tersebut adalah: Arens (2008) 1.
Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan
pengendalian
berkenaan
dengan
tindakan-
tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan
keseluruhan
sikap
manajemen,
dewan
komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian intern bagi entitas. Lingkungan pengendaian menetapkan corak dan suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian personil dalam organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, dengan menciptakan dan menyediakan disiplin dan struktur. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain : a.
Integritas dan nilai etika, adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian
yang
mempengaruhi
perancangan
pengurusan dan pemantauan komponen pengendalian intern lainnya. Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui dari integritas dan nilai etika yang menciptakan, mengurus dan memantaunya. b.
Komitmen terhadap kompetensi, kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan yang digunakan dibebankan
untuk pada
menyelesaikan individu.
pekerjaan
Komitmen
yang
terhadap
kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana
43
tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan pada karyawan. c.
Partisipasi dewan komisaris dan komite audit, perusahaan yang sudah go public memerlukan penyerahan wewenang dan segala aktifitas rapat umum pemegang saham kepada dewan komisaris. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggotanya aktif dalam menilai aktifitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern, masalah keuangan dan pembelanjaan, sistem informasi manajemen dan ketaatan kepada undangundang dan peraturan. Agar menjadi efektif komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus dengan baik auditor intern maupun auditor ekstern.
d.
Falsafah manajemen dan gaya operasinya, manajemen melalui aktifitas yang dilakukannya memberikan tanda yang
jelas
kepada
pegawai
tentang
pentingnya
pengendalian. Filosofi dan gaya manajemen dapat mempengaruhi mutu pengendalian intern. Manajemen yang
menjaga
pengendalian
intern
dengan
mengkomunikasikan dukungannya terhadap prosedur pengendalian
diseluruh
mengoptimalkan
organisasi
efektifitas
akan
dapat
pengendalian
intern
organisasinya. e.
Struktur organisasi, suatu entitas membatasi garis tanggung
jawab
menghubungkan
dan garis
wewenang arus
yang
komunikasi.
ada,
Struktur
organisasi merupakan bentuk dan sifat unit serta fungsi manajemen dan hubungan pelaporan dengan sub unit. Dalam
membangun
struktur
organisasi
entitas
44
memerlukan penentuan bidang kunci otorisasi dan tanggung jawab serta garis pelaporan yang tepat. Entitas membangun struktur organisasi dipengaruhi oleh luas, sifat bisnisnya, dan kemajuan teknologi. Struktur organisasi menyediakan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktifitas bisnis. Struktur organisasi membagi wewenang, tanggung jawab dan tugas diantara anggota organisasi untuk pengambilan keputusan. Bila hal tersebut diterapkan, prosedur untuk memantau pengambilan keputusan dari manajer yang terlibat sangat penting. f.
Penetapan wewenang dan tanggung jawab, dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam perusahaan. Didalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, pengetahuan, dan pengalaman tokoh-tokoh kunci dalam perusahaan dan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan operasi perusahaan.
g.
Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia, berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, penggantian, dan tindakan perbaikan.
2.
Penetapan
Risiko
Manajemen
(Risk
Assessment
Management) Organisasi harus bisa mengetahui dan menghadapi risiko yang ada. Organisasi harus memutuskan tujuan, menyatukan kegiatan yang ada, pengaturan keuangan dan kegiatan yang lainnya.
Sehingga
organisasi
dapat
dijalankan
dalam
kebersamaan organisasi juga harus membuat suatu mekanisme untuk mengenali, menganalisis dan mengelola risiko-risiko
45
yang berhubungan. Risiko-risiko dapat timbul dalam keadaankeadaan sebagai berikut: a.
Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.
b.
Karyawan baru Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang lain atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan.
c.
Sistem informasi baru Perubahan yang pesat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.
d.
Perubahan yang pesat Pertumbuhan
pesat
operasi
perusahaan
dapat
meningkatkan risiko akibat dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai. e.
Teknologi baru Teknologi baru yang ditetapkan pada proses transaksi dalam hal ini pemberian kredit.
f.
Pengenalan divisi usaha atau produk baru Dengan masuk ke bidang bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern
g.
Rekstukturisasi perusahaan Rekstukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan supervisi serta pemisahan tugas yang dapat
mengubah
pengendalian intern.
risiko
yang
berkaitan
dengan
46
h.
Perluasan usaha ke luar negeri Perluasan atau perolehan operasi luar negeri akan membawa risiko baru atau unik yang berdampak terhadap pengendalian intern, seperti risiko tambahan, risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing.
i.
Penerapan prinsip akuntansi yang baru Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi yang dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusunan laporan keuangan.
3.
Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan
untuk
menanggulangi
risiko
dalam
pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi, dan pemrosesan data, serta diintegrasikan dalam komponen-komponen
pengendalian
lainnya.
Kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur, selain yang termasuk ke dalam komponen lainnya, yang membantu meyakinkan bahwa tindakan-tindakan tertentu telah dijalankan guna mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan ke dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut: a. Tinjauan ulang atas penampilan kerja Kegiatan
penjualan
dilakukan
dengan
mengadakan
perbandingan antara penampilan kerja aktual dengan penampilan kerja sebelumnya, serta analisis-analisis yang telah
dilakukan
dilaksanakan.
dan
tindakan
koreksi
yang
telah
47
b. Pengelolaan informasi Berbagai memeriksa
tindakan
pengendalian
keakuratan,
dilakukan
kelengkapan
dan
dengan otorisasi
transaksi. Kegiatan pengendalian sistem informasi terdiri dari: 1) Pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 2) Pengendalian aplikasi Pengendalian ini menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi, telah diproses sekali saja secara lengkap, teliti serta menjamin bahwa pengelolaan data benar dan sesuai dengan keadaan. 3) Pengendalian Preventif Bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti seharusnya terjadi. Meliputi unsur-unsur diantaranya: i. Otorisasi data sumber ii. Konversi data iii. Penyimpanan data sumber iv. Turn around document v. Formulir yang bernomor urut cetak vi. Validasi masukan vii. Pemutakhiran arsip dengan Komputer viii. Pengendalian terhadap pengolahan data 4) Pengendalian Detektif Memberi petunjuk dimana letak terjadinya masalah, terdiri dari: i. Data Transmission ii. Control Register iii. Control Totals
48
iv. Dokumentasi dan testing v. Penggunaan label vi. Output Check 5) Pengendalian Fisik Pengendalian
fisik
ini
dilaksanakan
terhadap
pengendalian fisik atas aset dari peredaran perhitungan antara catatan pengendalian dengan perhitungan fisik. 6) Pemisahan Tugas Tujuan
utama
pemisahan
tugas
adalah
untuk
menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi dan sebagainya. 4.
Infomasi
dan
Komunikasi
(Information
and
Communication) Untuk berfungsi secara efisien dan efektif, organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan bagi orang dan pada saat yang tepat. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individu dan pertanggungjawaban yang berhubungan
dengan pengendalian intern terhadap
laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman seorang karyawan atas aktifitasnya yang berhubungan dengan kegiatan karyawan lainnya dan arti dari pengecualian pelaporan oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi dalam perusahaan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan panduan kebijakan,
panduan
akurasi
dan
pelaporan
keuangan,
komunikasi juga dapat dibuat secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen. 5.
Pengawasan (Monitoring)
49
Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menetapkan dan
memelihara
pengendalian
intern,
manajemen
menindaklanjuti pengawasan berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya, seperti dengan cara mempelajari pengendalian intern yang ada, laporan internal auditor dan laporan dari pihak luar perusahaan seperti pemerintah dan Bank Indonesia, umpan balik dari karyawan dan masukan dari nasabah.
2.3.8 Keterbatasan Pengendalian Intern Sebaik-baiknya
desain
dan
operasi
pengendalian
intern,
pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan pengendalian intern organisasi. Hal-hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern menurut Mulyadi dan Kanaka (1998), yaitu : 1. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah 2. Pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang sifatnya manusiawi seperti kekeliruan sederhana 3. Adanya kolusi antar personel sehingga pengendalian tidak efektif 4. Manajemen yang mengabaikan pengendalian intern 5. Biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meski hubungan manfaat dan biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain pengendalian intern, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Maka
50
manajemen harus melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Hal
yang
dapat
mencegah
atau
mengurangi
terjadinya
ketidakberesan yang dilakukan manajemen : 1. Adat istiadat dan kultur 2. Corporate governance system 3. Lingkungan pengendalian yang efektif 2.3.9 Klasifikasi Pengendalian Intern 1. Pengendalian Menurut Waktunya a. Pengendalian sebelum terjadinya suatu kegiatan b. Pengendalian selama berlangsungnya kegiatan c. Pengendalian setelah berlangsungnya kegiatan 2. Pengendalian Menurut Sifatnya a. Pengendalian akuntansi Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan penjagaan aktiva serta keandalan catatan finansial. b. Pengendalian administrasif Pengendalian administratif antara lain mencakup rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah pada otorisasi transaksi dan merupakan titik awal dari pembuatan pengendalian akuntansi. 3. Pengendalian Menurut Tujuannya a. Pengendalian preventif Pengendalian ini bertujuan sama dengan pengendalian pra tindak, yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian atau penyimpangan, disamping untuk mengarahkan kegiatankegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. b. Pengendalian detektif
51
Pengendalian detektif dimaksudkan untuk menentukan dan mengidentifikasikan adanya kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas tertentu, disamping untuk mengurangi frekuensi terjadinya kesalahan itu. c. Pengendalian korektif Tujuan
dari
pengendalian
korektif
adalah
untuk
memberikan informasi yang diperlukan oleh personilpersonil yang terlibat dalam penyelidikan dan perbaikan kesalahan yang telah terdeteksi oleh pengendalian detektif. (http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/) 2.4.
Pengendalian Intern dalam Perbankan Beberapa bentuk aplikasi dari pengendalian intern dalam
perbankan dapatlah di uraikan sebagai berikut : 1. Division of duties Dalam kegiatan perbankan dapat berupa pemisahan fungsifungsi administratif, operasional dan fungsi penyimpanan. Disamping itu pembagian wewenang ini juga dapat dibedakan dari tingkat jabatan yang ada. 2. Dual control Kegiatan pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan : a. Apakah petugas yang pertama tersebut, telah bertindak sesuai dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukan. b. Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan prosedur yang benar. c. Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut, telah diselesaikannya dengan prosedur yang benar. 3. Joint custudy/dual custody
52
Suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang. 4. Mandatory vacation Program
pemberian
cuti
kepada
karyawan/pejabat
dan
pekerjaan yang ditinggalkan digantikan sementara oleh pihak lain. 5. Number control Penyusunan dengan pemberian nomor urut/nomor seri pada arus pekerjaan dan formulir-formulir yang dipakai agar mudah di cek. 6. Outside activities of bank personnel Pengaturan kegiatan pegawai bank diluar pekerjaannya, sehingga memberikan dampak yang positif bagi bank yang bersangkutan. 7. Rotation of duty assignment Mutasi pegawai, pejabat bank untuk menghilangkan kejenuhan bekerja secara rutin untuk suatu jangka waktu yang relatif lama. 8. Independence balancing Praktek-praktek sistem akuntansi yang baik disuatu bank, akan diperoleh keseimbangan secara otomatis antara saldo suatu rekening
dengan
rekening
lainnya
selama
pencatatan,
klasifikasi, dan pelaporan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan benar. (http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/) 2.4.1 Pengendalian Intern Pemberian Kredit Bagi setiap bank, pemberian kredit merupakan salah satu usaha pokoknya, dalam pemberian ini bank akan menarik keuntungan dari selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan sehingga disini pemberian kredit merupakan sumber pendapatan utama mendapatkan pengamanan yang memadai agar terhindar dari segala penyelewengan
53
yang dapat merugikan perusahaan, maka perlu dirancang suatu pengendalian intern pemberian kredit yang sebaik mungkin. Pengendalian intern bagi suatu bank sangat penting untuk mengamankan
kekayaan
bank
dan
biasa
dilaksanakan
menurut
Dendawijaya (2005) adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya pemisahan fungsi, Pada aktivitas pemberian kredit: a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggaraan kredit atau administrasi kredit. c. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit. Pada aktivitas keuangan: a) Fungsi penguasaan (fiatur) pada kepala bagian keuangan. b) Fungsi penyimpanan pada kas. c) Fungsi pencatatan pada kas. d) Fungsi pengawasan pada bagian pengawsan intern. Pada aktivitas klering: a. Fungsi penerimaan warkat (berkas) kliring pada petugas teller. b. Fungsi pengecekan tanda tangan pada petugas kartu spesimen. c. Fungsi pengecekan saldo giro. d. Fungsi kliring pada petugas kliring. e. Fungsi penguasaan pada bagian kepala bagian keuangan. 2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit. 3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 4. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif.
54
5. Perlu
diciptakan
peraturan-peraturanintern
yang
menjamin keamanan atas kelayakan bank, baik
akan secara
preventif maupun represif. 6. Penandatanganan surat-surat berhargaoleh dua orang pejabat dan lain-lain. 7. Perlu diciptakan “paralel administrasi” atau “pembukuan ganda”. 8. Perlu diciptakan “administrasi bayangan” untuk piutang kredit. 9. Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pembahasan kredit berikut rekening-rekening giro, kredit dan lain-lain secara baik (filling system). Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik perlu disusun laporan harian mengenai posisi dana-dana (giro, deposito, dan lain-lain) berikut kredit yang diberikan.
