10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012: 3). Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki ciri unik yaitu dijalankan untuk tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan serta keputusan yang terkait kebijakan didasarkan pada konsensus (Nordiawan, 2006: 2). Mardiasmo (2009: 14) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait pengendalian manajemen.
11
B.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN Sugijanto, dkk. (1995) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Berikut ini penjelasan singkat mengenai akuntansi pemerintahaan. 1.
Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Revrisond Baswir (2000: 7) akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non provit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Ghozali dan Ratmono (2008: 3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (non-profit organization). Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematik pengelolaan keuangan mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tanpa mencari keuntungan dan perlu adanya laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah kepada masyarakat.
12
2.
Tujuan Akuntansi Pemerintah Menurut Bahtiar Arif, dkk. tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis pada umumnya sama, yaitu: a. Akuntabilitas Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi yang telah tercantum dalam UUD 1945. b. Manajerial Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan
berupa
penyusunan
RAPBN
dan
strategi
pembangunan lainnya, memiliki peran dalam proses pelaksanaan APBN yaitu dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran
yang bersangkutan, serta
berperan dalam
pengendalian kegiatan pemerintah agar dalam angka pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut. c. Pengawasan Akuntansi pemerintahan yang baik memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atas pengurusan keuangan negara oleh aparat pemeriksaan eksternal yaitu BPK. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
tujuan
pemeriksaan
tersebut
adalah
untuk
13
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan (DPR).
3.
Karakteristik Akuntansi Pemerintah Menurut Revrisond Baswir (2000) karakteristik akuntansi pemerintahan adalah: a. Tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah bukanlah mencari laba. b. Tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat. c. Bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan. d. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi pemerintah adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.
C.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 1.
Keuangan Daerah Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
14
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15
2.
Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem yang Digunakan Akuntansi
keuangan
daerah
merupakan
suatu
proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemda (Halim, 2007: 39). Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dalam Lampiran II menerangkan bahwa SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.
3.
Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Halim (2007: 38) laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemda (disebut stakeholders), baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemda untuk mengelola keuangan daerah.
16
b. Badan Pengawas Keuangan Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemda. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). c. Investor, Kreditur, dan Donatur Pihak eksternal yang termasuk meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemda. d. Rakyat Rakyat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya menerima pelayanan pemda atau yang menerima produk dan jasa dari pemda. e. Pemerintah pusat Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemda karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemda untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. f. Pemda (provinsi, kabupaten atau kota) lain Pemda suatu daerah dengan daerah yang lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal melakukan pinjaman atau study banding.
17
4.
Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Lampiran I yang membahas tentang tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan: a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah. b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. c. Menyediakan
informasi
mengenai
sumber,
alokasi,
dan
penggunaan sumber daya ekonomi. d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan. e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi. h. Kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
18
D.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 1.
Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). SAP merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan untuk menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
19
2.
Manfaat Standard Akuntansi Pemerintah Fakhrurazi (2010) menyatakan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah: a. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada stakeholders. b. Dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. c. Keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran. d. Laporan
keuangan
yang
dihasilkan
juga
dapat
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. e. Meningkatkan keterbandingan (comparability) antara laporan keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun yang lalu, selain itu SAP mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.
Alasan Adanya Penerapan SAP Berbasis Akrual Basis akrual secara nyata memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Maka dari
20
itu, Widjajarso (2009) memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, antara lain: a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. b. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. c. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. d. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.
4.
Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual Bastian (2010: 118-119) menyatakan bahwa
kelebihan dari
basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: a. Penerimaan
dan
pengeluaran
dalam
laporan
operasional
berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh .
21
b. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. c. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.
Bastian (2010: 120) menyatakan beberapa kekurangan aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain: a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. c. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.
5.
Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintah
Basis Kas Menuju
Akrual Dengan Basis Akrual Saat adanya perubahan kebijakan SAP pada pemerintahan, terdapat beberapa perubahan yang wajib diketahui oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Agar mempermudah dalam pemahaman atas perbedaan SAP berikut ini dijelaskan dalam tabel (2.1).
22
Tabel Pokok – pokok perbedaan penyajian laporan keuangan antara Cash to Accrual Base dengan Accrual Base : (Tabel 2.1) Cash to Accrual Base Pendapatan
adalah
Accrual Base semua Pendapatan
LRA
penerimaan rekening Kas Umum penerimaan
adalah
Rekening
Kas
semua Umum
Negara/ Daerah yang menambah Negara/daerah yang menambah Saldo ekuitas dana lancar dalam periode Anggaran lebih dalam periode tahun tahun anggaran yang bersangkutan anggaran
yang
bersangkutan
yang
yang menjadi hak pemerintah, dan menjadi hak pemerintah, dan tidak tidak perlu dibayar kembali oleh perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah
pemerintah.
pusat/daerah
yang
diakui
sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkurtan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja yaitu semua pengeluaran Belanja
yaitu
semua
pengeluaran
rekening kas umum negara/ daerah rekening kas umum negara/ daerah yang lancar
mengurangi dalam
ekuitas periode
dana yang mengurangi saldo anggaran lebih tahun dalam dalam periode tahun anggaran
anggaran yang bersangkutan yang yang bersangkutan yang tidak akan tidak akan diperoleh pembayaran diperoleh pembayaran kembali oleh kembali oleh pemerintah.
pemerintah.
23
Beban menurut manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Surplus/defisit
adalah
selisih Surplus/defisit-LRA
adalah
selisih
lebih/kurang antara pendapatan dan lebih/kurang antara pendapatan-LRA belanja selama satu periode laporan.
dan
belanja
selama
satu
periode
adalah
selisih
laporan. Surplus/defisit-LO
lebih/kurang antara pendapatan-LO dan belanja selama satu periode laporan, setelah diperhitungkan surflus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau trasaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaaruh entitas yang bersangkutan.
24
Informasi
Laporan
menyediakan
informasi
Keuangan Informasi
Laporan
mengenai menyediakan
entitas pelaporan dalam hal.
Keuangan
informasi
mengenai
entitas pelaporan dalam hal.
1.
Aset
1. Aset
2.
Kewajiban
2. Kewajiban
3.
Ekuitas dana
3. Ekuitas
4.
Pendapatan
4. Pendapatan-LRA
5.
Belanja
a. Belanja
6.
Transfer
b. Transfer
7.
Pembiayaan
c. Pembiayaan
8.
Arus kas
d. Saldo anggaran lebih e. Pendapatan-LO f. Beban 5. Arus kas
Komponen laporan keuangan
Komponen laporan keuangan
1. Laporan keuangan pokok
1. Laporan Keuangan pokok
a. LRA Laporan pelaksanaan anggaran b. Neraca c. LAK
1. LRA
d. CaLK
2. Laporan perubahan SAL
e. Laporan yang bersifat optional
25
1. Laporan kinerja keuangan
Laporan finansial
2. Laporan perubahan ekuitas 2. Setiap
entitas
1.
Neraca
2.
LO
3.
LAK
4.
LPE
5.
CaLK
pelaporan
menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali LAK yang hanya disajikan oleh unit
yang
mempunyai
pembendaharaan.
fungsi 2. Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen
laporan
keuangan tersebut, kecuali:
1. LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum 2. Laporan perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum
Negara
pelaporan
yang
laporan konsolidasinya.
dan
entitas
menyusun keuangan
26
Laporan
anggaran Laporan
Realisasi
Realisasi
anggaran
tetap
diperlukan dalam rangka memenuhi diperlukan untuk memenuhi kewajiban kewajiban pemerintah yang diatur pemerintah yang diatur dalam peraturan dalam
peraturan
perundangan perundang-undangan.
(statutory). Laporan Perubahan SAL tidak ada Laporan Perubahan SAL ada laporan laporan sendiri yang harus disusun.
perubahan secara
SAL,
yang
komparatif
menyajikan
dengan
periode
sebelumnya pos-pos berikut: Saldo anggaran lebih awal Penggunaan saldo anggaran lebih
1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan 2. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 3. Saldo anggaran lebih akhir
Neraca penyajian laporan keuangan Neraca penyajian laporan keuangan berbasis kas menuju akrual ekuitas berbasis akrual ekuitas dana tidak dana terbagi sebagai berikut.
terbagi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi,
dan
ekuitas
dana
1. Ekuitas dana lancar cadangan. Selisih antara aset lancar dan kekayaan
Hanya bersih
ekuitas pemerintah
yaitu yang
27
kewajiban
pendek, merupakan selisih antara aset dan
jangka
termasuk sisa lebih pembiayaan kewajiban pemerintah pada tanggal anggaran/saldo anggaran lebih.
laporan. Saldo ekuitas dineraca berasal dari
2. Ekuitas
dana
investasi saldo
mencerminkan
akhir
ekuitas
pada
laporan
kekayaan perubahan ekuitas.
pemerintah dalam
yang
tertanam
investasi
jangka
panjang, aset tetap, dan aset lainnya,
dikurangi
dengan
kewajiban jangka panjang 3. Ekuitas
dana
cadangan
mencerminkan
kekayaan
pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan UU.
Laporan Arus Kas disajikan oleh Laporan Arus Kas disajikan oleh unit unit
yang
mempunyai
fungsi yang
mempunyai
fungsi
perbendaharaan. Arus masuk dan perbendaharaan umum. Arus masuk keluar
kas
berdasarkan investasi
aset
diklasifikasikan dan keluar kas diklasifikan berdasarkan aktivitas non
operasi, aktivitas operasi, investasi, pendanaan, keuangan, dan transitoris.
28
pembiayaan, dan non anggaran. Laporan kinerja keuangan bersifat Laporan kinerja keuangan merupakan optional,
disusun
entitas laporan
oleh
keuangan
pokok
yang
pelaporan yang menyajikan laporan Menyajikan pos-pos sebagai berikut. berbasis
akrual.
Sekuranga. Pendapatan- LO dari kegiatan
kurangnya menyajikan pos-pos. operasional a. Pendapatan
dari
kegiatan
b. Beban dari kegiatan operasional c. Surplus/defisit dari kegiatan non
operasional b. Beban berdasarkan klasifikasi
operasional, bila ada d. Pos luar biasa, bila ada
fungsional dan ekonomi
e. Surplus/defisit-LO
c. Surplus atau defisit
Laporan Perubahan Ekuitas dalam Laporan
Perubahan
Ekuitas
dalam
penyajian laporan keuangan berbasis penyajian laporan keuangan berbasis kas menuju akrual adalah bersifat akrual merupakan laporan keuangan optional.Sekurang-kuranya
pokok. Sekurang-kuragnya menyajikan
menyajikan pos-pos.
pos-pos.
1. Sisa lebih/kurang pembiayaan
1. Ekuitas awal 2. Surplus/dfisit-LO pada periode
anggaran 2. Setiap pos pendapatan dan belanja
beserta
seperti
diisyaratkan
totalnya dalam
bersangkutan 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
29
standar-standar lainnya, yang
4. Ekuitas akhir
diakui secara langsung dalam ekuitas
Efek
kumulatif
atas
perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
E.
LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.
Pengertian Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan (Bastian, 2003: 48). Tanjung (2012: 12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan. b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
30
yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan
berkaitan
dengan
sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.
Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan pada pemerintah. Perlu adanya reviu terhadap laporan keuangan daerah sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan adanya reviu maka dapat diketahui apakah tujuan pembuatan laporan keuangan telah tercapai.
31
3.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terdapat beberapa penjelasan untuk memahami karakteristik dari penyajian laporan keuangan, sehingga apabila laporan keuangan tersebut tidak memiliki karakteristik berikut dapat dipastikan laporan keuangan tersebut tidak sesuai. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan laporan keuangan: a. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. Para pengguna dituntut memiliki kemampuan pemahaman tentang akuntansi dan informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan. b. Relevan Penyajian
laporan
pemanfaatannya.
keuangan Informasi
harus yang
sesuai tidak
dengan sesuai
tujuan dengan
pemanfaatannya adalah tidak relevan dan tidak ada gunanya. c. Andal Informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan sebagai penyaji yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. d. Dapat diperbandingkan Informasi keuangan suatu daerah harus dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan periode sebelumnya dalam daerah yang
32
sama dan dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan daaerah lain dalam periode yang sama.
F.
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 1.
Sistem Pengendalian Intern Dalam PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa : a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
33
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah institusi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah. e. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi : Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern Menurut Bastian (2003: 204) unsur pokok sistem pengendalian intern meliputi: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
34
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 4. Karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya
2.
Pengertian Reviu Laporan Keuangan Daerah Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
kepada
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK). Dalam Permendagri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis yang
35
harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3.
Perbedaan Antara Audit dengan Reviu Dalam Laporan Keuangan Daerah Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit. Berikut ini beberapa perbedaan antara audit dengan reviu yaitu: a.
Audit
Adanya pemeriksaan
lengkap
terhadap
SPI,
catatan
akuntansi,
permintaan bukti atas kebenaran dari laporan keuangan tersebut.
Audit
untuk
memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan b.
Reviu
36
Reviu
tidak
mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit.
Reviu
hanya
memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan
G.
PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI 1.
Pengertian Penilaian Kinerja Penilaian kinerja adalah penilaian hasil kerja nyata dengan standard kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Penilaian kinerja pegawai mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai.
2.
Tujuan Pengukuran Kinerja Pegawai Dalam Pemerintah Mahmudi (2007: 14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu: a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
37
b. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. d. Memotivasi pegawai. e. Menciptakan akuntabilitas publik.
3.
Manfaat Pengukuran Kinerja Pegawai Dalam Pemerintah Manfaat dengan adanya pengukuran kinerja pegawai dalam pemerintah meliputi: a. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. b. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. c. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
4.
Metode Pengendalian Kinerja Metode
pengendalian
pemimpin
merupakan
metode
perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dan pengendalian dilakukan empat tahap yaitu: a. Penyusunan program (rencana jangka pendek)
38
Penyusunan program merupakan proses pengembalian keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategi.
b. Penyusunan anggaran (rencana jangka panjang) Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus menanamkan “sense of comittment” . c. Pelaksanaan dan pengukuran. d. Pelaporan dan analisis.
