BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang Sedangkan menurut Undangundang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Bank adalah badan usaha milik negara atau swasta yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat (individu, kelompok, perusahaan) dalam bentuk kredit 2.1.1 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya 1. Bank Sentral Bank sentral yang dimaksud oleh (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso ) : Bank sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undangundang.Bank Indonesia memiliki tugas :

Universitas Sumatera Utara

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakaan moneter b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi bank 2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.2

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya menurut (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) : adalah sebagai berikut, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.


1 ) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, bank sumut dan sebagainya

2

) Bank Milik Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3 ) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.


2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(lending) untuk berbagai tujuan tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2006), yaitu sebagai berikut :

1. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau

kepercayaan,baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan dari masyarakat 2. Agent of Development kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi

ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 3. Agent of Service Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga

memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga dan lain-lain

2.1.4. Prinsip Operasional Perbankan Dalam perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu:

1.Prinsip Kepercayaan Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan


kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjagakesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. 2. Prinsip Kehati-hatian Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. 3.Prinsip Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam (Pasal 40 sampai Pasal 47 A UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1)) menjelaskan : Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 4.Prinsip Mengenal Nasabah Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta meghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan


2.1.5. Usaha Bank Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang tentang : Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainn yang dipersamakan dengan itu 2. Memberikan kredit. 3. Memberikan surat pengakuan hutang. 4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6. Menempatkan dana pada, meminjaam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek


11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2.2 Kredit 2.2.1 Pengertian Kredit Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai agent of development menurut Rachmat usman (2008 : 67.) kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya,dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan 2.2.2. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut: 1. Kepercayaan


Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya

kembali dalam jangka

waktu

tertentu

dimasa

yang

akan

datang.Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit 2. Jangka Waktu Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 3. Risiko Risiko

semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya,

adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. ( Silvanita ktut, 2010.hal 37) : “Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya”


4. Balas Jasa Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil 5. Kesepakatan Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit,kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masingmasing. Sedangkan menurut Rakub (1990:34) : unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut : 1)Waktu : perbedaan waktu penerimaan atau pembayaran kembali kredit tersebut. 2)Perjanjian : antara pembeli dan penerima kredit. 3)Kepercayaan : yang meliputi diri si peminjam, keadaan harta bendanya, keadaan usahanya kemampuan membayar kembali hutangnya, kesanggupan membayar dan sebagainya 2.2.3 Fungsi kredit usaha Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil) : a. Sebagai

sumber

permodalan

untuk

menjaga

kelangsungan

atau

meningkatkan usahanya. b. Pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya c. Jumlah pengajuan kredit harus sesuai dengan kebutuhan (jika jumlah kredit yang diminta berlebihan akan terbebani bunga yang cukup besar) d. Penggunaan kredit sesuai dengan tujuan pengembangan usaha


e. Kredit yang diterima ditatausahakan sebaik mungkin sehingga jadwal angsuran dan pelunasan dapat terpenuhi Bagi lembaga keuangan (termasuk bank) : a. Menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalambentuk kredit kepada dunia usaha. 2.2.4. Jenis kredit 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi, contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin,digunakan untuk menambah modal kerja usaha b. Kredit modal kerja Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya,sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan 2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang,produk


pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. b. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. c. Kredit perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang dagangan digunakan untuk keperluan konsumsi tersebut,kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. b.

Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, dan besar. d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas.


e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter, dan pengacara. g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan sektor-sektor lainnya. 2.3 Perjanjian Kredit A. Pengertian Perjanjian Kredit Menurut (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 158) “Perjanjiankredit adalah perjanjian loan of money menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjianpeminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil” Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang konsensuil sifatnya, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank maupun oleh nasabah, nasabah belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit. B. Bentuk Perjanjian Kredit Undang-undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit


dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku, perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek perbankan yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut : Perjanjian kredit bank bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya : 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya. 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit 2.3.2 Jaminan Jaminan (agunan) yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Rachmat Usman (2008 :67) tentang : “Perbankan yaitu jaminan tambahan yangdiserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk dituangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur Pengertian Jaminan pada Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa:”segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala


perikatan perseorangan”. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa jaminan harus ada dalam hal suatu perikatan.

2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pengertian Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang,kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usah kecil dan menengah (guna pembiayaan usaha produktif). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada (UMK) yang, feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki

prospek

bisnis

yang

baik

dan

memiliki

kemampuan

untuk


mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha prodiktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan,perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam 2.5 Landasan Hukum Dalam melakukan pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) yaitu landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) operasional KUR adalah (Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009) untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departeman Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Pada tabel 2.5 dibawah ini :


Departemen Keuangan

1.Membantu

Departemen Pertanian

kredit/pembiayaanpenjaminan kredit/pembiayaannya

Departemen Kehutanan

2.Mempersiapkan UMK dan Koperasi yang melakukan

Departemen

Kelautan

dan usaha

produktif

dan

mendukung

yangbersifat

pelaksanaan

individu,

kelompok,

Perikanan

kemitraandan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan

Departemen Perindustrian

kredit/pembiayaan

Kementerian Negara KUMK

3. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. 5. Menfasilitasi hubungan antara UMK dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.Perbankan (6 bank)BRI, Bank

Bank

Mandiri, BNI, BTN, Bank bukopin

Perbankan (6 bank) BRI, Bank Mandiri, BNI, Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan BTN, BankBukopin, Bank pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang Syariah Mandiri

berlaku.

PT. Askrindo dan Perum Memberikan SaranaPengembangan Usaha

persetujuan

penjaminan

atas

kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi


2.6 Ketentuan pokok,persyaratan debitur dan prosedur memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) a. Sumber dana KUR sepenuhnya dari Bank Pelaksana. b. Debitur KUR adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistim Informasi Debitur (SID), dikecuali bagi pemegang kartu kredit, kendaraan untuk jenis kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan kredit konsumtif lainnya masih diperbolehkan menerima KUR. c.

Besarnya kredit/pembiayaan mikro (KUR Mikro) sampai dengan Rp. 20 juta, tidak memerlukan pengecekan pada Sistim Informasi Debitur ( SID).

d. Besarnya kredit maksimum Rp. 500 juta per debitur. e.

Suku bunga : 1) Suku bunga maksimum 22 % per tahun, untuk kredit sampai dengan Rp. 20 juta (KUR Mikro). 2) Suku bunga maksimum 14 % untuk kredit diatas Rp.20 juta s/d Rp. 500 juta (KUR Retail)

2.7. Mekanisme penyaluran KUR : 1) Langsung kepada debitur. 2) Tidak langsung melalui Lembaga linkage. Penyaluran langsung, yaitu bank langsung menyalurkan KUR ke UMK yang mengajukan kredit/pembiayaan


Penyaluran tidak langsung,yaitu bank menyalurkan KUR melalui lembaga linkage (Linkage program) adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bekerjasama dengan Bank pelaksana 1. KUR Untuk penyaluran tidak langsung (linkage) yang bentuk kerjasama dengan Bank sebagai Executing adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi)

2. Maka dapat memutuskan sendiri usulan kredit/pembiayaan yang diajukan UMK dengan bunga maksimal 22% efektif pertahun, platfond maksimal Rp.100 juta per UMK maksimal ke Lembaga Linkage (Eksekuting) Rp.2 miliar. 3. Untuk penyaluran tidak lansung (linkage yang bentuk kerjasama dengan bank sebagai Channeling adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit mendapat surat kuasa dari Bank Umum. 4. Lembaga linkage akan meneruskan ke bank pelaksana dengan platfond, suku bunga megikuti ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.


Pada bagan 2.7 dibawah ini. Bank pelaksana Calon debitur KUR

Realisasi KUR

KUR

Lembaga Linkage

Realisasi KUR

Eksekuting

Lembaga Linkage

Realisasi KUR

Channeling

f. KUR melalui lembaga linkage dapat dilakukan dengan pola executing atau channeling. Penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola executing, dengan ketentuan : 1) Plafon kredit kepada lembaga linkage maksimum Rp. 2 milyar 2) Suku bunga dari perbankan kepada lembaga linkage maksimum 14% pertahun 3) Plafon kredit dari lembaga linkage kepada debiturmaksimum Rp. 100 juta per debitur, dengan suku bunga maksimum 22% per tahun


4) Lembaga linkage bertanggungjawab atas pengembalian KUR yang diterima dari bank pelaksana lembaga linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan. 5) Lembaga linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit pembiayaan dari perbankan tetapi tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah g. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui lembaga linkage dengan pola chanelling dengan ketentuan : 1) Plafon dan suku bunga mengikuti ketentuan KUR mikro 2) Debitur KUR bertanggungjawab atas pengembalian KUR. 3) Lembaga linkage diperbolehkan sedang memperoleh kredit pembiayaan dari perbankan maupun kredit program pemerintah 4) Lembaga linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana. i. Besarnya Penjaminan : Persentase jumlah penjaminan oleh perusahaan penjamin sebesar 80% dari kredit pembiayaan yang diberikan perbankan untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil. j. Jangka Waktu Kredit : 1. Kredit Modal Kerja maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sampai 6 tahun. 2. Kredit Investasi maksimun 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun.


3. Khusus kredit investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimum 10 tahun. 2.7.1 Persyaratan Debitur a) Individu : pengusaha,petani,peternak dan pekebunan dengan syarat: b) usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, c)

mempunyai identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga)

d) Kelompok tani atau Gapoktan yang dibina oleh Dinas Teknis setempat Kantor Cabang Dinas Balai Penyuluh Pertanian. e)

Koperasi mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan lain yang ditetapkan Perbankan.

2.7.2 Prosedur Memperoleh KUR : 1. Pengusaha,petani,peternak dan pekebunan serta gabungan kelompok tani, dan Koperasi calon debitur yangmembutuhkan kredit pembiayaan dapat menghubungi kantor cabang,bank pelaksana terdekat. 2. Debitur

menyusun

rencana

kebutuhan

kredit

pembiyaan

debitur

mengajukan surat permohonankredit pembiayaan langsung kepada perbankan yang dilampiri dengan rencana penggunaan kredit pembiayaan yang diketahui oleh Dinas Teknis setempat 3. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur. 4. Jika usulan debitur dinilai memenuhi syarat oleh perbankan, maka akan diberikan persetujuan kredit, keputusan pencairan kredit pembiayaan berada di bank pelaksana.


Dalam kaitannya dengan peningkatan akses kredit usaha rakyat terhadap UMK kepada sumber daya produktif, langkah kebijakannya meliputi 1. meningkatkan akses modal UMK kepada lembaga keuangan dengan mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektoragribisnis dan industri 2. meningkatkan kemampuan UMK dalam pengajuan investasi usaha dengan skim penjaminan kredit melalui pembinaan oleh lembaga layanan usaha meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produkproduk UMK dan koperasi 3. meningkatkan akses teknologi dan inovasi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi dan pusat inovasi,seiring dengan peningkatan akses tersebut, langkah kebijakan pemberdayaan UMK lainnya adalah meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif, serta berwawasan iptek dan inovatif 2.8 Pengertian dan Karakter Kredit Usaha Kecil dan Mikro a) Pengertian kredit usaha kecil Secara umum (menurut paket kebijaksanaan 29 mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusaan direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 mei 1993) yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp.250 juta untuk membiayai usaha yang produktif,usaha produktif adalah usaha yang


memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja b) Pengertian Kredit Usaha Mikro 1. Dalam kredit mikro memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak usaha mikro dan kecil biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan tambahan,agunan yang paling mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama atau obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit,agunan utama ini bukanlah agunan yang bagi pihak bank 2. Memerlukan metode monitoring kredit khusus usaha mikro dan kecil biasanya

memiliki keterbatasan dalam kemampuan administrasi

pencatatan dan perencana

sebagai contoh laporan keuangan adalah

sesuatu yang jarang yang bisa ditemukan dalam usaha mikro,hal ini menyebabkan pihak bank perlu merancang suatu metode monitoring tersendiri yang tidak dapat disamakan dalam usaha menegah yang lebih terorganisir 3. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi bahwa kenyataan karateristik pada butir a dan b diatas pada akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relatif lebih tinggi demikian juga biaya kredit per debitur juga menjadi lebih tinggi,implikasi langsung kenaikan biaya rata-rata tersebut adalah kenaikan tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh debitur


4. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana dimana keterbatasan akses informasi biaya aplikasi kredit dibandingkan nilai kredit yang relatif lebih besar dan mungkin juga keterbatasaan tingkat pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih sederhana dan cepat 2.8.1

Pengertian Usaha mikro dan kecil

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,.Kriteria usaha mikro

a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah


f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro

a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan,industri pandai besi pembuat alat-alat c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll. d. Peternakan ayam, itik dan perikanan e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain : f. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang g. Tidak sensitive terhadap suku bunga h. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter


i. Pada umumnya berkarakter jujur,ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

2.8.2 Pengertian usaha kecil

Dalam usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas

agar

dapat

mempercapat

proses

pemerataan

dan

pendapatan

ekonomimasyarakat,secara otentik, pengertian usaha kecil diatur (Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995) "kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini".Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari


a) usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. b) pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional c) terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya d) bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam

bentuk

koperasi

yang

didirikan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha

Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesi adalah sebagai berikut:

a) Usaha perorangan. merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. harta kekayaan

milik pribadi dapat

dijadikan modal dalam mengembangkan usaha tersebut


b) Usaha persekutuan. penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan

pada

hakekatnya

penggolongan

usaha

kecil

yaitu:

1. Industri kecil seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan,industri logam 2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market dan koperasi. 3. Usaha informal seperti: pedagangan kaki lima yang menjual barang-barang pokok Usaha Kecil sebagaimana dimaksud (Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih palingbanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia


4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 6. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”Ciri-ciri usaha kecil Jenis barang komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah a. Lokasi tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah b. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha c. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP d. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha e. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal f. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.Contoh usaha kecil


Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja

1.

Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya

2.

Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan

3.

Peternakan ayam, itik dan perikanan

4.

Koperasi berskala kecil

2.9 Hipotesis Hipotetis adalah suatu penjelasaan sementara tentang perilaku,fenomena atau keadaan tertentu yang terjadi atau akan terjadi,yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peranan Bank Sumut Cabang Pangururan dalam menyalurkan Kredit usaha rakyat (KUR) 2. Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan modal dalam pengembangan usaha makro dan kecil 3. Untuk meningkatkan Laba (keuntungan) bagi usaha mikro dan kecil (UMK) 4. Peranan kredit usaha rakyat (KUR) dalam meningkatkan omzet penjualan bagi usaha mikro dan kecil (UMK)


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents