BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur yang harus diatur diantaranya yaitu manusia (Man), uang (money), metode (method), mesin (machines), material (materials), dan pasar (market). Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terdapat banyak definisi atau pengertian tentang manajemen yang ditulis oleh beberapa orang ahli ilmu manajemen yang pada dasarnya memiliki kesimpulan yang sama. Berikut ini definisi manajemen yang di kemukakan oleh Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2008:1-2) adalah : Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi manajemen menurut Mutiara Panggabean dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2004:13) adalah : Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsifungsi
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan,
dan
pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien .
2.1.1 Fungsi-fungsi Manajemen Berdasarkan definisi-definisi diatas, manajemen berkaitan dengan fungsifungsi manajerial (manajemen) dan fungsi operasional. Kedua fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik karena fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan. Berikut ini merupakan penjelasan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional Sumber Daya Manusia secara singkat. A. Fungsi-fungsi manajemen menurut Hasibuan (2002:21) adalah : 1. Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka untuk dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 2. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian adalah suatu proses kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Pengarahan (Directing) Pengarahan adalah suatu proses dimana untuk mengarahkan karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan ini dilakukan oleh pemimpin dengan menugaskan karyawan bawahnya agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 4. Pengendalian (Controling) Pengendalian adalah suatu kegiatan mengendalikan semua kegiatan kerja karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Dan jika terjadi kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian pekerja ini meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan kerja.
B. Fungsi operasional menurut Panggabean (2004:21) adalah : 1. Pengadaan sumber daya manusia / tenaga kerja (Procurement) Fungsi pengadaan sumber daya manusia ini dikenal juga sebagai fungsi pendahuluan yang terdiri atas analisis pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, penarikan dan seleksi. Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. 2. Pengembangan (Development) Pengembangan karyawan ini dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan, dan pendidikan. Pada hakikatnya pengembangan karyawan ini ditunjukan untuk menyesuaikan persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Sehingga, sumber daya yang telah ada dalam suatu organisasi tersebut dapat sesuai dengan taraf tertentu sesuai dengan apa yang di butuhkan bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. 3. Kompensasi (Compensation) Kompensasi adalah suatu fungsi manajemen yang sangat penting karena mengenai pemberian balas jasa yang memadai dan layak kepada pekerja. Dengan adanya pemberian kompensasi yang adil maka dapat memberikan motifasi terhadap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimun pemerintah. Kompensasi ini terdiri atas gaji pokok, insentif, dan kesejahteraan karyawan. 4. Integrasi (Integration) Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian ini merupakan hal yang sulit dalam manajemen sumber daya manusia karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
5. Pemeliharaan (Maintenance) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pemutusan hubungan kerja dengan baik dilakukan. 6. Kedisiplinan (Discipline) Kedisiplinan ini merupakan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik akan sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 7. Pemberhentian (Separation) Pemberhentian ini adalah suatu proses mengakhiri hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban diantara mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan.
2.2
Pengertian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam
pembangunan suatu bangsa. Pengertian Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara mikro dan makro. Pengertian Sumber Daya Manusia secara mikro adalah segolong masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras pada suatu unit atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta, sedangkan pengertian Sumber Daya Manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas dan kemampuan manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan suatu bangsa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah suatu proses atau suatu aktivitas dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan, dalam meningkatkan efektifitas organisasi dengan suatu cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.3
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan
organisasi secara efektif dan efisien sehingga menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi perusahaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa definisi tentang Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan olah para ahli, diantaranya yaitu : Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:10) mengemukakan bahwa : Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya
tujuan
perusahaan,
karyawan
dan
masyarakat. Menurut Bambang Wahyudi (2002:3) menyatakan bahwa : Manajemen Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi bersangkutan. Menurut Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2001:69) menyatakan bahwa : Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pengadaan,
pengembangan,
pemberian
balas
jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengendalian (controling), dimana dalam setiap aktifitas atau fungsi operasional Sumber Daya Manusia mulai dari Pengadaan sumber daya manusia / tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan untuk peningkatan kontribusi produktif dari Sumber Daya Manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2.4
Pengertian Pegawai Pengertian
Pegawai
menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
mengemukakan bahwa : Pegawai merupakan segolong masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras pada suatu unit atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. ( http://kamus besar bahasa indonesia online.html ) Menurut Undang-Undang Ketatanegaraan No. 13 tahun 2003 mengemukakan bahwa : Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan penerimaan upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.4.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Muhammad Rosyid, S.Pd., M.M.Pd mengemukakan bahwa : Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
(http://mick182.blogspot.com/2008/05/profesi-dan-pengertianpns.html)
Menurut Undang-Undang No.43 tahun 1999 bahwa : Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ada dua pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil, yaitu : Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegewai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
Undang-Undang
Dasar
Tahun
1945,
negara,
dan
pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
2.5
Pengertian Proses Pengertian Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga
(2002:899) mengemukanan bahwa : Proses adalah runtutan perkembangan suatu perubahan (peristiwa). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian proses yaitu suatu susunan kegiatan dari awal hingga akhir dalam suatu kegiatan baik yang akan di lakukan maupun yang sedang dilakukan. Proses juga dapat diartikan sebagai serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya suatu tujuan.
2.6
Pengertian Pemberhentian Pemberhentian merupakan fungsi terakhir dalam manajemen Sumber
Daya Manusia, pemberhentian merupakan sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian dari manajer karena proses pemberhentian ini dapat memberikan dampak bagi karyawan yang bersangkutan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena karyawan merupakan suatu bagian yang penting dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa definisi tentang Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu : Menurut Malayu S.P Hasibuan (2002:209) mengemukakan bahwa : Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan
dengan
pemberhentian
suatu
berarti
organisasi
berkhirnya
perusahaan.
keterkaitan
kerja
Dengan antara
karyawan dengan perusahaan. Menurut Mutiara Panggabean (2004:121) mengemukakan bahwa : Pemutusan hubungan kerja adalah merupakan fungsi terakhir manajemen sumber daya manusia yang dapat didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pada hak dan kewajiban diantara mereka. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja pegawai merupakan menyangkut pengembalian pekerja kepada masyarakat dan merupakan tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja ini dapat diberikan berupa uang pesangon sebagai balas jasa atas loyalitas kerja yang telah diberikan selama menjadi karyawan.
2.7
Alasan-alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berikut ini merupakan beberapa alasan yang mendorong pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dilakukan : 1. Pemberhentian atas Permintaan sendiri Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun yaitu sekurang-kurangnya Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mencapai usia 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) tahun masa kerja maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi Organisasi merupakan alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan tugas
pokok.
Perubahan
satuan
organisasi
negara
adakalanya
mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka dengan adanya hal tersebut kelebihan pegawai yang terjadi disalurkan kepada satuan organisasi negara lainnya. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan tersebut tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain maka dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara terhormat dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyelewengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara tidak terhormat sebagai pegawai negeri sipil karena : Melanggar sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil, atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat. 5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hakhak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan : Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. Menderita penyakit kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun lingkungan kerjanya. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. 6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya selama enam bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 7. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pimpinan instansi yang bersangkutan tersebut membuat surat keterangan meninggal dunia.
2.8
Ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan
persyaratan dan peraturan yang berlaku seperti yang tertera dalam surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003
bahwa petunjuk teknis pelaksanaan peraturan pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 25 Undang-undang N0.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 Tahun 1999,
antara
lain
ditegaskan
bahwa
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Akan tetapi untuk memperlancar pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah sebagaimana telah diatur kembali dalam peraturan pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan dalam keputusan ini sebagai petunjuk bagi pejabat Pembina kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masingmasing. Berdasarkan uraian ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung termasuk kedalam Pegawai Negeri Sipil daerah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bekerja pada
pemerintah
daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
wewenang
tentang
pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah ada pada pejabat pembina kepegawaian daerah, yaitu Walikota Bandung beserta jajaran yang berwenang. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan terhormat atau dengan tidak terhormat, antara lain karena :
1. Pemberhentian atas Permintaan sendiri. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. 3. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. 4. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyelewengan. 5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. 6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. 7. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Dengan dilakukannya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang tersebut maka ada beberapa hak-hak kepegawaian atas pemberhentian
secara
terhormat
terhadap
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah No.32 tahun 1979, bahwa : Apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian menurut perundang-undangan yang berlaku. Apabila diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tidak mendapat hak-hak kepegawaian kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang menjadi kewajiban pemerintah yang bersangkutan atas pemberhentian yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil, menurut Undangundang No.11 tahun 1969, bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan pensiun adalah sebagai jaminan hari tua, hari sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.
