BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. LANDASAN TEORI 2.1.1. Aset Dalam PP No. 7 Tahun 2010 Aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan, dan diharapkan manfaat tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masayarakat. Serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alsan sejarah atau budaya. Klasifikasi Aset ada 2 (dua) yaitu Aset lancar dan Aset non Lancar. Dikatagorikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk di pakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan kedalam katagori aset tersebut maka dimasukkan ke dalam kategori aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan
9
10
pemerintah atau untuk masyarakat umum. Aset non lancar meliputi aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. 2.1.2. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalm bentuk siap pakai atau dibangun dengan terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karena kekayaan ini memiliki wujud, sering kali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud (tangible fixed assets). 2.1.3. Klasifikasi Aset Tetap Menurut PSAP No. 7 berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas aset tetap diklasifikasikan menjadi 5 yaitu: a.Tanah, b. Peralatan dan Mesin, c. Gedung dan Bangunan, d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, e. Aset Tetap Lainnya, dan f. konstruksi dalam pengerjaan. 1. Tanah Tanah yang dikategorikan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Ataupun tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah diluar negeri, misalnya tanah yang digunakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya diakui ketika kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di
11
Negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada sifatnya permanen. 2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik , inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik dari Peralatan dan Mesin misalnya: Alat besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel, dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Persenjataan, Alat Pemboran, Alat Keselamatan Kerja, alat Bantu Eksplorasi, dan Unit Proses/ Produksi. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kategori gedung dan bangunan adalah BMD yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Menara, Rambu- Rambu, dan Tugu Titik Kontrol, dan lain-lain. 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
12
pakai. Barang Milik Daerah yang dikategorikan dalam aset ini yaitu jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. 5. Aset Tetap Lainnya Meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap diatas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Barang Milik Daerah yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi perpustakaan/ buku, Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Yaitu aset tetap yang masih dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 2.1.4. Tujuan Prosedur Aset Tetap Secara umum, prosedur aset tetap memiliki tujuan sebagai Berikut: 1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai aset tetap dari pengakuan sampai proses pelepasan. 2. Memberikan informasi mengenai aset tetap yang diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri, atau didapat dari donasi/ hibah/ sumbangan. 3. Untuk menghasilkan catatan mengenai aset tetap yang andal dan relevan.
13
4. Untuk memperhitungkan alokasi biaya untuk penyusutan aset tetap, umur ekonomis, dan metode penyusutan yang akan digunakan. 2.1.5. Aktivitas Pengendalian terhadap Aset Tetap 1.
Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus terpisah dari fungsi pemakai aset tetap.
2.
Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan internal dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa agar tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh kecuali hanya dilakukan oleh satu unit kerja organisasi saja.
3.
Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, dan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
4.
Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Pengawasan internal yang baik mensyaratkan dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan wujud fisik dari aset tetap.
5.
Penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kebakaran atau kecelakaan,
14
aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai. 6.
Harus diketahui secara jelas dasar penilaian aset tetap yang dicantumkan di neraca.
7.
Harus dijelaskan apabila terdapat aset tetap yang digadaikan.
8.
Jumlah dan jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dibuat kartu asetnya, sehingga masing- masing aset tetap memiliki catatan yang jelas tentang nilai pokoknya, penyusutan, sampai dengan nilai ekonomisnya dan nilai sisanya.
9.
Metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aset tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
10. Aset tetap yang telah didepresiasi namun masih digunakan untuk kegiatan operasional, jika jumlahnya material harus dijelaskan. 2.1.6. Sumber Aset Daerah Berdasarkan PP No.38 Tahun 2008 bahwa aset daerah diperoleh memalui dua sumber yaitu: a. Aset Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D, dan b. barang yang dibeli dari perolehan lainnya yang sah. 1. Aset daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D Adalah output/ outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas permendagri No.13 Tahun 2006 memungkinkan untuk menyatakan
15
bahwa besaran belanja modal sama dengan besran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari sudut pandang akuntansi karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep full cost), artinya seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja biaya yang dikeluarkan merupakan semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan suatu aset. Jadi, termasuk didalamnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi biaya untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome. 2. Barang yang dibeli dari perolehan lainnya yang sah. Dalam hal ini pemeroleh aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Misalnya barang tersebaut diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya, diperoleh dari pelaksannan perjanjian/ kontrak,atau diperoleh dari ketentuan peraturan perundangundangan, dan mungkin barang tersebut diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16
2.1.7. Manajemen Aset Mengacu pada perubahan yang terjadi dan bagaimana tantangan serta respons Pemda atas perubahan paradigma dalam pengelolaan daerah, tentu diperlukan adanya upaya yang nyata, sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaan daerah pada masa mendatang. Saat ini dalam ilmu property berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen aset (aset management). Menurut Britton, Connellan, Crofts (1989) mengatakan bahwa manajemen aset (asset management) “ define good asset management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management”. Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat, bermula dari orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.(Doli D. Siregar: 2004) Gambar 2.1. Perkembangan Manajemen Aset Post War – Static Management - Kontrol Biaya - Kontrol properti yang tidak digunakan
Dynamic anagement
Proactive Management Nilai Aset Akuntabilitas Pengelolaan aset Land Audit Property review/ survey Aplikasi IT dalam pengelolaan Optimalisasi dalam pemanfaatan
Strategic Management Economic, efficient, & effective management Monitoring operasionalisasi aset Monitoring kerja operasional dan investasi Corporation or privatisation
17
Tampilan tersebut memberikan penjelasan proses transformasi manajemen aset dalam perspektif subtansial, setelah perang Dunia II manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya Pemanfaatan
maupun
penggunaan
aset
dalam
mendukung
oprasionalisasi pemerintah daerah. Selain itu upaya yang dilakukan Pemda adalah melakukan inventarisasi aset-aset Pemda yang tidak digunakan. Namun dalam perkembangannya ruang lingkup manajemen aset semakin berkembang dengan memasukkan aspek
nilai aset,
akuntabilitas
pengelolaan aset, land audit yaitu audit atas pemanfaatan tanah, Properti Survey dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset. Perkembangan yang terbaru manajemen aset bertambah ruang lingkupnya hingga mampu memantau kinerja operasionalisasi aset dan juga strategi inventarisasi untuk optimalisasi aset. Manajemen aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset). 1. Inventarisasi Aset Inventarisasi aset terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain. Sedangkan aspek yuridis/ legal yaitu status penguasaan masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah
18
pendataan, kodifikasi/ labeling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manjemen aset. Pendataan aset akan mencakup serangkaian kegiatan sebagai berikut: a. Mengumpulkan semua data-data aset tetap dari semua lokasi. b. Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
semua
obyek
meliputi
dimensi,
penggunaan,
spesifikasi, dan kondisis fisik. Dan melakukan pencatatan terhadap semua unsur terlihat sesuai keadaan di lapangan. c. Melakukan pemeriksaan status legal dari tanah, tanah dan bangunan berdasarkan dokumen yang dimiliki dan data/ informasi yang diterima di lapangan atau pihak-pihak tertentu. d. Melakukan kajian atas permasalahan legal kepemilikan fixed asset dan memberikan saran atau solusi pemecahannya. e. Melakukan
identifikasi
atas
semua
data
yang
tercatat
berdasarkan data dengan kondisi hasil pemeriksaan di lapangan, meliputi dokumen, legalitas, dimensi, spesifikasi, penggunaan dan kondisi fisik. 2. Legal Audit Legal audit yaitu suatu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai
19
permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain. 3. Penilaian Aset Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menetapkan harga bagi aset yang ingin di jual. Melakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui nilai pasar (market value) atas objek properti dengan menggunakan pendekatanpendekatan dan metode penilaian yang lazim digunakan dalam pekerjaan penilaian, yaitu: 1. Pendekatan data pasar (market data approach) dengan metode perbandingan langsung. 2. Pendekatan biaya (cost approach) dengan metode biaya pengganti baru yang disusutkan (depreciated replacement cost). 3. Pendekatan pendapatan (income approach) dengan metode arus kas terdiskonto (discounted cash flow). 4. Pendekatan pengembangan tanah (land development approach) dengan land residual method.
20
Pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut dilaksanakan mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI 2002). 4. Optimalisasi Aset Optimalisasi aset yaitu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, kriteria untuk menetukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah disebabkan dari permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. 5. Pengendalian Aset Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemerikasaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsep maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (masyarakat dan DPRD) untuk
21
mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki indenpendensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Pada tatanan teknis aplikatif juga berbeda, monitoring oleh DPRD dilakukan pada tahapan awal, pengendalian dilakukan pada tahap menengah
(operasional),
yaitu
level
pengendalian
manajemen
(management control) dan pengendalian tugas (task
control),
sedangkan pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (direksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan Penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (social control). Penguatan fungsi
22
pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah. (Siregar: 2004) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalah yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, aspek ini adalah Pengembangan SIMA. Transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu akan adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini ke empat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan suatu aset termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan dapat meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam tubuh Pemda. Objek pengembangan SIMA adalah semua aset yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, serta aset lainnya. SIMA adalah suatu konsep pengelolaan aset yang memadukan beberapa disiplin keahlian yaitu: a. Penyusunan sistem dan prosedur logistik (aset). b. Penyusunan aplikasi komputer bidang logistik. c. Pendataan (inventarisasi) aset. d. Penilaian aset. e. Konsultasi properti.
23
f. Manajemen properti. Dengan memadukan berbagai displin keahlian dalam menunjang pemanfaatan terbaik dari aset yang dimiliki, penerapan SIMA akan sangat menunjang dalam hal: a. Tertib administrasi b. Mengetahui pemanfaatan tertinggi dan terbaik aset. c. Mempermudah pengendalian aset. d. Mengetahui nilai aset. e. Mendukung pengembangan perencanaan strategi. Menurut PP no 47 tahun 2011 mengenai uraian kebijakan pengawasan
di
lingkungan
kementerian
dalam
negeri
dan
penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2012 menyebutkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.
24
2.1.8. Prinsip- Prinsip Manajemen Aset Daerah Dalam manajemen aset daerah ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan yaitu pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan (penentuan anggaran modal), pada saat pembelian, pemanfaatan, rehabilitasi, sampai pada tahap penghapusan aset. Semua tahapan tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Prinsip- Prinsip Manajemen Aset daerah yaitu: 1. Pengadaan aset harus tetap dianggarkan Hal ini harus diperhatikan agar dokumen anggaran tersebut menjadi dasar pertama dilakukannya pengadaan aset tetap. Hal ini berarti manajemen aset daerah harus sudah dilakukan sejak penentuan anggaran modal. 2. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas yang berisi jenis aset tetap yang dibeli, berapa jumlahnya, harganya, serta tanggal transaksi pembelian. Dokumen ini sangat penting untuk pencatatan akuntansi, terutama untuk mengetahui nilai historis dari aset tetap tersebut, menghitung nilai penyusutannya, dan memudahkan pengendalian. 3. Saat pemakaian harus dilakukan pencatatan/ administrasi secara baik. Saat aset tersebut digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan pemanfaatan aset . apabila terjadi mutasi atau
25
disposisi aset tersebut juga harus dicatat dan juga biya pemeliharaan dan depresiasi yang digunakan harus dicatat. 4. Saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi Dibeberapa pemerintah daerah penghapusan aset daerah menjadi masalah karena ada banyak sekali aset yang tidak bernilai ekonomis yang dimiliki pemerintah daerah. Penghapusan kekayaan daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan, pelelangan, tukar-menukar, hibah, dan pemusnahan. 2.1.9. Permasalahan dalam Pengelolaan Aset Daerah Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik dari jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan tersebar lokasinya yang
menimbulkan
permasalahan
baik
kompleksitas dalam
dan
berpotensi
pengelolaan,
memunculkan
pemanfaatan,
maupun
pencatatannya, hal ini dapat disebabkan karena: 1. Belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah. 2. Belum dilakukan penilaian (apparasial) atas seluruh aset daerah. 3. Terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak langsung) oleh berbagai pihak. 4. Ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset,seperti tanah, jalan, jembatan, dan lain-lain. 5. Aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non- pemerintahan, dan
26
6. Lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah. Beberapa pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menilai aset yang dimiliki, termasuk kesulitan dalam melakukan revaluasi aset lama. Untuk aset lancar seperti: kas, piutang, persediaan, dan investasi surat berharga relative lebih mudah menghitungnya, namun untuk aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan cukup sulit untuk menentukan nilainya, salah satu sebab sulitnya menghitung nilai aset tetap yaitu karena sulitnya melacak harga perolehan karena sebelumnya pemda masih menggunakan sistem akuntansi kas dan tata buku tunggal (single entry),selain itu kondisi objektif aset tetap dan pencatatan yang tidak tertib juga menjadi masalah tersendiri, permasalahan yang terkaitdengan pencatatan aset tetap antara lain adanya beberapa aset yang tidak tercatat atau terdata, ada catatan tapi tidak ada barangnya, adanya data inventarisasi aset yang berbeda-beda antara yang terdapat dalam satuan kerja dengan data yang terdapat di biro/ bagian perlengkapan, dan dibagian keuangan/ BPKD, tidak dilakukan pencatatan mengenai mutasi barang, serta tidak adanya pengamanan yang memadai. 2.1.10. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain: 1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar- menukar, hibah, ruislag; 2.
27
Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; 3. Pengamanan aset daerah; dan 4. Tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi: 1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; 2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah; 3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan 4. Perlibatan berbagai profesi atau keahlian terkait seperti auditor internal dan apparasial (penilai). 1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada
masyarakat.
Untuk
dapat
melakukan
identifikasi
dan
inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.
28
2. Perlunya Sistem Informasi manajemen Aset Daerah Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efesien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi database aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. 3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah. Pemanfaatan Aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), ataupun kehilangan, dan tidak termanfaatkan (iddle). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan DPRD sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah. 4. Keterlibatan Jasa Penilai Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:
29
a. Identifikasi dan Inventarisasi aset daerah b. Member informasi mengenai status hukum harta c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud (tangible assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets) d. Analisis investasi dan set-up investasi/ pembiayaan. e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (asset management consultant). 2.1.11. Tujuan Optimalisasi Aset Pemda Secara umum tujuan optimalisasi aset adalah: 1. Mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset yang meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masingmasing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonomisnya. 2. Mengoptimalisasi pemanfaatan aset, apakah aset tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya atau tidak. 3. Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset. 2.1.12. Pembinaan terhadap Aset Daerah Pembinaan terhadap aset daerah meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari inventarisasi aset daerah, pengamanan aset daerah, pemanfaatan aset daerah, penghapusan, dan revaluasi nilai aset daerah. Saat ini yang bertugas mengkoordinasikan inventarisasi aset daerah di pemerintah daerah adalah Biro Keuangan/ Bagian Keuangan/ BPKD/ BPKKD. BPKD harus melakukan inventarisasi aset milik pemerintah
30
daerah yang tersebar dalam semua unit kerja pemerintah yang masuk dalam kategori aset yang digunakan pemerintah daerah (local government used assets). Selain itu juga harus melakukan inventarisasi kekayaan pemerintah daerah yang digunakan untuk sosial (social use assets), misalnya jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, rumah sakit milik pemda, dsb. BPKD juga harus melakukan inventarisasi kekayaan pemda yang masuk dalam klasifikasi surplus property, yaitu kekayaan yang sedang tidak digunakan untuk pemerintah maupun untuk sosial, seperti aset sewa beli (leasing property) untuk menghasilkan pendapatan daerah misalnya area parkir yang bisa disewa-belikan (leasing) atau ruko milik pemda yang di jual/ disewakan, dan juga termasuk aset yang akan diprivatisasi dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pemanfaatan aset milik pemda dilakukan dengan cara digunakan untuk
kepentingan
kepemerintahan
atau
pelayanan
publik
serta
dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjaman, penyewaan, bangunguna- serah (built operate transfer/ BOT), kerja sama operasional atau kontrak manajemen. Pemanfaatan aset pemda dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset yang belum termanfaatkan supaya lebih berdaya guna sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan membantu meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah.
31
2.2. HASIL PENELITIAN TERDAHULU Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No
Sumber
Variabel
Hasil
1
Endang Widayanti (2010)
Inventarisasi aset, Identifikasi Aset, dan Penilaian Aset mempunyai pengaruh positif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Legal Audit atas Aset mempunyai pengaruh negatif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
2
Ary Wahyuni
Independent Variabel: Inventarisasi aset, Legal Audit atas Aset, Identifikasi Aset, Penilaian Aset. Dependent variable: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Independent Variabel: Inventarisasi aset, Legal Audit atas Aset, Identifikasi Aset, Penilaian Aset. Dependent variable: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Independent Variabel: Inventarisasi aset, Legal Audit atas Aset, Identifikasi Aset, Penilaian Aset. Dependent variable: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
3
Pakiding Yunuarius (2006)
Inventarisasi aset, Legal Audit atas Aset, dan Identifikasi Aset mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. Penilaian Aset mempunyai pengaruh negatif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda. Inventarisasi aset, dan Penilaian Aset mempunyai pengaruh positif signifikan nterhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda. Legal Audit atas Aset, dan Identifikasi Aset, mempunyai pengaruh negatif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda.
32
2.3. KERANGKA PEMIKIRAN
Inventarisasi Aset (X1)
H1
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda (Y)
H2
Penilaian Aset (X2)
Pengendalian Aset (X3)
H3
Gambar 2.2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah.
2.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS Hipotesis adalah properti atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan masalah ataupun dasar pemikiran lebih lanjut. Berdasarkan kerangka teoritis diatas maka hipotesis dalam permasalahan ini adalah: H1
: Inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Jepara.
H2
: Penilaian
aset
berpengaruh
positif
terhadap
optimalisasi
pemanfaatan aset tetap Pemda Jepara. H3
: Pengendalian aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda kabupaten Jepara.
