10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Konsep, Konstruk, variable Penelitian
2.1.1 Pengertian Pengaruh Pengertian pengaruh menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:849) “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan perbuatan seseorang’
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam hal ini audit internal akan meberikan pengaruh terhadap kinerja keungan pemerintah daerah. 2.1.2
Audit Internal
2.1.2.1 Pengertian Audit Internal Audit Internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Menurut Sukrisno (2004:221) pengertian Audit Internal adalah “internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari
11
ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain.Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.” Menurut Tugiman (2006 : 11) Pengertian Audit Internal adalah : “ Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2002:29) Pengertian Audit Internal adalah : “audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya dalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” IIA (Institute of Internal auditor) memperkenalkan Standards for the professional Practice of Internal auditing-SPPIA (Standar) pengertia audit internal adalah : “Audit Internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitasaktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.” Hampir semua definisi audit internal memilik suatu kesamaan, yaitu internal audit sebagai pelayanan yang indpenden yang mengevaluasi system pengendalian internal. Pada dasarnya audit internal merpakan pengendalian organisasi yang tugasya adalah mengukur dan mengevaluasi pengendalian. Untuk mencapai tujuan audit tersebut tersebut audit internal menganlisis, menilai, memberikan rekomendasi, memberikan bimbingan dan memberikan informasi sehubungan dengan aktivitas yagn diperiksa.
12
2.1.2.2 Tujuan Audit Internal Tujuan utama internal auditing adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Selanjutnya tugas internal auditing adalah menyampaikan kepada pihak manajemen (Direksi) berbagai temuan, kondisi, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya. Menurut Tugiman (2006:11) tujuan audit internal adalah “membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.” Menurut Sukrisno (2004:222) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah : membantu
semua
pimpinan
perusahaan
(manajemen)
dalam
melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksakanakan tanggung jawabnya dengan meberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperrksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan darisistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian
operasional
lainnya
serta
mengembangkan
pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedurprosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
13
3. Memastikan
seberapa
jauh
harta
perusahaan
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadi nya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalah gunaan. 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 2.1.2.3 Fungsi Audit Internal Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikanhasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. Menurut Tampubolon (2005:1 ) fungsi audit internal adalah : “fungsi audit intern adalah lebih berfungsi sebagai mata dan telingga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidakakan dilaksanakan secara menyimpang”. Menurut Tugiman (2006:11) fungsi auditinternal adalah : “fungsi aduit internal auditing atau pemeriksaan adalah suatu fungsi penilaian yang indpenden dalam suatu orgnaisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan.” Tugiman (2006:30) menjabarkan lebih lanjut fungsi dari internal auditing adalah :
14
1.
membahas dan menilai ketepatan pelakasanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta opreasi 2. meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan,rencana dan porsedur yang diteteapkan. 3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan atau organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijagan dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian serta menentukan sejauh mana perlindungan pencatatan dan perlindungan harta kekayaan terhadap penyelewengan. 4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainya yang dikembangkan oleh organiasasi 5. Menginkatkan kualtias kualitas pelaksaann tugas dan taunggung jawab yang atelah di bebankan dan menentukan kordinasi dan kinerja sama dari kebijaksanaan manajemen. 6. Pemeriksaan intern dalam membantu semua anggota manajemen dalam pelaksaan tugasnya secara efekktif dengan menyeidakan data yang objektif mengenai hasil analisa, penilaian rekomendasi, dan kometnar atas aktivitas yang diperiksanya. 7. Menentukan baik tidaknya internal control dengan memperhatikan pemisahan fungsi apakah prinsip akuntansu benar benar telah dilaksanakan. 8. Membmatu manajemen untuk mendapatkan administrasi perusahaan atau organisasi yang paling efisien. Dengna memuat kebijaksanaan operasi kerja perusahaan atau orgnaisasi 9. Melaporkan secara objektif yang diketahuinyakepada manajemen disrtei rekomendasi. 10. Menentukan kebenaran dari data keuangan yang dibuat dan keefektifan dari prosedur intern. 11. Membuat rekomnedasi perubahan yagn diperlukan dalam beberapa fase kerja. 12. Menentukan tingkat koordinasi dan kerja sama dai kebijaksanaaan manajemen. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi audi internal adalah untuk memantau kinerja pengendalian suaut organisasi, menelaah, dan mempelajari serta menilai kegiatan perusahaan dan membantu perusahaan dalam menambil keputusan. 2.1.2.4 Kriteria Audit Internal yang Memadai Inspektorat Kabupaten/Kota wajib membentuk dan mengembankan fungsi audit internal yang idnpenden, memiliki kemampuan professional yagn kompeten, lingkup pekerjaan, pelaksaan kegaitan pemeriksaan, manajemen bagian audit
15
internal yang baik. Kelima atribut tersebut merupakan indikator audit internal agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan mengacu pada standar audit internal yang diakui secara luas oleh profesi audit internal. Berikut ini merupakan kriteria audit yang memadai yang merupakan indikator audit internal. Menurut Tugiman (1997:16) agar dapat menjalankan perannya secara efektif auditor internal harus memiliki : 1. 2. 3. 4. 5. 1.
Independensi Kemampuan professional Lingkup pekerjaan Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Manajemen bagian audit internal
Independensi a. Struktur organisasi : struktur organisasi dari audit internal (bagian pemeriksaan internal) harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan menyelsaikan tanggung jawab pemeriksaan yang di berikan kepadanya. b. Objektivitas : para pemeriksa internal audit (audit internal) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif.
2.
Kemampuan Profesional a. Personalia : unit audit internal haruslah meberikan jaminan kehalian teknis dan latar belakang pendidikan pada pemeriksa yang akan ditugaskan b. Pengetahuan dan Kecakapan : unit audit internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin, ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang di berikan. c. Pengawasan : unit audit internal haruslah meberikan kepastian bawha pelaskanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebgaimana mestinya. d. Hubungan antara manusia dan komunikasi : para pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektiff
16
e. Ketelitian professional : dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa internal haruslah bertindak dengan keteilitan ptrofesional.
3. Lingkup Pekerjaan a. Keandalan informasi : Pemeriksa internal haruslah menguji system informasi di pemerintah kabupaten Purwakarta agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal yang dipergunakan untuk mengambil keputusan. b. Kesesuain dan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang undangan : pemeriksa intern haruslah memeriksa
berbagai Kesesuain
kebijakan, rencana prosedur dan peraturan agar kebijakan, rencana prosedur dan peraturan tersebut berjalan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. c. Perlidungan terhadap harta : pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dieprgunakan untuk melindungi harta atau aktiva pemeirntah daerah dan bila perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva. d. Penggunaan sumber daya ekonomis dan efisien : pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. e. Pencapain tujuan : Pemeriksaan internal harus mendorong pemerintah daerah agar berbagai tujuan dan sasaran atau visi misi pemerintah daerah dapat dicapai
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan keuangan a. Perencanaan pemeriksaan : pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksa yaitu tujuan pemeriksaan keuangan dan lingkup pemeriksaan b. Pengujian dan pengevaluasian informasi : pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganlisis, mengintepretasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
17
c. Penyampain hasil pemeriksaan : pemeriksa internal harus melaporkan hasil hasil pemeriksaan keuangan yang diperoleh dari hasil kegiatan pemeriksaanya. d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan : pemeriksa internal harus terus meninjau dan melakukan follow up untuk memastikan bahwa terdapat temuan temuan pemeriksaan keuangan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.
5. Manajemen Bagian Audit Internal a. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal. b. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksana tanggung jawab bagian audit internal. c. Kebjiaksanaan audit internal : Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur terltulis harus sesuai dengan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan d. Manajemen personel pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. e. Audit Eksternal : pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal atau BPK. f. Pengendalian mutu : pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan audit internal. 2.1.2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal. Selain kedudukan internal auditor dalam organisasi, hal penting lainnya dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern adalah penetapan secara jelas tentang tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh internal auditor. Perincian wewenang dan tanggung jawab pemeriksa hendaknya dibuat secara
18
hati-hati dan mencakup semua wewenang yang diperlukan serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada internal auditor tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan pegawai pemerintah daerah yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi. Internal auditor harus bebas dalam mereview dan menilai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan catatan. Menurut Hudri (2009:10) wewenang dan tanggung jawab auditor adalah : “wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha.” Ikatan Akuntan Indonesia (2001:322) menyatakan secara lebih terperinci mengenai tanggung jawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu : “auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenamg dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.” Menurut Tunggal (2011:21) tanggung jawab auditor internal adalah : “menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.” Dari urain-urain diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar wewenang dan tanggungjawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 1.
Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.
19
2.
Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.
2.1.2.6
Program Audit Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat
audit internal dimulai terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang dilakukan. Program itu dapat dilakukan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dan efektifitas audit pekerjaan secara kesleuruhan. Program audit mempunyai rencana tindakan tindakan yang terperinci atau kerangka kerja auditor yang meliputi pengalokasian waktu dan setiap prosedur bagi setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk mebatasi ruang lingkup audit, dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawas terhadap para asisten. Program program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman mengenai pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan. Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain: 1. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan. 2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung. Tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standard dan prosedur yang digunakan perusahaan.
Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut: a. Meratanya pembagian kerja diantara auditor . b. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. c. Program audit memilih tujuan yang penting saja.
20
d. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya. e. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. f. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan. g. Penanggungjawab pelaksanaan audit jelas.
Kelemahan program audit antara lain: a. Tanggungjawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja. b. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun. c. Kegiatan audit menjadi monoton
2.1.2.7 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16) : “dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.”
Menurut Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
Tahap perencanaan audit Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi Tahap penyampaian hasil audit Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit
Berikut adalah Penjelasan tahapan tahanapn diatas adalah sebagai berikut : a. Perencanaan Audit Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit intenal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit,
21
perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. Menurut Tugiman (2006:53) audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan. Penulisan program audit. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.
b. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Tugiman (2006:59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 1. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja. 2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi. 3. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian. 4. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi. 5. Dibuat kertas kerja pemeriksaan. c. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh
22
manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Menurut Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu: 1. Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua audit intern. 2. pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi. 3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu. 4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan. 5. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi. 6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 7. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit. d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.
2.1.2.8
Laporan Audit Internal Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk
laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen. Menurut Sukrisno (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan
23
kesempatan bagi internal auditor untuk menarik Perhatian manajemen dan membuka mata manajemen menganai mafaat dari internal Audit, apa saja yang sudah di dapat dan dapat dikerjakan Internal Audit, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu internal audit harus menyampaikan laporan yang : a. b. c. d. e. 2.2.1
Objective Clear (jelas) Concise (singkat tetapi padat) Constructive (membangun) Timely (tepat waktu)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.1.1 Pengertian Kinerja Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan.
Menurut Sedarmayanti (2004:175) definisi kinerja adalah sebagai berikut : “Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 12 mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral maupun etika”. Menurut Kristiani (2007:103) definisi kinerja adalah sebagai berikut : “Kinerja merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visiorganisasi”.
Dari definisi diatas disimpulkan bahwa istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang mempuyai tujuan strategis organisasi. Hasil pengukuran terhadap
24
capaian kinerja sebagai dasar bagi pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja periode berikut
2.2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan Menurut Mulyadi (2005:418) adalah sebagai berikut : “Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba”. Adapun menurut Sucipto (2007:29) definisi kinerja keuangan adalah sebagai berikut : “Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen”. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. 2.2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan
dan
kegiatan
pembangunan
oleh
pelayanan
kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui
25
penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.
Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : “Pengertian kinerja Keuangan pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”. Adapun menurut Sucipto (2005:36) Kinerja keuangan pemerintah daerah didefiniskan sebagai berikut : “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran”. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah
adalah
mengukur
kinerja
keuangan
pemerintah
daerah
dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2.2.1.4 Analisis Rasio Keuangan sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya denga baik atau tidak.
26
Kinerja sektor publik atau pemerintah dapat dilihat dari sisi finansial dan non-finansial. Dengan menilai kinerja finansial pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana peemrintah daerah mengelola keuangan daerahnya. Sedangkan menilai kinerja non finansial dapat diketahui semua kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan pokoknya diluar kinerja finansial tersebut. Kinerja keuangan daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan bagaimana pun, tanpa adanya dukungan finansial, semua aktivitas pepermintah yagn dilakukan daerah tidak akan berjalan efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kabo (2004:92) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakanya. Halim (2007:231) menyebutkan bahwa penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat analisis kinerja keunagan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik pada khususnya pada pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukuranya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membnadingkan hasil yang dicapai dengan satu periode dengan pereiode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaiman kecendrugan yang terjadi. Menurut Halim (2007:232) analisis rasio keuangan PBD terdir dari berbagai bentuk, diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5.
Rasio Kemandirian Rasio efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Aktivitas/keserasian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri
27
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Menurut Halim (2008:232) Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Menurut Halim (2008:232) Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan :
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
PAD Total Pendapatan Daerah
Tabel 2.1 : Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah Persentase PAD 0,00-10,00 % 10,01-20,00 % 20,01-30,00 % 30,01-40,00 % 40,01-50,00 % >50,00 %
KemampuanKeuangan Daerah Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM
2. Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan
28
realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Menurut Halim (2008:234) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
Tabel 2.2 : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas Persentase Kinerja
Keuangan Kriteria
Diatas 100% 100% 90% - 99% 75% - 89% Kurang dari 75%
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi (2011:171)
3. Rasio Pengelolaan Belanja Rasio pengelolaan belanja menunjukan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Rasio Pengelolaan Belanja = Total pendapatan Total belanja
4. Rasio Aktivitas/Keserasian Rasio ini adalah rasio belanja langsung terhadapPAD APBD dan dari rasio Rencana Penerimaan belanja tidak langsung terhadap APBD Rasio ini menggambarakan bagaimana pemerintah daerah memperioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/tidak langsung berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan)/langsung yang digunakan untuk menyediakan
29
sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil karena pemerintah harus membelanjakan kegiatan rutinnya untuk pelayanan dan gaji pegawai, maka alokasi belanja pembangunan dan belanja rutin harus disesuaikan dengan total pendapatannya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Menurut Halim (2007:234) Rasio aktivitas dirumuskan sebagai berikut : Rasio Belanja Pembangunan = Total Belanja Pembangunan Total APBD
Rasio Belanja Rutin
=
Total Belanja Rutin Total APBD
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecendrungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Menurut Mahmudi (2011:162) Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari : Pertumbuhan PAD
= PAD tahun p - PAD tahun p-1 PAD tahun p-1
Pertumbuhan Pendapatan = Pend thn p - Pend thn p-1 Total APBD Pendapatan tahun p-1 Petumbuhan Belanja Rutin = Blnj rutin thn p - Blnj rutin thn p-1 PADrutin tahun p-1 p-1 Belanja tahun
Petumbuhan Belanja Pembangunan
APBDthn p-1 = pemb thn p -Total Blnj pemb Belanja pemb tahun p-1
30
2.2
Kerangka Pemikiran Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah
adalah
terletak
pada
kemampuan
keuangan
daerah
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Namun seiring dengan otonomi daerah di jalankan lambat laun berbagai permasalahan hukum mulai muncul terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan banyak terjadi di pemerintah daerah hal ini disebabkan oleh kualitas audit internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Purwakarta masih rendah atau belum memadai yang tentunya permasalahanpermasalahan tersebut menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah menjadi menurun terutama pada pos Pendapatan Asli Daerah. Beberapa kemungkinan permasalahan keuangan daerah yang dihadapi yang disebabkan oleh ketidak efisienan dan ketidak efektifan dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu :
31
1. ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 2. rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, 3. kurangnya usaha dan kemampuan pemerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada dikarenakan Keterbatasan SDM, 4. kurang serasinya antara anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan yang menyebabkan lambanya pembangunan daerah. Selanjutnya untuk menggambarkan dan menjawab berbagai masalah Selanjutnya untuk menggambarkan dan menjawab berbagai masalah untuk masalah audit internal peneliti menggunakan indikator : Independensi, Kemampuan Profesional, Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, Manajemen Bagian Audit Internal untuk masalah audit internal, dan untuk mejawab permasalahan kinerja keuangan penulis menggunakan rasio yang datanya diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2010 -2012. Rasio kemampuan keuangan daerah tersebut terdiri dari : 1. Rasio kemandirian keuangan daerah yang berguna untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Rasio efektifitas pemerintah daerah
yang berguna untuk
mengukur
efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 3. Rasio pengelolaan belanja yang berguna untuk mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
32
4. Rasio aktifitas pemerintah daerah yang berguna untuk mengukur bagaimana tingkat aktivitas/keserasian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. 5. Rasio Pertumbuhan pemerintah daerah yang berguna untuk mengukur tingkat Pertumbuhan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan permasalahan di atas diharapkan dengan meningkatnya kualitas audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta maka dapat meningkatkan pengendalian internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan dengan meningkatnya pengendalian internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta maka secara otomatis akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Bagan Kerangka Pemikiran Gambar 2.1
Audit Internal
Pengendalian Internal
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.3 Hipotesis Penelitian Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yahyah Nuryanto (2010) Mahasiswa Universitas Pamulang dengan judul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, pada objek penelitian PT. Hero Supermarket, Tbk. Penulis Tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan objek dan tahun yang berbeda. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Audit Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
