BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya tentang Sistem Informasi Pengolahan Data Pajak, atau tentang penelitian tentang Sistem information e-SPT sangat jarang ditemukan. Akan tetapi ada beberapa tulisan/artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini kirannya dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem informasi pariwisata Penelitian yang dilakukan oleh Suci Murni (2005) yang meneliti “Analisis Sistem Informasi Pariwisata (SITA) Pada Gerai Informasi Disparda Badung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wisatawan dan penilaian para pakar terhadap SITA dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan informasi secara elektronik pada gerai informasi di Disparda Badung Persamaan dengan peneletian ini adalah meneliti tentang Sistem Informasi, sedangkan perbedaanya adalah terletak pada teknik analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua)

yaitu Importance Performance Analysis

(James,1997) untuk menganalisis persepsi wisatawan terhadap aplikasi SITA dan Focus Group Discussion (Widayat,2004) untuk menganalisis penilaian pakar dan pengembangan SITA. Sedangkan peneliti menggunakan analisis PIECES untuk megidentifikasi masalah pada sebuah sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukan persepsi wisatawan terhadap kinerja SITA berdasarkan diagram kartesius yang digunakan, bahwa 13 variabel yang dinilai, secara umum kinerja 11

12

SITA dapat dikatakan cukup memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi variable yang sebagian besar berada pada quadran B (pertahankan prestasi) yakni variable 4b dan kuadrean D yakni variable 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 5, 7, 8, dan 9, yang artinya kinerjannya tinggi, sekalipun tidak begitu penting bagi wisatawan. Penelitian yang dilakukan Riza Hardianti (2011) yang meneliti “Analisis Penggunaan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga” . Dalam penelitian ini diteliti tentang perbandingan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT secara manual dan berbasis electronic. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 mengatur Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaoran SPT Wajib Pajak. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti Sistem informasi E-SPT yang merupakan aplikasi pengolahan data pajak yang berbasis elektronik dan online yang dikeluarkan oleh DIRJEN PAJAK Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tehknik analisis data dan fokus serta lokus penelitian. Hasil dari penelitian ini secara empiris bahwa pelaporan SPT manual tingkat kepatuhan pelaporannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pelaporan secara elektronik (e-SPT). Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penyediaan aplikasi e-SPT yaitu untuk memberikan kemudahan pelaporan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Rahma Putri Anwar dan M. Rachmadi, ST,M.T.I (2010) yang meneliti “Sistem Informasi Pesan Antar Pada McDonald’s Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu kurir dalam pekerjaannya untuk menemukan alamat pemesan secara cepat dan hemat dengan merancang sebuah aplikasi berbasis elektronik atau online. Persamanaan dengan penelitian ini adalah penggunaan metode PIECES yang dibuat kerangka PIECES dahulu untuk

13

mengkategorikan masalah dari Performance kesulitan mencari alamat pemesan termasuk kurir. Information pemesan tidak dapat langsung melihat menu yang tersedia jika memesan melalui telepon. Economics biaya telepon untuk memesan produk cukup signifikan. Controls or Security peneliti tidak menemukan identifikasi control. Efficiency kurir seringkali menghabiskan waktu untuk mencari alamat pemesan. Service to Customer, Suppliers, Partners or Employees, etc.. sedangkan perbedaannya adalah pada variabel motivasi dan lokus penelitian. Hasilnya, dengan adanya Sistem Informasi Pesan Antar Pada McDonald’s Palembang maka diharapkan kurir McDonald’s dapat mencari alamat pelanggan dengan mudah dan tepat dengan pengoptimalan fitur pada perangkat mobile.

2.2. Deskripsi Konsep 2.2.1. Tinjauan Sistem Informasi 2.2.1.1.

Pengertian Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan fungsi guna mencapai suatu tujuan (Sutanta, 2003:4). Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Filippo dalam Paulus, 2005:23). Komponen-komponen atau subsistem dalam suatu sistem dapat berdiri sendiri-sendiri, komponen-komponen atau subsistem-subsistem tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran system tersebut dapat tercapai.

14

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan system yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Proses pengembangan system melewati beberapa tahapan dari mulai system itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara

2.2.1.2.

Pengertian Informasi Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk

yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh informasi, diperlukan adanya data yang akan diolah dan unit pengolah (Sutanta, 2003:10). Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Sutedjo, 2002:168)

Berdasarkan pendapat Griffin (2002:227-228), bentuk informasi yang bermanfaat adalah sebagai berikut : a)

Akurasi, informasi masih menyediakan refleksi realita yang valid dan dapat dipercaya.

15

b)

Tepat

waktu,

informasi

tersedia

tepat

pada

saat

pemimpin

membutuhkannya untuk membuat keputusan. c)

Kelengkapan, informasi harus lengkap dan jika kurang lengkap maka cenderung akan mendapatkan gambaran realita yang tidak akurat.

d)

Relevansi, informasi harus relevan agar berguna bagi organisasi. Relevansi seperti halnya ketepatan waktu, ditentukan oleh kebutuhan dan situasi organisasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu informasi adalah fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Informasi mempunyai beberapa fungsi, anatara lain : a)

Menambah pengetahuan Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerimanya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan

b)

Mengurangi ketidakpastian Adanya informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya, sehingga menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.

c)

Mengurangi resiko kegagalan Adanya informasi akan mengurangi resiko kegagalan, karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan.

16

d)

Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan Adanya informasi akan mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan, karena keputusan yang akan diambil lebih terarah.

e)

Memberi standar aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusankeputusan yang menetukan pencapaian sasaran dan tujuan. Adanya informasi akan memberikan standar, aturan, ukuran, dan

keputusan-keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasarn dan tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh.

2.2.1.3.

Jenis Sistem informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai ”Sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu berupa data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu” Abdul kadir (2003:55) Ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi. Klasifikasi yang umum dipakai antara lain didasarkan pada (Abdul Kadir): menurut hirarki, menurut level organisasi, dan menurut fungsional. Beberapa istilah sistem informasi lain juga sering dijumpai dalam literatur, seperti sistem informasi strategis dan sistem informasi geografi.

a) Hirarki Sistem Informasi Jenis-jenis sistem informasi Berdasarkan hirarkies , sistem informasi bisa di bagi menjadi (Indrajit, 87):

17

1.

Transaksional Sistem Informasi : merupakan sistem informasi dimana proses di dalamnya berupa transaksi data (CRUD) secara berulang-ulang ke dalam database. Biasanya level ini dilakukan oleh staff EDP (Electronik Data Processing)

2.

Managerial Sistem Informasi : pada level ini dalam sistem informasi sudah ada fitur untuk melihat rekapitulasi data berupa pelaporan. Informasi yang dihasilkan SI pada sistem ini dimanfaatkan oleh staff pada level manager.

3.

Ekskutif Sistem Informasi : pada level ini, sistem informasi sudah bisa menjadi acuan dalam mengambil keputusan(Decision Support System). Fitur SI ini dimanfaatkan oleh level ekskutif (Direktur Utama)

b) Sistem Informasi Menurut Level Organisasi Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokkan Kroenke (1992) menjadi :

1. Sistem informasi departemen (departmental information system) adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Sebagai contoh, departemen SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki sejumlah program (aplikasi). Misalnya, saiah satu aplikasi digunakan untuk memantau kinerja pegawai dan aplikasi yang lain digunakan untuk menangani peiamar. Kumpulan aplikasi ini membentuk sebuah sistem yang disebut sistem informasi SDM (human resource information system atau HRIS).

18

2. Sistem informasi perusahaan (enterprise information system) merupa-kan sistem informasi yangtidak terletak pada masing-masing departemen, melainkan berupa sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sebagai contoh, sistem infor¬masi perguruan tinggi mengintegrasikan bagian-bagian seperti peng-ajaran, keuangan, dan kemahasiswaan.

3. Sistem informasi antarorganisasi (interorganizational information system atau terkadang disebut IOS / interorganization system) merupakan jenis sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Sebagai gambaran, sistem informasi reservasi pesawat terbang adalah contoh sistem informasi yang memungkinkan biro perjalanan yang menjual tiket dan maskapai penerbangan bisa berbagi informasi. Contoh yang lain yaitu sistem para pemasok yang dapat dihubungkan ke sistem infor-masi Wal-Mart (www.walmart.com),

retailer

terkemuka

di

Amerika,

yang

memungkinkan pihak pemasok dapat segera mengetahui sediaan yang berada di bawah level minimum sehingga pemasok dapat segera mengirimkan produk mereka ke Wal-Mart (Ebert dan Griffin, 2003). Pada awal 1990-an, perusahaan IBM, Apple, dan Motorola membentuk aliansi strategis yang dimaksudkan untuk mematahkan dominasi Intel terhadap pasar CPU (central processing unit). Ketiga perusahaan ini menggunakan IOS sebagai sarana berbagi informasi dalam pengembangan produk. Chip yang disebut PowerPC merupakan hasil dari kolaborasi ter-

19

sebut (Haag, 1999). Kini, model seperti ini banyak diimplementasikan dalam perdagangan elektronis (e-Commerce) yang menghubungkan pemasok dan penjual, atau yang lebih dikenal dengan sebutan B2B atau . Business to Business c) Sistem Informasi menurut Fungsional Penggolongan sistem-sistem informasi fungsional sering kali didasarkan pada perspektif yang berbeda. Hall (2001) membedakan sistem infor¬masi akuntansi dengan sistem informasi lainnya. Semua informasi, selain sistem informasi akuntansi, dianggap sebagai sistem informasi mana-jemen. Jika sistem informasi akuntansi mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan, sistem informasi manajemen mencakup semua transaksi non-keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dibedakan dengan sistem informasi mana¬jemen. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi sebenarnya hanyalah bagian dari sistem informasi manajemen (Gelinas, Oram, dan Wiggins, 1990). Atau, beberapa sistem fungsional sebenarnya adalah bagian atau subsistem dari sistem informasi akuntansi (Romney, Steinbart, dan Cushing, 1997). Menurut McLeod (1988), sistem informasi justru merupakan subsistem bagi sistem informasi fungsional yang lain. Pada prinsipnya, pandangan-pandangan yang telah diutarakan tak ada yang salah, karena hal itu memang tergantung pada implementasi sistem informasi itu sendiri.

20

2.2.2.

Tinjauan Pajak

2.2.2.1.

Pengertian Pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Ilyas (2000 dalam Suhendi, 2008, h.33) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain: Pajak adalah

21

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum ( Fieldmann dalam Resmi, 2003, h.1). Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. (Prakoso, 2005 dalam Rahmanto, 2007, h.22). Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan :Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang

serta

aturan

pelaksanaannya,

dimana

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment. (Resmi, 2003, h.2). Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, h.658). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi

22

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005, h.2). Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Soemitro (1997,h.7) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

(peralihan

kekayaan

dari

sektor

partikelir

kepada

sektor

pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

23

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting. Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah : a) Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut. b) Berdasarkan

undang-undang

(yang

dapat

dipaksakan)

dimana

mempunyai kekuatan hokum. c) Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk. d) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu: a). Fungsi anggaran (budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Contoh : di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

24

b). Fungsi mengatur (regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.2.2

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu: a). Menurut golongan 1. Pajak langsung, adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pembayarannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti administratif ialah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan (PPh) 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak uang dipungut setiap terjadi peristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak. Misal saat penyerahan penjualan dari produsen pada konsumen, saat pembuatan akta, surat persetujuan (sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan dan sebagainya.

25

2,2,2,3,

PPh pasal 21

a). Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabata, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subyek pajak dalam negri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

b). Pemungut & Objek PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan 5. Imbalan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

26

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

c). Tarif PPh Pasal 21 Pada tanggal 29 Juni 2015 melaui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015, tata cara perhitungan pajak penghasilan telah dirubah. mengganti

Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor

122/PMK.010/2015.

Perubahan tersebut diberlakukan untuk tarif PPh pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diubahnya tarif PPh serta PTKP mengacu pada UU No.36 Tahun 2008, dengan rincian: Tabel 2.1 Penyesuaian Batasan PTKP 2015 WP Tidak Kawin Wajab Pajak 0 Tanggungan 1 Tanggungan 2 Tanggungan 3 Tanggungan

Kode TK K/0 K/1 K/2 K/3

Tarif 1-1-2013 s.d. 31 Desember 2014

Tarif mulai 1-12015

24.300.000 26.325.000 28.350.000 30.375.000 32.400.000

36.000.000 39.000.000 42.000.000 45.000.000 48.000.000

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur

d). Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPh. 2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak contoh: PPN dan PPnBM.

27

e). Menurut Pemungutan 1. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan bea Materai. 2. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel dan Pajak Restaurant

2.2.2.4. Tarif Pajak Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak di kenal dengan empat macam tarif, yaitu : a) Tarif Pajak Proporcional/sebanding Tarif pajak proporcional yaitu tarif pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: di kenakan PPN 10% atas penyerahan Barang kena pajak. b). Tarif Pajak Progresif Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh : Tarif PPh yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan yaitu :

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 10%. 2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00 tarifnya 15%. 3. Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%. 4. Di atas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%

28

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi : 1. Tarif progresif yaitu kenaikan pajaknya semakin besar. 2. Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentasenya tetap. 3. Tarif progresif degresif adalah kenaikan persentasenya semakin kecil.

c). Tarif Pajak Degresif Tarif Pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d). Tarif Pajak Tetap Tarif Pajak ini tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.2.2.5. Subyek Pajak Menurut UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994 dan UU No 17 Tahun 2000 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah : 1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Badan. 3. Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak terdiri atas : a). Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri atas :

29

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b). Subjek Pajak Luar Negeri adalah : 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah : 1. Badan perwakilan Negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang di perbantukan kepada

30

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2.6. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Sesuai dengan Pasal 6 UU Pajak Penghasilan besarnya PKP bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap di tentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaaan atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri di berikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana di maksud dalam pasal 7 yaitu :

31

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak di berikan sebesar : 1. Rp 36.000.000;untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 2. Rp 3.000.000;tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 3. Rp Rp 36.000.000 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga 4. Rp. 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. b. Penerapan ayat (1) di tentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. c. Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Zakat yang di bayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari’ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut di kurangi atas penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan bantuan sumbangan yaitu terhadap penerima bukan sebagai penghasilan sedangkan bagi pemberi tidak boleh di kurangkan sebagai biaya, sedangkan perlakuan atas zakat terhadap si penerima zakat bukan sebagai

penghasilan dan bagi si pemberi zakat di kurangkan dari PKP.

32

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) No 17 Tahun 2000 Yaitu :

2.2.2.7 Pajak Daerah Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU). (Mardiasmo;2011) a). Dasar Hukum Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b) Jenis Pajak Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, Yaitu: 1. Pajak Provinsi, terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan, dan e, Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: a. Pajak Hotel

33

b. Pajaik Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Oajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Khusus untuk Daerah otonomi yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. c). Tarif Pajak Daerah Tarif untuk setiap jenis pajak adalah 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 2. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran,

sosial

keagamaan,

lembaga

sosial

dan

keagamaan,

34

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 05% (nol koma kima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) 3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alalat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2% 4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 20% b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% 5 Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagain berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% 6. Tarif Pajak Badan Bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. 7. Tarif Pajak Air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% 9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 11. Tarif Pajak Hiburap ditetapkan paling tinggi sebesar 35% 12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

35

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 14. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% 19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

d). Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak dilarang diborong. Setiap wajib Pajak wajib membayarpajak yang teru=hutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundanganundangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

e), Obyek Pajak Hotel dan Restoran

36

Pajak Hotel dan Restoran merupakan pajak daerah, sehingga masingmasing daerah (propinsi) di Indonesia Khususnya daerah pariwisata seperti Bali juga memiliki Peraturan Daerah (PERDA) sendiri-sendiri. Namun demikian pada dasarnya Obyek Pajak Hotel dan Restoran sama saja disemua propinsi, yaitu (dikutip dari Situs Layanan Pendapatan Kota Denpasar, PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2011) :

1.Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 2.Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; 3.Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum; 4.Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel; 5.Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang di bawa pulang;

f). Service Service dalam hal ini adalah potongan yang dikenakan kepada konsumen hotel atau restoran atas : pelayanan, dedikasi dan perhatian yang diberikan oleh manajemen dan karyawan hotel atau restoran, yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh karyawan hotel secara merata. Kebanyakan hotel atau restoran mengenakan service kepada konsumennya, akan tetapi ada juga hotel atau restoran yang untuk alasan tertentu (promosi) tidak

37

mengenakan service. Besarnya service yang dikenakan beragam, berkisar antara 7% sampai dengan 10% atas jasa yang diserahkan. 2.3.3. Tinjauan Surat Pemberitahuan (SPT) 2.3.3.1. Pengertian SPT Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penelitian, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

38

b. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan c. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT. Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3). SPT pajak (Surat Pemberitahuan) pajak menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. SPT yang digunakan sekarang sudah berbasis online. Saat ini sudah berkembang

39

dengan nama eSPT (electronic Surat Pemberitahuan) dan Penerapan pelaporan SPT secara elektronik bagi para Wajib Pajak besar telah diamanatkan di berbagai negara. Sistem ini berlaku untuk semua bisnis terlepas dari bagaimana mereka melakukan perdagangan (Tidd, 1999).

. 2.3.3.2. . Fungsi SPT Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain:

a) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan 1. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. 2 Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 4. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak 1. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. 2. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

40

3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. c) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

2.3.3.3.

Prosedur Penyelesaian SPT

a). Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) pada kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukan NPWP. b). SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan. c). SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkuan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman.

41

d). Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), anatar lain: 1. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitunng besarnya penghasilan kena pajak. 2. Untuk SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 3. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.3.3.4.

Pembetulan SPT Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT (Surat Pemberitahuan

Pajak), wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas keamauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat tertuang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut : a). Direktur Jenderal

Pajak belum

melakukan

tindakan pemeriksan.

Pembentulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) berakhir sampai

42

dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). b). Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan.

Selanjutnya,

wajib

pajak

dengan

kemauan

sendiri

mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar. Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkanya dalam satu laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan wajib pajak berakibat, sebagai berikut: a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil c) Jumlah harta menjadi lebih besar d) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan, sebagai berikut: \

43

2.3.3.5. Jenis-Jenis SPT a). SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam sauatu masa pajak atau pada suatu saat.

b). SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

44

2.3.3.6.

Batas Waktu Penyampaian SPT

a). SPT Masa

NO 1

Tabel 2.2 Batas Waktu SPT Masa JENIS PAJAK PENYAMPAIA N PAJAK PPh Pasal 21 Pemotongan PPh pasal 21

2

PPh Pasal 22 Impor

Bea Cukai

3

PPh Pasal 22 Bendaharawan

Bendaharawan Pemerintah

4

PPh Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC)

Pemungut Pajak (DJBC)

5

PPh Pasal 22

6

PPh Pasal 22 Badan Tertentu

7

PPh Pasal 23

Pihak yang melakukan penyerahan Pihak yang melakukan penyerahan Pemotongan PPh Pasal 23

8

PPh Pasal 25

9

PPh Pasal 26

10

PPN dan PPnBM

Pengusaha kena Pajak

11

PPN dan PPnBM DJBC

Bea Cukai

12

PPN dan PPnBM

Pemungut Pajak Selain Bendaharawan

Sumber : Perpajakan edisi revisi 2011

Wajib pajak yang mempunyai NPWP Pemotongan PPh Pasal 26

BATAS WAKTU Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir Secara Mingguan Paling lambat 7 hari setelah batas waktu pajak berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 7 hari setelah Masa Pajak Berakhir Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir

45

Wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Pengahsilan Kena Pajak. b). SPT Tahunan Tabel 2.3 Batas Waktu SPT Tahunan NO

JENIS PAJAK

PENYAMPAIA N PAJAK Wajib pajak yang mempunyai NPWP

1

SPT tahunan PPh orang pribadi (1770)

2

SPT tahunan PPh orang Pribadi (1770 s) yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas

Wajib pajak yang mempunyai NPWP

3

SPT Tahunan PPh Badan (1771)

Wajib pajak yang mempunyai NPWP

4

SPT tahunan PPh Pasal 21 (1721)

Pemotong PPh Pasal 21

BATAS WAKTU Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir


2.3.3.7.

Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai : a). Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan

46

b). Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak c). Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata perhitungan sementara pajak selama 1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

2.3.3.8. Sanksi Terlambat dan Tidak Menyampaiakan SPT a). Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,- dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-

b). Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena ke alpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

c). Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana

47

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.3.3.9. Alur pembayaran pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sebenarnya ada banyak jenis pelaporan pajak, salah satu contohnya adalah Wajib pajak Orang Pribadi. Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dilakukan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan jumlah penghasilan dan jenis penghasilan dari pemberi kerja dan usaha bebas. Berikut ini adalah gambar bagan alur pembayaran pajak :

48

Sumber : www.pajak.go.id, 2015

Gambar 2.1 Bagan alur pembayaran pajak Pada gambar 4.3. tersebut dijelaskan alur pembayaran pajak. Subjek Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pajak, dan membayar pajak tersebut ke BANK dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP lembar ke-3 beserta Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian dilaporkan ke KPP. Kemudian atas uang pajak tersebut masuk ke Rekening pemerintah. Dengan persetujuan DPR, uang pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai kegiatan pemerintah

49

2,3.3.10.

Pelaporan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukanPelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN 2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untukPelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

50

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berikut batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

Tabel 2.4 Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa No

Jenis SPT Masa

Batas Waktu Pembayaran

Batas WaktuPelaporan

1 PPh Pasal 4 ayat (2)

Tgl. 10 bulan berikut


2 PPh Pasal 15



3 PPh Pasal 21/26



4 PPh Pasal 23/26





Akhir masa Pajak terakhir

Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya

PPh Pasal 25 (angsuran 5 Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang 6 diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa PPh Pasal 22, PPN & PPn 7 BM oleh Bea Cukai

51

No

8

Jenis SPT Masa

PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah

9 PPh Pasal 22 - Pertamina 10

PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu

11 PPN dan PPn BM - PKP

PPN dan PPn BM Bendaharawan PPN & PPn BM - Pemungut 13 Non Bendahara PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM 14 Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu 12


Batas WaktuPelaporan (melapor secara mingguan)

Pada hari yang sama Tgl. 14 bulan berikut saat penyerahan barang Sebelum Delivery Order dibayar Tgl. 10 bulan berikut


Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Akhir bulan berikutnya Masa Pajak dan setelah berakhirnya sebelum SPT Masa Masa Pajak PPN disampaikan Tgl. 7 bulan berikut




Tgl.20 setelah Sesuai batas waktu per berakhirnya Masa SPT Masa Pajak terakhir


Berikut batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan: Tabel 2.5 Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan No 1

Jenis SPT Tahunan


PPh - Orang Sebelum SPT Tahunan PPh Pribadi disampaikan

Batas WaktuPelaporan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak

2 PPh - Badan

Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan

3 PBB

6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT


52

2.2.4. Tinjauan Tentang PIECES Metode PIECES dikembangkan oleh Wukil Ragi (2010); Metode PIECES yaitu metode yang menggunakan enam variabel evaluasi yaitu Performance, Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, dan Service. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi bermacam-macam prosedur operasional dalam sebuah organisasi, perusahaan, institusi terkait, maupun lembaga

pemerintahaan.

Hasil

analisanya

biasanya

berupa

pernyataan-pernyataan yang menilai kelemahan dan kekurangan atau baik dan buruknya. 1. Performance (kinerja): menilai apakah proses atau prosedur yang ada masih mungkin ditingkatkan kinerjanya. Dalam hal ini kinerja domain / website sebagai induk tempat aplikasi dapat diakses tersebut diukur dari throughput, dilakukan/dihasilkan pada saat tertentu dan response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output/deliverables tertentu. 2. Information (informasi): menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Yang dimaksud kualitas informasi yang semakin baik adalah yang semakin relevan, akurat, andal, dan lengkap serta disajikan secara tepat waktu. 3. Economics (ekonomi): menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan manfaatnya (nilai gunanya) atau diturunkan biaya penyelenggaraannya. 4. Control (pengendalian): menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan sehingga kualitas pengendalian menjadi semakin baik,

53

dan kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan/ kecurangan menjadi semakin baik pula. 5. Efficiency (efisiensi): menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki, sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi. 6. Service (layanan) : menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan

18

18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents