BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
PON (Pekan Olahraga Nasional) PON (Pekan Olahraga Nasional) adalah pesta olahraga yang
diselenggarakan empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia (Wikipedia, 2010). Pekan Olahraga Nasional pertama (PON I) diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 8-12 September 1948. Pada PON 2012, telah ada 30 cabang olahraga yang akan diperlombakan, yaitu Aquatik (Diving, Swimming, Syncronized Swimming), Archery, Atletik, Badminton, Baseball, Basket, Billiard dan Snooker, Tinju, Canoeing/Rowing (Flat Water Racing, TBR), Cycling (BMX, Mountain, Bike, Road, Track), Equastrian, Fencing, Sepak Bola, Gymanstics (Artistics, Rhythmic, Aerobics), Golf, Hockey, Judo, Karate, Pencak Silat, Sailing, Softball, Menembak, Sepak Takraw, Tenis Meja, Taekwondo, Tenis, Volley (Indor, Beach), Binaraga, Wrestling, dan Wushu. PON XVIII 2012 dilaksanakan di Pekanbaru, Riau. Terdapat dua titik sentral yang dikembangkan sebagai kompleks olahraga, yaitu Sport Center Panam dan Sport Center Rumbai (Gambar 2). Panam Sport Center
Rumbai Sport Center
Gambar 2. Lokasi Pembangunan Sport Center Riau. (Sumber: skycrappercity.com, 2010)
5
Kedua Sport Center ini terletak di Kota Pekanbaru yang merupakan
ibukota Provinsi Riau. Masing-masing sport center terdiri dari venues yang berbeda-beda dan akan dipakai dalam kejuaraan PON. Lokasi yang dijadikan sebagai pusat penyelenggaran PON 2012 adalah Sport Center Panam di Kampus Bina Widya UNRI.
2.2
Kawasan Sport Center Pada ketentuan umum UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
kawasan dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Dalam konteks pembangunan kawasan merupakan sektor dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial seperti meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana. Dapat disimpulkan bahwa kawasan adalah sebuah tempat yang memiliki batasan ruang geografis dengan ciri dan kekhususan tertentu untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan fungsinya. Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 (GBHN), pemerintah menjadikan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Sport center atau bisa juga disebut kompleks olahraga merupakan suatu kawasan dimana kegiatan berbagai jenis olahraga dikonsentrasikan sehingga membentuk suatu kesatuan ruang yang saling terintegrasi dalam satu lokasi yang terpadu dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Sport center berfungsi sebagai berikut: 1. sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga seperti PON, POPDA, PORSENI, SEA Games dan kejuaraan nasional maupun regional lainnya; 2. sebagai markas yang menjadi pusat segala kegiatan organisasi berbagai cabang olahraga untuk melaksanakan kegiatan harian, pertemuan guna membahas masalah-masalah tentang olahraga, dan lain-lain; 3. dilengkapi fasilitas penunjang seperti jaringan jalan, RTH, area parkir, saluran drainase, penerangan, dan lain-lain; 4. sebagai tempat pembinaan dan pelatihan atlet-atlet olahraga termasuk tempat menyelenggarakan perlombaan olahraga dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan daya saing para atlet.
6
2.3
Proyek Soeharto (1995) menyatakan bahwa proyek dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumberdaya tertentu bertujuan untuk menghasilkan produk. Cleland dan Ireland (2002) menambahkan, proyek adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung dengan durasi tertentu, kompleksitas tertentu, pada area tertentu yang harus diakhiri dengan suatu accomplishment. Menurut Ervianto (2005), proyek memiliki tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi, yaitu: bersifat unik, melibatkan sejumlah sumberdaya dan membutuhkan organisasi. Proyek dikatakan unik karena suatu rangkaian kegiatan proyek hanya terjadi satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik, berbeda dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, maka tidak ada proyek yang sama sekali identik. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu: pekerja, uang, mesin dan material. Saifudin (1997) mengungkapkan bahwa tingkat kompleksitas kegiatan pelaksanaan proyek bergantung pada: jumlah kegiatan yang harus dikerjakan dalam proyek, jumlah kelompok atau organisasi yang terlibat dalam proyek, serta keterkaitan antara kegiatan dan organisasi dalam proyek dengan pihak luar. Terdapat tiga kendala (triple constraint) yang menjadi batasan penting dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu: anggaran, jadwal dan mutu. Ketiga hal ini mempengaruhi satu sama lain. Suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dalam proyek sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan disebut manajemen proyek.
2.4
Manajemen Proyek Manajemen proyek digunakan sebagai tools and techniques untuk
mengkaji masalah proyek konstruksi yang berkaitan dengan penjadwalan pekerjaan, biaya proyek, pengorganisasian pekerjaan di lapangan. Menurut Soeharto (1995), dalam konsep manajemen proyek, terdapat dua komponen yang saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan suatu proyek, yaitu perencanaan dan pengendalian. Gambar 3 menunjukkan daur manajemen terkait perencanaan dan pengendalian dalam suatu penyelenggaraan proyek. Perencanaan disusun oleh tim Manajemen Konstruksi (MK). Unsur-unsur perencanaan operasional proyek terdiri dari (1) perencanaan lingkup proyek, (2)
7
organisasi proyek, (3) rencana jadwal kegiatan, (4) perkiraan biaya, (5) proyeksi keperluan tenaga kerja, material, dan peralatan. PERENCANAAN
1. Merancang Sasaran
2. Lingkup Kerja
Penentuan target - anggaran - jadwal - program mutu
Penyusunan Work Breakdown Structure - per hirarki - paket kerja - kode biaya
5. Mengkaji & Menyimpulkan - interpretasi data - biaya & jadwal penyelesaian - kualitas - laporan
6.Tindakan Pembetulan - relokasi sumber daya - jadwal alternatif - prosedur & metode - re-work
3. Standar & Kriteria - milestone - anggaran per paket - standar mutu - kinerja
4. Memantau Prestasi - mengukur kinerja/produktivitas - sumber daya terpakai - kualitas
PENGENDALIAN
Gambar 3. Siklus Perencanaan dan Pengendalian Proyek (Sumber: Soeharto,1995)
Pengendalian dilakukan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan di lapang sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan. Sasarannya yaitu menghasilkan produk dengan batasan anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Soeharto (1995), menguraikan proses pengendalian sebagai berikut: 1. Menentukan standar dan kriteria Standar dan kriteria diperlukan sebagai tolok ukur untuk membandingkan dan menganalisis hasil pekerjaan secara kuantitatif, sebagai indikasi untuk mengukur pencapaian sasaran. Terdapat bermacam-macam kriteria, yaitu berupa jadwal, satuan uang atau berupa standar mutu, dan spesifikasi yang berhubungan dengan kualitas material maupun hasil uji coba peralatan. 2. Merancang sistem informasi Keterangan yang cepat dan akurat diperlukan untuk memantau prestasi pekerjaan dan mengolahnya menjadi suatu bentuk informasi yang dapat
8
dipakai untuk tindakan pengambilan keputusan, pemantauan, dan pelaporan
hasil pelaksanaan pekerjaan. 3. Menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran Data-data yang didapat dari sistem informasi kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Hasil analisis dijadikan sebagai landasan tindakan pembetulan. 4. Mengadakan tindakan pembetulan Apabila hasil analisis menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup berarti, maka diperlukan tindakan pembetulan, dapat berupa realokasi sumber daya, menambah tenaga kerja dan pengawasan serta biaya, mengubah metode kerja atau mengganti peralatan yang digunakan. Selanjutnya analisis dan pembetulan akan berguna sebagai umpan balik perencanaan pekerjaan selanjutnya agar lebih baik.
2.5
Pekerjaan Pelaksanaan Simond dan Starke (2006) menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan
merupakan perwujudan atau kegiatan setelah selesainya tahap perancangan. Selanjutnya Simond dan Starke berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan meliputi: pekerjaan penyerahan kontrak, pengawasan, sanksi pelanggaran, dan batas-batas pelaksanaan. Eckbo (1964) membedakan tahap pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan administrasi dan fisik. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, pelaksanaan administrasi merupakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa untuk suatu proyek. Kegiatan administrasi selalu berlangsung tanpa pernah terputus. Adapun yang dibahas penulis adalah pekerjaan administrasi selama tahap construction berlangsung. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tahap construction tidak dapat terlepas dari dokumen kontrak. Dokumen kontrak merupakan pedoman atau patokan selama melaksanakan pekerjaan konstruksi, terdiri dari: Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar rencana, Bill of Quantity dan surat-surat terkait. RKS adalah ketentuan yang dibuat oleh perencana/perancang sebagai panduan/prosedur yang harus diikuti oleh pelaksana, yaitu: pengadaan material, tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, jenis pekerjaan, serta segala sistem yang diperlukan.
9 Adapun pelaksanaan fisik, menurut Rachman (1984), terdiri dari pekerjaan
pengukuran dan pematokan, pengolahan tanah, pelaksanaan tanaman (softscape) dan pelaksanaan elemen keras (hardscape) dan pemeliharaan. Terdapat tiga tahapan besar dalam suatu pekerjaan pelaksanaan fisik, yaitu: (1) tahap persiapan lahan, (2) tahap pelaksanaan pekerjaan, (3) tahap finishing dan serah terima proyek. Pada tahapan persiapan lahan, diadakan pembersihan areal pekerjaan, kemudian pekerjaan pengukuran dan pematokan (marking) serta pengolahan tanah. Pengukuran kembali (adjustment) dilakukan terhadap batas areal dan keadaan eksisting, untuk memastikan kesesuaian antara gambar rencana dengan kondisi tapak sesungguhnya. Jika kontraktor mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda pada gambar rencana, maka kontraktor harus segera melaporkannya kepada konsultan pengawas/konsultan perencana untuk dilakukan penyesuaian dalam bentuk shop drawings. Setelah pematokan selesai dilakukan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan pembangunan pekerjaan, sesuai dengan gambar kerja yang telah disesuaikan dengan keadaan lapang dan disetujui oleh konsultan perencana. Pada tahap ini peran pengawasan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan desain awal. Tahapan terakhir adalah finishing dan serah terima proyek.
