BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengawasan Guna mencapai mencapai tujuan dan manfaat dari su uat atu produk hukum daerah suatu yakni “p “perda” maka dibu utu t hka kan pe peng ngaw wasan. DPRD ada dala l h lembaga yang dibutuhkan pengawasan. adalah se ecara yuridis ddalam a am Undang-Undang N al om mor 332 2 Tahun 20044 yang telah secara Nomor diruba ah dengan deng de ngan Und ndang-undang Nomor 23 Tahu hunn 2014 4, sa sala lahh satu tug ugas dari dirubah Undang-undang Tahun 2014, salah tugas DPRD adalah DPRD adaala lah melakukan pengawasan atas kerja darii pemerintahan pemerin inta taha hann daerah. daer erah. M aka dengan dengan demikian pengawasan itu penting dilakukan agar a ar pperda ag erdda dapat er a Maka dila aksanakan dilaksanakan
dengan
tujuan
untuk
mengatur
masyarak kat masyarakat
ddidaerah. idae id aerah.
Pe engawasan adalah salah satu bentuk kontrol yang dilakukan agar agaar terciptany nyaa Pengawasan terciptanya tu ujuan yang diinginkan dari satu kebijakan. Kata “pengawasan” berasal al dar ri tujuan dari kat “awas”, ber kata erar arti ti “penjagaan”. “pe penj njagaan”. Istila lahh pe peng ngaw awasan dikenal da dalam il lmu berarti Istilah pengawasan ilmu manajemen dan ilmu adminis istr trassi, i yaitu sebagai sala satu unsur dalam dalam am administrasi, ke kegi giatan pengelolaan. George R. Terry dengan Sismanto Sunarno Sunarn rnoo (2005:97) (200 (2 0055:997) kegiatan me m ngunakan k iistilah stil st ilah ah ““control” controll” se seba baga gaim imana yang g ddikutip ikut ik utiip Muchsan, Muchhsan, yaitu yait ya ituu : mengunakan sebagaimana “Co Cont ntrrol is to determine determin ine whatt iiss accomplished, accomplished ed, ev evaluatee iit, t, and apply “Control corrective measures, if if needed ed to ansuer to ensure result in keeping with the plan” (Pe engawasan adalah menentukan apa yang telah (Pengawasan dicapai, mengevaluasi mengevaluassi dan mene eraapkan tindakan koraktif, jika perlu, meneraapkan memastikan sesuai yang yaang telah dengan dengan rencana) Sehubungan dengan pengertian peeng n errtian pengawasan Ahmad Helmy Fuady dkk (2002:22) berpendapat bahwa, baahwa sebagai lembaga pengawas atas pelaksanaan pembagunan Daerah, legislatif (DPRD) memegang kunci fungsi pengawasan. Selanjutnya Norbert Eschborn (2004: ii) meyatakan dalam
22
23
demokrasi, berbagai lembaga melakukan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah adalah unik, karena orentasinya oren enta tasinya i ah tterpenuhinya e penuhinya proses dan kebijakan er politik. Pengawasan esens esensinya menghindari Pe sinya ya ddilakukan ilak il akuk ukan an untuk mengh ghin i dari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta memaksimalkan pe enyimpangan, pe peny nyaalahgunaan wewenangg se sert rtaa memaksimal alkan tujuan yang sudah sud udah ah disepakati disepak akat ati bersama antara DPRD D (l (leg egislatiif) dan dan Kepalaa Daerah (legislatif) (Eks (E ksek ekutif)) sebagai unsur pemerintahan di Daerah. Da ala lam ka kait itan an iini n Boh ni ohari (Eksekutif) Dalam kaitan Bohari (19995:55) menganggap bahwa tujuan utama pengawasan be (1 bermak aksu suttd untu uk (1995:5) bermaksutd untuk mem mahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dan n men nga gara rahk h an memahami mengarahkan sel luruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada su uatu renca ana seluruh suatu rencana se ehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. sehingga Garry Dessler Dess ssle lerr dalam dala da lam m (Sujamto, 1994 1994 : 65) 65) menyebutkan menyebutkan tiga tig iga langkah langka kahh pokok dalam melakukan pros ses ppengawasan engawasan yaitu Pertama; menetap apka kan proses menetapkan bebe be b rapa jenis standar atau sasaran. Kedua mengukur dan membandingkan memb mban andi ding ngkkan beberapa k nyataan ke kenyataan
yang yang
sebenarny nyaa sebenarnya
terh te rhad adap terhadap
sta tand ndar ar. standar.
K etiga; i Ketiga;
id den enti tiffikasi identifikasi
peny pe nyimpa pang ngan an dan pengamb mbilan tin indakan korektif if. Se S dang ngka kann menurut penyimpangan pengambilan tindakan korektif. Sedangkan Siagian (1970:107) pengawasan pengaw wasan sebagai sebbagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan n organisa asi untuk menjamin agar supaya semua organisasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dilaksanaaka k n bberjalan erjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sebelumnya.
24
B. Tinjauan tentang DPRD 1. Kedudukan dan fungsi DPRD Kedudukan Dewan Deewa wan Perwakilan Perwak kil ilan an Rakyat Daerah tercermin dalam Undang-Undang Undang-Und dang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tenttan angg Pemerintahan Daerah Pasal Pasa al 40, menentukan bahwa bah ahwa wa DPRD DPR PRD D merupakan lembaga lemb m aga perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelengaraan R akyat Dae era rahh da ddan n berkedudukan seb ebag agai ai unsur pen nye y lengaraan peme meri rint ntah a an D aerah. Selanjutnya dalam U ndangg-Un Unda dang Nom omor 27 pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor tahu ta hun 20 009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakya yat, t Dew wan P e wakkilan er tahun 2009 rakyat, Dewan Perwakilan Raky kyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilann raky kyat at Daerah, Daerahh, Rakyat, rakyat P asal 342 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan meruppakan n llembaga emba em b ga Pasal penyelengaaraa perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara diruubah dengan deengann pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjudnya yang telah dirubah Undang-Undan angg No Nomo morr 17 Tahun 22014 0144 tentang 01 tent te ntan angg MD3 dalam m P asal 36 3644 Undang-Undang Nomor Pasal nyi yiny nyaa sama dengan undang-undang diatas as.. tentang kedudukan yang bun bunyinya diatas. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ddilihat ilih il ihat at ddalam alaam al pengaturanny t nyaa ppada adda Und ndan angg-Un Unda dang Nomor Nom mor 3322 Tahun Tahhun 20044 T entang en pengaturannya Undang-Undang Tentang P merint Pe ntah ah Daerah Pasal 41 4 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nom omor 277 Tahun Ta Pemerintah 2009 yawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, tentang Majelis Permusy Permusyawaratan Daerahh, Dewan n Perwakilan Kakyat Daerah, pasal 292 Dewan Perwakilan Daerah, n bah ahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, dan pasal 343 menentukan bahwa anggaran dan pengawasan. pengawasan Sela l njutnya dalam penjelasan umum Pasal 292 anggaran, Selanjutnya dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
25
daerah, Dewan Perwakilan Kakyat Daerah, menjelaskan bahwa : a) Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, membentuk kabupaten/kota untukk m embentuk pperaturan erat er a uran daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota Bupati/Walik ikoota b) Fungsi angaran adalah h ffungsi ungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Kabu upaten/Kota
bersama-sama bersaama ma-s -sam amaa
dengan dde ngan ng
pemerintah pemerintaah
daerah
untuk
menyusun dan an menetapkan men enetapkan APBD yangg didalamnya did idal alamnya termasuk termas asuk angaran untu tukk pelaksanaan pelaksan pe anaa aan fungsi, tugas dan we wewena ang D PRD Pr Provinsi, untuk wewenang DPRD Kabu Ka b pate ten/Kota c) Fungsi Pengawasan adalah Fun ungs g i DP DPRD RD Provinsi, Provi vinsi, Kabupaten/Kota Fungsi Kabu bupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap terhaada d p pelaksanaan pela pe laksanaaan Kabupaten/Kota U ndang-Undang, Undang-Undang,
Peraturan
Daerah
dan
keputusann
Gu Gube berrnur, Gubernur,
Bupati/Walikota serta kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah pemeriintah daerah. daeraah. h Selnjunya yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomo or 17 Ta Tahunn Nomor 2014 tentang ng M D3, Pa D3 Pasal 365 yang ng m enga en gatu tur tentang Fu ung ngsi DPR RD MD3, mengatur Fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang bunyin inya ya ssama ama dengan undang undang diatas. bunyinya 2, Tugas dan wewenang DPRD P eng ngat atur uran tenta tang ng ttugas ugas ug as ddan an wew ewen enan a g DP DPRD RD berdasarkan ber erda dasa sarkan Pengaturan tentang wewenang Undang ng-U -Undang Nomorr 32 Tahun Tah hun 2004 Tentan angg Pemeri rint ntaah Daerah, Undang-Undang Tentang Pemerintah Pasal 42, sama halnyaa juga diatu ur dalam Undang-Undang Nomor 23 diatur Tahun 2014 tentang Pem merintahann Daerah Pada Pasal 154 dan juga telah Pemerintahan di atur dengan Undang-undang Undang-und ndangg Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomorr 23 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah yaitu sebagai berikut : a). Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
26
b). Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan daerah tentang APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program daerah dan kerjasama internasional di daerah;; ppembangunan g j c). Melaksanakan an pengawasan terhadap terhad adap ap pelaksanaan peraturan daerah peraturan dan pe per raturan perundang-undangan lainya, a peraturan peraturan kepala daerah, APBD, kebijakann pemerintah daerah dalam melaksanakan AP meela laksanakan program pembagunan daerah kerjasama internasional pembag gunnan daera ah da dann ke kerj rjassam ama in inte tern rnas a ional di ddaerah; aerah; ae Mengusulkan d). M engusuulk lkan pengangkatan penganggkatan dan pemberhentian pember erhe h ntiann kepala ddaerah/wakil a rah/wakil ae kepala daerah melalui Dalam Negeri kepa ke p la dae aera rahh kepada Presiden melalu luii Menteri Menter erii Da Dala l m Nege geri bagi DPRD Negeri melalui Gubernur RD provinsi dan kepada Menteri Dalam N egerii me eg m lalu la lui Gube bernur bagi bagi DPRD kabupaten/kota; e). e) ). Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan keko kosong ngan an jjabatan abatan ab n wakil kepala daerah; f). Memberikan pendapat dan pertimbanagn kepada pemer pemerintah rintah ah ddaerah aeraah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daer daerah; rah; g). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama in internasional nternaasionaal yang ddilakukan ilak il akuk ukan an pemerintah pem emerintah daerah; daer erah ah;; h). Meminta laporan keterangan daerah ket eteeran nga gann pertanggungjawaban kepada da aer erah ah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah; i). pemilihan i) Membentuk Mem embe bent ntuk uk panitia pan anitia pengawas pe pemi mili liha hann kepala kepa ke pala la daerah; dae aera rah; h; j). KPUD ) Melakukan Melak lakuk ukan an pengawasan pengawa wasa sann da dan meminta memi mint ntaa laporan la UD dalam dalam penyelengaraan pemerintahan penyyel pe elen engaraan pem merintahan ddaerah; aerah; k). Memberikan persetu persetuajuan terhadap uajuan ter rha h dap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak kketiga membebani etiga yang m embebani masyarakat dan daerah. Pengaturan tentang tug tugas ugas dan n wewenang DPRD kabupaten/kota omor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis berdasarkan Undang-Undangg No Nomor an Perwakilan Rakyat Permusyawaratan Rakyat Rakyat, Dewa Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 344, hal yang sama diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
27
Daerah Pasal 154 yang juga telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 tentang Pemerintahan Daerah, mementukan mem ementukan sebagai seba baga gai berikut : Membentuk a). Memben entu tuk
peraturan
daerah
kkabupaten/kota abupaten/kota ab
bersama
bupati/walikota; bu upati/walikota; b). ). Membahas Membaha h s dan dan memberikan memb mber erik ikan an persetujuan per erseetu tuju juaan rancangan ran a cangan peraturan per eraturan daerah mengenai Pendapatan Belanja kabupaten/kota me eng n enaii Angaran Angaran Pendapa p tan dan B ela lanj n a Da Daerah kab bup upaten/kota yang ya ng diajukan diajuka kann oleh Bupati/Walikota; c). Me Melaksanakan peraturan c) M laaks ksanakan pengawasn terhadap pelaksanan an perat atur uran an daerahh dan anggaran kabupaten/kota; an nggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten n/k /kota; Bupati/Walikota d). Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian B upat ati/ i/Wa Wali l kota ta Dalam dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri D alaam Ne Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan pengan angk gkatan an dan/atau pemberhentian; e). Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan kekoso songan n bupati/wakil walikota; jabatan wakil waki wa kill bu bupa pati ti/w / akil walikot ota; a; pendapat pertimbangan f). Memberikan pendapa at da ddan n pe pert rtiimbangan kepada pemerintah daerah dae aera rahh kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; daaer erah ah;; rencana kerja g) Memberikan g). Memb Me mber erik ikan an ppersetujuan erse er setujuan terhadapp re renc ncan anaa ke kerj rjaa sa sama ma iinternasional nter erna nasi sioonal kabupaten/kota; yang di di lakukan laku la kuka kan oleh h pemerinntah pem emer erin innt ntah h daerah h ka kabu bupa p ten/k /kota; Meminta hh). ). M emin nta laporan kketerangan e erangan ppertanggungjawaban et ertanggunngj gjaw a ab aban an bbupati/walikota upat ati/ i/walikota pemerintahan dalam penyelengaraan n pemerin nta t han daerah kabupaten/kota; i). Memberikan persetujuan persetujjuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah pihak ketiga lain atau dengan pih ihak ketig ga yang membebani masyarakat dan daerah; j). Mengupayakan terlaksananya terlaksaana nannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
28
3. Hak dan kewajiban DPRD Pengaturan menge mengenai gena naii ha hakk da dan kewajiban DPRD dalam UndangUndang Nomor Nom mor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pem mer e intahan Daerah, Pasal 43 hal ya Undang-undang Nomor yang sama diaturr dalam Undangg undang Nom mor o 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Pasal 159-162 Tentang Pe eme merrint n ahan Daerah Dae aerrahh Pa Pasa sall 15 1599-16 1622 yang juga telah t lah di ubah te deng ngan an aadanya danya Un Unda dang-undang Nomorr 9 Tahun 20 015 tentang ten e tang pperubahan e ubahan er dengan Undang-undang 2015 kedu ke dua Un Und dang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan menyata taka kann bahwaa hak kedua Undang-undang DP PRD yaitu : DPRD a) interpelasi; b) angket; dan c) menyatakan pendapat. Selanjutnyya dalam penjelasan umum Undang-Undangg Nomor No Selanjutnya 32 emer em e in nta tahh Daerah, Daerah, Pasal 43 Ayat (1) huruf hurruf a, a, Tahun 2004 Tentang P Pemerintah huruf b, dan huruf c dijelaskan tentang hak DPRD yaitu : a). ).Ha Hakk in inte terp rpel elas asii adalah ad ah hhak ak DPRD DPR PRD D untuk untu un tukk meminta memi me mint ntaa keterangan kete ke tera ranngan a).Hak interpelasi ke kepal alaa daerah m engenai kebi bija jakann kepala kepa ke pala la daerah dae aerrah yang kepada kepala mengenai kebijakan strategis ya yang berdampak luas pada kehidupan penting dan strategis da egara. masyarakat, daerah dan N Negara. addalah hak hak DPRD dalam pelaksanaan fungsi b).Hak Angket adalah melak akukan penyelidikan tentang suatu kebijakan DPRD untuk melakukan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan
29
Negara
yang
diduga
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan. c).Hak
menyatakan meny nyat atakan
pendapat penda dapa pat
adalah
hak
DPRD
untuk
menyatakan kebijakan m enyatakan pendapat terhadap keb bij ijak a an kepala daerah atau mengenai kejadian kej ejad diaan lu luar ar biasa bia iasa s yang terjadii di d daerah disertai dengan de eng ngan an rekomendasi penyelasayan penyelasaaya yann aatau tau sebagai ttindak i dak lanjut in pela aks ksanaan hak interpelasi dan hak hak angket. angkket.. pelaksanaan Se Sementara mor 227 7 Ta Tahu h n 22009 009 di dalam Undang-Undang Nom Nomor Tahun Te entang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Perw rwakil ilan an Rakya at, t Tentang Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyatt Dae era rah, h, P asal Daerah, Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD Provinsi dan dan Pasal 349 49 sampai Pasal 351 menyangkut DPRD kabupaten/kota, diseragamkan diserag gamkaan hak k dan kewaji j ba bann nnya ya m engikuti Undang-Undang en Undan angg-Un Unda dang ng Nomor 32 Tahun Tahhun 20 Ta 004 kewajibannya mengikuti 2004 Tentang Pemerintah Daera ah. h S elanjudnya hak dan kewajiban ang nggo gotta Daerah. Selanjudnya anggota DPRD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahu Ta hunn 2014 20 T entang t Peme Pe meri rintahan D aera ae rahh ya yan ng juga te tela lahh di ubbah h ddengan engann Un Und dangTentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah Undangundang ng N omor 9 Tahunn 2015 te tentang perubahan perubaha hann kedua at ata as UndangNomor atas undang Nomor 23 Tah hun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah adalah Tahun sebagai berikut.
a) a). Hak anggota DPRD Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
30
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai rumusan Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 394 sampai Pasal 351 ((untuk untu un tukk DPRD kabupaten/kota), kab abup upaten/kota), yang lebih terperinci diatur di dalam da Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Pasal peme merintahan Daerah, P asal as al 444, 4, sselanjudnya elan el nju judnya hal yang sama s ma diatur dalam sa Undang-undang Nomor Undang-und dan angg No N mor 23 Tahun 22014 0144 Tentang 01 Tent Te ntaang Pemerintahan Pemerinttah a an Daerah Pasa Pa sall 16 160 yang ng jjuga uga telah di ubah dengan deng gan Und dan angg-un undang N o or 9 om Pasal Undang-undang Nomor Ta 015 tentang perubahan atas Undang-undang Undang-und dan ang No Nomo morr 23 2 Tah a un Tahun 22015 Nomor Tahun 20 014 tentang Pemerintahan Daerah. menentukan bahwa bah hwa w hhak ak anggot ta 2014 anggota DPRD yaitu : 1). Mengajukan rancangan peraturan daerah; 2). Mengajukan pertanyaan; 3). Menyampaikan usul dan pendapat; 44). ). M emilih dan n dipilih; Memilih 5). Membela diri; 6). Imunitas; 77). ). P roto ro toko kole ler; r; ddan an Protokoler; 88).Keuangan ).Ke ). Keuaang ngan an dan aadministratif. dmin dm iniistratif if.
b). Kewajiban anggota D PRD DPRD Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Dewaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah lan Rakyat Daerah, Daerah Pasal 298 sampai Pasal Daerah, dan Dewan Perwakil Perwakilan 300 (untuk DPRD provinsi), Pasal 349 sampai Pasal 351 (untuk DPRD kabupaten/kota), yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Undang-
31
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, selanjudnya hal yang sama telah diatus dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun Daerah 2014 Tentang Pemerintahan Peme meri rint ntahan Daera ah ya yyang ng juga telah di ubah dengan Undang-undang Undang-und ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentaang Pemerintahan Daerah. Pasal DPRD Pasa sall 161 menyatakan bbahwa ah hwa kkewajiban ewaj ew ajib ban a anggota DPR RD adalah : 1). M Mengamalkan melaksanakan Undang-Undang enga en gamalkan Pancasila, me mela laks ksanakan Und dan a g-Undang Dasar Ne Negara Republik Tahun Nega garra R epubli blikk Indonesia Indo In d nesia Tahu un 19 11945 45 dan n mentaati segala perundang-undanagan; seggala peraturan perundang-unda se dana nagan; 2). 2). Melaksanakan kehidupan demokrasii dalam d lam da m penyelengaraan peny pe nyelenga garaan pemerintahan daerah; 3). Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional kerukunnan a nas asio ionnal serta sert rta keutuhan Negara Ketasuan Republik Indonesi Indonesia; ia; 4). Memperjuangkan peningkatan kesejahtraan rak rakyat kyat di ddaerah; aerrah; ae 5). Menyerap, menampung, meghimpun dan meni menindaklanjuti n nddak akla lanj n ut uti aspirasi masyarakat; 6). Mendahulukan kepentingan Negara di atas kkepentingan epentinngan n pribadi kelompok, dan golongan; g). Memberikan pertanggungjawaban Memb Me mber erik ikan pertanggung ngja jawa waba bann atas tugas dan n kkinerjanya inerjany nyaa selaku DPRD sebagai sela se laku ku aanggota nggo ng gota ta DPR RD se seba baga gaii wujud wuju wu judd tanggung tannggung jawab moral ta mor oraal dan politis terhadap terh had adap ap ddaerah aerah pemilihannya; h). Menaati peraturan tata tertip, kode etik dan sumpah/janji sump mpah ah/j /jan anji anggota angg an ggot otaa DPRD; i). i) Menjaga Men enja jaga ga moral mor oral al dan an etika eti tika ka ddalam a am hubungan al hub ubun unga gann kerja kerja ja dengan denngan de lembaga lemb mbag agaa te terkait. t Implementasi C. Tinjauan tentang Imple lementasii Peraturan Daerah dan Retribusi a.
Implementasi mentasi bisa diartikan pelaksanaan atau Secara sederhana implem implementasi
penerapan. Majone dan Wi ild ldaavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam
Nurdin
dan
Usman,
2004:70)
mengemukakan
bahwa
”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.
32
Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). (dalam Adapun Schubert (d (dal alaam Nurdin dan dan Usman, 2002:70) mengemukakan ”implementasi rekayasa.” bahwa ”imp mpllementasi adalah sistem rekayasa .”” Dengan demikian dapat dikatakan dibutuhkan dika kata takan bahwa iplementasi ipleme m nt ntas asi di dibu butu tuhk hkan untuk membentuk membe bentuk atau mebuat pada suatu rekayasa pad ada su suat a u sistem. Pengertia iann-pengertian Pengertian-pengertian
di
atas
m emperlih em ihat atka kann memperlihatkan
bahw wa bahwa
kata
implem im mentasi bermuara pada aktivitas, adanya aaksi, ksi, ttindakan, inda in daka k n, aatau tau implementasi me ekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung mengand n ungg arti artti bahwa ar bahw wa mekanisme implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kkegiatan e iaata eg tann yyang ang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasa arkan acu uan berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenaa itu u, itu, implementa asi tidak tid idak ak berdiri berdiri sendi diri ri tetapi tet etap apii dipengaruhi ol oleh oby yek implementasi sendiri obyek berikutnya yaitu kurikulum m. kurikulum. ut men encaakup Selanjutnya, dijelaskan bahwa suatu rangkaian tersebut mencakup ersi er siaapan sep par aran angk gkat at peraturan an llanjutan anju an juttan yang merupakan mer erup upakan pertama, ppersiapan separangkat interp pre reta tasi dari kebijaks k anaan tersebut. tersebut. Dengan Denggan sejumlah sejjum mla lahh Undanginterpretasi kebijaksanaan sejuml mlah peraturan peraturran pemerintah, keputusan presiden, undang muncul sejumlah n-lainnya. Kedua, menyiapkan sumber daya guna peraturan daerah dan lain lain-lainnya. mplem mentasi termasuk didalamnya sarana dan menggerakkan kegiatan im implementasi prasarana sumber daya keuan a gan dan tentu saja penetapan siapa yang prasarana, keuangan, bertanggunagjawab melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke
33
masyarakat. Sedangkan implementasi menurut Hadi Syuaeb pada kamus prektis bahasa Indonesia adalah penerapan, pelaksanaan. pencapaian Lebih lanjut lanju ut tentang te penc ncap apaian keberhasilan implementasi publik, (2009:48) kebijakan pu pub blik, Edward dalam Indiahono (20 009 09:48) memberikan empat variabel penting, var ria iabbel yang berperann pe pent ntin i g, yyaitu aitu ai t : 1) Komunikasi, Komunika kasii, yaitu yaitu menunjuk bahwa bah hwaa setiap set etia iap kebijakann akan dapat dila laks k anak kan den nga gann ba baik ik jjika ikaa terjadi ik t rjadi kkomunikasi te omu uni nika k si efektif efekkti t f antara dilaksanakan dengan pela pe laks k ana pr pro ogram (kebijakan) dengan n ppara ara ke elo lomp mpok o saran n (target pelaksana program kelompok ggroup). roup). ). 2) Sumber Sumb mber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan n harus ddidukung iduk id ukung ol ooleh eh su umber daya yang memadai, baik sumber dayaa man nus u ia maupu pun sumber manusia maupun sumber daya finansial. 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel menemppel erat at kepada kepadaa implementor kebijakan/program. Karakter yang pentingg dim mil ilik ikii oleh h dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.. 4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokra asi menjad adi birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi birokrasii in ni ini mencakup dua hal penting perama adalah mekanisme ddan an str ruktu ur struktur organisasi pelaksana sendiri. b. Peraturan Peera ratu tura rann Daerah Daer Da erah ah Pengertian peraturan ddaerah aerah juga sebagai tujuan daerah ddan an jug uga juga da dapa p t di dise sebu butt se seba baga gaii instrume menn at atur uran an yyang angg dibe beri rika kann ke kep pada dapat disebut sebagai instrumen aturan diberikan kepada pe peme meri rint ntah ah ddaerah aerah da ae dala lam ra ang ngkka ppenyelenggaraan enyelenggga en garaan an ppemerintahan emer em erin inta taha hann daerah pemerintah dalam rangka di masing-masing dae erah oton onom. Menurut Jimmly Asshiddiqie daerah otonom. pengertian peraturan daerah dae a rah adalah adalaah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang g sebaga gai peraturan perundang-undangan yang sebagai lebih tinggi. Peraturan daerah ah bersumber dari apa yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meskipun demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan
34
ketentuan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4). Pada Pasal 1 bbutir utir 10 Undang-Undang Und ndan angg Undang nomor 32 Tahun 2004 nomor yang telah ddii ubah dengan Undang-undang nomo mor 9 Tahun 2015 tentanag Pemerintah Pem merintah Daerah mengatakan m ng me ngat atak kan bbahwa ah hwa Peraturan daerah dae a rah selanjutnya provinsi disebut Perda Perd da adalah adal ad alah peraturan daerah h prov ovin insi si dan/atau peraturan peraatu t ran daerah kabu ka bupa pate ten/kota ta, dan dan Undang-Undang No Nomo mor 27 T ahun ah un 2009 tentang kabupaten/kota, Nomor Tahun MP DPR, DPD, DPRD yang telah di ubah dengan den enga g n Undang-undang Unda Un dang ng-und ndang MPR, DPR, no omor 17 Tahun 2014, menyatakan Peraturan daerah yang yan ang selanjutnya seela lanj njutnya di di nomor sebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan perratura rann daerah da h kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomo or 12 tah hun Nomor tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal Pasal 1 poinn 7, menyatakan menyataka kann bahwa bahw ba hwaa Peraturan Provinsi Prrov ovin insi si adalah ada dalah peraturann perundangperundan anggundangan yang dibentuk ooleh leh de le dewan perwakilan rakyat provinsi dengan den enga gann p rsetujuan bersama Gubernur; kemudian pada poin 8 m pe en nen entu ukan persetujuan menentukan bbahwa ahhwa pe era ratu tura ran daerah ah kkabupaten/kota abup ab upat aten/kota adalah adal ad alah ah per aturan t per erun unddangperaturan peraturan perundangundang ngan an yang dibentuk dibent ntuk u olehh dewan perw wak akil ilan rak akyyat daerah undangan perwakilan rakyat kabupaten/kota dengan ppersetujuan ersetujuann bersama bupati/walikota. Sementara tentan ng peranann Perda Sadu Wasisitiono dan Yonatan tentang Wiyoso (2009 : 59), menyampaikan menyam ampaaikan bahwa : 1) Perda menentukan arah arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh konkritnya adalah Perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan
35
rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Stratejik Daerah (Renstra). 2) Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. Sebagai g kebijakan j ppublik tertinggi gg di daerah,, Perda harus menjadi j kebijakan acuan bagi sseluruh eluruh kebij el ijak akan an publik lainnya, baik berupa peraturan peratura an kepala daerah, keput keputusan tus usan a kepala daerah maupun kebijakan kebi bija jakan teknis yang dibuat oleh para ra ppemimpin emimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Pe Daerrah a (SKPD).
Pembentukan c.. Pembentuka an Peraturan Pera Pe raturan Daerah Rancanga Ra gann Peraturan Daerah dapat bberasal erasal ddari er arii De Dewan Perw rwakilan Rancangan Perwakilan Ra t D Rakyat aerah (DPRD) maupun dari Gubernur/Bupa pati/W Wal alik ikot ota. a Apa abi b la Daerah Gubernur/Bupati/Walikota. Apabila da ala lam satu kali masa sidang Gubernur/Bupati dan DPRD RD menyampaikan men enya yampaikaan dalam rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang ddibahas i ah ib has aadalah d lahh da rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan sedangkaan rancangan rancanga gann Perda yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dipergunakan diipergunnakann sebagai baha hann pe pers rsan andingan. Prog ogra ram m pe peny nyusunan Perda da ddilakukan ilakukkan bahan persandingan. Program penyusunan dalam satu Program Legisla lasi Daerah, Daerah, sehingga diharapkan tidak tterjadi erja er jaddi Legislasi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. P emb mben entu tuka kan Perd rdaa ya yang ng bbaik aik harus haru ha russ berdasarkan berdasark d kan pada pada asas Pembentukan Perda ppe mb ben entu tukkan peraturan pe pperundang rundan ng undangan ses esua uai kete ent ntua uan Pasal 5 pembentukan sesuai ketentuan Undang – Undang Nom mor 12 Tahu un 2011 yaitu sebagai berikut : Nomor Tahun 1) kejelasan tujuan n, yaitu bbahwa ahwa setiap pembentukan peraturan tujuan, perundang-undang gan har rus mempunyai tujuan yang jelas yang perundang-undangan harus hendak dicapai. 2) kelembagaan atau organ org rgaan pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar
36
4)
5)
6)
7)
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan efektifitas pperaturan pperundang-undangan g g harus memperhatikan p perundang-undangan tersebut perundang-un unda dangan tersebu butt di d dalam masyarakat, baik secara filosofi filosofis, is, yuridis maupun sosiologis sosiologis. is. kedayagunaan keda dayagunaan dan kehasilgunaan, ya yyaitu itu setiap peraturan memang pperundang-undangan erundang-unda dangan dibuat karena m emang benarbenar mengatur dibutuhkan dan dan bbermanfaat erma er manf nfaa aatt dalam meng ngatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa bernegara. berm mas asay ayar a akatt, be berb rban angs gsaa dan dan be bern rneg egar a a. kejelasan setiap peraturan perundang-undangan kejela lasaan rumusan, yaitu seti iap pe pera ratu turan perundan angg undangan hharus ha rus memenu nuhi hi ppersyaratan ersyar arat atan an tteknis eknis penyus sun unan a , sistem matika dan memenuhi penyusunan, sistematika ppilihan ilihann kata ka atau terminologi, serta ta bbahasa ahasaa hu huku kumnya jjelas e as dan el hukumnya mud mu dah dimengerti sehingga tidak meni imb mbulkaan be ber rbag a ai m acam mudah menimbulkan berbagai macam iinterpretasi nterpretasi dalam pelaksanaannya. keterbukaan, yaitu dalam proses pemb bentukaan pe pperaturan raturran pembentukan perundang-undangan mulai dari perencan naa a n, ppersiapan, ersiapan n, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transpara an dan d n te da rbuka. b a. transparan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakatt m empu em punyai mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan mas asukan an ddalam a am al m masukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Rancangan peraturan daerah (Raperda) dapat berasal dari D PRD D DPRD atau kepalaa da daer erah ah ((Gubernur, G bernur, Bu Gu upa pati ti, atau atau Walikota). Raperda Rapperda ya Ra ang daerah Bupati, yang disiapkan oleh Kepala Daerah Daaer erah h ddisampaikan isampaikan kepada DPRD. Sedang ngka kan Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimp mpin inan nD PRD PR pimpinan DPRD kkepada epadda K epal ep alaa D aerah h. Pe Pemb mbah ahas asan Raper erda da ddii DP DPRD RD dilakukan dilak kuk ukan an oleh Kepala Daerah. Pembahasan Raperda DPRD D bersama bersama Gubernur Gubernu nur atau B upati/Walikotaa. Pe Pembahas asaan bersama Bupati/Walikota. Pembahasan tersebut
melalui
ti ingkat-tingkkat tingkat-tingkat
pembicaraan,
dalam
rapat
komisi/panitia/alat kelengkapan keleng ngkapan DP DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna a. Rap aperda yang telah disetujui bersama oleh paripurna. Raperda DPRD dan Gubernur atau B upati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan Bupati/Walikota DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan
37
bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda DPRD Gubernur tersebut disetujui oleh ole lehh D PRD dan G ubernur atau Bupati/Walikota. Jika ub waktu dalam wa akt ktu 30 hari sejak Raperda tersebut ut disetujui bersama tidak ditandangani Gubernur dita and ndangani oleh Gu Gube bernnurr aatau tauu Bupati/Walikota, ta B pati/Walikotta, maka Raperda Bu menjadi tersebut sah hm enja en jadi Perda dan wajib b ddiundangkan. i nd iu ndan angk gkan. d. Re Rert rtib ibus usi Rertibusi Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Unda ang n N omor om or 228 8 Ta ahun Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 20 009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian penngerti tian an retribu usi s 2009 retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan pung ngutan an ddaerah a rahh ae sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yyang ang khusu sus khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kkepentingan epenti tingan an orang pribad adii at atau au bbadan. adan. Hal ini dilakukan ad dila di laku kuka kann dengan d ngan berpe de edo doman pa pada da pribadi berpedoman suatu kebijakan di daerahh ddalam ala lam m meningkatkan pendapatan asli dae aeraah, daerah, serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Wa Waji jibb retribusi re i adalah adal ad alah ah orang ora rang pribadi priiba badi di atau ata tau bbadan addan yang ng m enurut Wajib menurut p ratu pe ura rann perundang-undangan perundang-unda d ngan rretribusi etribusi diwajibkan diwajib ibka kan untu uk melakukan peraturan untuk pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi retribu busi yang terutang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa aatau tau pperizinan erizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan den e gan penggunaan jasa (Pasal 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Hal ini dilakukan agar pemerintah
38
mendapatkan angaran yang dibayar dari orang/badan usaha untuk selanjudnya dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur daerah. Retribusi Pelayanan Pelaaya yannan Persampahan/Kebersihan Persam mpa paha h n/Kebersihan Objek Retribusi Pelayanan pe persampahan/kebersihan meliputi : 1) Pengambilan/pengumpulan Pengambilan//peng ngum umpu pula lann sampah sa dari sumbernya sumb mbernya ke lokasi pembuangan pemb m ua u ng n an sementara. 2) Peng gan angkutan Pengangkutan
sampah
dari
ssumbernya umbern um nya
ddan/atau an/atau
lokasi
mbu b angaan/ n/pe pemb m uanngan pembuangan sementara ke lokasi pem pembuangan/pembuangan akhir sampah. 3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan aakhir khirr sa samp m ah h sampah ). (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Aru. Nomor 1. T ahun 22010 0100 Tahun berikut ini ad adal alah ah : adalah
39
BAGAN SUSUNAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU KEPALA BADAN FREDRIK. P. GAITE, S.AP NIP. 19641130 298603 1 007
KELOMPOK JABATA JABATAN TAN AL FUNGSIONAL
UPTD
SEKRETARUS SEKRETA TARUS
SUBAG PERENCANAAN
SUBAG UMUM DAN NK EPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
FRANSISCUS ARJESAM,S.Hut ARJE ESAM, SAM S.Hut NIP. 630 016 637
SALOMINA A H.BUNGYANAN,S.Sos H.BUNGY H.B UN ANAN,S.Sos 9760 60925 5 200501 20050 2 015 NIP. 197 19760925
BIDANG PENGELOLAAN PENGE GELOLAAN LINGKUNGAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
ZAK ZAKARIAS. AKARIAS. A. KARATEM, S, Sos NIP : 19770602 200501 1 012
AGUSTINUS. F. .B. METURAN, SP NIP : 19740829 200604 1 003
DORCE ATDJAS,S.Pd.Mt NIP : 19811028 200604 2 020
SUB BIDANG PENYUSUNAN & PENILAIAN AMDAL
SUB BIDANG PERIZINAN & PENGAWASAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENATAAN & PEMULIHAN LINGKUNGAN
ECKY ELSON BOTHMIR,S.Si NIP 19810721 200904 1 001
MJOHANA J. KORITELU, S. Sos NIP : 19790703 201001 2 029
BENYAMIN BATMOMOLIN,S.Ip NIP. 19760912 200501 1 012
BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
ZAKARIAS. A. KARATEM, S, Sos NIP : 19770602 200501 1 012
AGUSTINUS. F. .B. METURAN, SP NIP : 19740829 200604 1 003
DORCE ATDJAS,S.Pd.Mt NIP : 19811028 200604 2 020
SUB BIDANG PEMBINAAN AN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN N LING LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENGE GENDALI N AN LINGKUNGAN
SUB B BIDANG IDANG EVALUASI LINGKUNGAN & AUDIT LINGKUN UNGAN GAN
DIAN MAYASARI, S. Si NIP 19850515 201001 2 050
FEBRIANA. Y. FEBRIANA. FEBR Y KA KARATEM, RATEM, S. S Sii 1960209 NIP 19602 960209 9 201001 2 033 03 33
VERONIKA LETSOIN,SP NIP. 19771218 200701 2 011
SUBAG KEUA KEUANGAN
40
D. Landasan Teori Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah Otonomi ada dala lahh teori Oton nom omi Daerah, teori Pengawasan, dan teori Retribusi.. 1. Teori Teor orii Otonomi Daerahh Syafrudin mengatakan bahwa Sya yafrrud udiin (1991:23) mengataka kann ba bah hwa otonomii mempunyai makn ma knaa kebebasan kebeba basan dan kemandirian tetapi teta te t pi makna
buk ukan an kemerdekaan. kemerrde d kaan. bukan
Kebebaasan terbatas atau kemandirian itu adalah Ke adallah wujud wuj ujud ud pemberian pem e beeri r an Kebebasan keesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secaraa impl plis isit it definisi definis isi kesempatan implisit Adan nya y pemberian pem embe berian otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : 1. Adanya saikan ser rtaa tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diseles diselesaikan serta keperccayaann kewenangan untuk melaksanakannya; 2. adanya pemberian kepercayaan wen enan anga gann un untuk memikirk kan dan dan menetapkan men enetapkan send dir irii berbag agai ai berupa kew kewenangan memikirkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu. mem mik ikiirka kann dan dan Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan menettapkan kan sendiri senddiri bagaimana bag agai aima mana na penyelesaian penyele l sa saia iann tugas penyelenggaraan penyellen engg ggaraan menetapkan p meri pe rint ntah ahan, Sinindhia da ddalam lam Su Suryawikarta (19 995 95:3 :35)), me meng ngemukakan pemerintahan, (1995:35), mengemukakan sebaggai “kebebasan “kebebaasan bergerak yang diberikan kepada batasan otonomi sebagai rikan kesempatan kepadanya untuk daerah otomom dan member memberikan nya se sendiri dari segala macam keputusannya, mempergunakan prakarsany prakarsanya untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum umum. Dampak dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan
41
realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan Dengan pemerintahan negara. a. D engan kata llain ainn otonomi menurut Magnar (1991: ai memberikan besar 22),” memb mbeerikan kemungkinan yang lebih be esa sar bagi rakyat untuk turut serta mengambil sert ta dalam mengam mbill ba bbagian gian gi an dan dan tanggung jawab jawa wab dalam proses pemerintahan”. Manan 1991:23) menjelaskan pemerintahan an”. ”. M anan (dalam Magnar,, 19 1991 91:23) menjela lask s an bahwa ot ton onom omii mengandung meng ngan anddung tujuan-tujuan,yaitu: otonomi aa.. Pe embagian dan pembatasan kekuasaan. Salahh sa ssatu tu ppersoalan erso er soal alan a po okok Pembagian pokok dalam negara hukum yang demokratik, adalah h bagai aima mana n disat au dalam bagaimana disatu prib bad a i rakyat raky ra kyat dar ari pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi dari sewenang-w wen e ang. g. D engann kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan ddan n me meng ngurus memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur da mengurus sat me memb m ag gi rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusa pusat membagi k kuasaany ke nyaa kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaanya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah. tahan n. b. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerint pemerintahan. meleetakk kkan ddan an Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan menggha hara rapk pkan an P emerintah Pusa em satt da dapa patt me menjalankan tugas tu ugas dengan denggan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat seba se baik ik-bai baikn knya ya tterhadap erha er hada d p se sega gala la ppersoalan erso er soal alan an aapabila pabila hal terse ebu butt sebaik-baiknya segala tersebut ang bberaneka eraneka ragam coraknya. Oleh sebab ab iitu tu bersifat kedaerahan ya yang melaksanakaan tu tuga gas untuk menjamin efisiensii dan efektivitas dalam melaksanakan tugas wewenan ng uuntuk ntu tukk tu tur rut dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang turut sert rta me meng ngat atur ur ddan an m enguru us pe pela laks ksan anaa aann tu tuga g s-tu tuga gass pe peme meri rint ntaahan serta mengatur mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dallam m li ling ngkkungan rrumah umah um ah tangganya, tan angganya, di diha hara r pkan k masalah ah-m -maasalah dalam lingkungan diharapkan masalah-masalah yang bbersifat errsi siffat loka kal ak kan menda dapat pe erh rhatia iann da dann pe pela layyana nan yang yang lokal akan mendapat perhatian pelayanan waja wa jarr dan baik. wajar bangunan adalah a alah suatu proses mobilisasi faktorad c. Pembangunan-pemb Pembangunan-pembangunan omi, politikk maupun budaya untuk mencapai dan faktor sosial, ekono ekonomi, perikeehi h dupan sej jahtera. menciptakan perikehidupan sejahtera. emerint ntahan daerah yang berhak mengatur dan Dengan adanya ppemerintahan kepenntin ingan rumah tangga daerahnya, partisipasi mengurus urusan dan kepentingan rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.
42
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang telah dirubah dengan UndangTahun undang Nomor 23 Ta Tahu hun 2014 tentang tenta tang ng Pemerintahan Daerah yang juga mengalami mengalam mi perubahan perubahan kedua menjadi Undang-undang Undangg-u -undang Nomor 9 Tahun daerah, 2015 15 tentang pemerintahan pemerinta taha hann da aer erah ah,, me menyatakan bahwa wa Otonomi daerah wewenang, kewajiban daerah untuk adalah hak, we wewe wenang, dan kewajiba b n da daer erah ah otonom untu tuk mengatur dan me dan men nguruss ssendiri endiri urusan pemerintah han ddan an kep epen enti tinngan mas asya y rakat mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat se set temp pat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undan nga g n. D aera ae rahh oton nom, setempat Daerah otonom, sela lanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarak akat hhukum ukum uk u yan ng selanjutnya masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur menga gatu turr dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarak kat setemp pat masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat da alam ssistem istem is m dalam Negara Kesatuan Kesat atua uann Republik Repu Re publik Indonesia. Indonesia ia. Kebijakan otonom mi daerah da yang demikian itu merupakan merup upak akaan otonomi kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan orga gani nisaasi ddan an organisasi manaj jemenn pemerintahan pemerintah pe ahan an daerah. dae aera rahh. Artin inya ya,, seluruh selluruhh kebijakan kebija jaka kann dan manajemen Artinya, kegi g atan an pemerintahan se sserta rta kebi bijakan dan kegi giat atan a ppembangunan em mba bangunan di kegiatan kebijakan kegiatan daerah dilaksanakan m enurut ara ah kebijakan yang ditetapkan dalam menurut arah kebijakan negara tersebu but. Pelak ksanaan otonomi daerah itu tentu saja tersebut. Pelaksanaan bukan sekedar membincang ngkann mekanisme bagaimana menterjemahkan membincangkan tujuan-tujuan policy kepada pr pprosedur osedur rutin dan teknik, teknik melainkan lebih jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai
43
kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui policy yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle (dalam Koswara, mengatakan 1999 : 106) mengatak akan an : Attempts Attemp mpts ts to explain this divergence have lled e to the realization that ed implementation, involves im mpl plementation, even ev when successful, involv lves far more than a mechanical translation m echanical transla lation on off goals goal go als into in routine procedures; proce cedures; it involves fundamental making, fundam men enta tall qu qquestions esti tion onss about abou ab outt conflict, conf co nfli lict ct, decision deci de cision makin ng, and who gets what in a society”. soci so ciety”.
De egag gal a an impleme mentasi Dengan demikian, keberhasilan atau kkegagalan implementasi k biija ke jakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya ssecara ecaraa ny yat a a dala lam kebijakan nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program am yan angg telahh meneruskan yang iimplementasi plem emen entasi s dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses im mbandingk gkan n kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau mem membandingkan ujuan an-tujua uann antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tu tujuan-tujuan kebijaaka kann. kebijakan. 2. Teori Pengawasan Peng Pe ngaw awas asan an diperlukan dip iperlukann agar agar pelaksana pel elak aksa sana ppemerintahan emer erin inta taha hann dapat da Pengawasan beke be kerj rjaa ssecara ecaara efi isi sien en, ef efek ektif dan da ek kon onomis is.. Pengawasan Peng Pe ngaw awas asan n disini bekerja efisien, efektif ekonomis. ng untuk me m ningkatkan pendayagunaan aparatur merupakan unsur pentin penting meningkatkan anakan tug gas-tugas umum pemerintahan dan negara dalam melaksa melaksanakan tugas-tugas e wuju er udnya pemerintahan yang bersih dan pembangunan menuju tterwujudnya miki kian pengawasan merupakan instrumen berwibawa. Dengan demi demikian pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap Kepala Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah merupakan
44
pengawasan
yang
bersifat
politik
bukan
administratif.
Prajudi
Atmosudirdjo (1981) mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatanmembandingkan kegiatan yang memb mban anddingkan apaa ya yang dijalankan, dilaksanakan atau diselengarakan diselengarak akan itu dengan apa yang dikehendaki, dikehen enda d ki, direncanakan atau diperintahkan, sehingga hasil pengawasan dipe perrintahkan, sehingg gga ha hasi il pe peng ngaw a asan harus ddapat a at menunjukan ap kecocokan ddan sebab-sebabnya. sampai dimana dim manaa terdapat te an aapakah paka pa kah sebab-seba abn b ya. Setiap pe eny nyel elen engaraan an pemerintahan memenuhi hi adanya adanyaa sistem sist si steem pengawasan penga gawasan penyelengaraan penyellen pe enggaraan pemerintahan. penyelenggaraan hite yyaitu, aitu ai tu, untu uk Tujuan dari pengawasan menurut L.D Whi White untuk menjaga agar supaya jalannya pemerintahan sesuai den ngann Un Unda d ngdengan UndangUndang dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia manusiia (Soetami, (Soetami mi, 1993:61). Dengan memenuhi pelaksanaan pengawasan m aka uupaya pay ya maka untuk mengantisipasi meng ngan anti tisi sipa pasi si penyelenggaraan penyelenggga gara raan an ppemerintahan emerintahan ya em yang dap apat at dapat merugikan dan menghambat menghamb mbat a pembangunan pembangunan dan kesejataraan nasi sion onaal nasional dapat diminimalkan. Pengawasan dilakukan untuk menekaan menek ekaa aan hal-hal halha l-hhal yang merusak merus usak ak ccitra itra pem it mer erin inta tahh se seperti Ko Koru rups psi, i, K olusi l i, ddan an N epot ep otisme pemerintah Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KN (K N) ya yang selama inii me m njadi uunsur nsur yang melemahkan mel elem emah a kan pemerintahan pem pe merintahan (KKN) menjadi dalam pencapayan tuju uan dan ci ita-cita bangsa Indonesia. Sementara tujuan cita-cita fungsi pengawasan Menu urut Marin ngan (2004: 62), adalah : Menurut Maringan a. Mempertebal rasa tan nggunng jawab terhadap pejabat yang diserahi tanggung tugas dan wewenang dalam daalaam melaksanakan pekerjaan. bb. Mendidik para pejabat ag aagar ar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
45
Dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, maka pengawasan merupakan unsur yang penting dilakukan untuk menopang pemerintahan Negara keberhasilan pemer erin inta tahhan suatu Ne N gara dalam mencapai tujuan kesejahtraan. kesejahtraan an. Pengawasan menurut Muchsan (1992:38) (19 1 92:38) adalah kegiatan untuk tugas facto, untu tukk menilai suatu pelaksanaan peela l ks k an anaa aann tu tuga gass secara de facto o, sedangkan tujuan pencocokan pengawasan n hanya han anyya terbatas pada penco coco coka kan apakah kkegiatan egiatan yang eg di dila laks ksan anakan telah tel elah sesuai dengan tolak k uukur kur ya yang ng ttelah elah dit itet e apkan dilaksanakan ditetapkan se seb belum mnya (dalam hal ini berujud suatu re renc n ana//pl plan an). Dal a am sebelumnya rencana/plan). Dalam pe ela laksanaan fungsi pengawasan berkaitan dengan pen ndapaat Ma M ringan an pelaksanaan pendapat Maringan dan Muchsan, obyektifitas DPRD sangat mempengaru uhi h hhasil asil as il darii mempengaruhi pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Pengunaan Penggunaan teo ori teori pengawasan dengan permasalahan yang diteliti yaitu im mpleme mentassi implementasi pelaksanaann Peraturan Pera Pe ratu tura rann Daerah nom mor 8 Tahun Tah ahun un 2014 tentang tentan angg Retrib bus ui nomor Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Persampahan/Ke Kebe b rs rsih ihan di kabupaten Kepulauan Aru, uuntuk ntuk nt uk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksan anaa aann fu fung ngsi fungsi pengawasan an D PRD untu PR tukk tujuan tuju tu juan an peningkatan peningkkat atan an kkesejahtaraan esejjahtaraan h m asya as yarakat DPRD untuk masyarakat dan me menc nciiptakan penyel elengaraan an pemerintah daerah daer da erah a yyang an ng bbebas ebas dari menciptakan penyelengaraan unsur KKN. 3. Teori Retribusi Berawal dari pendapat pen nda d paat James McMaster (1991: 23), seorang pengajar ilmu ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Canberra Australia, mengatakan Retribusi didasari atas dua prinsip yaitu : The first is the “benefit principle.” Under this principle, those who receive direct benefits from a service pay for it through a consumer
46
charge related to their level of consumption of thr service. The second, and equally valid criterion, is known as the “ability to pay principle.” Terdapat dua pprinsip rins ri nsiip atas pengertian pengger erti t an retribusi, yang pertama adalah “benefit pprinciple”. rinciple”. Dibawah prinsip ini, mereka ri mereka yang menerima kenikmatan keni nikkmatan langsung dari daarii suatu sua uatu tu pelayanan pel elay yanan harus membayar membayar sesuai kebutuhan “ability dengan keb but utuh uhaan mereka. Prinsip i kedua ked edua ua adalah “abi bili l ty to pay pr rin inci cipl plee”, be erd rdasarkan prinsip ini pengen naa aan tariff re etr trib ibusi berd das a arkan principle”, berdasarkan pengenaan retribusi berdasarkan da kem dari emampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah ren endahh penghasilannya, peng pe ngha hasilann nnya, kemampuan ma aka semakin rendah harga yang dikenakan dibandi ing n m erek er eka yang ng maka dibanding mereka tinggi penghasilannya. Lebih lanjut, Ronald C. Fisher (1996 : 95), seorang seorang ah hli ahli keuangan Negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebag gai beri ikut : sebagai berikut it should shou sh ould ld make make the recipient recipi pien entt of a service ser ervice face thee tr true costt of First,, it thei th eirr consumption cons co nsum umpt ptio ionn decisions, d cision de ons, s, creating cre reat atin ingg an incentive inc ncentive for efficient efficcie iennt their oall of service provision using charges oa es aand nd choice. The second ggoal dit i ure pressures on general taxex fees is to recude expend expenditure Se ra tteoritis, eori eo riti tiss, pengenaan pen enge genaan rretribusi etri et ribu busi si harus har arus us mencapai mencapa paii du duaa tu tuju juan. Secara tujuan. Pert Pe rtam ama, a, ret tri ribu busi hharus arus ar u m embuatt wajib em ib rretribusi e riibu et busi si menghadapi men engh ghad adap apii harga Pertama, retribusi membuat keput utusan konsumsi kon o sumsi mereka, menciptakan suatu sesunggunya atas keputusan efisien. Tujuan Tu ujuan yang kedua pengenaan retribusi insentif untuk pilihan efisien. keter ergantunngan pembiayaan dari pajak daerah. untuk mengurangi ketergantungan ebu but, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa Berkaitan dengan teori terse tersebut, harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan(marginal cost), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakir. Devas berpendapat bahwa
47
retribusi daerah haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang yanng sepadan. ya Lebih Le Lebi bih lanjut Ronald C. Fisher (19966 : 103) mengatakan bahwa terdapat yang harus sebelum terd dapat tiga syarat penting pen enting ng yan angg ha haru us dipenuhi sebel elum u retribusi dapat dikenakan atas atas ssuatu uatu barang atau jasa : ua First, t, there the here must be an identifiab able le set ooff in ndi divi v duals or firms, identifiable individuals nott the whole community, that directly bbenefits no e efit en itss fr from om pprovision rovisi sion of thr good. Second it must be possible to exclude exxcl c ude in indi divi vidu d al ffrom r m ro individual consuming the goods if they do not pay. Thir ird indi divi vidu duals mu must Third individuals have the right to choose whether to consume the th he good. good od..
Terdapat tiga syarat penting yang harus dipenu nuhi ssebelum ebel eb e um m dipenuhi retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan n jasa, yyaitu aitu u pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan Pungutan, dan suka arelaa. Keti iga sukarela. Ketiga kondis isii tersebut ters te rseb ebut ut tidak tid idak ak terdapat ter e da dapat da dala lam m pure pure ppublic ubli ub licc go good o s tetapi terdapat terdapa patt ddii kondisi dalam goods etri et ribu busi pure private goods. Dengan demikian, kelayakan pengenaan rretribusi le h sesuai ai terhadap ter erha hada dapp private priv pr ivat a e goods good odss daripada dari da ripa pada da public publ pu blic ic ggoods. oods ds.. lebih Deng De ngaan gamba baran-ga gam mbaran an singk gkat at men enge gena naii te teor orii rretribusi etr trib ibusi di Dengan gambaran-gambaran singkat mengenai teori penting adalah ad atas, yang menjadi poin penting pemenuhan syarat syarat ini harus manfaaat langsungg yang dapat dirasakan oleh wajib diikuti dengan manfaat retribusi.
Objek
retribu busi retribusi
daaerah daerah
hendaknya
menjadi
perhatian
kann hanya layanan yang seadanya. Perbaikan Pemerintah Daerah dan buka bukan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar.
48
Perbaikan dan pemanfaatan fasilitas bangunan dengan manejemen pendapatan asli daerah.
