BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Pelelangan Dalam suatu proyek konstruksi setelah tahap perencanaan diselesaikan oleh

Konsultan perencana maka akan dilanjutkan dengan tahap pengadaan pelaksanaan konstruksi. Proses ini disebut dengan procurement. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan melakukan suatu proses pelelangan atau tender. Dimana tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi dibidangnya.

2.2

Berlakunya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menggantikan

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa maka banyak dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tidak dipakai acuan lagi. Penyempurnaan Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa ini dilakukan karena suatu proses Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian perlu dibuat suatu pengaturan yang jelas mengenai tata cara pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi suatu pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan. Adapun Jenis Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut :

5

1.

Pengadaan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang

2.

Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

3.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

4.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Dalam penyelesaian penelitian ini Pengadaan Barang/Jasa hanya dibatasi

pada pekerjaan Jasa Konstruksi saja.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah

Kegiatan

untuk

memperoleh

Barang/Jasa

oleh

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi lainnya yang

prosesnya

dimulai

dari

perencanaan

umum

Pengadaan

sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa. Dimana dalam penerapannya proses pengadaan Barang/Jasa tersebut menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.

Efisien,

berarti

pengadaan

barang/jasa

harus

diusahkan

dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam

jangka

waktu

sesingkat-singkatnya

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 2.

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan

6

3.

Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

4.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5.

Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

6.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.2.2 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Untuk jenis pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut : 1.

Pelelangan a. Pelelangan

umum,

adalah

suatu

metode

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. Pengumumannya secara luas melalui website LPSE, sehingga semua penyedia Barang/Jasa yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya. b. Pelelangan Terbatas adalah suatu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, dengan

cara

mengumumkan

dipengumuman

resmi

dengan

mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang diyakini

7

mampu,

dan

guna

memberikan

kesempatan

kepada

penyedia

barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. c. Pemilihan Langsung adalah suatu metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak bersifat kompleks. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik). 2.

Penunjukan Langsung adalah suatu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dengan cara menunjuk langsung1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

3.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia

Barang/Jasa,

tanpa

melalui

Pelelangan/Seleksi/Penunjukan

Langsung, dengan nilai HPS (Harga Perkiraan sendiri) paling tinggi Rp. 200.000.000,00

2.3 Pengertian E-Procurement Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa

E-procurement

(pengadaan secara elektronik) adalah suatu

pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik (E-procurement) ini adalah untuk: 1.

Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas

2.

Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

3.

Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

4.

Mendukung proses monitoring dan audit

5.

Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

2.3.1 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-

8

procurement terdapat banyak pihak yang terlibat didalamnya dari proses penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, persiapan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain : 1.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

3.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

5.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD

6.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD

7.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

8.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Institusi

yang

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada 9.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung

9

10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan 11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

2.3.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic government procurement atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (nondiscriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk membantu proses pengadaan barang/jasa secara elektronik

(E-procurement)

pemerintah

dibantu

oleh

suatu

unit

yang

dikembangkan oleh LKPP sebagai unit pelaksanaan yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Unit tersebut adalah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE merupakan sistem E-procurement yang mengoperasikan sistem bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dengan basis free license untuk diterapkan diseluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan

10

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-Lelang Umum (e-Regular Tendering) yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan penyedia barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan dan jadwal online pada SPSE, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasidan informasi. Dalam pengembangan SPSE, LKPP melibatkan instansi-instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga Sandi Negara mengembangkan suatu Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dimana dokumen penawaran dari peserta lelang di enkripsi menggunakan Aplikasi APENDO. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1.

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang telah mendaftar pada SPSE dan kemudian menyampaikan penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.

E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit

secara online (e-Audit). Sementara itu sub sistem e-audit dikembangkan bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Pembangunan yang memungkinkan bagi SPSE untuk mengeluarkan informasi detail tentang proses lelang untuk keperluan audit.

Implementasi

E-procurement

di

lingkungan

instansi

pemerintah

memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses E-procurement bisa dikatakan penggunaan kertas telah dikurangi. LKPP sebagai pengembang SPSE mulai tahun 2009 bekerja sama dengan BPKP untuk mengembangkan EAudit yang merupakan suatu alat bantu auditor yang digunakan untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Di Dalam EAudit terdapat beberapa fasilitas yang tersedia, antara lain :

11

1.

Memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti, tidak terbatas, membandingkan antara data/informasi tertentu dengandata/informasi lainnya.

2.

Memungkinkan auditor mengambil data dari database LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke data base, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit.

3.

Memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor dengan audit dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan.

4.

Memungkinkan auditor menyampaikan ringkasan dan informasi-inforrnasi hasil audit yang penting ditindak lanjuti oleh audit. Beberapa ringkasan dimaksud sebagai berikut: a.

Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Temuan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kriteria, Penyebab, Akibat);

b.

Rekomendasi (Nomor, Kode, Rekomendasi, Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi);

5.

c.

Tanggapan Objek;

d.

Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya (Nomor, Uraian).

Memungkinkan audit menyampaikan tindak lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak lanjut temuan audit.

6.

Memungkinkan disajikannya ringkasan hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor.

7.

E-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Beberapa data tersebuta dalah: a.

Kode/nama lembaga audit;

b.

Kode/nama lembaga/satuan Kerja yang diaudit;

c.

Nama paket yang diaudit;

d.

Identitas surat tugas (nomor, tanggal);

12

2.4

e.

Tim audit (NIP, nama, peran);

f.

Tanggal audit(tanggal mulai,tanggal selesai);

g.

Lingkup audit.

Menetapkan Metode Penilaian Kualifikasi Menetapkan metode dalam penilaian kualifikasi merupakan suatu proses

penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. Adapun cara penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan dari calon penyedia dapat dilakukan dengan cara : 1.

Prakualifikasi, merupakan suatu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran

2.

Pascakualifikasi, merupakan suatu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran. Proses penilaian kualifikasi ini harus dilakukan secara adil, transparan,

sehingga mendorong terjadinya persaingan yang sehat. Agar proses penilaian kualifikasi menjadi efisien maka data yang diperlukan dalam penilaian cukup mengirim data kualifikasi melalui SPSE sesuai jadwal yang ditentukan. Jika terdapat peserta pengadaan barang/jasa yang memalsukan datanya maka pihak panitia pengadaan barang/jasa akan mengenakan sanksi kepada peserta pengadaan barang/jasa tersebut berupa pemasukan peserta pengadaan barang/jasa yang ke dalam “daftar hitam” selama 2 tahun, dimana peserta pengadaan barang/jasa yang dimasukan ke dalam “daftar hitam” tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 tahun. Setelah dilakukan penilaian kemampuan peserta pengadaan barang/jasa maka pihak panitia pengadaan barang/jasa akan mengumumkan hasilnya melalui SPSE. Peserta pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebagai calon pemenang harus dapat menunjukan dokumen asli yang telah diupload sebelumnya untuk diperiksa oleh panitia pengadaan barang/jasa, apabila ada pihak penyedia yang keberatan terhadap hasil pelelangan dapat melakukan sanggahan malalui SPSE sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dapat melakukan sanggahan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13

Dalam proses pengadaan barang/jasa penggunaan metode prakualifikasi dan pascakualifikasi diatur seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penggunaan Metode Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

METODE PRAKUALIFIKASI

METODE PASCAKUALIFIKASI

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Pemilihan Langsung

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Pemilihan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang Bersifat

Perorangan

Penyedia

Jasa

Konsultasi

Kecuali

Pelelangan

Kompleks Melalui Pelelangan Umum Pengadaan

Barang/Jasa

langsung

kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa

Pelelangan

Umum

Umum Yang Bersifat Kompleks

melalui Pelelangan, dengan nilai HPS paling tinggi Rp. 200.000.000,00 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Melalui Penunjukan Langsung, Kecuali Untuk Penanganan Darurat Sumber : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (2012)

Dalam penyelesaian proposal tugas akhir ini proyek-proyek yang ditinjau menggunakan metode pengadaaan e-lelang pemilihan langsung, satu file, dengan metode evaluasi sistem gugur dan dengan metode pascakualifikasi.

2.5 Keanggotaan Peserta Pelelangan Dalam LPSE Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, penyedia barang/jasa harus mendaftar secara online pada website LPSE kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan. Adapun aturan mengenai keanggotaan pengguna LPSE adalah sebagai berikut : 1.

Registrasi Pengguna a. PPK/Panitia/Pokja ULP mengajukan permintaan untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) kepada pengelola LPSE bagi PPK/Panitia/Pokja ULP suatu paket pekerjaan tertentu dengan menunjukan surat Keputusan penunjukan sebagai panitia pengadaan

14

dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). b. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE; c. Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK/Panitia/Pokja ULP dan Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas. Dimana Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa. 2.

Persyaratan Registrasi Pengguna a. PPK/Panitia/Pokja ULP: 1. Surat Keputusan penunjukan sebagai PPK/Panitia/Pokja ULP oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Penyedia barang/jasa: 1. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan dan yang ditunjukan sebagai admin; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Perusahaan; 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/Sertifikat Badan Usaha (SBU); 4. TDP (Tanda daftar perusahaan); 5. Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahannya (jika ada perubahan). c. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani dan menyerahkan formulir keikutsertaan dan formulir pendaftaran yang telah tersedia pada website LPSE; d. Penyedia barang/jasa dapat melakukan registrasi sebagai Pengguna SPSE atau paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran suatu paket pekerjaan yang ingin diikuti.

3.

Kewajiban Pengguna a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

15

b. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki (satu) UserID dan Password yang dapat digunakan disemua LPSE di Indonesia dengan melakukan Agresi Inaproc pada website LPSE, apabila LPSE tertentu belum melakukakan Agresi Inaproc, maka penyedia harus melakukan pendaftaran dan verifikasi data lagi di website LPSE tersebut, seperti proses awal registrasi. c. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas lainnya pada SPSE; d. Setiap

penyalahgunaan

hak

akses

oleh

pihak

lain

menjadi

tanggungjawab pemilik UserID dan Password; e. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE); f. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum; g. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun Panitia/Pokja ULPpengadaan. 4.

Ketentuan Pengguna a. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui SPSE tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui website LPSE. c. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi (contentsofdata) yang dilakukan dengan menggunakan SPSE. d. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam SPSE.

16

e. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum. 5.

Pembatalan Keanggotaan Pengguna a. Pengelola LPSE berhak membatalkan/menunda/menghalangi sementara hak akses dalam proses pengadaan barang/jasa dari Pengguna apabila ditemukan adanya suatu informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (email).

2.6 Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam proses pengadaan

barang/jasa

secara elektronik

diperlukan

suatu perencanaan yang matang agar tercipta proses pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun proses pengadaan barang/jasa berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah

sebagai berikut : 1. Persiapan Pengadaan a. PA/KPA menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa dan akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi : 1. Identifikasi dan analisis kebutuhan 2. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran 3. Penetapan kebijakan umum 4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Hasil RKA akan dibahas dan ditetapkan di DPR/DPRD c. PPK mengundang ULP untuk mengkaji ulang RUP yang telah diajukan PA dan disahkan oleh DPR/DPRD guna menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : pemaketan pekerjaan, metode pemilihan penyedia, spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan rancangan kontrak

17

d. Panitia/Pokja ULP Pengadaan memasukkan kedalam SPSE: 1. Kategori paket pekerjaan; 2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yangmeliputi: a. e-lelang Umum PraKualifikasi dua file b. e-lelang Umum PascaKualifikasi satu file c. e-lelang Umum PascaKualifikasi dua file 3. Metode Penilaian Kualifikasi dan evaluasi; 4. Persyaratan kualifikasi 5. Jenis kontrak; 6. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan 7. Dokumen Pengadaan. 2. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia/Pokja ULP mengumumkan paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan diwebsite LPSE yang bersangkutan. 3. Pendaftaran Peserta Pengadaan Barang/Jasa a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paketpaket pekerjaan yang diminati; b. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas; c. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang, RAB dan Gambar paket pekerjaan tersebut. 4. Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa a. Proses penjelasan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online

18

tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan. b. Dalam hal waktu penjelasan pengadaan barang/jasa telah berakhir, Panitia/Pokja ULP masih mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. c. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan kedalam dokumen Pengadaan, Panitia/Pokja ULP dapat melaksanakan proses penjelasan dilapangan/lokasi pekerjaan. 5. Penyampaian Penawaran a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi

peserta

pengadaan

barang/jasa

dapat

mengirimkan

dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran yang dimasukan kedalam satu folder dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE. b. Pengguna

wajib

mengetahui

dan

melaksanakan

ketentuan

penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO. 6. Proses Evaluasi a. Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia/Pokja ULP dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO. b. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Panitia/Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat e-Procurement LKPP. c. Terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia/Pokja ULP. d. Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf b diatas Panitia/Pokja ULP dimungkinkan melakukan pemunduran

19

jadwal pada paket pekerjaan tersebut. e. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line)di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan kedalam SPSE. f. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang pengadaan barang/jasa. 7. Proses Pengadaan Barang/Jasa Gagal dan Diulang a. Dalam hal Panitia/Pokja ULP memutuskan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa ulang, maka terlebih dahulu Panitia/Pokja ULP harus membatalkan proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab proses pengadaan barang/jasa harus diulang. b. Informasi tentang proses pengadaan barang/jasa ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut. c. Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE. 8. Pengumuman Calon Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada

seluruh peserta

pengadaan barang/jasa paket pekerjaan tersebut. 9. Masa Sanggah a. Peserta pengadaan barang/jasa hanya dapat mengirimkan 1(satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE. b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta pengadaan barang/jasa yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah. c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan diluar

20

SPSE dan Peserta pengadaan barang/jasa mengirimkan kepada pejabat terkait. d. Proses sanggah banding menghentikan tahapan pengadaan barang/jasa selanjutkanya pada SPSE. 10. Pasca Proses Pengadaan a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila Panitia/ULP telah menetapkan pemenang dan PPK melakukan penunjukan penyedia barang/jasa dan Panitia/Pokja ULP mengirimkan pengumuman pemenang

pengadaan

barang/jasa

kepada

Peserta

pengadaan

barang/jasa melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui. b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang pengadaan barang/jasa dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya diluar SPSE. c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang pengadaan barang/jasa secara tertulis. d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang pengadaan

barang/jasa

melakukan

penandatanganan

kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan diluar SPSE. e. Proses pengadaan belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan apabila masing-masing pihak belum melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku/ditetapkan

oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. f. Pemenang proses pengadaan barang/jasa wajib untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait. g. Setelah pemenang ditetapkan melalui website LPSE, pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait dapat menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera setelah berakhirnya proses pengadaan.

21

h. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang pengadaan barang/jasa paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait. 11. Pembatalan/Pemutusan Panitia/PokjaULP

berhak/dapat

membatalkan/memutuskan

proses

pengadaan apabila memenuhi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengenai pelelangan Gagal dan dalam hal sedang berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa, karena suatu dan lain hal yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat melaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau nonteknis, keadaan kahar) 12. Penilaian Apabila penyedia barang/jasa memiliki catatan kinerja (trackrecord) yang buruk, maka Panitia/Pokja ULP berhak/dapat menggugurkan penawaran penyedia dan/atau memasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun. Untuk keperluan ini Panitia/Pokja ULP memberitahukan secara tertulis kepada LPSE agar diumumkan dalam website LPSE.

2.7 Alur

Proses

Pengadaan

Barang/Jasa

Secara

Elektronik

(E-

Procurement) Alur proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibagi menjadi 3 bagian yaitu: a. Pendaftaran penyedia barang/jasa b. Persiapan Pengadaan c. Pelaksanaan Pengadaan, pada pelaksanaan pengadaan dengan sistem (E-Procurement), dibagi menjadi 3 cara, yaitu : 1. E-lelang umum Pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file 2. E-lelang umum Pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file 3. E-lelang umum Pra kualifikasi dengan 2 (dua) file

22

2.7.1 Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, penyedia barang/jasa mendaftar secara online pada website LPSE dan mendownload formulir pendaftaran dan keikutsertaan kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan oleh LPSE. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sebagai berikut : PENYEDIA

LPSE (VERIFIKATOR

Mulai

Mendaftar secara online (mengisi data dan idenditas perusahaan

Download, isi dan cetak formulir pendaftaran dan keikutsertaan

Menyerahkan formulir pendaftaran dan menunjukan dokumen asli untuk diverifikasi dan divalidasi oleh LPSE (dokumen asli sesuai data yang diisi pada pendaftaran online) Tidak

Verifikasi formulir pendaftaran dengan berkas pendukung (dokumen asli sesuai data yang diisi pada pendaftaran online)

Data sesuai? Ya User ID dan password penyedia diaktifkan

Lakukan Agresi Inaproc untuk menggunakan User ID dan password di LPSE seluruh Indonesia

Selesai

Gambar 2.1 Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa Sumber :Petunjuk pengoperasian aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (2010)

2.7.2 Persiapan Pelelangan Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, PPK/Panitia/Pokja ULP terlebih dahulu meminta pengelola LPSE (Admin Agency) untuk membentuk kepanitiaan paket pekerjaan pada SPSE dan User ID dan Password bagi 23

PPK/Panitia/Pokja ULP paket pekerjaan tersebut. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam gambar 2.2 : LPSE (AGENCY)

PPK

PANITIA/ULP

Mulai

Surat Penunjukan

Login

Mendaftarkan PPK dan Panitia ULP

Membuat User ID dan Password PPK, Panitia ULP

Login

Login

Tidak

Persetujuan PPK

Menentukan metode pengadaan, dokumen lelang, HPS

Minta Persetujuan PPK

Ya Pengumuman Lelang

Selesai

Gambar 2.2 Alur Proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Sumber :Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (2010)

2.7.3 E-Lelang Umum Pasca kualifikasi Pada proses pelelangan ini melibatkan penyedia barang/jasa, Panitia/Pokja ULP Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan digambarkan pada gambar 2.3.

24

Proses Pengadaan Pasca Kualifikasi PPK Panitia Login

Login

Pengumunaan dan Upload Dokumen Pengadaan

Pendaftaran Mengikuti Lelang dan download dokumen pengadaan

Pemberian penjelasan Pekerjaan Ya tidak

Penyedia Barang/Jasa

Peninjauan Lokasi Pekerjaan

Addendum/Risalah Dokumen Pengadaan dan Berita acara Hasil Penjelasan Pekerjaan tidak Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

Penutupan Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

Ya

Ada Pertanyaan Ya Perlu Peninjauan

Download addendum/risalah dokumen Pengadaan

tidak

Ket. - Peninja uan lokasi apabila diperlu kan - Pemas ukan penawa ran yang kurang dari 3 (tiga) peserta , akan dinyata n gagal dan kembal i ke proses awal

Upload Dokumen Kualifikasi dan Penawaran

Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ada 3 Penyedia

Deskripsi Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

25

Proses Pengadaan Pasca Kualifikasi PPK Panitia

Koreksi Aritmatik Lelang Gagal tidak

Semua dibawah HPS

Evaluasi Kewajaran Harga Gugur tidak Memenuhi syarat harga

Lulus

Penyedia Barang/Jasa

Ket. - Sang gah dilak ukan secar a onlin e - Sang gahan bandi ng dilak ukan diluar aplik asi SPSE

Daftar Penawaran Peserta Lelang

3 Penawaran terendah yang lulus

Evaluasi Administrasi 3 penawar terendah Gugur Memenuhi syarat administrasi?

tidak

Lulus Evaluasi Teknis

Gugur tidak Memenuhi syarat?

Lulus

26

Proses Pengadaan Pasca Kualifikasi PPK Panitia

Penyedia Barang/Jasa

Ket.

Evaluasi dokumen Kualifikasi

Lulus

Berita Acara Hasil Pelelangan (1 Calon pemenang & 2 pemenang cadangan)

Pembuktian Kualifikasi

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Pelelangan

Masa Sanggah selama 3 Hari

Ada Sanggahan

ya Menjawab Sanggahan

Mengajukan Sanggahan

diterima tidak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

ditolak

Mengajukan Sanggahan Banding

Sanggahan diterima

Memerintahkan Pelelangan Ulang

Gambar 2.3 Alur proses pengadaan barang/jasa dengan metode pascakualifikasi Sumber : LPSE Kabupaten Gianyar, 2014

27

2.8

Jenis Kontrak Yang Digunakan Dalam proses pengadaan barang/jasa yang berlangsung di Kabupaten

Gianyar jenis kontrak yang digunakan untuk proyek pelelangan pekerjaan konstruksi yang akan berlangsung adalah kontrak Unit Price (harga satuan) dan atau LumpSump. Dimana penjelasan mengenai kedua jenis kontrak itua dalah (Ervianto,2002) :

2.8.1

Kontrak Unit Price (harga satuan) Hal terpenting dalam kontrak harga satuan (unit price contract) adalah

penilaian harga setiap unit pekerjaan telah dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Pemilik telah menghitung jumlah unit yang terdapat dalam setiap elemen pekerjaan. Berdasarkan arti kata unit price contract, dapat dipahami bahwa perikatan terjadi terhadap harga satuan setiap jenis/item pekerjaan sehingga kontraktor hanya perlu menentukan harga satuan yang akan ditawar untuk setiap item dalam kontrak. Penentuan besarnya harga satuan ini harus mengakomodasi semua biaya yang mungkin terjadi seperti biaya overhead, keuntungan, biaya-biaya tak terduga dan biaya untuk mengantisipasi resiko Dalam kontrak jenis ini, pembayaran akan dilakukan kepada kontraktor yang besarnya sesuai dengan kuantitas terpasang menurut hasil pengukuran akhir. Oleh sebab itu, pemilik perlu meyakinkan hasil pengukuran kontraktor dengan melakukan pengukuran sendiri.

2.8.2

Kontrak lump sump (biaya menyeluruh) Kontrak biaya menyeluruh (lump sump contract )ini digunakan pada kondisi

kontraktor akan membangun sebuah proyek sesuai rancangan yang ditetapkan pada suatu biaya tertentu. Jika terjadi perubahan baik desain, jenis material dan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya, maka dapat dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan pekerjaan tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan tambah kurang harus dinegosiasikan antara pemilik dan kontraktor. Persyaratan utama dalam

28

mengaplikasikan kontrak jenis ini adalah perencanaan benar-benar telah selesai sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Jika anggaran biaya dari pemilik terbatas maka jenis kontrak ini menjadi pilihan yang tepat karena memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Pekerjaan konstruksi yang tepat untuk kontrak jenis ini antara lain pembangunan gedung.

2.9

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan

data primer dan data sekunder. Data merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang diperoleh pihak lain atau data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagramdiagram. Pengambilan atau pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara penyebaran

kuisioner

untuk

diisi

oleh

responden

atau

dengan

cara

interview/wawancara dengan responden dengan peneliti. Untuk data yang hasilnya diperoleh melalui kuisioner, maka aspek yang penting adalah mendesain kuisioner sebelum melakukan penelitian. Sebelum mendesain kuisioner, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan berapa jumlah sampel yang akan diteliti. Mengingat keterbatasan tenaga dan waktu, penulis menggunakan sampel dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiarto (2003), sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya, dimana populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh jawaban penegasan setuju atau tidak setuju responden terhadap peryataan data kuisioner yang dibagikan (Proboyo, 1999).

2.10 Populasi Dan Sampel Penelitian Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dankemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011). Sampel

29

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jumlah sampel yang akan diambil dalam suatu penelitian merupakan persoalan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Di satu sisi jumlah yang dianggap kurang akan menimbulkan kontroversi apakah sampel dapat mewakili, sebaliknya jumlah sampel yang terlalu banyak akan menimbulkan masalah tingginya biaya penelitian. Untuk keperluan penyebaran kuisioner pada studi tugas akhir ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode stratified proportionate sampling. Pengambilan jumlah sampel dilakukan secara proporsional, dengan maksud agar pengambilan sampel dilakukan dengan suatu penalaran yang logis yang diharapkan dalam setiap strata akan diwakili oleh suatu sampel. Rumus perhitungan jumlah minimum sampel yang harus diambil dalam penelitian (Nasir, 1999) : ∑[

] ∑[

]

Dimana: N

= populasi total

P

= probabilitas populasi yang diharapkan

B

= bound oferror

2.11

Analisis Statistik Dalam analisa statistik digunakan skala pengukuran yang merupakan

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Salah satunya Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan Skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

30

indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrument yang dapat berupa pemyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradiasi yang sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain (Sugiono,2004) : -

Skor 5 : Sangat baik

-

Skor 4 : Baik

-

Skor 3 : Cukup

-

Skor 2 : Buruk

-

Skor 1 : Buruk sekali

Sedangkan untuk perhitungan skor dipakai rumus sebagai berikut :

(2.4)

Dimana : Total Skor (A)

= Total Nilai Skor (1-5)

Nilai Total (B)

= Total nilai skor maksimum setiap prosedur

31