BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sejarah/Pengertian Tentang Organisasi Internasional 1. Pengertian organisasi internasional
Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dapat dicatat bahwa ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (constituent instrument) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan
semata-mata
bahwa
kegiatan
itu
haruslah
dipaksakan
dilaksanakan 12.
12
Soermaryo Suryokusumo.1987.Organisasi Internasional.Jakarta:UI Pres.hlm:10
atau
a. Prinsip-prinsip
yang
dianut
dalam
pembentukan
organisasi
internasional Agar diakui statusnya di dalam hukum internasional, organisasi internasional harus memenuhi 3 syarat: 1) Adanya persetujuan internasional seperti instrumen pokok itu akan membuat prinsip-prinsip dan tujuan maupun cara organisasi itu bekerja. 2) Organisasi internasional haruslah mempunyai paling tidak satu badan.
Organisasi internasional.
internasional
Persetujuan
haruslah
internasional
dibentuk (instrumen
di
bawah
pokok)
hukum biasanya
dilaksanakan di bawah hukum internasional sesuai ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian 13.
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional 1. Pengertian sengketa internasional Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “dispute”. John G. Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah
13
Ibid.hlm:131-134
perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional
14
Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian 15. Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. a. Macam-macam sengketa internasional Sengketa internasional ada dua macam, diantaranya 16:
1) Sengketa politik Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat
14
negara
yang
bersengketa.
Usul
tersebut
tetap
Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar.Hukum Internasional Kontemporer.Bandung:PT.RefikaAditama.hlm:224 15 Huala Adolf.Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.Jakarta:Sinar Grafika.hlm:2 16 Boer Mauna2003.Pengertian,Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global.Bandung:PT.Alumni.hlm:188-189
mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. 2) Sengketa hukum Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil
hanya
berdasarkan
atas
prinsip-prinsip
hukum
internasional. b. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional J.G Starke menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori; 1) Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan 17
Adapun di bawah ini akan dibahas mesing-masing golongan tersebut diatas: 17
J.G Starke,2001.Pengantar Hukum Internasional 2,terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law(1989).Jakarta:Sinar Grafika.hlm:646
1) Cara-cara penyelesaian secara damai: Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa: “Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus
yang
mungkin
membahayakan
terpeliharanya
perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.” Berdasarkan Piagam PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 3: i. Melalui jalur diplomatik (non yurisdiksional) a) Negosiasi
Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang
memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian. 18
b.Konsiliasi
Konsiliasi menurut The Institue of International Law melalui Regulations on the Procedure of International Concilition yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat intenasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihakpihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian 19.
c. Mediasi
Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain 20.
18
Huala Adolf,Op.Cit.hlm:26-27 Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar.Op.Cit.hlm:229 20 J.GMerrills.Penyelesaian Sengketa Internasional.Terjemahan Achmad Fauzan(Internasional Dispute Settlement).Bandung:Trasito.hlm:21 19
d) Organisasi internasional (PBB) Menurut Huala Adolf, S.H ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Preventive Diplomacy Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, DK, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB. 2) Peace Making Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. 3) Peace Keeping Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB
dalam
pemeliharaan
perdamaian
dengan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya
PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil. 4) Peace Building Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa
berupa
menghubungkan
proyek
kerja
sama
konkret
yang
dua
atau
lebih
negara
yang
menguntungkan di antara mereka. Disamping keempat hal tersebut, ada istilah Peace Enforcement (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang DK berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.
Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah 21. ii.
Melalui jalur litigasi (yurisdiksional) a) Arbitrase internasional Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di
masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) Jay antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yyang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut 22. Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut compromis 23.
21Loekito Santoso.1986.Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik).Jakarta:UI Pres.hlm:29 F.Sugeng Istanto.Hukum Internasional.Yogyakarta:Universitas Atmadjaya Yogyakarta.hlm:92 23 Soemaryo Suryokusumo.OpCit.hlm :10
a) Pengadilan internasional Pengadilan internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memangggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan 24. iii.Melalui Organisasi internasional regional Organisasi-organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya
24
Rebecca M.M.Wallace.Hukum Internasional,terjemahan Bambang Arumnadi (International Law).Semarang:IKIP Semarang.hlm:281
memiliki
mekanisme
tersendiri
dalam
menyelesaikan
sengketa
internasional di antara para anggotanya. 2) Cara-cara penyelesaian secara kekerasan Prinsip-prinsip
cara
penyelesaian
melalui
kekerasan
menurut JG. Starke adalah: a) Perang dan tindakan bersenjata non perang Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara
lawan
dan
untuk
membebankan
syarat-syarat
penyelesaian di mana negara yang ditaklukan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. b) Retorsi Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina; misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilegeprivilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal dan bea. c) Tindakan pembalasan Pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negaranegara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari
negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. d) Blokade damai Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade 25. e) Intervensi Menurut piagam PBB Pasal 2 ayat 4, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap intergrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun 26. C . Tinjauan Tentang PBB(Perserikatan Bangsa - Bangsa) 1. Sejarah berdirinya PBB Berdirinya PBB diawali dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia Ke-2. Kegagalan tersebut mendorong negaranegara sekutu pada tahun 1941 membentuk suatu organisasi publik negaranegara untuk mencapai suatu sistem kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Organisasi tersebut diberi nama “The United Nations” dan pada tahun 1943 Deklarasi Moskow
25 26
J.G Starke.Op.Cit,hlm:679-683 Ibid.hlm:137
mengakui “perlunya mendirikan suatu organisasi internasional publik yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Formulasi suatu rencana pasti bagi sebuah organisasi diperbaharui dalam beberapa tahap, di Teheran tahun 1943, di Dumbarton Oaks tahun 1944, di Yalta tahun 1945 dan akhirnya dalam Konferensi San Fransisco tanggal 25 April sampai 26 Juni tahun 1945 dimana 50 pemerintah, dengan dasar proposal Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor, bersama-sama menyusun Charter of The United Nations/Piagam PBB 27.Piagam tersebut dirancang atas usul yang disusun oleh wakil-wakil dari Tiongkok, Perancis, Uni Sovyet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Dengan berdirinya PBB, maka muncullah satu kerangka kerja untuk kerjasama internasional dalam satu skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Lima dasawarsa kemudian keanggotaan organisasi dunia tersebut telah menjadi tiga kali lipat. Untuk merayakan berdirinya PBB pada tahun 1945, hari PBB diperingati setiap tahun pada tanggal 24 Oktober, ketika piagam PBB telah diratifikasi oleh Tiongkok, Perancis, Uni Sovyet, Inggris Raya, Amerika Serikat dan negara-negara penting lainnya.
27
D.W.Bowett.Hukum Organisasi Internasional,terjemahan:Bambang Irianan Djajaatmadja(The Law Of International Instituonal.Jakarta:Sinar Grafika.hlm:30
b.
Dasar dan tujuan PBB Dasar dan tujuan PBB tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB, yaitu: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu diadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamian, dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamian, dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai, dan sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaianpertikaian
internasional
atau
keadaan-keadaan
yang
dapat
mengganggu perdamaian; 2. Memajukan
hubungan
persahabatan
antara
bangsa-bangsa
berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia; 3. Mewujudkan
kerjasama
internasional
dalam
memecahkan
persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan
kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan 4. Menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. c.
Prinsip-Prinsip PBB dalam pemeliharaan perdamaian Dalam
kaitannya
dengan
usaha-usaha
pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya: 1) Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkahlangkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai negara maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan. Apabila perselisihan itu sedemikian rupa tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB ataupun Sekjen PBB dapat membawa masalahnya kepada DK atau Majelis Umum PBB. 2) Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB meletakkan salah satu prinsip dasar PBB. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, keberhasilan PBB sangat tergantung dari sejauh mana para anggotanya menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut dan sejauh
mana pula badan-badannya berfungsi secara efektif dalam memikul tangung jawab untuk untuk mencapai tujuan itu. 3) Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman Piagam PBB dalam pengenaan sanksi-sanksi lebih selektif dan lebih bersifat politis, di mana Piagam menempatkan DK sebagai suatu badan politik. Ini tercermin di dalam tanggung jawabnya dalam menentukan, apakah sesuatu keadaan merupakan ancaman bagi perdamaian, pelanggaran perdamaian atau memang agresi, di mana DK akan menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya. 4) Prinsip mengenai pengaturan persenjataan Salah satu tanggung jawab yang diletakkan oleh piagam adalah bagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem untuk mengatur persenjataan yang dapat dipertimbangkan oleh para anggota PBB, dengan Komisi Staf Militer dalam rangka Pasal 26. Masalah persenjataan diangggap oleh penyusun piagam sebagai salah satu pendekatan subsider untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 5) Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan kerjasama internasional Bagian pokok dari kegiatan keseluruhan PBB di bidang perdamian dan keamanan telah menimbulkan pengembangan terhadap prinsip-prinsip umum, aturan dan tata cara. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab
khusus dan sumbangan Majelis Umum PBB, yang menurut ketentuan piagam merupakan badan yang diberikan tanggung jawab untuk menangani “prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan perdamaian internasional”, “meningkatkan kerjasama internasional di bidang politik”, dan “mendorong perkembangan kemajuan hukum internasional beserta kodifikasinya” 28. d.
Dewan Keamanan (DK) sebagai salah satu organ PBB Safril Djamain dalam bukunya berjudul “Mengenal Lebih Jauh PBB dan Negara-Negara di Dunia” menjelaskan bahwa DK adalah badan pelaksana yang bertanggung jawab atas keamanan dan perdamaian dunia. • Anggota DK Anggota DK semula terdiri dari atas lima anggota tetap (Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Cina) dan enam anggota tidak tetap. Anggota tak tetap dipilih oleh Majelis Umum. Dengan amandemen yang mulai berlaku 31 Agustus tahun 1965, jumlah anggota DK diubah menjadi lima anggota tetap (Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Cina) dan sepuluh anggota tidak tetap. Jadi, sampai sekarang jumlah anggota DK seluruhnya ada 15 negara.
28
Soemaryo Suryokusumo,Op.Cit.hlm:9-19
• Masa jabatan DK Anggota tidak tetap DK dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Ketua DK dijabat bergilir oleh anggota untuk masa jabatan masing-masing satu bulan. • Hak dan kewajiban DK 1) Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara negara-negara yang berselisih. 2) Membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan Piagam PBB harus dipatuhi oleh seluruh anggota, karena para anggota telah mempercayakan sepenuhnya perdamaian dan keamanan dunia kepada DK. 3) Mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara damai melalui: o Perundingan, dalam hal ini biasanya ditempuh dengan jalan diplomasi. o Panitia penyelidik, untuk menetapkan kemungkinan menghilangkan sebab-sebab pertikaian. o Panitia
perdamaian,
dibentuk
oleh
panitia
internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
o Perantaraan atau jasa-jasa baik, yaitu suatu negara atau komisi atau tokoh yang ditunjuk dan disetujui kedua pihak yang bersengketa untuk mempercepat tercapainya perdamaian. 4) Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang telah dicapai. Perwasitan atau arbitase: masing-masing pihak menyatakan kesediaan untuk melaksanakan keputusan perdamaian
melalui
arbitration
atau
pengadilan
arbitrase. 5) Mengambil
tindakan-tindakan
terhadap
ancaman
penghentian
tembak-
perdamaian. Mengeluarkan
perintah
menembak bila sengketa telah menjurus kepada peperangan dan mencegah kemungkinan meluasnya ke daerah lain. Melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah pemaksaan berupa tindakan militer, pengenaan sanksi ekonomi, embargo atau lainnya. Mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian ke daerah sengketa. 6) Bersama majelis umum PBB, DK memilih anggota hakim-hakim Mahkamah Internasional.
• Dalam melaksanakan tugasnya, DK dibantu oleh: 1. Panitia staf militer 2. Panitia perlucutan senjata 3. Pasukan PBB • Hak istimewa Anggota tetap DK mempunyai hak istimewa, yaitu hak veto (hak menolak/membatalkan keputusan). Dalam sidang dewan kemanan berlaku ketentuan bahwa setiap anggota mempunyai satu suara. Keputusan diambil berdasarkan sekurang-kurangnya sembilan suara setuju dari 15 anggota. Untuk keputusan-keputusan yang penting berlaku pula ketentuan seperti tersebut di atas dengan catatan bahwa dari sembilan suara termasuk suara setuju kelima anggota tetap. Kalau salah satu dari kelima anggota tetap tidak setuju, maka keputusan tiak dapat dibuat. Hak kelima anggota tetap tersebut disebut hak veto. Bila salah satu anggota tetap bersikap abstain atau tidak memberikan suara, berarti tidak mendukung tetapi juga tidak menghalangi pelaksanaan keputusan DK dengan hak vetonya 29. Menurut D.W. Bowett Q.C.LL.D., dalam memberikan kepada DK “tanggung
jawab
untuk
memelihara
perdamaian
dan
keamanan
internasional”, para anggota organisasi bersepakat bahwa Dewan “bertindak atas nama mereka”. Karenanya Dewan bertindak sebagai wakil seluruh anggota dan tidak terbebas dari kehendak-kehendak mereka; 29
Safril Djamin.Mengenal Lebih Jauh PBB dan Negara – Negara di Dunia.Klaten:PT.Intan Pariwara.hlm:18-20
selanjutnya ia pun terikat oleh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi, sehingga pada prinsipnya, ia pun dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan 30.
30
D.W.Bowett.Op.Cit.hlm:41-42
