BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam hubungan antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan ini terkait terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Jika pada UU No. 5 tahun

1974,

pemerintah

daerah

(pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota) hanya merupakan panjang tangan dari pemerintah pusat, maka dalam UU No. 22 tahun 1999, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersendiri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut. Di

Indonesia,

reformasi

pengelolaan

keuangan

dimulai

dengan

dikeluarkannya tiga buah paket undang-undang pada tahun 2003 dan 2004. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan dasar dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit.

11 Universitas Sumatera Utara

12

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan dasar dalam reformasi pada bidang perencanaan dan penganggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi dasar dalam reformasi bidang pelaksanaan anggaran. UndangUndang No. 15 tahun 2004 menjadi dasar dalam reformasi di bidang pertanggungjawaban

keuangan

dan

audit.

Menurut

undang-undang

ini,

pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun satu tahun. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Universitas Sumatera Utara

13

Standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah dalam PP ini dinyatakan dalam bentuk Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). PSAP dalam PP No. 24 tahun 2005 merupakan SAP transisi dari basis kas ke basis akrual atau biasa disebut cash toward accrual basis. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas sedangkan aset, hutang, dan ekuitas dicatat dengan menggunakan basis akrual. Dalam membuat laporan keuangan, pemerintah wajib membuat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Pembuatan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh banyak pihak tidak terbatas pada pihak-pihak yang tertentu. Padahal, laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya terutama yang tidak biasa dalam membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi yang dapat digunakan bagi pembaca laporan keuangan untuk membantu memahami laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam

rangka

pengungkapan yang memadai.

2.1.2

Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi

keuangan. Pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak


14

yang memerlukan. Tujuan pelaporan keuangan diupayakan mempunyai cakupan yang luas agar memenuhi berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan umum dari berbagai pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan khusus kelompok tertentu saja (Kieso dkk, 2007). Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (means of communication) informasi tentang segala kondisi kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan. Maka, pelaporan keuangan lebih luas daripada laporan keuangan. Pelaporan keuangan daerah adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi tentang keuangan pemerintah daerah disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara. Unsur-unsur didalam informasi keuangan daerah berdasarkan PP No. 56 tahun 2005 yang dibahas dalam penelitian ini adalah LKPD dan APBD. APBD terdiri atas : 1. Anggaran Pendapatan, diantaranya : a. Pendapatan Asli Daerah : Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Penerimaan lain-lain. b. Dana Perimbangan : Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain-lain pendapatan yang sah.


15

2. Anggaran belanja, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. 3. Pembiayaan,

terdiri

atas

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan. Peraturan mengenai APBD ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Pasal 31 dan UU Nomor 1 tahun 2004. UU Nomor

1

tahun

2004

menyatakan

bahwa

penyampaian

LKPD

oleh

Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.1.3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang

penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja


16

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Mardiasmo (2002), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya

ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) Menyediakan

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya; e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan


17

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah: a) Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan reaisasinya dalam satu periode pelaporan. b) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. c) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. d) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.


18

2.1.4

Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem

Informasi

Keuangan

Daerah

(SIKD)

menurut

http://www.kemendagri.go.id adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Selanjutnya, UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah pasal 103 yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Ini artinya bahwa pemerintah daerah dituntut membuka akses kepada masyarakat secara luas atas

informasi

keuangan

yang

dihasilkan

pemda,

misalnya

dengan

mempublikasikan informasi keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau lainnya. Pasal 101 UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan tujuan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah: 1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional 2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional 3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi daerah, dan defisit anggaran daerah.


19

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari UU Nomor 33 Tahun 2004 maka Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi Keuangan Daerah yang tertuang dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 4 pada pelaksanaanya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup : 1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kota dan kabupaten 2. Neraca daerah 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan daerah 5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan 6. Laporan keuangan perubahan daerah, dan 7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Informasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat menggunakan situs resminya sebagai media publikasi informasi keuangan.

2.1.5

Struktur Pemerintahan Indonesia Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang


20

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab atas sumber daya yang berasal dari danadana masyarakat yang dikelola olehnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 bahwa pemerintah daerah meliputi Gubernur, Walikota atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat manjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdampak pada perimbangan/pembagian keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 tentang hak-hak yang dimiliki pemerintah daerah.

2.1.6

Manfaat Pelaporan Keuangan Menurut Styles dan Tennyson (2007), suatu cara yang mungkin paling

nyaman dan cost effective bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah menggunakan internet. Peraturan menggunakan internet untuk menyebarkan laporan tahunan pemerintahan kepada masyarakat sudah menjadi perhatian Governance Finance Officers Association (GFOA) di Amerika Serikat. GFOA meyakini banyak manfaat dari publikasi dengan menggunakan internet, diantaranya :


21

1. Meningkatkan kepedulian terhadap dokumen. Pemerintahan daaerah akan semakin peduli dengan dokumen-dokumen daerah karena sewaktu-waktu dokumen tersebut harus dapat dipublikasikan. 2. Meningkatkan

pemakaian

oleh

stakeholders.

Laporan

keuangan

pemerintah dan dokumen anggaran menyediakan sumber informasi yang penting bagi partisipasi stakeholder dalam

proses penganggaran

pemerintahan dan demonstrasi akuntabilitas keuangan (GFOA, 2003). Dengan begitu, dokumen-dokumen harus siap tersedia bagi beragam stakeholder. Internet menyediakan kesempatan yang relatif mudah dan murah untuk menyediakan informasi keuangan bagi semua stakeholder (Lavigne, dalam Styles dan Tennyson, 2007). 3. Merupakan alat analisis yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Informasi keuangan yang disediakan pada suatu website dalam format elektronik seperti berkas kertas kerja (spreadsheet) atau eXtensible Financial Reporting Markup Language (XFRML) memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dan lebih luas dalam menganalisis data keuangan (FASB, dalam Styles dan Tennyson, 2007). 4. Mencegah kelebihan pengungkapan dan menghemat biaya publikasi. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan secara elektronik dapat menjangkau lebih banyak pengguna namun tidak meningkatkan biaya cetak dan distibusi.

2.1.7

Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran pemerintah daerah biasanya menjadi faktor yang paling banyak

diteliti dalam mencari besarnya tingkat pengungkapan wajib (mandatory) maupun


22

sukarela (voluntary). Terdapat beberapa pendapat dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya asosiasi antara ukuran pemerintah daerah dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada situs resminya. Hasil penelitian Laswad dkk (2005), tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Selandia Baru. Sedangkan Serrano dkk (2008), menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara ukuran pemerintah daerah dengan pelaporan keuangan secara sukarela di internet. Ukuran pemerintahan daerah juga mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara positif karena semakin besar ukuran pemerintahan daerah menandakan jumlah dan transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah semakin besar pula sehingga biaya pemantauan tinggi. Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih banyak oleh ukuran pemerintahan daerah yang besar, internet dapat menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintahan daerah berukuran besar (Ettredge dkk; Pirchegger dan Wagenhofer; dalam Laswad dkk, 2005).

2.1.8

Rasio Kemandirian Daerah Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dari sumber-sumber

pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian Laswad dkk (2005), besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pada daerah menunjukkan kinerja pemerintahnya yang baik. Kinerja pemerintah yang baik akan menunjukkan kualitas dari manajemen


23

pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah yang memiliki kualitas manajemen yang baik cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan menggunakan sistem yang dapat meningkatkan kualitas dari pemerintah daerah tersebut seperti penyediaan informasi keuangan pemerintah daerah pada situs resminya.

2.1.9

Rasio Pembiayaan Hutang Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan

pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun besaran dari hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Hubungan keagenan antara otoritas daerah dan pemerintah pusat (kreditur) memberikan dampak pada besarnya tingkat pengungkapan. Kreditur cenderung memonitor para debiturnya dalam pengelolaan keuangan. Pengungkapan informasi

keuangan

melalui

media

tradisional

maupun

internet

dapat

memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Gore, 2004).

2.1.10 Belanja Daerah Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah


24

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Maka, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan seharusnya semakin tinggi keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi laporan keuangannya pada situs resmi pemerintah daerah (Rora, 2010).

2.1.11 Tipe Pemerintahan Daerah yang populasinya banyak dan memiliki beragam latar belakang sosial,

maka

permasalahan

pemerintah

daerahnya

semakin

kompleks.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota cenderung lebih kompleks dibandingkan kabupaten. Hal ini dikarenakan dari jumlah masyarakat yang


25

memiliki keberagaman latar belakang sosial dan pendidikan. Kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Wilayah metropolitan merupakan daerah tujuan urbanisasi yang memiliki penduduk lebih heterogen, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan warganya. Semakin kompleks permasalahan di suatu daerah maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. Pemerintah daerah perlu untuk membangun suatu sistem yang terintegrasi karena pemerintah daerah mengemban tanggung jawab yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Internet merupakan media yang paling efisien dalam memberikan pelayanan penduduk di suatu daerah. Karena internet dapat menjangkau populasi penduduk yang lebih besar dalam memberikan pelayanan bagi pemerintah daerah. Laswad dkk (2005), menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya.

2.2

Penelitian Terdahulu Penelitian tentang pelaporan keuangan melalui internet di Indonesia masih

jarang dilakukan. Tetapi penelitian ini sudah banyak dilakukan diluar negeri. Pada


26

awal tahun 1999 telah terjadi reformasi pelaporan keuangan sektor publik di Selandia Baru yang mendorong penelitian tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet yang dilakukan oleh Laswad dkk (2005). Laswad dkk (2005), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan hutang, kekayaan daerah, dan visibilitas pers mempengaruhi pelaporan keuangan di ineternet. Sedangkan tipe pemerintahan daerah, ukuran dan kompetensi politik berpengaruh tidak signifikan pelaporan keuangan di internet. Disamping itu, penelitian yang dilakukan Serrano dkk (2008), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Spanyol. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, surat obligasi daerah, situasi politik, visibilitas internet, kekayaan masyarakat dan tingkat budaya masyarakat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Spanyol sedangkan fitur keuangan dan e-government berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Spanyol. Penelitian lainnya dilakukan di Indonesia oleh Yurisca (2011), penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela sedangkan tipe pemerintahan, kompetisi politik, dan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Berikut daftar peneliti sebelumnya yang dideskripsikan sebagai berikut:


27

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu Peneliti / Tahun Laswad dkk (2005)

Judul Penelitian Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities

Styles & Tennyson (2007)

The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on the internet

Serrano dkk (2008)

Factors Influencing E-disclosure in Local Public Administrations

Rora (2010)

Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda

Yurisca (2011)

Aalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh Pemda

Variabel yang digunakan Variabel Dependen : Pelaporan Keuangan secara sukarela oleh Pemda (Y). Variabel Independen : Kompetensi Politik (X1), Ukuran (X2), Pembiayaan hutang (X3), Kekayaan (X4), Visibilitas Pers (X5), Tipe Pemda (X6). Variabel Dependen : Ketersediaan dan aksesibilitas (Y). Variabel Independen : Ukuran daerah (X1), Struktur Pemda (X2), Kualitas Accounting disclosure (X3), Pendapatan Perkapita (X4), Tingkat hutang (X5), Kondisi Financial (X6). Variabel Dependen : Pengungkapan laporan Keuangan Pemda di internet (Y) Variabel Independen : Ukuran (X1), Surat Obligasi Daerah (X2), Fitur Keuangan (X3), Situasi politik (X4), egovernment (X5), visibilitas internet (X6), Kekayaan masyarakat (X7), Tingkat budaya masyarakat (X8). Variabel dependen : Pengungkapan dan kualitas informasi (Y) Variabel Independen : PAD (X1), Tingkat Ketergantungan (X2), Ukuran Pemda (X3), Kompleksitas Pemerintahan (X4), Belanja Daerah (X5). Variabel dependen : Pelaporan Keuangan (Y) Variabel Independen : Kompetisi Politik (X1), Ukuran Pemda (X2), Leverage (X3), Kekayaan Pemda (X4), Tipe Pemda (X5).

Hasil Penelitian Adannya pengaruh signifikan leverage, kekayaan, dan visibilitas pers berpengaruh terhadap pelaporan keuangan. Sedangkan tipe pemerintah daerah, ukuran, dan kompetisi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan. Adanya pengaruh signifikan ketersediaan CAFR dengan : ukuran daerah, kualitas accounting disclosure, pendapatan perkapita dan tingkat hutang. Dan juga terdapat pengaruh signifikan aksesibilitas CAFR dengan : ukuran daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat hutang. Adanya pengaruh signifikan pelaporan keuangan pemda dengan : ukuran, surat obligasi daerah, situasi politik, visibilitas internet, kekayaan masyarakat, tingkat budaya masyarakat. Sedangkan, fitur keuangan dan e-government berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda di ineternet.

Adanya pengaruh signifikan pengungkapan dan kualitas informasi terhadap tingkat ketergantungan, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan. Sedangkan, PAD dan belanja daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan dan kualitas informasi. Adanya pengaruh signifikan pelaporan keuangan dengan : ukuran pemda dan kekayaan pemda sedangkan tipe pemerintahan, kompetisi politik, dan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents