BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Akad a. Pengertian Akad Kata „aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. “Akad” berasalj dalam bahasa Arab Al-Aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uluq yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hokum dalam objek perikatan. Akad

(Ikatan,

keputusan,

atau

penguatan)

atau

perjanjian atau transaksi dapat diartikansebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekadseseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa,wakalah, dan lain lain. Secara

khusus

akad

berarti

kesetaraan

antara

ijab(pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataanpenerima

kepemilikan)

dalam

lingkup

yang

diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.7Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud denganakad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untukmelakukan perbuatan hukum tertentu.8 Poerwadarmita dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesiamemberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan 7 8

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.

71-72.

8

9

tertulis atau dengan lisanyang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaatiapa yang tersebut dalam perjanjian itu”.9Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengajadibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido‟an masing-masing makaakan timbul rukunrukun akad, yaitu: 1) Orang-orang yang berakad (Aqid) 2) Benda-benda yang diakadkan (Ma‟qud „alaih) 3) Tujuan atau maksud mengadakan akad (Maudhu „al-„aqad) 4) Ijab dan Kabul (Sighat al-„aqd).10 Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukunrukun tersebut, maka iasudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.11Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah: 1) Tidak menyalahi hukum syari‟ah. 2) Harus sama ridha dan ada pilihan. 3) Harus jelas dan gambling.12 Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha‟an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dansama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harusberdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukanperjanjian.

9

WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402 10

5Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-

1, h. 52. 11

Mardani, op.cit., h. 74. Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 2-3. 12

10

Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untukmelakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalamsuatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka suatu perjanjian tidak dapat dibenarkan dan

tidak

ada

kekuatan

hukumnya

apabila

dilakukan

denganketerpaksaan. Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas danterang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang

tersembunyi di balikperjanjian.

Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akanmenimbulkan hal-hal yang

merugikan salah satu pihak

yang dapat menimbulkanpermusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masingmasing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang merekaperjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian mapun hal-hal yang timbul dikemudian hari. b. Bentuk-Bentuk Akad Bentuk-bentuk akad dapat di lihat di berbagai hal, yaitu: 1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara‟ maka perjanjian terbagi dua, yaitu: a) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.13Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkanoleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan mengikatbagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainyarealisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.

13

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke -6, h.63-65.

11

b) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan padarukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itutidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.14Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampakapapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebutdianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi.Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar‟i terbagidua yaitu batal dan fasad (rusak).15Akad yang batal adalah akad yang rukunnyatidak terpenuhi atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar‟i, misalnya barangyang ditransaksikan tidak diakui syara‟ seperti jual beli miras, daging babi danlain-lain. 2. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu: a) Al-„Uqud al-musammah, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-namaoleh

syara‟

serta

menjelaskan

hukum-

hukumnya, seperti jual-beli,sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain. b) Al-uqud ghair al-musammah, yaitu suatu perjanjian legalitas(penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangandan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.16 3. Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua, yaitu: a) Akad Tabaru yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong danmurni semata-mata karena mengharap ridha

14

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.36. 15 Wahba Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, h. 236. 16 Abdul Rahman Ghazali, op.cit., h. 58.

12

dan pahala dari AllahSWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari “ Return” ataupun motif.Yang termasuk dalam kategori ini adalah : Hibah, Wakaf, Wasiat,Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn , Qirad dan lain-lain. b) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat talah dipenuhisemuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahhiya

Bittamlik

serta

Mudharabah

dan

Musyarakah.17 c. Batalnya Suatu Akad Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila: 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktutertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secaraotomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9) : 4, yang berbunyi:                          Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas 17

Mardani, op.cit., h. 77

13

waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertaqwa. (Qs. At-taubah: 4) 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Sesuai

dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (9) : 7, yang berbunyi:                           Artinya: bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidi lharaam, Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Qs. At-taubah:7) 3) Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan) Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telahada bukti-bukti bahwa salah satu pihak menggadakan penghianatanterhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.18 Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal (8) : 58, yang berbunyi:                 Artinya:

18

dan jika kamu khawatir pengkhianatan dari suatu

Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, op.cit., h. 4-6.

akan (terjadinya) golongan, Maka

14

kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Qs. Alanfal:57) d. Asas Berakad Dalam Islam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, pondasi, bangunan, asal, pangkal, dan prinsip. Dalam kata lain yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Asas- asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas Ilahiyah (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah. 1) Asas Ilahiah merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas darinilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawabkepada pihak kedua,

tanggung

jawab

kepada

diri

sendiri,

dan

tanggungjawab kepada Allah SWT.19 2) Asas kebebasan (Al-Hurriyah) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad.Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa iaakan membuat perjanjian,

serta

bebas

menentukan

bagaimana

penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.20

19 20

Mardani, op.cit., h. 91. Abdul Ghofur Anshori, op.cit., h. 32.

cara

15

3) Asas pesamaan dan kesetaraan (Al-Musawah) yaitu suatu perbuatanmuamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupmanusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yanglainnya.21 4) Asas keadilan (Al- „Adalah)

Islam mendefenisikan adil

sebagai “ tidakmendzalami dan tidak didzalimi.” Implikasi Ekonomi dai nilai ini adalahbahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntunganpribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpakeadilan, manusia

akan

terkotak-kotak

dalam

golongan.Golongan yang satu akan mendzalimi

berbagai golongan

yang lain, sehinggaterjadi ekploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusahamendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.22 5) Asas Kerelaan (Al-Ridha) merupakan segala transaksi yang dilakukanharus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkanpada kesepakatan bebas dari para pihak

dan tidak boleh ada unsure paksaan, tekanan, dan

penipuan. 6) Asas kejujuran dan kebenaran (As-shidq). Bahwa dalam Islam setiap orangdilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanyapenipuan sangat berpengaruh dalam

keabsahan

akad.

Perjanjian

yang

didalamnya

mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihaklain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian. 7) Asas tertulis (Al-Kitbah), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secaratertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudianhari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283 mengisyaratkanagar akad 21

22

Mardani, op.cit., h. 93. Akhmad Mujahidin, op.ci.t, h. 15.

16

dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.23

2. Musyarakah a. Pengertian Musyarakahsecara

etimologis

adalah

penggabungan,

percampuran atau serikat.24 Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut partnership. Syirkah disyariatkan berdasarkan kitab suci Al-Qur‟an, sunah, dan ijma‟. Allah berfirman dalam Qs. An-nisa (4): 12:                                                                                          

          Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

anak.

jika

mempunyai

anak,

Maka

seperempat

dari

harta

isteri-isterimu

yang

kamu

itu

mendapat

ditinggalkannya

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 23 24

Abdul Ghofur Anshori, op.ci.t, h. 34. Mardani. 2014. Hukum bisnis syariah. Jakarta: Prenada media group. Hal 142

17

memperoleh

seperempat

harta

yang

kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu

mempunyai

anak,

Maka

Para

isteri

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang

dibuat

hutangnya

olehnya

dengan

atau

tidak

sesudah

memberi

dibayar mudharat

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. An-nsa:12). Secara terminologis Musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak meberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.25 Sedangkan menurut istilah fiqih, Musyarakahh ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya 25

Mardani. 2012. Fiqih ekonomi syariaH: fiqih muamalah. Jakarta: Kencana prenada media group. Hal 220

18

dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Adapun

menurut

istilah,

definisi

Musyarakahahyang

dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:26 1) Menurut para fuqaha, Musyarakah adalah akad antara dua pihak

(orang)

menyerahkan

saling

menanggung,

hartanya

kepada

salah pihak

satu lain

pihak untuk

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungn, seperti setengah atau sepertiga dengan syaratsyarat yang telah ditentukan. 2) Menurut pandangan ulama Hanafiyah, Musyarakah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad serikat dalam keuntungan karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah Mudharabah adalah sebuah akad Syirkah dalam satu laba, satu pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Musyarakah adalah Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Musyarakah adalah sebuah situasi dimana pemilik harta menyerahkan dengan harta orang tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang kamu ketahui. 5) Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa Musyarakah adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.. 26

136-137

Hendi Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka. Hlm

19

6) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa Musyarakah adalah seseorang yang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersamasama. 7) Imam Taqiyuddin berpendapat musyarakah adalah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan. Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dirangkum menjadi definisi bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah akad antara pe,ilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.27 b. DasarHukum Pada dasarnya landasan dasar syari‟ah musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu:28 1) Al-Qur‟an : Firman Allah SWT, Qs. Shaad (38): 24:                                     Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 27

Hendi Suhendi. Op.Cit. Hal 138 Syafi‟I Antonio.2001. Bank Syari’ah: dari teori ke praktik.Jakarta: gema insani press. Hal 95 28

20

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Qs. Shaad: 24). 2) Al-Hadits Disamping ayat ayat dalam al qur‟an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

‫ مالم يخه‬,‫ أ وا ثالث الشركيه‬: ‫ ان هللا يقُل‬: ‫ رفعً قال‬,‫عه أبي ٌريرة‬ ‫ فارا خاوً خرجت مه بيىٍما (رَاي أبُا داَد‬,ً‫أحذٌما صاحب‬ )‫َالحاكم عه أبي ٌريرة‬ Dari Abu Huraira, ia merafa‟kannya kepadaNabi, beliau bersabada: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. 3) Ijma Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah berkonsensur terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.” c. rukun dan syarat syirkah para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan

21

qabul. Adapun pihak lain yang berakad dan harta diluar pebahasan akad, sebagai dalam rukun jual beli. 1) Rukun-rukun Musyarakah:29 a) Para pihak yang berstirkah b) Porsi kerjasama. c) Proyek/usaha (masyru‟) d) Ijab qabul {sighat) e) Nisbah bagi hasil 2) Syarat Musyarakah Ada beberapa syaraat yang dientukan dalam syirkah, dantara syarat yang terkait dengan ihak yang berakad, shighah (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan syirkah ini menjadi empat, yaitu:30 a) Syarat yang berkaitan dengan semu bentuk syirkah. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1)Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakatkan harus biasa diteria sebagai perwakilan (wakalah). (2)Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. b) Syarat yang berkaitan dengan syirkah al-maal, seperti syirkah mufawwadhah atau „inan. Untuk kategori syirkah tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Modal yang dijadikan objek akad syirkah berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lai-lain. 29

Hendi Suhendi. 2005. Fiqh muamalah. (Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2005).

Hal 139 30

Rachmat Syafi‟i. Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustak setia . 2004). hal.298.

22

(2)Modal harus ada ketika akad syirkah dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda. (3)Syarat

yang

khusus

berkaitan

dengan

syirkah

mufawwadhah, yaitu: (a) Modal dalam syirkah mufawwadhah ini harus sama. (b)Modal harus tunai ketika akad syirkah berlangsung, bukan berua modal yang masih berupa simpanan. (c) Pihak yang bersyirkah termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul tanggung jawab). (d)Objek dalam akad yang disyirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau pedagangan. (4)Syarat-syarat yang berkaitan dengan syirkah „inan sama dengan syarat syirkah ufawwadhah. Sedangakan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat syirkah pada tiga objek, yaitu:31 a) Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga maca. (1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak

diperbolehkan

seorang

yang

merdeka

melakukan akad dengan seorang budak. Naun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya. (2) Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyd). (3) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa). b) Syarat yang berkaitan dengan syirkah akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak berakad, baik 31

Rahmat Syafe‟i. Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustak setia. 2004). Hal 237

23

ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan. c) Syarat yang berkaitan dengan modal (ra‟s al-maal). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini: (1)Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misannya mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas harus sama. (2)Modal harus ditasharufhkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga arus sama. (3)Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang. Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama syafi‟iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu: a) Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu. b) Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum sampai satu tahun. c) Syarat ayang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui pihak-pihak yang berakad, pebagin keuntungan harus

ditetapkan

secara

seperempat, dan lain-lain. d. Macam-macam syirkah

jelas,

seperti

sepertiga,

24

Secara garis besar menurut Sayid Syabiq, syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu:32 1) Syirkah amlak, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa ada akad. Syirkah amlak ini ada dua macam, yaitu: a) Syirkah ikhtiari (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti

apabila

seseorang

membeli,

berwasiat

atau

menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik. b) Syirkah ijbari (paksaan), yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atau perbuatan keduanya, misanya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telaah ber syirkah dalam hak milik. 2) Syirkah „uqud (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan. Para ulama Fiqh telah berbeda pendapat mmengenai syirkah „uqud ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tida sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk syirkah tertentu, misannya ada bentuk syirkaah yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu. Tetapi ulama lain membolehkan bentuk syirkah tersebut dan sebaliknya. Sabiq membagi syirkah „uqud ini menjadi empat macam, yaitu: 32

Muhammad syafi‟i antonio. Bank syari’ah: dari teori ke praktik. (Jakarta: gema insani press. 2001). Hal. 96

25

a) Syirkah al-„inan b) Syirkah al-mufawwadhah c) Syirkah al-abdan d) Syirkah al-wujud Para ulama tidak semua setuju tentang keabsahan empat macam syirkah „uqud di atas, kecuali ulama hanafiyah. Ulaa malikiyah hanya mengakui tig maca syirkah selain syirkah al-wujuh. Sementara menurut ulama hanabilah yang tidak dibolehkan adalah syirkah al-„inan. Adapun ulama syafi‟iyah hanya mengakui syirkah al-„inan, dan yang lainnya tidak dibolehkan. Adapun tentang definisi dan syarat-syarat empat macam syirkah di atas sebagai berikut:33 a. Syirkah al-„inan yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk syirkah al-„inan ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian

keuntungan

atau

pembagian

pekerjaan.

Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut

harus

di

tanggung

bersama

berdasarkan

prosentase modal yang mereka investasikan. b. Syirkah al-mufawwadhah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (Islam), dan hendaknya setiap pihak enjadi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam syirkah al-mufawwadah ini, maka syirkah ini akan 33

Ibid Hal 102

26

berubah menjadi syirkah al-„inan, karena dalam syirkah al„inan tidak dituntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat tersebut. c. Syirkah al-wujuh, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk elakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Syirkah ini sebenarnya hanya mengndalkan kepercayaan karena kedudukan para pelakunya. Syirkah ini dikenal sebagai bentuk syirkah karena tanggung jawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaaan mereka. d. Syirkah al-abdan, yaitu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan

dikerjakan

secara

bersama-sama

kemudian

keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Ulama malikiyahmensyaratkan untuk syirkah ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan, yang satu dengan yang lainnya dan keduanya masih dalam temapt yang sama. e. Berakhirnya syirkah Syirkah akan berakhir apabila:34 1) Salah satu pihak mebatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk

dilaksanakan

apabila

salah

satu

pihak

tidak

menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukan pencanutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

34

Rahmat Syafe‟i. Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustak setia. 2004). Hal 237

27

2) Salah stu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya. 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika syirkah lebh dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampun, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yng lainnya. 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama malakiyah, Syafi‟iyah dan hanabilah. Sedangkan menurut hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidaak membatalkan perjanjian. 6) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka enjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka syirkah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada B. Penelitian terdahulu Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses pembuatan proposal ini, penulis telah menemukan sumber yang membahas mengenai teoriteori Sistem Gaduh, terutama yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Penelitian ini. Siti fatimah. 2011. Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa sejangatDi tinjau menurut konsep mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang

28

dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.35 Anisatur rohmatin. 2008. Meneliti tentang tinjauan hokum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati). Penelitian ini menggunakan Adapun penelitian yang dilakukan adalahpenelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik.Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah denganmenggunakan cara berfikir induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan

bagi

hasil

pengelolaanlahan tampak di desa

Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai denganadat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangandengan syariat Islam.36 Widarto. 2011. Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat besemah di kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur. Bengkulu:

Universitas

Bengkulu.

Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Bentuk dan menurut

hukum

system perjanjian kawukan adat

Kabupaten Kaur dibuat

Besemah

(bagi hasil) ternak

diKecamatan Tanjung Kemuning

secara lisan

atau

tidakterulis, perjanjian

kawukan tidak bersifat tetap karena perjanjian kawukan ini bias 35

Siti Fatimah. 2011. Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa sejangat Di tinjau menurut konsep mudharabah.Pekanbaru: sultan syarif

kasim riau. 36

Anisatur rohmatin. 2008.Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaanbagi hasil pengelolaan lahan tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati). Yogyakarta: unversitas islam negeri sunan kalijaga.

29

diperbaharui, hanya berdasarakan kepercayaan dan tolong menolong antara

sipemilik dengan si pengawuk; b. Pembagian hasil antara si

pemilik dan pengawukdalam perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah diKecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu: Pembagian hasil ternakyang disesuaikan dengan modal pengawuk terhadap pemilik ternak, dimanasistemnya melalui pelantara kaki atau kuku ternak, apabila pengawuk membelisatu kaki dalam satu ekor ternak dihitung berdasarkan jumlah kaki artinya apabilaternak

berkembangbiak

menghasilkan

satu

anak

ternak,

maka pengawukmendapatkan satu kaki dari anak ternak tersebut, begitu juga dengan sistem kukusatu ekor ternak dibagi sesuai dengan jumlah kuku yang dibeli pengawuk, karenasatu kaki terdiri dari dua kuku berarti dalam satu ekor terdapat delapan kuku,apabila pengawuk membeli satu kuku artinya jika ternak berkembangbiak makapengawuk mendapatkan satu kuku.37 Jonly Woran. 2008. Meneliti tentang Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wouna Biak Utara. Sumatera: FPPK UNIPA. Penelitian ini menggunakan Data dianalisis secara tabulasi.Hasil penelitian, Calon penggaduh adalah ibu rumah tangga yang diatur sebagai anggota kelompok wanita tani desa. Calon pengaduh ini tidak dilakukan selek-si,akan tetapi didaftar namanya dan disusun urutan dari nama pertama sampai dengan nama kesepuluh untuk membentuk 1 kelompok. Ternak kambing didistribusi secara merata kepada 10 kelompok wanita tani setelah anggota masing-masing kelompok mendapat pengarahan.Namun tanpa pelatihan budidaya kambing sebelumnya, Redistribusi ternak kambing belum dilakukan sampai dengan tahun ke-empat38.

37

Widarto. 2011. Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat besemah di kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 38 Jonly Woran. 2008. Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Wanita Tani di Desa Wouna Biak Utara. Sumatera: FPPK UNIPA.

30

St. Rohani, Puspitasari. I, dan Abdullah A. 2014.Meneliti tentang “Karakteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru”.Makassar: Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif. Hasil

penelitian

Hasilpenelitianmenunjukkan

bahwa

berdasarkan

karakteristik peternak sapi potong yang melakukan sistem bagi hasil umumnyaberada pada usia produktif, tingkat pendidikan relatif rendah, jumlah tanggungan keluarga peternak sedikit, pengalaman peternak antara 1 sampai 10 tahun dengan skala kepemilikan ternak berkisar antara 1 – 6 ekor sapi39. Puspitasari,ita. 2014. Meneliti tentang Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Sapi Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Hasil penelitian harga diri dan prestasi (X1), Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) usaha ternak sapi potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sedangkan secara parsial (sendiri-sendiri) faktor Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) (Y) usaha ternak sapi potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sedangkan faktor Harga diri dan prestasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) (Y) usaha ternak sapi potong40.

39

St. Rohani, Puspitasari. I, dan Abdullah A. 2014. “Karakteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru”. Makassar: Universitas Hasanuddin. 40 Puspitasari, Ita. 2014. “Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) UsahaTernak Sapi Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.Makasar: Universitas Hasanuddin.

31

Tabel penelitian terdahulu Nama Siti (2011)

Judul

Metode

fatimah. Pelaksanaan sistem bagi hasil peternak desa

sejangat

mudharabah.

Di

tinjau

menurut

Hasil

Perbedaan

sapi di kualitatif

Menurut

tinjauan Penelitian

konsep deskriptif

ekonomi Islam tentang untuk pelaksanaan

usaha mengetahui

peternak

sapi

dilakukan

di

yang hasil

dari

Desa pelaksanaan

Sejangat

belum Gaduhan

sepenuhnya

sesuai usaha ternak

dengan prinsip syariah sapi

secara

dalam pembagian hasil syariahIslam, antara

pemilik

sapi sedangkan

dengan pengelola sapi. Penelitian Hal ini dapat terlihat Penulis untuk dalam

pembagian mengetahui

keuntungan yang tidak bagaimana sesuai dengan kontrak sistem di awal. Seharusnya Ekonomi jika

ada

perubahan Islam dalam

32

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

akad dalam pembagian pelaksanaan keuntungan

maka sistem gaduh

hendaknya

peternakan

diberitahukan terlebih Sapi di desa dahulu

kepada Tanggeran

pengelola modal agar Kabupaten tidak terjadi kerugian Pekalongan. salah satu pihak. Widarto

Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut pendekatan

menunjukkan

(2011).

hukum adat besemah di kecamatan tanjung deskriptif

a.

kemuning kabupaten kaur

system

kualitatif.

Bentuk

.

bahwa: Penelitian dan untuk

perjanjian mengetahui

kawukan (bagi hasil) hasil

dari

ternak

menurut pelaksanaan

hukum

adat Gaduhan

Besemah

usaha ternak

diKecamatan Tanjung sapi

secara

Kemuning Kabupaten syariahIslam, Kaur dibuat

secara sedangkan

33

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

lisan atau tidakterulis, Penelitian perjanjian tidak

kawukan Penulis untuk

bersifat

tetap mengetahui

karena

perjanjian bagaimana

kawukan

ini

diperbaharui,

bias sistem hanya Ekonomi

berdasarakan

Islam dalam

kepercayaan

dan pelaksanaan

tolong

menolong sistem gaduh

antara

sipemilik peternakan

dengan si pengawuk; Sapi di desa b.

Pembagian

hasil Tanggeran

antara si pemilik dan Kabupaten pengawukdalam perjanjian (bagi

Pekalongan.

Kawukan .

hasil)

ternak

menurut hukum adat Besemah diKecamatan

34

Nama

Judul

Metode

Hasil Tanjung

Perbedaan

Kemuning

Kabupaten Kaur yaitu: Pembagian

hasil

ternakyang disesuaikan modal

dengan pengawuk

terhadap

pemilik

ternak, dimanasistemnya melalui pelantara kaki atau

kuku

apabila

ternak, pengawuk

membelisatu

kaki

dalam satu ekor ternak dihitung jumlah

berdasarkan kaki

apabilaternak berkembangbiak

artinya

35

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

menghasilkan anak

satu

ternak,

maka

pengawukmendapatkan satu kaki dari anak ternak tersebut, begitu juga

dengan

sistem

kukusatu ekor ternak dibagi sesuai dengan jumlah dibeli

kuku

yang

pengawuk,

karenasatu kaki terdiri dari dua kuku berarti dalam

satu

terdapat

ekor delapan

kuku,apabila pengawuk

membeli

satu kuku artinya jika ternak berkembangbiak

36

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

makapengawuk mendapatkan

satu

kuku. Anisatur rohmatin. tinjauan hukum (2008).

Islam terhadap pelaksanaan penelitian

bagi hasil pengelolaan lahan tambak

lapangan

menunjukkan (field pelaksanaan

(Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati). research)

bahwa Penelitian bagi untuk

dan hasil pengelolaanlahan mengetahui

sifat

tampak di desa Tluwuk hasil

penelitiannya

Kecamatan

pelaksanaan

adalah deskriptif Wedarijaksa analitik.

dari

Gaduhan

Kabupaten Pati sesuai usaha ternak denganadat

istiadat sapi

secara

atau kebiasaan yang hokum adat, berlaku di masyarakat sedangkan dan

tidak Penelitian

bertentangandengan

Penulis untuk

syariat Islam

mengetahui bagaimana sistem

37

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem gaduh peternakan Sapi di desa Tanggeran Kabupaten Pekalongan. .

St.

Rohani, Karakteristik Peternak Sapi Potong Dengan Sistem Analisis

Hasil

penelitian Penelitian ini

Puspitasari. I, dan Bagi Hasil Di Desa Lempang, Kecamatan Tanete deskriptif.

menunjukkan

Abdullah

berdasarkan

(2014).

A. Riaja, Kabupaten Barru.

bahwa untuk mengetahui

karakteristik peternak karakter sapi

potong

yang peternak

melakukan sistem bagi yaitu

apa

hasil umumnyaberada sesuai dengan pada usia produktif, karakter

38

Nama

Judul

Metode

Hasil tingkat

Perbedaan

pendidikan peternak sapi

relatif rendah, jumlah yang tanggungan

keluarga dengan

peternak pengalaman

ada

sedikit, melakukann peternak sistem

bagi

antara 1 sampai 10 hasil, tahun

dengan

kepemilikan

skala sedangkan ternak penelitian

berkisar antara 1 – 6 penulis untuk ekor sapi .

mengetahui bagaimana sistem Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem gaduh peternakan Sapi di desa

39

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan Tanggeran Kabupaten Pekalongan.

Jonly (2008).

Woran Evaluasi Usahatani Kambing Gaduhan Kelompok Data Wanita Tani di Desa Wouna Biak Utara..

dianalisis Calon

secara tabulasi.

penggaduh Penelitian

adalah

ibu

rumah untuk

tangga

yang

diatur mengetahui

sebagai

anggota hasil

dari

kelompok wanita tani Gaduhan desa. Calon pengaduh Kambing, ini

tidak

dilakukan sedangkan

selek-si,akan

tetapi Penelitian

didaftar namanya dan Penulis untuk disusun

urutan

dari mengetahui

nama pertama sampai bagaimana dengan

nama sistem

kesepuluh

untuk Ekonomi

membentuk kelompok.

1 Islam dalam Ternak pelaksanaan

40

Nama

Judul

Metode

Hasil kambing

Perbedaan

didistribusi sistem gaduh

secara merata kepada peternakan 10 kelompok wanita Sapi di desa tani setelah anggota Tanggeran masing-

Kabupaten

masing.Redistribusi

Pekalongan.

ternak kambing belum . dilakukan dengan

sampai tahun

ke-

empat. Ita Puspitasari

Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil kuantitatif

harga diri dan prestasi Penelitian ini

(2014)

(Teseng) Usaha Ternak Sapi Potong Di Desa eksplanatori

(X1), Kebutuhan (X2) untuk

Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten

dan

Barru

diterima (X3) secara motivasi

Imbalan

bersama-sama

yang mengetahui

peternak

(simultan) berpengaruh dalam positif peternak

terhadap melakukan yang sistem

bagi

41

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

melakukan sistem bagi hasil, hasil

(teseng)

usaha sedangkan

ternak sapi potong di Penelitian Desa

Lempang, Penulis untuk

Kecamatan

Tanete mengetahui

Riaja,

Kabupaten bagaimana

Barru

sedangkan sistem

secara parsial (sendiri- Ekonomi sendiri)

faktor Islam dalam

Kebutuhan (X2) dan pelaksanaan Imbalan yang diterima sistem gaduh (X3)

berpengaruh peternakan

signifikan

terhadap sapi di desa

peternak

yang Tanggeran

melakukan sistem bagi Kabupaten hasil

(teseng)

(Y) Pekalongan.

usaha

ternak

sapi

potong

di

Desa

42

Nama

Judul

Metode

Hasil

Perbedaan

Lempang, Kecamatan Tanete

Riaja,

Kabupaten

Barru,

Sedangkan

faktor

Harga diri dan prestasi (X1) tidak berpengaruh signifikan

terhadap

peternak

yang

melakukan sistem bagi hasil

(teseng)

(Y)

usaha

ternak

sapi

potong.

43

C. Kerangka berfikir Pemodal

Modal

Pengelola

Bagi Hasil/ Pebagian keuntungan