BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi 2.1.1 Pengertian dan Fungsi Koperasi Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral perekonomian nasional.

Koperasi Indonesia lahir dengan nilai-nilai dan

prinsipnya sendiri yang sangat ideal, yang tidak memfokuskan pada individu dan keuntungan

yang

maksimal,

melainkan

pada

kebersamaan

dan

untuk

kesejahteraan anggota. Hal ini wajar, karena koperasi merupakan perkumpulan orang (anggota), sehingga anggotalah sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi. Dengan demikian tidak ada keraguan yang mungkin timbul dalam upaya mengajak warga untuk mulai berusaha lewat perkumpulan koperasi. Terlihat dari peranan koperasi sebagai badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (Sudarsono, 2000:19), yaitu: 1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. 2. Koperasi sebagai sarana pendidikan dimaksudkan sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan.

8

Universitas Sumatera Utara

3. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang ingin dicapai melalui masalah-masalah yang akan dihadapi koperasi dalam kehidupan masyarakat. 4. Koperasi sebagai wahana pengimbang dimaksudkan sebagai suatu pengimbang terhadap badan usaha non koperasi seperti BUMN maupun BUMS. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Dilihat dari prinsip koperasi ini, secara nyata dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, terlihat pada prinsip pertama keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, hal ini berarti koperasi dapat digunakan oleh semua kalangan. Pada prinsip ke tujuh tentang kerjasama antar koperasi harus lebih ditingkatkan agar dapat mengembangkan konsep kewirakoperasian yang mampu

9


memperbanyak anggota, pengelola (manajer), birokrat menciptakan inovasiinovasi baru untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi Kewirausahaan adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan kepentingan kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama (Kusnadi 2005:207).

Besarnya berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk

memperoleh keperluan hidup pula maka lahirlah jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut Anoraga & Ninik (2007:19). 1. Koperasi Konsumsi Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual –beli yaitu menjual barang konsumsi. 2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam) Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat

dan

tepat

untuk

tujuan

produktif dan kesejahteraan. 3. Koperasi Produksi Koperasi Produksi adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

10


4. Koperasi Jasa Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya. 5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa. Beberapa peranan koperasi berjalan sesuai dengan jenis koperasi seperti membantu memenuhi kebutuhan konsumen, menyediakan beberapa sarana produksi kepada petani dan perusahaan, menyediakan bahan baku dari industri besar, menghimpun tabungan dan modal, menyalurkan kredit, baik dari pemerintah maupun dari dana yang dapat dihimpunnya sendiri, memasarkan hasil produksi anggota, atau membantu pemerinta dalam penyediaan bahan pangan dan komoditi perdagangan untuk ekspor atau untuk industri dalam negeri. 2.1.2 Mekanisme Pendirian Koperasi Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari berbagai tahap, yaitu : 1. Pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. 2. Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekretaris, dan bendahara). 3. Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

11


2.1.3 Pengurus Koperasi Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Masa Jabatan

pengurus paling lama 5 (lima) tahun tentang persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar (Sumarsono, 2003:38) Dengan pengertian seperti itu, tentu tidak sembarang anggota koperasi dapat dipilih menjadi pengurus. Walaupun setiap anggota koperasi memiliki hak untuk itu, tapi hanya anggota yang memenuhi persyaratan tertentulah yang layak memikul tanggung jawab tersebut. Bahkan adakalanya rapat anggota tidak berhasil memilih seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota yang ada. Hal ini terjadi jika calon-calon pengurus yang ada tidak atau belum memenuhi persyaratan untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Sehubungan dengan itu maka menjadi kewajiban koperasi untuk secara terus-menerus mengingkatkan keterampilan para anggotanya agar memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas pengurus koperasi, adalah sebagai berikut : 1. Mengelola dan organisasi dan usaha koperasi. Koperasi harus mampu menjalankan atau mengelola organisasi koperasi dengan tertib, sehingga organisasi koperasi dapat berkembang menjadi organisasi maju dan profesional.

12


2. Memelihara buku daftar anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus berkewajiban menyelenggarakan administrasi yang teratur dan sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. 3. Menyelenggarakan Rapat Anggota Pengurus harus mampu menyelenggarakan Rapat Anggota koperasi dengan sebaik-baiknya. 4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi. Pertanggungjawaban kinerja usaha dan organisasi koperasi harus dilakukan dengan membuat laporan secara terinci mengenai perkembangan usaha dan organisasi koperasi dan pertanggungjawaban keuangan koperasi dilakukan dengan laporan keuangan koperasi 5. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Pengurus koperasi harus dapat merumuskan rencana kerja dan rancangan pendapatan dan belanja koperasi agar dapat menentukan strategi pengelolaan usaha koperasi secara tepat. 2.1.4 Perangkat Organisasi Koperasi Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : 1. Rapat Anggota Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Dimana rapat

merupakan cara dan sarana komunikasi yang sedemikian penting untuk mengatur dan mengelola tata kehidupan koperasi (Ninik, 2002:23). Keputusan rapat dapat 13


menjamin

untuk

mengatasi

masalah

yang

timbul

didalam

organisasi,

mempertemukan pendapat-pendapat yang bertentangan didalam organisasi seperti pimpinan dan bawahan, antara pengurus dengan Anggota koperasi. Rapat dapat menjamin keselarasan kerja sehingga merupakan sarana koordinasi yang baik. 2. Pengurus Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu.

Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja

yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota (Arifin, 2001:37). Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi ditetapkan sebagai berikut : a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. b. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar; 3. Pengawas Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Untuk maksud kerahasiaan dan penyusunan yang sistematik dari laporan Pengurus, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik (Tiktik Sartika, 2009:36).

14


2.1.5 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) cabang Medan Koperasi Pegawai Republik Indonesia dibentuk pada tahun 1983 supaya seluruh pegawai negeri menjadi anggota koperasi dan koperasi yang belum berbadan hukum. Kegiatan usaha koperasi ini adalah melakukan kegiatan simpan pinjam. Keanggotaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia berjumlah 34.653 anggota dengan rincian jumlah anggota laki-laki 24.630 dan anggota perempuan 10023.

Wilayah keanggotaan koperasi meliputi semua pegawai negeri dan

pegawai BUMD dan menjadi anggota koperasi karyawan ini adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan tidak berada dalam perwalian. b. Bertempat tinggal di Kotamadya Medan dan sekitarnya c. Mata pencaharian/pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku 2.1.5.1 Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Susunan pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia periode 2010 s/d 2014 adalah: 1. Ketua I

: Drs.H.M.Yunus Lubis

2. Ketua II

: Drs.Jumiadi.AW,Ak,M.Si

3. Ketua III

: G. Panggabean

4. Ketua IV

: RH.Turnip,SH 15


5. Sekretaris I

: Drs.H.Simanjuntak

6. Sekretaris II

: H.Tarmizi Lubis,BA

7. Sekretaris III

: Ramenna Tambunan,S.Pd

8. Bendahara I

: Drs.T.P.Malau

9. Bendahara II

: Adi Susanto,SE

Ketentuan-ketentuan untuk menjadi pengurus di KPRI adalah: 1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota serta bertanggungjawab kepada rapat-rapat anggota. 2. Pengurus dapat dipilih jika mereka yang memenuhi syarat-syarat mempunyai jiwa kepemimipinan, sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta mempunyai pengertian tentang perkoperasian. 3. Pengurus

sebelum

melakukan

tugas

kewajibannya

lebih

dahulu

mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota. 2.1.5.2 Struktur Permodalan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Modal Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia terdiri dari modal sendiri dan modal luar (pihak ketiga) a. Modal Sendiri bersumber dari : 1. Simpanan Anggota 2. Modal Donasi 3. Cadangan 4. Dana Stabilisasi

16


b. Modal Luar/Hutang bersumber dari : 1. Dana-dana kewajiban lain yang belum dibayar 2. Pinjaman Modal 3. Jasa (dari SHU) 4. Hutang Pajak 2.1.6

Koperasi SMP Negeri 1 Medan Koperasi SMP Negeri 1 Medan dibentuk pada tahun 1992, koperasi ini

didirikan oleh kepsek dan guru-guru SMP Negeri 1. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi dengan jalan memberikan pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya.

Kegiatan usaha koperasi ini

antara lain: 1. Kegiatan Simpan Pinjam 2. Unit Penjualan Alat-Alat Tulis 3. Unit Toko Keanggotaan koperasi SMP Negeri 1 Medan berjumlah 73 anggota dengan rincian jumlah laki-laki 25 dan anggota perempuan 48 anggota. Anggota koperasi ini adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan tidak berada dalam perwalian. 2. Mata pencaharian/pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil/guru honorer di SMP Negeri 1

17


3. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku 2.1.6.1 Kepengurusan Koperasi SMP Negeri 1 Medan Susunan pengurus koperasi SMP Negeri 1Medan Periode 2010 s/d 2014 adalah: 1. Ketua I

: Syahril Harahap, S.Pd

2. Ketua II

: Drs. J.P Daulay, MPd

3. Sekretaris I

: Maragoti Siregar, S.Pd

4. Sekretaris II

: Anita Nilam S. Silalahi, S.Pd

5. Bendahara

: Sintha Dolok Saribu, S.Pd

Ketentuan-ketentuan untuk menjadi pengurus di Koperasi SMP Negeri 1 adalah: 1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota serta bertanggungjawab kepada rapat-rapat anggota. 2. Pengurus dapat dipilih jika mereka yang memenuhi syarat-syarat mempunyai jiwa kepemimipinan, sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta mempunyai pengertian tentang perkoperasian. 3. Pengurus

sebelum

melakukan

tugas

kewajibannya

lebih

dahulu

mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota Adapun sumber dana koperasi adalah dari simpanan-simpanan para anggota koperasi, dan penggunaan dana koperasi selama ini digunakan untuk pembiayaan operasional misalnya untuk dipinjamkan kepada anggota 18


koperasi, pembelian inventaris koperasi, menggaji karyawan operasional, tunjangan anggota, dan lain sebagainya. 2.1.7 Koperasi Keluarga Besar USU Koperasi Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara (KKB USU) didirikan pada tanggal 19 April 1982. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan tatanan perekonomian dalam rangka untuk meningkatkan kesejateraan anggota yang berdasarkan prinsip koperasi. Kegiatan usaha koperasi ini antara lain: 1. Divisi Asrama Mahasiswa/Wisma 2. Divisi Simpan Pinjam 3. Divisi Goserba 4. Divisi Kantin Keanggotaan KKB USU berjumlah 439 anggota dengan rincian jumlah anggota laki-laki 159 dan anggota perempuan 280 anggota. KKB USU sebagian dananya diperoleh dari Bank Bumi Putera dimana Bank Bumi Putera sudah menjadi anggota koperasi ini dan yang menjadi anggota koperasi ini adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan bertindak berada dalam perwalian. b. Bertempat tinggal di Kotamadya Medan dan sekitarnya. c. Mata pencaharian/pekerjaan: Mahasiswa, staf Dosen, Karyawan, Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara. d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1. 19


e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku. 2.1.7.1 Kepengurusan Koperasi Keluarga Besar USU Susunan pengurus KKB USU periode 2011 s/d 2013 adalah: 1. Ketua

: Hery Husni

2. Wakil Ketua

: Sriwati, SP

3. Sekretaris

: Herianto Nasution

4. Bendahara

: Ayurani Lubis

5. Anggota pengurus

: Redy Dalimunthe

6. Badan pengawas

: Anto Tarigan, M. Aliansyah

Ketentuan-ketentuan untuk menjadi pengurus di Koperasi Keluarga Besar USU adalah: a. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota b. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih 1/3 dari jumlah pengurus c. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian e. Pengurus

sebelum

melakukan

tugas

kewajibannya

lebih

dahulu

mengucapkan sumpah/janjii sesuai dengan keputusan rapat anggota. Adapun sumber dana koperasi adalah dari simpanan-simpanan para anggota koperasi dan penggunaan dana KKB USU selama ini digunakan untuk pembiayaan operasional. 20


2.1.8

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Dalam prakteknya apabila terjadi sisa hasil usaha, maka sisa itu tidak

dikembalikan seluruhnya kepada anggota. Seperti yang telah dijelaskan sebagian perlu ditahan untuk dijadikan cadangan. Selain itu koperasi boleh melupakan, bahwa sesunggunya ada orang-orang yang bekerja tetapi belum diberi penghargaan dari uang persediaan ongkos pelayanan itu.

Mereka itu adalah

pengurus dan karyawan-karyawan ynag setiap hari menjaga toko, mengerjakan pembukuan, mengatur gudang dan sebagainya. Oleh sebab itu sebagian lagi ditahan untuk orang-orang tersebut. Masih ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu untuk pendidikan. Ternyata bahwa anggota pengurus dan karyawan-karyawan selalu harus diberi pendidikan atau latihan agar mengerti, paham dan terampil melayani anggota koperasi. Koperasi juga tidak boleh lupa akan fungsi sosialnya pada masyarakat, kalau di daerah tersebut ada bencana yang menimpa.

Selain itu koperasi pun wajib

meningkatkan kemajuan daerah di mana koperasi bekerja. Di dalam tiap-tiap koperasi seharusnya sudah ditentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha itu.

Dengan demikian pembagian sisa hasil usaha

(SHU) koperasi dilakukan menurut anggaran dasarnya. Sesungguhnya bukan anggota koperasi saja yang membayar ongkos pelayanan dan memberi keuntungan-keuntungan itu, tetapi juga untuk bukan anggota. Hal ini desebabkan karena koperasi juga melayani masyarakat. Akan tetapi karena pelayanan kepada bukan anggota sangat sukar dicatat maka sisa usaha yang mestinya harus

21


dikembalikan dengan cara lain. Dalam perhitungan dengan menggunakan angka menurut Kartasapoetra (2000:57) 1.

Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang kepada para anggota sebagian besar (45%) akan dibayarkan kembali kepada para anggota

2.

Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang kepada para anggota masyarakat bukan anggota, sebagian besar (50%) akan digunakan untuk kepentingan masyarakat/pembangunan daerah, uang cadangan (±25% dari sisa hasil) merupakan kekayan koperasi yang tidak boleh dibagikan kepada anggota.

3.

Biasanya sekitar 20% dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan uang simpanannya, sedang sekitar 25% untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa masingmasing.

4.

Bagi pengurus beserta para anggota pengurus disediakan sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan karyawan biasanya diberikan 5% dari hasil usaha.

5.

Minimal sekitar 5% dari hasil usaha disediakan untuk dana pendidikan, dana ini biasanya disetrokan kepada Departemen Koperasi perwakilan setempat.

6.

Bagi dana pembangunan daerah yang disisihkan dari hasil usaha, maksimal 5% untuk para anggota dan minimal 50% untuk masyarakat umum.

7.

Dana sosial disediakan sekitar 5% dari sisa hasil usaha. Sistem pembedaan SHU ini akan menimbulkan dampak pikiran negatif

terhadap para anggota koperasi karena merasa dirugikan, karena tidak semua SHU 22


yang diperoleh koperasi dapat dinikmati oleh anggota, bila terjadi kerugian, simpanan pokok anggota akan diikutsertakan didalamnya. Apabila koperasi tersebut juga melayani bukan anggota, maka jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota dibagi sebagai berikut : - 30% untuk cadangan. - 10% untuk dana pengurus. - 5% untuk dana karyawan. - 5% untuk dana sosial. - 50% untuk dana pembangunan kerja. Pembagian dalam % diatas hanyalah berupa pedoman dan dapat diubah menurut keputusan rapat anggota, dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga ekonomi, maka koperasi juga melakukan berbagai kegiatan usaha dalam rangka pelayanan kepada anggota-anggotanya.

Usaha-

usaha tersebut juga harus dikelola secara profesional dan efisien agar dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu dengan harga yang layak sehingga anggota dapat merasakan manfaatnya. Selain itu perusahaan tersebut juga harus dapat

mendatangkan

keuntungan,

sehingga

perusahaan

koperasi

dapat

mengembangkan usahanya, serta manfaat yang dirasakan anggota juga semakin besar. Sehubungan dengan keuntungan usaha ini, ada orang yang berpendapat, bahwa koperasi tidak boleh mengambil untung. Koperasi harus menjual barangbarangnya lebih murah daripada harga di pasaran umum kepada anggotanya, meskipun hal ini akan mengakibatkan kerugian.

Pendapat tersebut berkaitan 23


dengan ungkapan, bahwa koperasi itu tidak berorientasi pada upaya mencari keuntungan (bukan profit oriented) melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented). Benar memang semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi harus bertujuan memberi manfaat kepada para anggotanya, terutama dalam bentuk kesejateraan materiil.

Tapi bukan berarti, jika manfaat yang diutamakan,

kemudian keuntungan tidak diperhatikan. Keuntungan dalam usaha koperasi tetap penting bahkan suatu keharusan, sama halnya dengan perusahaan bukan koperasi, sebagai pertanda perusahaan koperasi juga dikelola secara profesional dan efisien. Dalam koperasi keuntungan itu biasa disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada pasa 34 ayat (1) UU No. 12/67 dinyatakan : “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan”. Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang menyatakan pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, maka pembagian SHU dibedakan antara yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota. a. SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk: 1. Cadangan Koperasi. 2. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. 3. Dana Pengurus. 24


4. Dana Pegawai/karyawan. 5. Dana Pendidikan Koperasi. 6. Dana Sosial. 7. Dana Pembangunan Daerah Kerja. b. SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk : 1. Cadangan Koperasi. 2. Dana Pengurus. 3. Dana Pegawai/karyawan. 4. Dana Pendidikan. 5. Dana Sosial. 6. Dana Pembangunan Daerah Kerja. Besarnya pembagian masing-masing bagian diatur dalam Anggaran Dasar. Seperti terlihat pada pembagian SHU diatas, maka bagian SHU yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga atau bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. Dengan demikian hanya SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggotalah yang dapat diabaikan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan salah satu sendi dasar koperasi seperti telah disebutkan disebutkan di atas. SHU harus dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jika jasa seorang anggota besar, yaitu jumlah transkasi yang dilakukan dengan koperasi besar maka dia juga akan menerima pengambilan SHU yang

25


besar. Namun jika transaksinya kecil, penerimaan dari SHU akan kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk mendapatkan angka transaksi ini, maka koperasi harus selalu mencatatnya dalam suatu buku belanja anggota. Dapat pula sebaliknya anggota mengumpulkan kwitansi belanjanya untuk setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) nanti ditujukan kepada pengurus untuk menentukan jumlah pengambilan SHU yang diterima.

Jumlah SHU untuk dibagikan kepada anggota ini umumnya

dalamn anggaran dasar ditetapkan sebesar 10% dari seluruh SHU. Dalam koperasi, anggota tidak hanya menerima bagian keuntungan tetapi juga ikut menanggung kerugian, dalam hal kerugian tidak bisa ditutup dengan cadangan.

Tanggungan anggota terhadap kerugian ini dapat bersifat terbatas

(dengan menetapkan suatu jumlah uang yaitu berapa kali jumlah simpanan pokok), dapat pula bersifat tidak terbatas (meliputi harta pribadi anggota, jika ternyata kekayaan koperasi tidak mampu menutup kerugian pada waktu koperasi dibutuhkannya). Tentang sifat tanggungan ini diuraikan dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan. 2.2

Pendapatan

2.2.1

Pengertian Pendapatan Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota

koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan atau biaya riil koperasi (Titik Sartika, 2009:52)

26


Dengan kata lain, pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama dia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama dia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maksud utama para pekerja yang

bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya akan tercapai. Penduduk perkotaan umumnya dan golongan keluarga berpenghasilan rendah khususnya mempunyai berbagai sumber pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari pekerjaan, pendapatan yang diterima dari profesi yang diterima sendiri, usaha perseorangan dan pendapatan dari kekayaan, serta dari sektor subsisten, yaitu untuk bertahan hidup secara wajar dan didapatkannya suatu jaminan kebutuhan primer.

Apabila suatu perekonomian berproduksi dengan

kapasitas penuh, maka ia akan menghasilkan pendapatan yang besarnya cukup untuk membeli semua barang yang dihasilkan.

Jika semua pendapatan yang

diterima oleh para pekerja dan para investor itu dibelanjakan, secara langsung ataupun tidak langsung, untuk membeli barang-barang, maka terciptalah pasar bagi output total (Charles, 1970:14).

27


Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumbernya, yaitu: ada yang di sektor formal (gaji atau upah yang diterima secara bertahap), sektor informal (sebagai penghasilan tambahan dagang, tukang, buruh, dan lainlain) dan di sektor subsisten (hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian orang lain). 2.2.2 Teori Pendapatan Dalam ilmu ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori, yaitu teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk dalam lingkup ekonomi makro, yaitu teori-teori yang mempelajari hal-hal sebagai berikut : 1. Perilaku jutaan rupiah pengeluaran konsumen 2. Investasi dunia usaha, dan 3. Pembelian yang dilakukan pemerintah Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Richardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga klas sosial yang utama: Pekerja, pemilik modal dan tuan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai pendapatan masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan nasional. Teori mereka meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, para tuan tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan para kapitalis (pemilik modal) menjadi lebih buruk keadaannya (Sumitro, 1991:29). Seluruh

penerimaan

pendapatan

koperasi

harus

dilaporkan

atau

dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi kepada Rapat Anggota, pendapatan koperasi bisa berasal dari hasil-hasil investasi di luar pelayanan langsung terhadap anggota.

Menurut Tiktik Sartika (2009:49) Pendapatan 28


koperasi bersumber dari selisih antara harga pelayanan koperasi dengan harga pokok barang/jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, akan semakin besar pula jasa anggota koperasi tersebut terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam ilmu ekonomi, untuk meningkatkan profit dari suatu aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Pendekatan memaksimumkan keuntungan atau profit maximization. Yaitu usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan profit dengna berkonsentrasi pada penjualan yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan. Untuk mengingkatkan volume penjualan tersebut dapat dilakukan dengan cara marketing mix, yaitu kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran pengusaha yaitu: produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 2. Pendekatan meminimumkan biaya atau cost minimization. Yaitu usaha kegiatan pelaku ekonomi yang mengkonsentrasikan kepada alokasi biaya

yang telah dilakukan dapat

diminimalkan. Upaya-upaya

peminimuman biaya ini akan menciptakan alokasi biaya yang akan lebih efisien atau lebih kecil dibandingkan dengan alokasi biaya yang sebelumnya. Dengan demikian biaya alokasi yang turun tersebut akan berpengaruh terhadap profit atau laba, misalnya jumlah alokasi biaya pada suatu bidang kerja tertentu yang selama ini dikerjakan oleh banyak orang dapat dikerjakan oleh lebih sedikit orang. Ini berarti ada minimalisasi penggunaan biaya untuk gaji atau upah karyawan.

29


Dengan demikian total biaya berkurang dengan turunnya total biaya ini, profit secara otomatis meningkat. 2.3

Modal

2.3.1

Pengertian modal Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan

usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (Arifin, 2001:84). 1. Modal Sendiri Modal sendiri bersumber dari : a. Simpanan Pokok Anggota Yaitu Sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini bersifat permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. b. Simpanan Wajib Yaitu sejumlah uang simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing- masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggtoa yang lebih mampu dari segi keuangan dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya sebagai simpanan wajibnya. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggotanya, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.

30


c. Dana Cadangan Yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan d. Donasi atau Hibah Yaitu sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh

pihak

ketiga,

tanpa

ada

suatu

kewajiban

untuk

mengembalikannya. 2. Modal Pinjaman Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari : a. Anggota Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan. b. Koperasi Lainnya atau Anggotanya Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya didasari dari perjanjian kerjasama antar koperasi. c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya Yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

31


2.4

Kredit Modal Kerja

2.4.1

Pengertian Kredit Modal Kerja Salah satu usaha dari koperasi adalah memberikan fasilitas kredit kepada

nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan koperasi kepada nasabah. Menurut Sugiyarso (2011:50) permodalan koperasi meliputi seluruh sumber pembelajaran koperasi yang berasal dari anggota maupun luar anggota, yang dapat bersifat permanen ataupun sementara. 2.4.2

Jenis-jenis Kredit Pengelompokan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat

dilihat dari : A. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu Kredit : 1.

Kredit jangka pendek (short term credit) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2.

Kredit jangka menengah (intermediate term credit) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.

3.

Kredit jangka panjang (long term credit) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

B. Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit : 1.

Kredit untuk baadan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.

2.

Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.

32


3.

Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.

4.

Kredit untuk bank korespenden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

C. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya : 1.

Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.

2. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. 3.

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

D. Jenis Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi : Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan utnuk menentukan kebijakan pengarahan kredit koperasi secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonmi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit koperasi itu. Sektor

ekonomi

yang

dimaksud

antara

lain

adalah

sektor

pertanian,

pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha dan lainlain. 33


E. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat : 1.

Kredit atas dasar transaksi satu kali (eenmalig), yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.

2.

Kredit atas dasar transaksi barulang (revolving), yaitu kredit jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.

3. Kredit atas dasar plafon terkait, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu tujuan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan. 4.

Kredit atas dasar plafon terbuka, yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.

5.

Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (aflopend plafond), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank.

F. Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana : 1.

Kredit dengan dana koperasi sendiri

2.

Kredit dengan dana bersama-sama dengan koperasi lain

3.

Kredit dengan dana dari luar negeri

34


G. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk : 1.

Cash Loan, yaitu pinjaman uang tunai yang diberikan oleh koperasi kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, koperasi telah menyediakan dana (fresh

money) yang dapat digunakan oleh nasabah

berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit. 2.

Non Cash Loan, yaitu fasilitas yang diberikan koperasi kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai.

H. Kredit Berdasarkan Wewenang Pemutusan : Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala divisi dan direksi wilayah). I. Kredit Berdasarkan sifat Fasilitas : 1.

Commited Facility, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, koperasi diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada koperasi untuk menarik kembali atau menangguhkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

2.

Uncommited facility, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, koperasi tidak

mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang

telah diperjanjikan. J. Kredit Berdasarkan Akad : 1.

Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara koperasi dengan nasabah, yang antara lain

35


mengatur besarnya pinjaman kredit, suku bungan, jangka waktu, jaminan, cara pelunasan dan sebagainya. 2.

Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis. Berdasarkan uraian diatas, maka kredit modal kerja merupakan salah satu

jenis kredit yang diberikan koperasi kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual.

Maka, simpanan koperasi

diartikan sebagai modal sendiri atau dapat disamakan dengan saham perusahaan. Menurut Sugiyarso (2011:53), “Pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri atas kreditur, anggota/pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri”. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai eksistensi sendiri, terpisah dengan anggota-anggotanya.

36


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents