BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dampak 2.1.1 Pengertian dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010) Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif. 2.1.2 Pengertian Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa 15

Universitas Sumatera Utara

yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2.1.3 Pengertian Dampak Negatif Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

16


2.2 Kebijakan Publik Wiliiam N. Dunn menyebut istilah Kebijakan Publik (Public Policy) yakni pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132). Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Hersel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi mengutip pendapat Thomas R. Dye yang mengartikan public policy is whatever governments choose to or not to do (Dye dalam Tangkilisan, 2003:1). Berdasarkan

pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut kebijakan

publik maksudnya adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Pendapat yang senada dengan Dye adalah pendapat Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (Edward III dan Sharkansky dalam Widodo, 2001:190). Pendapat Edward III dan Sharkansky juga mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Solichin Abdul

17


Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Wahab, 2005:3). Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2001:190). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals ang the mean for achieving those goals (Seperangkat intruksi dari para pembuat

18


kebijakan untuk pelaksana kebijakan yang menguraikan dua gol yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut) ( Nakamura, 1980:31). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan : 1. apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah. 2. apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya. 3. apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. (Widodo, 2001:189). Kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah,

melainkan

juga

apa

yang

menyebabkan

atau

yang

mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul. Kebijakan lahir untuk memecahkan masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diketahui pengaruh dan dampaknya dari kebijakan tersebut. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2005:56).

19


2.3 Implementasi Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesame sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu public dan swasta (http://www.scribd.com. Diakses pada tanggal 4 April 2016 pukul 16.07). Implementasi menurut kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan implementasi ini adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu, pejabat – pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan(Wahab,2005: 64). Pengertian

implementasi

menurut

Mazmanian

dan

Sabatier

adalah

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

20


mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan,

kesediaan

dilaksanakannya

keputusan-keputusan

tersebut

oleh

kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata; baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/ peraturan yang bersangkutan (Wahab,2005: 68). Berdasarkan banyak pengertian implementasi yang dikemukakan diatas,dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintahmaupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Sedangkan kebijakan (policy) juga memiliki arti yang bermacam – macam. Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai a projected program of goals, values and practises, yang bermakna suatu program pencapaian tujuan, nilai – nilai dan praktek – praktek yang terarah. Carl J. Friedrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,

21


kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan dan kesempatan –kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya seperti James E.Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian menurut Amara Raksasataya mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut beliau kebijakan memuat tiga elemen yaitu : 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diiginkan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi(islamy,2004: 17).

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitataif atau kuantitatif, publik maupun privat. Kebijakan dalam makna seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas – aktivitas ataupun suatu rencana(Wahab,2005:2). Ada juga pengertian kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilainilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian

22


tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu bisa kita pahami secara sederhana bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa kata. Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.

23


2.4 Kebijkan Larangan penggunaan alat tangkap cantrang Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik atau cantrang, terutama untuk kapal diatas 30 GT. Hal itu ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia. Penggunaan cantrang selain telah merusak sumber daya alam juga telah berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di beberapa daerah. Dalam perkembangannya jumlah kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang bertambah dari 3209 pada tahun 2004 menjadi 5100 pada tahun 2007 dengan ukuran kapal sebagian besar diatas 30 GT. Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang lain, sehingga terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulkan konflik dengan nelayan dari daerah lain. Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267

ton

(2002)

menjadi

153.698

ton

(2007)

(http://kkp.go.id/index.php/pers/penegasan-larangan-penggunaan-alat-tangkap-ikancantrang/ di akses pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 18.38 WIB).

24


2.5

Sosial Ekonomi

2.5.1

Pengertian Sosial Ekonomi Keadaan sosial ekonomi orang itu berbeda - beda, ada yang keadaan sosial

ekonominya tinggi, sedang dan rendah. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi jarang di bahas secara bersamaan. Salah satu faktor yang penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera adalah melalui pembangunan ekonomi. Sepanjang sejarah manusia terus mencari tahu bagaimana cara sumber daya alam ini dapat digunakan dengan baik. Masyarakat memerlukan sistem pemerintahan yang dapat memenuhi semua

kebutuhan

anggotanya.

Jawaban

masyarakat

dari

keperluan

itu

menggambarkan nilai-nilai sosial ekonomi yang diikuti masyarakat ketika itu. Kata sosial berasal dari kata “socious” yang artinya kawan,. Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas, Dalam hal ini kawan adalah mereka orang-orang yang ada disekitar dan tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010) . Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai halhal yang berkenaan dengan masyarakat. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga, maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tanga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu-ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaina barang serta kekayaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010) 25


Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status. Melly G. Tan mengatakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga atau masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Tiga tingkatan golongan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi, yaitu : 1. Golongan berpenghasilan rendah. Masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal. Untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal, mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain karena tuntutan kehidupan yang keras, perkembangan anak dari keluarga itupun menjadi agresif. Sementara itu orangtua yang sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak sempat memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku anaknya. 2. Golongan berpenghasilan sedang. Masyarkat yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung. 3. Golongan berpenghasilan tinggi. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, sebagian dari pendapatan yang diterima dapat ditabung dan digunakan untuk kebutuhan lain ataupun kebutuhan di masa mendatang. 26


Berdasarkan beberapa pernyataan diatas tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain sandang, pangan, perumahan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kehidupan sosial ekonomi harus di pandang sebagai sistem (sistem sosial) yaitu satu keseluruhan bagian-bagian atau unsurunsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. 2.5.2

Indikator Sosial Ekonomi Keluarga atau kelompok masyarakat dapat digolongkan memiliki sosial

ekonomi rendah, sedang dan tinggi. Bersasakan hal tersebut, kita dapat mengklarifikasikan keadaan sosial ekonominya yang dapat dijabarkan sesuai dengan indikator sebagai berikut : a) Pendapatan Pendapatan akan mempengaruhi status sosial seseorang terutama akan ditemui dalam masyarakat yang materialis dan tradisional yang menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan. Biro pusat statistik (BPS), merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut: 1. Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan : a) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang. b) Dari hasil usaha sendiri berupa hasil bersih dari usaha sendiri dan penjualan dari kerajinan rumah. c) Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik

27


tanah. d) Dari keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. 2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa : a) Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi. b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi dirumah dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati. Berdasarkan penggolongannya, BPS membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu: 1. Golongan Sangat Tinggi : Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan 2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan. 3. Golongan Pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000, 00 perbulan. 4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp.1.500.000,00 per bulan

28


(http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMEDUndergraduate22748BAB%20II.pdf diakses pada 17 Juli 2016) Berdasarkan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang. Apabila seseorang memiliki pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonominya tinggi juga. b) Pendidikan Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pada dasarnya pengertian pendidikan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: 1. Usaha sadar dan terencana.

29


2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. 3. Memiliki

kekuatan

spiritual

keagamaan,

pengendalian

diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 20 perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. c) Kesehatan Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwapengertian kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit dan kelemahan. Dalam piagam ottawa untuk promosi kesehatan, mengatakan bahwa pengetian kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

30


meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. d) Sandang dan Pangan Sandang adalah pakaian manusia. Pakaian menjadi kebutuhan primer pertama walaupun manusia tidak bisa hidup tanpa pakaian, tetapi karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga pakaian adalah hal yang paling penting. Sedangkan pangan adalah sumber makanan bagi manusia dan merupakan kebutuhan primer. Pangan meliputi pekerjaan dan hal-hal yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan pangan bagi kehidupan. Manusia hidup dalam masayarakat dan mebutuhkan pekerjaan dalam menghasilkan kebutuhannya seharihari.

31


2.6 Nelayan 2.6.1 Definisi Nelayan Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya ( Imron dalam Mulyadi, 2005 :7). Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Dalam konteks ini, nelayan didefinisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencahariannya menangkap ikan di laut, pola-pola perilakunya diikat oleh sistem budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebagai sebuah komunitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sitem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau dataran rendah, dan perkotaan.Komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya mengunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka. Dilihat dari teknologi

32


peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Sesungguhnya nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat di bedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi 2005:7). 2.6.2 Pelapisan sosial nelayan Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau dari 33


tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Susunan masyarakat nelayan menurut Masyhuri (1996), baik secara horizontal maupun vertikal sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai. Posisi semakin strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Pendapatan semakin kecil dan semakin tidak strategis peranan dalam organisasi penangkapan ikan, maka semakin rendah pula posisi dalam masyarakat. Juragan laut dalam konteks seperti ini, akan senantiasa mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada nelayan pandega, demikian juga juragan darat akan menempati posisi yang lebih tinggi daripada juragan laut. Masyarakat nelayan menurut Wahyuningsih dkk.(1997), dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu: 1) Nelayan juragan. Nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sabagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan ini mempunyai tanah yang digarap pada waktu musim paceklik. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang 34


mengendalikan usahanya dari daratan, dan orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli, yang disebut tauke (toke) atau cakong. 2) Nelayan pekerja, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau sawi (awak perahu nelayan). Hubungan kerja antara nelayan ini berlaku perjanjian tidak tertulis yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Juragan dalam hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang berbeda-beda antara juragan yang satu dengan juragan lainnya, setelah dikurangi semua biaya operasi. 3) Nelayan pemilik merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki tanah untuk digarap pada waktu musim paceklik (angin barat). Nelayan ini sebagian besar tidak mempunyai modal kerja sendiri, tetapi meminjam dari pelepas uang dengan perjanjian tertentu. Nelayan yang umumnya memulai usahanya dari bawah, semakin lama meningkat menjadi nelayan juragan.

35


2.7

Konsep Penelitian Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan

peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri- ciri yang sama. Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009: 112). Adapun untuk lebih mengetahui pengertian yang jelas mengenai konsep-konsep yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Dampak dalam penelitian ini adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 2. Dampak positif dalam penelitian ini adalah pengaruh kuat

yang

mendatangkan akibat yang positif 3. Dampak negatif dalam penelitian adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negatif 4. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. 5. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. 36


6. Pelapisan sosial dalam penelitian ini adalah penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan 7. Sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial maupun ekonomi dan menempatkan sesorang pada kondisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status sosial yang terdiri dari kombinasi pendapatan, pendidikan, kesehatan, serta konsumsi. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistence). Pada bulan September 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengeluarkan kebijakan yang salah satunya tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan. Larangan ini medapat pro dan kontra bagi nelayan tradisional yang menerapkan kebijakan atau tidak menerapkan kebijakan dan akan berdampak pada indicator pada keluarga nelayan tradisional itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang terhadap sosial ekonomi keluarga nelayan tradisional di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Maka skematisasi konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

37


Bagan 1.1 Bagan Alir Pemikiran

Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang

Nelayan Tradisional di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

-

Menerapkan kebijakan

-

Tidak menerapkan kebijakan

Indikator sosial ekonomi: 1. Pendapatan

3. Kesehatan

2. Pendidikan

4. Sandang dan

Dampak terhadap keluarga nelayan tradisional

pangan

38


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents