4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang timbul akibat atau selama pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal dan kecelakaan kerja yang tidak fatal. Sedangkan penyakit akibat kerja yaitu suatu penyakit yang didapatkan sebagai akibat suatu pemajanan terhadap faktor risiko yang timbul dari kegiatan pekerjaan (ILO 1998). Istilah kecelakaan akibat kerja meliputi seluruh kecelakaan yang dikarenakan oleh pekerjaan dan semua penyakit-penyakit akibat kerja. Suatu kecelakaan disebabkan oleh suatu peristiwa luar yang tiba-tiba dan tak terduga; suatu penyakit akibat kerja adalah akibat pengaruh buruk yang lama seperti oleh getaran atau kebisingan (Suma’mur 1977). Kecelakaan dan sakit di tempat kerja membunuh dan memakan lebih banyak korban jika dibandingkan dengan perang dunia. Riset yang dilakukan badan dunia ILO menghasilkan kesimpulan bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal yang setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak ketimbang wanita karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan, kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun (Suardi 2007).
2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan kerja adalah praktik-praktik meningkatkan kesehatan tenaga kerja dengan setinggi-tingginya, baik kuratif, maupun preventif. Sasarannya adalah faktor manusia dan lingkungannya. Tujuan akhirnya adalah tenaga kerja yang sehat, sejahtera, gairah dan produktif. Ruang lingkup kesehatan kerja dalam uraian ini adalah:
5
1. Kesehatan kuratif, yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis di perusahaan dan bermaksud menekan keadaan sakit menjadi sekecil-kecilnya dengan upaya kedokteran yang sebaik-baiknya serta efisien. 2. Kesehatan preventif untuk mencegah tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan atau penyakit, baik oleh karena keadaan umum, maupun oleh akibat pekerjaan. 3. Pengamanan bahaya-bahaya oleh karena proses produksi yang mungkin berakibat buruk kepada tenaga kerja atau masyarakat luas. 4. Penserasian di antara tenaga kerja dengan pekerjaannya dengan tujuan kegairahan dan efisiensi kerja Keselamatan kerja bertujuan, agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan keselamatan pada pekerjaannya dari bahaya-bahaya kecelakaan yang bersumber kepada mesin dan peralatan kerja, lingkungan dan faktor-faktor manusia sendiri (Suma’mur 1977).
2.3 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Menurut Anonim (2005), berdasarkan kategorinya, peraturan K3 dibedakan menjadi 6, yaitu: 1 Undang-Undang a
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
b
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida 3 Peraturan Menteri a
Peraturan Tenaga Kerja, Transkop Nomor: Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
b
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
RI
No.
Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu
6
c
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I.
No.
Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan kerja d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1979 tentang
Kewajiban
Latihan
Hygiene
Perusahaan
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja bagi Tenaga para Medis Perusahaan e
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
f
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
g Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja h
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I.
No.
Per.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las i
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
j
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
k
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
l
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
m Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7
n Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kesehatan o
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasihat
4 Keputusan Menteri tentang K3 a
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 125/Men/82, tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
b
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
c
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
d
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
e
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
f
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.197/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
g
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I.
No.
Kep.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 5 Instruksi Menteri Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran 6 Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan a
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No.
8
Kep.84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan b Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.331/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik
2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) SMK3 adalah struktur, tanggung jawab, praktik dan prosedur sumber daya perusahaan untuk menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ILO 1998). Menurut Permenaker 05/MEN/1996, definisi dari SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, untuk terciptanya tempat keja yang aman, efisien dan produktif. Menurut Suardi (2005) terdapat tujuan dan manfaat dari penerapan SMK3, yaitu: 1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggitingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas. 2. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaankecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan gizi para tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan bekerja. Adapun manfaat dari penerapan SMK3 yaitu: 1. Melindungi karyawan 2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang 3. Mengurangi biaya 4. Membuat sistem manajemen yang efektif 5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan
9
2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Menurut Permenaker 05/MEN/1996, terdapat 5 prinsip dan 12 elemen yang menjadi pedoman untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lima prinsip ini merupakan siklus yang berkesinambungan, sedangkan 12 elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lima prinsip yang menjadi pedoman untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu: 1. Komitmen dan kebijakan Salah satu bentuk komitmen sebuah perusahaan menerapkan SMK3 adalah dengan menyediakan sumber daya yang memadai. 2. Perencanaan Perusahaan diharuskan merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran dan tujuan K3 yang telah diterapkan. Perencanaan yang baik harus memiliki kedua hal yang penting diterapkan yaitu manajemen risiko yang baik dan pemenuhan peraturan standar yang ada. 3. Penerapan -
Kemampuan menyiapkan sumberdaya yang andal dan profesional.
-
Integrasi SMK3 ke dalam sistem manajemen perusahaan sehingga dapat berjalan secara selaras dan seimbang.
-
Kesadaran semua pihak untuk mendukung.
4. Pengukuran dan evaluasi Perusahaan perlu mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3. Adapun pelaksanaannya meliputi inspeksi dan pengujian peralatan, metode dan temuan yang terdapat pada pekerjaan. 5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen Tinjauan berkala berguna untuk meningkatkan SMK3 dengan tujuan meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan. Menurut Suardi (2007), langkah-langkah penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu:
10
1. Tahap persiapan Merupakan tahapan atau langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi atau perusahaan. Langkah ini melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personil, mulai dari menyatakan komitmen sampai dengan menetapkan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Adapun tahap persiapan ini, antara lain: a Komitmen manajemen puncak b Menentukan ruang lingkup c Menetapkan cara penetapan d Membentuk kelompok penerapan e Menetapkan sumber daya yang diperlukan 2. Tahap penerapan dan pengembangan Sistem dalam tahapan ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan melibatkan banyak personil, mulai dari menyelenggarakan penyuluhan dan melaksanakan sendiri kegiatan audit internal serta tindakan perbaikannya sampai dengan melakukan sertifikasi. Adapun tahap penerapan dan pengembangan ini, antara lain: a Menyatakan komitmen b Menetapkan cara penerapan c Membentuk kelompok kerja penerapan d Menetapkan sumber daya yang diperlukan e Kegiatan penyuluhan f Peninjauan sistem g Penyusunan jadwal kegiatan h Pengembangan sistem manajemen K3 i Penerapan sistem j Proses sertifikasi
