BAB II TINJAUAN PUSTAKA

12 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ali Afandi menyatakan bahwa : Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. (Harumiati Natadimaja, 2009 : 22) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin.Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan tentram. Seorang laki-laki yang melakukan perkawinan kemudian disebut dengan suami dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan kemudian disebut dengan isteri. Suami dan isteri ini kemudian dalam menjalankan perkawinan memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi.Kewajiban dan hak ini diatur dalam UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.Semua pengaturan terkait dengan perkawinan dapat ditemukan dalam UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2. Tujuan Perkawinan dan Perjanjian Pranikah Dalam Undang-Undang terkandung asas-asas atau prinsipprinsip, salah satunya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk commit to user



keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya

membantu

dan

mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil. (Sudarsono, 2005 : 7) Terkait dari tujuan perkawinan tersebut, perjanjian pranikah dilakukan guna untuk memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan materiil. Namun bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan materiil saja, perjanjian pranikah juga dilakukan untuk memperoleh perlindungan. Perjanjian pranikah tersebut memiliki sifat melindungi.Di dalamnya juga dapat dimuat pengaturan

lainnya

yang

berupa

larangan-larangan

untuk

memenuhi kepentingan-kepentingan suami atau isteri yang diajukan dan kemudian dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut atas persetujuan bersama/kedua belah pihak(suami dan isteri). Di negara Indonesia, menurut Elza Syarief perjanjian pranikah hanya dilakukan kalangan tertentu. (m.tempo.co/read/ new2014/09/25/205609523/Ada-6-Manfaat-Perjanjian-Pranikah). Masyarakat hanya mengetahui isi dari perjanjian perkawinan hanyalah pemisahan harta, tidak memuat hal-hal lain/pengaturanpengaturan lain.Padahal tujuan dari perjanjian ini sendiri bersifat untuk melindungi masing-masing pihak yang terlibat yaitu suami atau isteri.Perjanjian pranikah biasa diajukan atas permintaan calon istri karena di dalam perjanjian perkawinan memang kedudukan isteri

menjadi

terjamin

dan

dilindungi,

namun

dalam

pelaksanaannya disetujui oleh kedua belah pihak karena akibat hukum dari perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Seperti terdapat dalam website tercatat kasus perjanjian pranikah dilakukan oleh Venna Melinda yaitu selebritis Indonesia (www.finansialku. com/cepat-kaya-karena-pasangan-cek-perjanjian-pranikah/) dan commit Bupati to user Karanganyar serta Katie Holmes Rina Iriani yaitu mantan



yaitu selebritis luar negeri (joglosemar.co/2014/01/pisah-harta-dikasus-gla.html). Walaupun kedudukan wanita dalam perjanjian pranikah lebih diuntungkan, tidak menutup kenyataan bahwa lakilaki dapat juga mengajukan keinginan untuk melakukan perjanjian pranikah karena ingin mendapatkan rumah tangga yang nantinya aman.Rumah tangga aman ini maksudnya adalah rumah tangga yang nantinya terlindungi hartanya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat kerugian besar dalam keluarga. Banyak pertimbangan mengenai pembuatan perjanjian pranikah. Pembuatan perjanjian pranikah harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak agar tidak menjadi masalah ditengah perkawinan nantinya. Akibat hukum dari perjanjian pranikah tersebut mengikat kedua belah pihak termasuk terkait pembatalan perjanjian pranikahnya yang mengikat kedua belah pihak yang mana harus disetujui kedua belah pihak jika diinginkan pembatalannya. Jika salah satu pihak ditengah perkawinan menginginkan pembatalan dari perjanjian pranikah yang telah mengikat kedua belah pihak sejak sahnya perkawinan, maka diperlukan penyelesaiaannya. 3. Pengertian Perjanjian Pranikah Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) Berdasarkan KUHPerdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. (Harumiati Natadimaja, 2009 : 32) Perbedaan pengaturan mengenai harta dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah user pada KUHPerdatacommit harta to asal dan harta yang diperoleh selama



perkawinan merupakan harta bersama sedangkan dalam UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harta asal dan harta yang diperoleh selama perkawinan dibedakan. Dengan adanya perjanjian perkawinan/pranikah maka harta suami atau istri dibedakan bukan hanya sebelum perkawinan (harta asal masing-masing saja) namun juga selama berlangsungnya perkawinan harta yang diperoleh oleh suami atau isteri dipisahkan. “Dengan perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kedudukan suami istri dari tindakan sewenang-wenang baik oleh suami maupun oleh istri dan dapat diatur baik mengenai harta benda akibat perkawinan maupun hak-hak atau kewajibankewajiban suami istri, status kepemilikan harta masing-masing pihak; serta dengan perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian lebih jelas tentang akibat perceraian baik yang menyangkut hak perawatan anak, nafkah anak, pembagian harta bersama atau yang didapat selama berumah tangga yang pada akhirnya dengan perjanjian perkawinan segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian

perkawinan

telah

jelas

kedudukan

hukumnya.”

(A.Damanhuri.2012:60) Namun

tidak

semua

perjanjian

dalam

perkawinan

merupakan perjanjian pranikah. “Setiap perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri belum tentu dinamakan/disebut perjanjian perkawinan. Dalam proses pembuatannya dapat saja dikatakan perjanjian perkawinan karena dibuat menjelang atau saat akan dilaksanakan perkawinan, akan tetapi pembuatannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris”. (A.Damanhuri.2012:59) Kelebihan atau manfaat dari perjanjian pranikah itu sendiri adalah antara lain : commit to user



a. Agar jika terjadi perceraian antara suami atau isteri maka prosesnya tidak membutuhkan waktu lama dan tidak rumit karena sudah diatur sebelumnya. b. Selain itu, perjanjian pranikah bertujuan untuk melindungi harta masing-masing pihak baik suami atau isterinya. Yang ditakutkan apabila ditengah perkawinan terjadi hal yang tidak diinginkan misal sang suami pailit maka harta yang dapat disita adalah milik suami saja karena sebelumnya sudah ada perjanjian pranikah.Dengan kata lain harta isteri terselamatkan. Pada KUHPerdata, kedudukan wanita dalam melakukan perbuatan hukum dianggap tidak cakap. Jadi jelas bahwa perjanjian perkawinan tidak diatur dalam KUHPerdata, karena perjanjian pranikah sendiri memiliki kelebihan atau keuntungan bagi seorang calon isteri nanti, melindungi kedudukan wanita sebagai subjek hukum.Beruntunglah berlaku Undang-Undang Perkawinan. 4. Jenis Perjanjian Pranikah Diliat dari jenisnya, perjanjian pranikah merupakan jenis perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian umum/tidak bernama/ innominaat/perjanjian jenis baru. Hal ini dikarenakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. Jika kita melihat dari definisi tersebut, maka unsur-unsur dari perjanjian innominaat adalah : a. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Dimana mengenai perjanjian pranikah memang tidak diatur dalam KUHPerdata namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. commit to user



b. Perjanjian yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Perjanjian pranikah mulai popular pada saat ini tumbuh dan semakin berkembang dalam masyarakat luas, sehingga hampir seluruh masyarakat tidak asing lagi dengan perjanjian pranikah. c. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak.Karena menganut asas kebebasan berkontrak maka perjanjian ini (contoh : pranikah) sistem pengaturannya adalah sistem terbuka. 5. Akibat dari suatu perjanjian Perjanjian pranikah pada dasarnya juga merupakan bentuk dari perjanjian. Hanya saja isi dan pengaturannya yang berbeda. Namun secara garis besar, perjanjian pranikah memiliki dasar yang sama seperti perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHPerdata. Akibat dari terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu : a. Perjanjian tersebut mengikat para pihak. Para pihak yang dimaksud disini adalah para pihak yang terlibat dalam membuatnya. Ini diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Ahli waris berdasarkan atas hak umum karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci. Pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan atas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus. Akibat suatu perjanjian para pihak yang membuatnya ini diatur dalam Pasal 1340. Namun, dalam hal perjanjian pranikah tidak dapat dikaitkan dengan ahli waris karena perjanjian pranikah hanya mengikat pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu suami atau isteri. Jadi mengenai hak dan commit to user



kewajiban terkait dengan adanya perjanjian pranikah tersebut hanya mengikat antara suami atau isteri. b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara keduanya dan alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. c. Perjanjian harus

dilaksanakan dengan

iktikad

baik.

Melaksanakannya apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban di pihak lain dari yang membuat perjanjian. “Pada intinya, perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut.Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.” (A.Damanhuri,2012:20) Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.” 6. Kedudukan Perjanjian Pranikah Suami dan isteri di dalam perkawinan memiliki kewajiban dan hak.Seperti tercantum pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kewajiban dan hak suami isteri sangat mencerminkan kehidupan berumah tangga pada masa sekarang ini. Pasal 31 yang berbunyi: 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan to user dalam masyarakat. pergaulancommit hidup bersama



2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Kehidupan berumah tangga pada masa sekarang ini berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yaitu pada saat hanya berlakunya menurut

KUHPerdata dimana perempuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka diaturlah perjanjian perkawinan di dalamnya.Perjanjian perkawinan yang biasanya berisi mengenai harta, namun juga dapat pengaturan tambahan lain untuk melindungi kedua belah pihak yaitu suami isteri misalnya pengaturan pelarangan poligami dan sebagainya antara lain : a. Tentang harta kekayaan. Bahwa harta kekayaan tersebut dipisahkan sebelum terjadinya perkawinan dan setelah berlangsungnya perkawinan. Harta sebelum terjadinya perkawinan antara lain : 1) Harta warisan 2) Hibah Harta sesudah terjadinya perkawinan adalah harta bersama. Dengan adanya perjanjian pranikah tersebut tidak menghilangkan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Suami tetap memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Pada intinya, perjanjian pranikah ini hanya commitpemisahan to user mengatur harta sebelum dan sesudah



berlangsungnya perkawinan. Selain harta pada waktu tersebut, perjanjian pranikah juga dapat berisi mengenai pengaturan harta jika terjadi perceraian. Isi dari perjanjian pranikah itu sendiri diatur oleh si pembuatnya yaitu si suami atau si isteri sendiri. Tergantung

dari

memasukkan

kedua

poin-poin

pihak apa

tersebut

saja

akan

yang

akan

dimasukkan dan diatur dalam perjanjian pranikah. b. Pemisahan harta termasuk pemisahan hutang. Pemisahan terkait harta tidak hanya pada harta sebelum perkawinan terjadi dan setelah perkawinan berlangsung saja. Pemisahan terkait harta ini dapat juga mengenai pemisahan utang. Pemisahan hutang ini maksudnya adalah hutang tetap menjadi tanggungan oleh si debitur atau pihak yang memiliki (mengadakan) hutang tersebut

sebelum

perkawinan,

berlangsungnya perkawinan

bahkan

selama perceraian

maupun kematian. Jadi, beban hutang tetap menjadi beban

pihak

yang

berutang

bukan

menjadi

tanggungan bersama. Ini merupakan kelebihan dari perjanjian pranikah dengan mengatur mengenai utang. c. Tidak hanya mengenai masalah terkait keuangan saja, namun isi dari perjanjian pranikah juga dapat berisi mengenai masalah-masalah yang kiranya dapat timbul selama perkawinan. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau mengenai hadirnya pihak ketiga, dimana jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut dapat dikenai commit to user sanksi sesuai yang diatur di dalam perjanjian



tersebut. Selain itu juga diatur mengenai asset-aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik sebelum

terjadinya

perkawinan,

setelah

berlangsungnya perkawinan, maupun perceraian bahkan kematian. Selain asset-aset, juga dapat diatur mengenai warisan dan hibah seperti halnya diatur dalam poin (a). d.

Isi dari perjanjian pranikah selain hal-hal yang diatur diatas juga dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri terkait dalam hal tanggung jawab mereka kepada anak-anaknya. Hal ini bisa mengenai pembiayaan pendidikan anakanaknya atau pembiayan kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Hal ini dapat dimasukkan dalam poin-poin isi perjanjian perkawinan, walaupun pada pokoknya memang kebutuhan yang dikeluarkan rumah tangga untuk anak adalah tanggungjawab bersama yaitu suami dan isteri, namun hal tersebut dapat

dipertegas

bagaimana

dalam

pengaturan

perjanjian

pranikah

pengeluaran

yang

dikeluarkan untuk membiayai anak-anaknya selama perkawinan bahkan perceraian. Hal ini dimaksudkan agar

pembiayaan

anak-anak

terjamin,

jadi

kepentingan anak dapat terpenuhi dengan baik. e. Dalam perjanjian pranikah juga dapat diatur mengenai aturan berpoligami. Hal ini berisi bagaimana pengaturan mengenai kediaman isteri yang akan dinikahi oleh si suami dimana nantinya akan tinggal dan juga dapat berisi mengenai kebutuhan rumah tangga yang nantinya dikeluarkan commit user untuk isteri to yang akan dinikahi tersebut ataupun hal-



hal lain terkait dengan apapun yang menyangkut isteri yang akan dinikahi dalam hubungannya dengan rumah tangga yang sebelumnya sudah ada. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 52 yang berbunyi: “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu”. Namun di dalam perjanjian pranikah tidak dapat diatur mengenai kewarganegaraan anak yang dilahirkan. Karena hal ini tidak sejajar dengan peraturan yang ada, justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968. Di

dalam

Undang-Undang

tersebut

dijelaskan mengenai pengaturan kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia adalah ius sanguinis bahwa seorang anak secara langsung melekat mengikuti kewarganegaraan dari suami. Pada intinya, perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan keinginan suami atau isteri, namun sesuai keinginan ini terdapat pengecualian bahwa di dalam

isi

perjanjian

tersebut

tidak

boleh

bertentangan dengan nilai agama, moral, kesusilaan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 7. Manfaat perjanjian perkawinan a. Kebebasan bertindak Masyarakat

Indonesia

memiliki

budaya

kebersamaan dan persaudaraan yang erat. Selain itu, commit to user kebersamaan dan persaudaraan tersebut juga ditopang oleh



norma agama, sehingga menjadikan seseorang yang telah terikat dalam perkawinan, tetap berpadu dengan rekan dan saudara-saudaranya dalam suatu ikatan persahabatan dan persaudaraan. Walaupun demikian, tidak jarang terjadi benturan antara suami istri dalam hal pemberian bantuan yang bersifat materi.Benturan tersebut terjadi karena masingmasing pihak mempunyai hak yang sama terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam kaitan benda yang tidak berwujud baik yang berbentuk piutang maupun utang, suami istri terikat dalam rumusan bahwa utang yang dilakukan masing-masing pihak menjadi tanggung jawab secara pribadi tidak melibatkan pihak lain, kecuali jika utang tersebut dilakukan secara bersama. Demikian juga piutang, pihak lainnya tidak berhak

mencampuri

baik

selama

proses

piutang

berlangsung ataukan dalam penyelesaian piutang tersebut. b. Penegakan rasa keadilan Ketika ternyata terjadi perceraian kemudian sang suami menuntut agar harta yang diperoleh sang istri tersebut dibagi rata sebagaimana ketentuan peraturan hukum yang berlaku, tidak jarang sang istri berontak dan langsung menolak kehendak sang suami tersebut meskipun telah jelas diatur dalam ketentuan hukum. c. Peningkatan kualitas kerja Dengan adanya rumusan perjanjian perkawinan dalam bentuk pemisahan harta, masing-masing pihak suami istri dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. commit to user



d. Peningkatan taraf ekonomi negara Salah

satu

dampak

positif

dari

perjanjian

perkawinan adalah tidak hanya kaum laki-laki yang mempunyai semangat untuk berusaha semaksimal mungkin mencari rizki demikian pula kaum hawa.Jika ternyata hal itu terjadi maka apa yang telah dihasilkan oleh kaum hawa tidak hanya untuk kepentingan dirinya namun hal itu tentu dapat dijadikan suatu modal dalam peningkatan taraf ekonomi negara. (Damanhuri, 2012:48) Dari hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat memberikan kebebasan untuk bertindak. Masing-masing pihak dapat melakukan kegiatan terkait keuangan dengan dilandasi asas kebebasan. Selain itu,

perjanjian

perkawinan

gaji

pranikah istri

bermanfaat atau

suami

jika

didalam

berbeda

yang

menyebabkan rasa ketidakadilan dan manakala terdapat utang yang dilakukan oleh masing-pihak maka dengan perjanjian pranikah dapat menjangkau ketidakadilan terkait siapa yang menggung utang tersebut. Belum lagi jika terjadi perceraian, maka pengaturan mengenai harta dapat diatur secara adil. Perjanjian perkawinan juga mendorong seseorang untuk memperbaiki taraf ekonominya karena masingmasing individu bertanggung jawab atas bagaimana masa depannya kelak. Dengan adanya perjanjian pranikah, maka wanita atau istri akan terdorong untuk mencari nafkah sehinggan hal ini juga akan berpengaruh terhadap taraf ekonomi negara.Sedangkan dalam proses peradilan, ada dua (2) manfaat perjanjian perkawinan yaitu diantaranya: commit to user



1) Penghematan waktu Hal ini terkait dengan sengketa perkawinan yang didalmnya terdapat sengketa harta bersama. Jika pasangan suami isri yang hendak bercerai tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya maka memerlukan

pemeriksaan.

Pemeriksaan

mengenai hal-hal yang menyebabkan bercerai dan hal-hal terkait dengan harta bersama. Hal ini berbeda lagi jika pasangan suami istri yang hendak bercerai tersebut memiliki perjanjian perkawinan sebelumnya. Maka tidak diperlukan lagi

waktu

lama

untuk

kedua

proses

pemeriksaan diatas, namun hanya memerlukan pembuktian Hakim apakah benar jika ada suatu perjanjian pranikah dengan pasangan tersebut dan selanjutnya adalah mengatur harta bersama berdasarkan apa yang sudah ada didalam perjanjian pranikah tersebut. Tentu saja waktu yang dihabiskan pada sengketa perceraian terkait harta bersama dengan adanya perjanjian pranikah

dengan

pranikah

berbeda.

tidak

adanya

Dengan

tidak

perjanjian adanya

perjanjian pranikah dalam perkawinan maka dalam satu putusan dimana salah satu pihak tidak menyetujui putusna tersebut maka dapat mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 2) Penghematan biaya Menurut penulis, banyak masyarakat ragu atau bahkan tidak mau berurusan dengan commit to user peradilan. Hal ini mungkin disebabkan oleh



biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara di pengadilan yang tentunya dengan banyak proses yang dihadapi maka biaya pun juga bertambah termasuk biaya transportasi untuk hadir dalam pengadilan demi tercapainya proses pemeriksaan. Hal ini akan lebih rumit jika objeknya adalah harta kekayaan. “Dalam konflik rumah tangga yang di dalamnya telah diikat dengan suatu perjnajian perkawinan, bisa jadi dalam suatu hal harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses di pengadilan. Baik antara suami ataupun pihak ketiga yang terkait dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut. Dan jika ternyata para p[ihak mnghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan bersamaan dengan sengketa perceraian, hasil yang akan diperoleh adalah

bentuk

perdamaian,

yang

dalam

pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahaptahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan sengketa harta perkawinan yang tidak diikat dengan perjanjian pranikah”. (A.Damanhuri, 2012:56) 8. Sahnya Perjanjian Pranikah Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c) Sesuatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal commit to user



Dari hal-hal diatas, jika pembuatan persetujuan persetujuan sudah memenuhi keempat dari syarat sah diatas maka persetujuanpersetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, namun tidak hanya membutuhkan empat syarat sah tersebut. Perjanjian pranikah seperti layaknya perjanjian pada umumnya bahwa

mengenai

pengesahannya

membutuhkan

lembaga

pemerintah agar dapat dilindungi oleh hukum dan memiliki nilai dimata hukum sehingga dapat bersifat mengikat bagi para pihaknya. Pemisahan kekayaan lewat perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga terhitung tanggal mulai dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan (pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). 9. Tata Cara Perjanjian Pranikah Terkait dengan tata cara perjanjian pranikah menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri. b) Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis. c) Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. d) Perjanjian

perkawinan

tidak

dapat

disahkan

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. commit to user

bilamana



Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo (6) bulan

pengumuman

tidak

dilakukan

yang

bersangkutan,

pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (A.Damanhuri.2012:20) 10. Pembatalan Perjanjian Pranikah Setelah perjanjian pranikah dibuat sebelum atau saat dilaksanakannya perkawinan, tidak selamanya perjanjian pranikah ini masih dianggap penting dan perlu atau sempurna bagi suami atau isteri tersebut. Menurut penulis, bahkan perjanjian pranikah tersebut dirasa penting untuk dibatalkan dan tidak untuk digunakan lagi dalam kehidupan berumah tangga. Terkadang tak sedikit yang ingin sekedar mengubah isi dari perjanjian pranikah tersebut atau bahkan ada yang ingin membatalkan perjanjian pranikah tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian pranikah yang dibuat sebelumnya tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Dimana kekurangan ini selanjutnya membuat pihak yang terlibat ingin membatalkan perjanjian pranikah yang telah dibuat sebelumnya tersebut. Tentu saja pembatalan dari perjanjian pranikah ini tidak dapat hanya dengan meniadakan perjanjian pranikahnya tersebut, akan tetapi memiliki akibat hukum dan tata cara sendiri. Hal ini dikarenakan karena perjanjian pranikah yang dibuat sebelumnya tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat masing-masing pihak yang terlibat yaitu suami atau isteri. Perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pembuatan dari perjanjian pranikah itu sendiri dibuat dihadapan notaris selaku commit to user



pejabat yang berwenang sehingga perjanjian pranikah tersebut memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh hukum. a. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah Pembatalan perjanjian pranikah tidak dilarang, seperti tercantum pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan : “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Perjanjian

pranikah

diperbolehkan

untuk

terjadinya

pembatalan, namun pembatalan ini harus disertai atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga sepanjang tersangkut atau dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan dari akibat adanya pembatalan perjanjian pranikah tersebut. Seperti tercantum pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan tersebut, jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan adanya perubahan ataupun pembatalan, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pasal 29 ayat 4 : “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Karena perjanjian ini dari mulai dibuatnya oleh dan atas persetujuan kedua pihak yakni suami dan isteri. Jadi, kedua orang ini dianggap mengetahui isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka sendiri yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah akta otentik oleh notaris. Jika kedua pihak memang menyetujui untuk diadakannya pembatalan, maka pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya kendala. Kecuali ada hal-hal tertentu yang menimbulkan masalah dalam pengesahan perjanjian pranikah tersebut maka commit to user dapat diajukan gugatan.



Seperti dikatakan dalam buku Hazairin bahwa upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah: 1) Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai perseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang. 2) Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan. 3) Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu. (A.Damanhuri.2012:21) Hal tersebut sesuai dengan tugas hakim sebagai penegak hukum guna memperoleh keadilan ditengah masyarakat dengan merasakan dan menyelami hukum sendiri. Tugas hakim tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hal ini berarti dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, maka tugas hakim itu sendiri adalah menelaah dan menggali dari nilai-nilai hukum itu sendiri karena ia dianggap mampu untuk itu. b. Tata Cara Pembatalan Perjanjian Pranikah Pemisahan kekayaan dan hal-hal terkait isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan dapat diakhiri dengan pencabutan commit tosuami-istri user atas persetujuan bersama dan wajib didaftarkan di



Kantor

Pegawai

Pencatat

Nikah

tempat

perkawinan

dilangsungkan.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.” Sejak pendaftaran ini, pencabutan mengikat kepada suamiistri. Namun bagi pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal diumumkannya pendaftaran oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan pengumuman tak dilakukan, pendaftaran pencabutan gugur dengan sendirinya dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 50 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) ( pasal 50 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ). Mengenai esensi pencabutan perjanjian pra nikah juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

B. Kerangka Pemikiran commit to user



Perjanjian Pranikah

Perkawinan

Pembatalan Perjanjian Pranikah ditengah perkawinan Tata Cara

Putusan Pengadilan

Akibat Hukum

commit user BABtoIII

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents