BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Bank 1. Pengertian Bank Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duannya. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya ke
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Kegiatan Bank a. Menghimpun Dana (Funding) dalam Bentuk Simpanan. Dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi
bagi
masyarakat.
Tujuan
utama
masyarakat
menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan
10
11
melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk keamanan maupun investasi bank menyediakan sarana investasi yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada dibank antara lain terdiri dari simpanan giro (Demand Deposit), simpanan tabungan (Saving Deposit), dan simpanan deposito (Time Deposite). b. Menyalurkan Dana (Lending) dalam Bentuk Pinjaman. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. c. Memberikan Jasa-Jasa Lainnya (Service) Kegiatan ini seperti pengiriman uang (Transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clearing), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (Inkaso), Letter of Credit (L/C), Safe Deposit Box, bank garansi,
12
bank notes, Travellers Cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebih kemudian disimpan di bank. Bagi masyarakat yang kekurangan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan menggunakan pinjaman bank. Secara ringkas bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat sebagai berikut:
FUNGSI BANK Beli Dana
Jual Dana
Masyarakat yang Kelebihan Dana
Masyarakat yang Giro
Pinjaman
Tabungan
(Kredit)
Kekurangan Dana
Deposito
Gambar 2.1 Kegiatan Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Sumber: Kasmir (2005:11)
13
Bank
sebagai perantara keuangan
konvensioanal akan
memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga pinjaman). Keuntungan ini dikenal dengan istilah Spread Based. Sedangkan bagi bank syariah tidak dikenal dengan istilah bunga tapi lebih dikenal dengan istilah bagi hasil atau Profit Sharing. Kemudian disamping keuntungan yang diperoleh dari Spread Based, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya lainnya. Keuntungan dari pungutan biaya-biaya ini dikenal dengan istilah Fee Based. 3. Sejarah Perbankan Sejarah bank menurut Kasmir (2005:16) mulai dikenal pada zaman Babylonia kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank baru sebatas sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang valuta asing (Money Changer). Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan tidak terlepas
dari
perkembangan
perdagangan.
Seiring
dengan
14
perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Di Indonesia perkembangan perbankan juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank yang sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting antara lain: a. De Algemenevolks Crediet Bank. b. De Escompto Bank NV. c. De Javasche NV d. De Post Paar Bank e. Nederland Handles Maatscappij (NHM) f. National Handles Bank ( NHB) Di zaman penjajahan Belanda, jumlah bank di Indonesia bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengubah Indonesia. Beberapa bank milik Belanda dinasionalkan oleh Pemerintah Indonesia. Bank pada awal kemerdekaan antara lain: a. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volk Crediet Bank. b. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946. c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
15
d. Bank Indonesia di Palembang 1946. e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. f. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949. i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik. j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun1949. 4. Jenis-Jenis Bank Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2005:18-24) antara lain: a. Dilihat dari Segi Fungsinya Dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu
16
pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang). 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank
Perkreditan
Rakyat
(BPR)
adalah
bank
yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar
prinsip
syariah.
Dalam
kegiatan
BPR
tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasajasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan Bank Umum. b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya antara lain: 1) Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu terdapat Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat didaerah tingkat I dan tingkat II masingmasing Provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh masing-masing tingkatan. 2) Bank Milik Swasta Nasional Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta
17
sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk swasta. 3) Bank Milik Koperasi Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 4) Bank Milik Asing Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. 5) Bank Milik Campuran Bank milik campuran merupakan bank yang sebelumnya dimiliki oleh 2 belah pihak dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh negara Indonesia. c. Dilihat dari Segi Status Jenis ini dilihat dari segi kemampuan bank dalam melayani masyarakat, terutama bank umum. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan dan status bank tersebut. Kedudukan dan status menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal
18
maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dari segi status adalah sebagai berikut: 1) Bank Devisa Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh. Contoh transaksi keluar negeri adalah transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, Travelers Chaque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 2) Bank Non Devisa Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi-transaksi sebagai Bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank devisa. Jadi Bank non devisa merupakan kebalikan dari Bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri). d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli saat ini bank terbagi menjadi 2 antara lain:
19
1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode antara lain: a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah Spread Based. b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Fee Based. 2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi bank yang berdasar prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasar prinsip
konvensional.
Bank
berdasar
prinsip
syariah
menggunakan aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bank yang berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut: a) Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (Mudharabah).
20
b) Pembiayaan
berdasar
prinsip
penyertaan
modal
(Musharakah). c) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah). d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijaarah Wa Iqtina). Selanjutnya penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga disesuaikan dengan
hukum
Islam.
Sumber
penentuan
harga
atau
pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasar prinsip syariah bunga adalah riba. 5.
Izin Pendirian Bank Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank,
21
persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah: a. Susunan Organisasi dan Kepengurusan b. Permodalan c. Kepemilikan d. Keahlian di Bidang Perbankan e. Kelayakan Rencana Perbankan Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank diatas ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sekarang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini berarti bahwa kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 1992 tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat, pasal 4 yang menyatakan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di daerah pedesaan, di wilayah kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kotamadya, dan ibu kota kabupaten”.
22
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. 2. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa: a. Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerahnya. b. Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Modal
koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hutang, dan sisa hasil usaha yang dibagi. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan badan usaha dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi.
23
c. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dimana setiap pemegang saham turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan) bertanggungjawab terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. Tujuan Perseroan Terbatas adalah untuk memperoleh laba maksimal, dimana laba tersebut sebagian dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden, dan sebagian untuk menambah modal serta membentuk cadangan. 3.
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Untuk mendapat izin usaha Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri Keuangan, dua tahapan yang perlu dilakukan antara lain: a. Tahap persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Permodalan untuk memperoleh persetujuan prinsip harus dilampirkan: 1) Rancangan Anggaran Dasar. 2) Daftar calon pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris. 3) Rencana Susunan Organisasi. 4) Rencana Kerja.
24
5) Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan (sebagai modal setoran sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah)) b. Tahap izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagimana yang dimaksud dalam butir (1) diatas. Sewaktu melakukan pengajuan izin usaha harus disertai dengan melampirkan keterangan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.
Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka,
tabungan,
dan/atau
bentuk
lain
yang
dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga. c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat antara lain:
25
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran. b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c. Melakukan penyertaan modal. d. Melakukan usaha peransuransian. e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat. C. Sistem Pengendalian Intern 1. Pengertian Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (2000:3), pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin tercapainya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi (2002:181), Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Menurut Zahirul Hoque dalam Mahmudi (2005:62), Sistem Pengendalian Intern adalah suatu alat untuk memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perancangan dan keputusan pengendalian dalam organisasi.
26
Menurut
COSO
(Comitte
of
Sponsoring
Treadway
Organization Comission) dalam pelaksanaa pengendalian intern dilaksanakan oleh komisaris, manajemen dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan operasional, ketaatan, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi pemakaian sumber daya, ketaan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, persiapan penerbitan laporan keuangan yang handal. 2. Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern Menurut Mahmudi (2005:63) pengendalian meliputi beberapa aktivitas: a. Perencanaan aktivitas yang akan dilakukan perusahaan. b. Pengkoordinasian aktivitas perusahaan. c. Pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian perusahaan. d. Evaluasi terhadap proses pengendalian. e. Pembuatan keputusan. f. Perubahan sistem perusahaan. Adapun beberapa tahapan dalam pengendalian antara lain: a. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hal aktual, hasil yang direncanakan.
27
c. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. d. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah. e. Memilih tindakan koreksi dari kumpulan alternatif yang ada dan menetapkan tindakan tersebut. f. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektifitas dari tindakan koreksi yang diterapkan. 3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern bank antara lain: a. Tujuan Kepatuhan Tujuan kepatuhan merupakan tujuan untuk menjamin semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawas Bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh bank. b. Tujuan Informasi Tujuan informasi merupakan tujuan untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
28
c. Tujuan Operasional Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. d. Tujuan Budaya Risiko Tujuan budaya risiko adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kewajaran kebijakan
dan
prosedur
yang
ada
pada
bank
secara
berkesinambungan. Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (2000:35) fungsi utama dari pengendalian adalah untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran, dan standar perusahaan. Pengendalian mempunyai beberapa unsur
seperti observasi langsung, ekspresi lisan, memo tertulis,
kebijakan dan prosedur, laporan realisasi dan laporan kinerja. 4. Proses pengendalian Intern Pengendalian adalah suatu proses mengawasi (Monitoring), membandingkan (Comparing), dan mengoreksi (Correcting) kinerja. Perencanaan
merupakan
Inti
dari
proses
manajemen
yang
menghendaki pembuatan keputusan untuk kegiatan dengan prioritas utama. Keputusan periodik harus dibuat tentang tindakan apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan dan pengendalian yang menyeluruh memfokuskan pada pelaporan kinerja
29
dan evaluasi kerja untuk menentukan penyebab kinerja yang tinggi dan yang rendah. Proses
pengendalian
merupakan
proses
mengukur
dan
mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan secara efisien (Welsch, Hilton dan Gordon,2000:13). Proses pengendalian merupakan proses tiga tahap yaitu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk mengetahui ketidaksesuaian dengan standar. Proses pengendalian mengasumsikan standar kinerja sudah lebih dulu. Standar kinerja adalah tujuan-tujuan spesifik yang dibuat selama proses perencaaan. Menurut Griffin (2004:167-169) langkah dalam proses pengendalian antara lain: a. Menetapkan Standar Langkah pertama dalam proses pengendalian adalah penetapan standar. Standar pengendalian adalah target yang akan menjadi acuan perbandingan untuk kinerja perusahaan. Aspek terakhir dari pembentukan
standar
adalah
mengidentifikasikan
indikator-
indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang
30
menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan apa yang dikendalikan. b. Mengukur Kinerja Langkah kedua dalam pengendalian adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian perusahaan. Agar pengendalian efektif ukuran kinerja harus valid. Ukuran kinerja yang valid meskipun susah diperoleh namun sangat dibutuhkan dalam Sistem Pengendalian yang efektif . c. Membandingkan Kinerja dengan Standar Langkah ketiga dalam proses pengendalian adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar. Kinerja bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Waktu yang dibutuhkan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar tergantung pada banyak faktor diantaranya signifikasi dan kompleksitas dari apa yang dikendalikan. d. Menentukan Kebutuhan akan Tindakan Korektif Langkah terakhir dalam proses pengendalian adalah menetukan kebutuhan akan tindakan korektif. Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian analitis dan diagnostis manajemen puncak. Setelah membandingkan kinerja aktual dengan standar pengendalian,manajemen puncak bisa memilih salah satu dari tindakan yaitu mempertahankan (tidak melakukan apa-apa), mengkoreksi penyimpangan, atau mengubah
31
standar. Pengubahan standar perlu dilakukan jika standar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu standar yang tampaknya sempurna pada saat dibentuk mungkin perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan situasi. 5. Pihak Yang Berkepentingan Dalam Sistem Pengendalian Intern Terselenggaranya sistem pengendalian yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank, antara lain : a. Dewan Komisaris Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum,
termasuk
kebijakan
Direksi
yang
menetapkan
pengendalian intern tersebut. b. Direksi Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan serta berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan terkait dengan prinsip kehati-hatian. c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Satuan Kerja Audit Intern harus mampu mengevaluasi dan berperan
aktif
dalam
meningkatkan
efektifitas
Sistem
32
Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam mencapai sasaran yang telah ditetepkan oleh manajemen. Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai dan keahlian auditor intern khususnya dalam penerapan manajemen risiko. d. Pejabat dan Pegawai Bank Setiap pejabat dan pegawai bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan oleh
manajemen.
Pengendalian
intern
yang
efektif
akan
meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya risiko yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat melalui sistem deteksi dini yang efisien. e. Pihak-Pihak Eksternal Pihak-pihak eksternal seperti Otoritas Pengawas Bank, Auditor Eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif. 5. Faktor Pertimbangan Dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Bank harus memiliki Sistem Pengendalian Intern yang dapat diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
33
a. Total Aset b. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk barang dan jasa baru. c. Kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor. d. Profil risiko dari setiap kegiatan usaha. e. Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan risiko. f. Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 6. Elemen Sistem Pengendalian Intern Menurut Peraturan PBI Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 struktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu : a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pegendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan Pengendalian Operasional Bank. Adapun unsur-unsur lingkungan pengendalian antara lain: 1) Struktur organisasi. 2) Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank. 3) Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh karyawan. 4) Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia bank.
34
5) Atensi dan arahan manajemen bank dan komite lainnya, seperti komite manajemen risiko. 6) Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank dan penetapan manajemen risiko. b. Penilaian Risiko Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan penilaian risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilain risiko harus pula dilakukan sehingga pengendalian lebih menyeluruh. Selain itu Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terhadap risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target dan efektifitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi bank. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut:
35
1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. 2) Menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan. 3) Menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko. c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pada pejabat dan pegawai bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan membantu dalam pengelolaan bank dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Kegiatan
pengendalian dan
pemisahan fungsi meliputi: 1) Pemisahan fungsi, tugas, wewenang yang cukup. 2) Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai. 3) Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup. 4) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan. 5) Evaluasi secara independen atas kinerja. 6) Pengendalian terhadap pemprosesan informasi. 7) Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan. d. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Sistem komunikasi memberikan informasi kepada
36
seluruh pihak baik intern maupun ekstern. Sistem Pengendalian Intern harus memastikan adanya keseluruhan komunikasi yang efektif agar seluruh karyawan bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. e. Pengawasan Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil didalam bank. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit didalam bank yang juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen. Pengendalian intern hendaknya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, seperti : 1) Mengevaluasi temuan-temuan, rekomendasi audit secara tepat. 2) Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit. 3) Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan untuk menindaklanjuti
rekomendasi
yang
menjadi
perhatian
manajemen. Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Intern terjalin dengan aktivitas opersional bank, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari bank.
37
D. Pengendalian Dalam Pencapaian Target Perusahaan 1. Pengendalian Terhadap Equitas Pemegang Saham Modal sendiri adalah jumlah komulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas, ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan didalam perusahaan. Didalam perusahaan perorangan, modal sendiri ini ditunjukan dineraca oleh akun modal atas nama seorang . Menurut
Mulyadi
(2002:354)
berdasarkan
sifat
kepemilikannya, perusahaan bentuk perseroan digolongkan sebagai berikut: a. Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari penyertaan Pemerintah (Public Corporation). b. Perusahaan Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari penyertaan modal swasta (Private Corporation). Perusahaan Perseroan ini dikelompokan lebih lanjut menjadi : 1) Perusahaan Perseroan yang bersifat tertutup Didalam perusahaan ini, kepemilikan sahamnya hanya terbatas pada lingkungan tertentu, biasanya lingkungan keluarga. Perseroan Terbatas ini dikenal dengan istilah PT keluarga. 2) Perusahaan Perseroan yang bersifat terbuka Saham perusahaan ini dimiliki oleh masyarakat luas dan bersedia untuk dijual kepada masyarakat umum. Masyarakat mengenal perusahaan ini dengan istilah PT yang Go Public.
38
Menurut Mulyadi (2002:368) pengendalian terhadap modal saham ditujukan untuk: a. Memperoleh keyakinan tentang kehandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan equitas pemegang saham. b. Membuktikan bahwa saldo pemegang saham mencerminkan kepentingan pemegang saham. c. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat. d. Membuktikan kewajaran penilaian equitas pemegang saham. 2. Perencanaan dan Pengendalian Target Laba Perencanaan laba meliputi penetapan tujuan dan target laba yang realistis serta cara untuk mencapainya.
Setiap bagian dari
rencana harus dievaluasi kelayakannya, dan pengaruhnya terhadap bagian
lain
dari
rencana.
Laba
dapat
ditingkatkan
dengan
meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya dan menghilangkan pengulangan pekerjaan yang tidak konsisten. Menurut Shim dan Siegel (2000:19) rencana laba harus memuat elemen antara lain: a. Pernyataan tentang tujuan. b. Parameter untuk mencapai tujuan. c. Rencana (operasional dan keuangan). d. Jadwal. e. Cara-cara untuk mengukur dan menelusuri kinerja. f. Mereview prosedur. g. Mekanisme untuk membuat perubahan yang dibutuhkan.
39
Efektifitas yang digunakan untuk pengelolaan perusahaan biasanya diakui sebagai faktor kesuksesan jangka panjang yang paling penting. Kesuksesan diukur dengan melihat pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan perusahaan dan menetapkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya manusia, bahan baku, dan modal secara efisien. Proses manajemen merupakan suatu kumpulan kegiatan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh manajemen suatu oraganisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya, kepemimpinan atau pengarahan dan pengendalian. Perencanaa dan pengendalian laba didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis dan formal untuk menjalankan tahapan penting dari fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Rencana laba merupakan dasar bagi manajemen untuk merumuskan rencana aksi dalam tahun tersebut. Laba dapat dicapai melalui penurunan harga, peningkatan harga jual, dan perbaikan anggaran dalam elemen laba (Shim dan Siegel, 2000:20). Secara khusus hal ini mencakup: a. Pengembangan dan aplikasi dari tujuan jangka panjang perusahaan. b. Spesifikasi dari sasaran-sasaran perusahaan. c. Suatu perencanaan laba jangka panjang yang dikembangkan.
40
d. Suatu perencanaan jangka pendek dengan uraian mengenai pihak yang bertanggung jawab. e. Suatu sistem pelaporan kinerja periodik dengan pihak yang bertanggung jawab. f. Prosedur tindak lanjut. Perencanaan adalah suatu proses yang mencakup tahap-tahap : a. Menentukan tujuan. b. Mengembangkan asumsi tentang lingkungan perusahaan. c. Membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan. d. Melaksanakan kegiatan untuk mengaktifkan rencana. e. Mengevaluasi umpan balik kinerja untuk perencanaan ulang. 3.
Pengendalian Bagi Kinerja Perusahaan Menurut Shim dan Siegel (2000:25), analisis kinerja memudahkan dalam menentukan keberhasilan perusahan. Laporan kinerja ini memuat perbandingan kinerja sebuah perusahaan dengan perusahan pesaing. Kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktivitas. Pengukuran kinerja mempertimbangkan kontribusi bagian yang bersangkutan terhadap perolehan laba dan jumlah produk disamping apakah perusahaan berhasil mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan. Pentingnya pengukuran kinerja untuk: a.
Memudahkan
perumusan
sistem
insentif
manajemen
pengendalian operasi untuk memenuhi tujuan perusahan.
dan
41
b.
Mengarahkan perhatian pihak manajemen ditingkat yang lebih tinggi.
Menurut Robbins dan Coulter (2010:190) ukuran kinerja perusahaan antara lain: a. Produktivitas Perusahaan Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dibagi input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. b.
Efektivitas Perusahaan Efektivitas perusahaan adalah mengukur kesesuaian tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Efektifitas merupakan keuntungan dari pengarahan keputusan dan mendesain strategi dan aktivitas usaha dan koordinasi kerja.
c. Peringkat Perusahaan Peringkat perusahaan dapat menjadi indikator dalam menilai kinerja perusahaan dan membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Selain itu pengukuran kinerja juga dapat melalui penilaian terhadap kesehatan bank yang meliputi: a. Aspek Permodalan Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan
usaha.
Salah
satu
cara
mengukur
aspek
permodalan adalah dengan CAR (Capital Adequacy Ratio). Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk
42
menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank. Sesuai ketentuan Bank Indonesia besarnya CAR adalah 8%. CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). b. Aspek Kualitas Aset Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank. Pada Aspek kualitas Aset semakin besar rasio menunjukkan semakin menurun kualitas aset. Kategori KAP antara lain: 0 %- 10,35 % kategori Sehat 10,36% – 12,60 % kategori Cukup Sehat 12,61% – 14, 85% kategori Kurang Sehat >14,85 % kategori Tidak Sehat c. Aspek Manajemen Kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya akan mempengaruhi perolehan laba. Salah satu cara mengukur aspek manajemen adalah dengan menggunakan rasio NPM (Net Profit Margin). NPM (Net Profit Margin) adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan
43
atau
pendapatan,
yang
digunakan
untuk
menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Semakin
besar Net
Profit
Margin berarti
semakin
efisien
perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. NPM dapat dikatakan baik apabila lebih dari 5%. d.
Aspek Earning Mengukur tingkat profitabilitas dalam pengelolaan aktiva dan tingkat efisiensi operasionalnya. Aspek Earning diukur dengan : 1) ROA (Return on Assets) Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Penilaian ROA antara lain: ≥ 1,215 % kategori Sehat 0,999% – 1,214% kategori Cukup Sehat 0,765% – 0,888 % kategori Kurang Sehat < 0,765 kategori Tidak Sehat 2) BOPO (Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional) BOPO merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu bank dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan
biaya
operasionalnya,
dengan
adanya
44
efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Penilaian BOPO antara lain: ≤ 93,52 kategori Sehat 93,53 – 94,72 kategori Cukup Sehat 94,73 – 95,92 kategori Kurang Sehat > 95,92 % kategori Tidak sehat e.
Aspek Likuiditas 1) Cash Ratio Untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank. Penilaian Cast Ratio antara lain: ≥ 4,05 kategori Sehat 3,30 - 4,04 kategori Cukup Sehat 2,55 – 3,29 kategori Kurang Sehat < 2,55 kategori Tidak Sehat 2) LDR (Loan to Deposit Ratio) Untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan. Penilaian LDR antara lain: ≤ 94,75 % kategori Sehat 94,74% – 98,50 % kategori Cukup Sehat 98,49 % -102,25% kategori Kurang Sehat >102,25 kategori Tidak Sehat
