BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Peranan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai fungsi
(function). Sedangkan peranan atau fungsi (function) menurut Komaruddin (1994: 768), sebagai berikut : 1. Bagian dari tugas utama seseorang dalam manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Pengertian peranan di atas tidak semua digunakan dalam penelitian. Pengertian peranan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjelasan ke satu, tiga, dan empat.
2.2
Akuntansi Pertanggungjawaban
2.2.1
Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban di suatu organisasi dipimpin oleh seorang manajer yang
bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki yang masing – masing pusat diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi – seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa
unit organisasi lebih kecil, menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki (Anthony dan Govindarajan, 2009). Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari akuntansi manajemen yang menitikberatkan pada pendelegasian wewenang dalam unit - unit organisasi. Pendapat mengenai definisi akuntansi pertanggungjawaban tradisional dikemukakan oleh Mulyadi (2001: 218) sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban tradisional adalah suatu sistem akuntansi yang di susun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan/ atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat di tunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan/ atau pendapatan yang dianggarkan”. Definisi akuntansi pertanggungjawaban menurut Horngren (2006: 391) yaitu : “Suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruh organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan”. Sedangkan Definisi responsibility accounting menurut Hansen dan Mowen (2005: 116) adalah : “sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan
pendapat-pendapat
di
atas dapat
dikatakan
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat pertanggungjawaban yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.
2.2.2
Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi menurut Hansen dan
Mowen (2005: 480) memiliki empat elemen yaitu: 1. Pusat pertanggungjawaban di definisikan. 2. Ukuran kinerja ditetapkan 3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. 4. Manajer secara individual diberi penghargaan atas hukum berdasarkan kinerja keuangan. Pembentukan
pusat
–
pusat
pertanggungjawaban
merupakan
fokus
pengendalian manajemen. Sistem pertanggungjawaban tradisional mengarahkan perhatian pada unit – unit organisasi yang bersifat fungsional dan manajer sebagai individu. Bentuk unit organisasi berupa departemen, bagian, seksi atau suatu team kerja di bawah tanggung jawab seorang manajer sebagai individu. Tanggung jawab dinyatakan dalam ukuran keuangan seperti biaya, penghasilan, laba dan investasi (Hariadi, 2002). Ukuran kinerja harus didentifikasi dan standar dibuat untuk menjadi criteria pengukuran
kinerja.
Dasar
kriteria
aktivitas
bagi
sistem
akuntansi
pertanggungjawaban fungsional adalah anggaran dan perhitungan biaya standar. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ukuran kinerja bersifat objektif dan bersifat keuangan (Hansen dan Mowen, 2005). Prestasi
atau
kinerja
diukur
dengan
membandingkan
antara
hasil
sesungguhnya dengan budget dan standar. Manajer bertanggung jawab atas hal – hal yang dapat mereka kendalikan seperti yang dicantumkan dalam budget. Ukuran kinerja berasal dari kemampuan manajer dalam mengendalikan biaya (Hariadi, 2002). Individu diberi penghargaan atau hukuman menurut aturan dan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sistem penghargaan dalam system akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi didesain untuk mendorong para individu mengelola biaya untuk mencapai standar anggaran (Hansen dan Mowen, 2005).
2.2.3
Tujuan dan Manfaat Akuntansi pertanggungjawaban Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Horngren (2006:
172) sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban memberikan sarana – sarana dasar untuk mengadakan evaluasi atas kemampuan setiap manajer. Akibatnya, selain menyebabkan pimpinan tertinggi selalu mendapatkan informasi, akuntansi pertanggungjawaban juga membantu memberikan rangsangan (insentif) bagi setiap manajer melalui laporan prestasi kerja (performance report)”. Berdasarkan
pernyataan
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan laporan prestasi kerja sebagai evaluasi
atas
kemampuan
setiap
tingkat
manajer
pada
setiap
pusat
pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Noah dan Anthony (2005, 228) memiliki manfaat sebagai berikut : “responsibility
accounting
help
manager
evaluate
performance.
Performance evaluation often leads manajer to take corrective action with regard to some business process”. Berdasarkan manfaat di atas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu manajer untuk mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sering digunakan manajer untuk mengambil tindakan korektif berkaitan dengan beberapa proses bisnis. Jika manajer bertanggung jawab untuk pendapatan, biaya, keuntungan, dan menggunakan aset, maka mereka memiliki insentif untuk membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. 2.2.4
Syarat - syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban dapat dijalankan secara efektif jika memenuhi
beberapa persyaratan yang di kemukakan oleh Mulyadi (2001) dapat di intisarikan sebagai berikut :
1.
Struktur
organisasi
yang
menetapkan
secara
jelas
dan
tegas
menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk setiap unit dalam struktur organisasi. 2.
Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan.
3.
Adanya pemisahan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya suatu biaya oleh seorang manajer pusat biaya tertentu dalam perusahaan.
4.
Adanya klasifikasi dan kode rekening yang disesuaikan dengan tingkatan manajemen dalam perusahaan.
5. Sistem pelaporan biaya pada setiap tingkatan perusahaan telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Syarat - syarat tersebut digunakan antara perusahaan satu maupun perusahaan lainnya dengan cara yang berbeda tergantung dari jenis perusahaan, jumlah operasi maupun faktor-faktor khusus yang menjadi ciri perusahaan.
2.3 Struktur Organisasi Informasi
akuntansi
pertanggungjawaban selalu
dihubungkan dengan
wewenang yang dimiliki oleh tiap – tiap manajer yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu setiap manajer di dalam organisasi harus bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang berada di bawah pengendalian manajer. Dengan kata lain, manajer
yang
diberi
wewenang
dari
mempertanggungjawabkan
kinerjanya
pada
pimpinan pimpinan
perusahaan perusahaan
harus tersebut.
Perusahaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang di susun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap manajer menjadi lebih jelas (Adharawati, 2010).
Pengertian organisasi menurut Robbin (2009: 18) adalah : “Pengaturan yang tersusun terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan pengertian struktur organisasi menurut Wahyono (2010: 16) adalah : “Sistem atau jaringan kerja terhadap tugas – tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok”. Suatu organisasi dibentuk karena adanya keinginan mencapai tujuan bersama yang diharapkan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari pembentukan struktur organisasi. Oleh karena itu struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa, sehingga wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap manajer menjadi jelas. Tanggung jawab ini timbul sebagai akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah (Sugiri, 1994).
2.4 Anggaran Setiap perusahaan baik yang bertujuan mencari laba maupun tidak, secara umum pasti berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan cara merencanakan dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Salah satu alat penting untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas perusahaan adalah dengan membuat anggaran (weharima, 2005). 2.4.1
Pengertian Anggaran Definisi anggaran yang dikemukakan oleh Garrison (2000: 402) yaitu: “Rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu”.
Anthony dan Govindarajan (2005: 73) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: “Alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Sedangkan definisi anggaran menurut Mulyadi (2001: 501) yaitu: “Suatu rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun”. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa budget (anggaran) adalah suatu rencana, karena budget ditentukan terlebih dahulu untuk kegiatan – kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. Kegiatan perusahaan, yaitu mencangkup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian – bagian yang ada dalam perusahaan. Satuan uang, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.
2.4.2
Manfaat Dan Tujuan Anggaran Manfaat anggaran menurut Garrison (2000: 404) yaitu: 1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui organisasi. 2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Bila penyiapan anggaran tidak diperlukan, maka akan terlalu banyak manajer yang harus menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai masalah darurat. 3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin. 4. Proses penganggaran dapat mengungkapkan adanya kemandegan/berhenti potensial sebelum terjadinya. 5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi mengarah pada sasaran yang sama.
6. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya. Menurut Hansen dan Mowen (2009: 424), sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi, diantaranya adalah : 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. 4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Penyusunan anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama menurut Anthony dan Govindarajan (2009) diintisarikan sebagai berikut : 1. Untuk menyesuaikan rencana strategis. 2. Untuk membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 3. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah
yang
berwenang
untuk
mereka
gunakan,
dan
untuk
menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. 4. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajer memerlukan anggaran
untuk
mengukur
kegiatan
perusahaan
dari
perencanaan
hingga
pengendalian yang telah disusun dalam bentuk angka. 2.4.3
Hubungan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan
peran (role setting). Setiap manajer dalam jenjang organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran yang di tetapkan dalam anggaran. Manajer memerlukan alokasi sumber daya (dalam satuan moneter) untuk
melaksanakan peran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim pesan (role sending device). Informasi akuntansi pertanggungjawaban memperjelas peran setiap manajer dalam mencapai sasaran anggaran, karena peran yang diterima oleh setiap manajer dalam proses perencanaan laba jangka pendek tidak akan ada artinya, jika tidak disertai dengan aokasi sumber daya ke tangan setiap manajer yang diberi peran (Mulyadi, 2001).
2.5
Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap manajer pusat
pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas biaya yang dapat mereka kendalikan
secara
langsung.
Dengan
demikian,
manajer
tiap
pusat
pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang berada di bawah pengawasannya (controllable) dan yang tidak berada di bawah pengawasannya (uncontrollable). Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali saja yang menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban (Putri,2005). Definisi biaya terkendali menurut Daljono (2009: 21) adalah : “Biaya di mana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer tersebut.” Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa semua biaya dapat dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu. Jika suatu biaya tidak dapat dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu, maka biaya tersebut harus dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pemisahan biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali sering sekali mengalami kesulitan, Mulyadi (2001) mengungkapkan pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggungjawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:
1. Manajer harus dibebani dengan biaya jasa apabila memiliki wewenang dalam pemerolehan maupun penggunaan jasa. 2. Manajer dapat dibebani biaya dari tindakanya sendiri yang secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu 3. Manajer dapat dibebani biaya dari tindakannya sendiri yang tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu.
2.6
Klasifikasi Dan Kode Rekening Akuntansi mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap transaksi diberi nama tertentu sebagai lambang dari transaksi tersebut. Nama-nama itu disebut dengan rekening. Rekening-rekening sejenis akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kedalam suatu rekening tertentu. Dengan demikian, klasifikasi rekening bermanfaat sebagai wadah atau sarana untuk menampung semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Rekening-rekening perlu diberi kode karena dengan begitu data akan lebih mudah diidentifikasi. Sistem akuntansi kode yang digunakan biasanya adalah angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Daftar dari seluruh rekening beserta nomor kodenya disebut kerangka rekening atau chart of accounts (Ayuningtyas, 2006). Tujuan pemberian kode rekening menurut Mulyadi (2001) yang diintisarikan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Mengidentifikasikan data akuntansi secara unik Meringkas data Mengklasifikasikan rekening atau transaksi Menyampaikan makna tertentu
Dari empat tujuan di atas dapat dijelaskan bahwa data akuntansi harus diidentifikasi agar dapat dilakukan pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data yang benar. Data akuntansi harus lebih ringkas agar dapat menunjukan ke dalam
klasifikasi apa suatu rekening dan agar dapat menyampaikan informasi yang mempunyai makna tertentu (Putra, 2011). Pengklasifikasian dan pengkodean rekening disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengumpulan biaya yang terkendali dari tiap tingkat manajemen. Pengklasifikasian dan pengkodean rekening akan mempermudah pencarian rekening – rekening yang diinginkan, proses pencatatan, pengklasifikasian serta pelaporan data akuntansi (Weharima, 2005). Perkiraan – perkiraan berupa aktiva, hutang, modal, pendapatan, maupun biaya dapat dibedakan dengan kode – kode yang disusun secara konsisten. Cara pemberian kode yaitu dengan angka atau alphabet urut, angka blok, angka desimal, maupun angka urut didahului dengan huruf. Merancang kerangka kode rekening harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai pengolahan data yang digunakan. Setiap kode rekening harus mewakili unsur yang diberi kode, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan (Mulyadi, 2001).
2.7
Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan membuat laporan intern untuk kepentingan manajemen dalam
rangka mengevaluasi kinerja. Bentuk maupun jumlah laporan untuk tiap perusahaan berbeda – beda, tetapi terdapat persamaan dalam hal tertentu yang perlu diperhatikan untuk menyusun laporan intern. Laporan pertanggungjawaban harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Jika laporan inten tersebut terlalu kompleks maka manajer akan mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan operasi perusahaan (Weharima, 2005). Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan intern yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggungjawaban yang memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perusahaan. Laporan pertanggungjawaban merupakan ikhtisiar hasil – hasil
yang dicapai oleh manajer bidang pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas selama periode tertentu. Saat pengumpulan dan pelaporan biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali (Putri, 2005). Laporan pertanggungjawaban biaya ini dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tiap – tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Berikut ini karakteristik sebagai dasar untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban menurut Usry dan Carter (2002: 17-9) yaitu: 1. Report should be addressed primarily to individuals responsible for controlling activities covered by the report. 2. Report should be consistent in form and content each time they are issued. Change should be made only for good reasons and with clear explanations to user. 3. report should be timely. Although many inefficiencies are known by managers before the report is issued, some are not. Inefficiencies can’t be corrected until they are detected. 4. report should be issued regularly to enhance their usefulness. Managers should know when report will be available. Uraian di atas menjelaskan bahwa laporan keuangan harus di tujukan kepada individu yang bertanggung jawab untuk kegiatan pengendalian yang tercakup dalam laporan keuangan. Isi dan bentuk laporan harus konsisten saat dilaporkan maupun dikeluarkan. Jika laporan diubah, maka harus diberikan alasan dan penjelasan yang baik. Laporan harus dikeluarkan secara tepat waktu walaupun manajer sudah mengetahui inefisiensi yang ada di laporan pertanggungjawaban. Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil satu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. Bentuk laporan harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya. Setiap laporan harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap penyimpangan secara jelas dapat diketahui dan mendapat perhatian dari manajer yang bertanggungjawab,
sehingga pimpinan tidak perlu terlalu banyak membaca dan mencari laporan tersebut (Adharawati, 2010).
2.8
Pemasaran
2.8.1
Pengertian Pemasaran Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan penting karena
pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat tercapai. Pemasaran berusaha mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasaran, serta bagaimana memuaskan konsumen melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan perusahaan (Kamelia, 2006). Berikut ini definisi mengenai pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007: 6) adalah : “Suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.” Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dari individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai produk dengan pihak lain, dimana hal ini juga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. 2.8.2
Tujuan Pemasaran Berikut ini tujuan pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler (2001: 6) yaitu : “Penjual hanya salah satu dari fungsi pemasaran dan bukan merupakan bagian yang terpenting. Kalau pemasaran melakukan pekerjaan yang
baik untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan dan menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan serta mempromosikannya secara efektif, maka akan sangat mudah menjual barang – barang tersebut”. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai jika proses pemasaran dilakukan dengan baik. Tujuan perusahaan harus mengetahui keinginan konsumen untuk memuaskan konsumen, mendistribusikan keinginan konsumen dengan harga yang setara dengan kualitas dan dapat dijangkau oleh konsumen, serta mempromosikan keinginan tersebut agar dapat terjual dengan mudah. 2.8.3
Pengendalian Pemasaran Suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan pengendalian untuk
menjalankan kegiatan operasional. Pengendalian merupakan jaringan komunikasi yang memantau kegiatan dalam organisasi dan menyediakan dasar untuk tindakan koreksi di masa yang akan datang jika diperlukan. Untuk dapat menjalankan fungsinya, manajemen dalam rangka pengendalian tersebut membutuhkan informasi yang selektif, relevan dan tepat waktu. Pimpinan banyak membutuhkan informasi khususnya informasi biaya yang dapat diperbandingkan serta dibuat secara sistematik (Anthony & Govindarajan, 2009). Menurut Hansen dan Mowen (2009: 8), definisi pengendalian sebagai berikut : “pengendalian merupakan aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik” Sedangkan menurut Daljono (2009: 4) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut:
“Pengendalian (control) merupakan kegiatan manajemen setiap hari untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.” Pengertian pengendalian di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan pengendalian sebagai ukuran dan evaluasi aktivitas perusahaan, serta pengambilan tindakan - tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa tujuan - tujuan perusahaan dicapai.
2.9
Biaya Pemasaran
2.9.1
Pengertian Biaya Pemasaran Pengertian biaya pemasaran menurut Hansen dan Mowen (2001: 47) adalah “Biaya – biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk dan jasa, meliputi
biaya gaji dan komisi tenaga penjual, biaya iklan, biaya
pergudangan, dan
biaya pelayanan pelanggan.”
Sedangkan menurut Simamora (2002: 37) menjelaskan biaya pemasaran sebagai berikut : “Biaya pemasaran atau penjualan
meliputi semua
biaya yang
dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan pelanggan.” Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa biaya pemasaran adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan arus barang dan jasa dari barang selesai diproduksi sampai ke tangan konsumen.
2.9.2
Penggolongan Biaya Pemasaran Mulyadi (2005: 488) menjelaskan bahwa biaya pemasaran menurut fungsi
pemasaran dapat digolongkan sebagai berikut: 1.
2.
3. 4.
5.
6.
Fungsi penjualan (kegiatan memenuhi pesanan pelanggan), contoh: biaya gaji karyawan fungsi penjualan, biaya deprisiasi, kantor, biaya sewa kantor. Fungsi advertensi (kegiatan order getting melalui advertensi dan promosi), contoh: biaya gaji karyawan fungsi advertensi, biaya iklan, biaya pameran, biaya promosi, biaya contoh (Sample). Fungsi pergudangan (penyimpangan produk jual), contoh: biaya gaji karyawan gudang, biaya deprisiasi gudang dan biaya sewa gudang. Biaya pembungkusan dan pengiriman meliputi biaya karyawan fungsi pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan pembungkus, biaya pengiriman, biaya deprisisai kendaraan dan biaya operasi kendaraan. Fungsi kredit dan penagihan (memantau kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan), contoh: gaji karyawan bagian penagihan, kerugian penghapusan piutang, potongan tunai. Fungsi akuntansi pemasaran (pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan), contoh: gaji karyawan fungsi akuntansi pemasaran dan biaya kantor.
Penggolongan biaya pemasaran sesuai dengan fungsi kegiatan pemasaran mempunyai manfaat agar dapat menggambarkan lingkungan pertanggungjawaban manajemen atas biaya pemasaran. 2.9.3
karakteristik Biaya Pemasaran Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi.
Menurut Rudianto (2006) sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu seperti gaji staf, penambahan jumlah kendaraan pemasaran maupun perluasan gudang. Sedangkan sebagian lagi biaya pemasaran bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas seperti jumlah volume penjualan. Oleh karena itu, aktivitas pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.
Perreault dan McCharty (2008) menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran selalu mengalami perubahan ketika lingkungan pemasaran dan target pelanggan berubah sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang harus dapat diketahui dalam melaksanakan pemasaran yaitu mulai dari kegiatan pemasaran, kondisi pasar, dan perilaku konsumen. 2.9.4
Anggaran Biaya Pemasaran Penyusunan biaya pemasaran sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran
penjualan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran biaya pemasaran dilakukan setelah anggaran penjualan disusun. Langkah – langkah penyusunan anggaran biaya pemasaran yang dijelaskan Hidayat (2010) dapat diintisarikan sebagai berikut : 1. menyusun anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis atau elemen biaya pemasaran. 2. mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran ke dalam setiap fungsi pemasaran. Sedangkan langkah – langkah dalam pengumpulan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi dijelaskan oleh Hidayat (2010) diintisarikan sebagai berikut: 1. atas dasar dokumen atau bukti asli transaksi biaya pemasaran yang sah. 2. mendistribusikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi kepada setiap fungsi. 3. mengalokasikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi dari setiap fungsi kedalam pusat laba yang digunakan dalam menganalisis efektifitas usaha pemasaran.
2.10
Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pemasaran Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan keluaran berupa informasi
akuntansi pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai biaya atau pendapatan. Setiap permasalahan biaya dalam anggaran menjadi tanggung jawab manajer, dan manajer harus bertanggungjawab atas penyimpangan sampai dengan taraf tertentu antara realisasi dengan tujuan yang telah dianggarkan. Seseorang yang bertanggung jawab atas biaya bukan berarti seseorang tersebut diberi sanksi, tetapi seorang manajer harus berinisiatif untuk mengatasi penyimpangan yang ada dan menjelaskan penyebab penyimpangan kepada atasan (Garrison, 2000). Informasi akuntansi yang digunakan dalam proses pengendalian adalah informasi
akuntansi
pertanggungjawaban
masa
lalu.
Informasi
akuntansi
pertanggungjawaban ini disajikan dalam rangka pengendalian biaya pemasaran, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban realisasi biaya pemasaran. Sebagai alat pengendalian biaya, akuntansi pertanggungjawaban meliputi pengumpulan biaya yang terjadi pada tiap tingkatan manajemen dan melaporkan pada pihak yang bertangguing
jawab.
Untuk
memudahkan
kegiatan
tersebut
biaya
harus
diklasifikasikan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi. (Anthony & Govindarajan, 2009) Pengendalian biaya pemasaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan laporan akuntansi pertanggungjawaban mengenai biaya yang dianggarkan dengan biaya pemasaran yang sesungguhnya, sehingga dari laporan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat pengendalian biaya pemasaran dengan harapan dapat mengurangi pemborosan dalam proses pemasaran, sehingga biaya pemasaran menjadi lebih efisien. Dalam pengendalian biaya, dilakukan dengan cara memberikan peran bagi manajer untuk merencanakan biaya yang menjadi tanggungjawab dan kemudian menyajikan informasi realisasi biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. ( Rambe, 2004).
Penjelasan
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
peranan
akuntansi
pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pemasaran, yaitu sebagai alat pengirim peran kepada manajer pemasaran yang diberi peran dalam pencapaian target pemasaran dan mencerminkan prestasi yang dibuat oleh manajer pemasaran dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan pemasaran.
