BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Akuntansi Sektor Publik
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik Pengertian Akuntansi sektor publik, secara kelembagaan domain publiknya antara lain meliputi badan Pemerintahan, BUMN/BUMD, Universitas, Yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah Sektor Publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sebelum disebut dengan istilah “Sektor Publik”, akuntansi dibidang pemerintahan lazimnya disebut dengan istilah “ Akuntansi Pemerintahan”, Menurut Revrisond Baswir (1997 : 7) Akuntansi Pemerintahan adalah : “Bidang Akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor publik tujuan organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan Menurut Karhi Nisjar S. (1998 : 1) Akuntansi Pemerintahan Adalah: “Suatu kesatuan kegiatan akuntansi dari unit-unit pemerintah melalui aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan”.
9
10
Pada Sektor publik pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang dipergunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut berupa pelaporan keuangan yang dibuat Pemerintah berdasarkan informasi-informasi akuntansi yang terjadi selama periode waktu tertentu.
2.1.2
Karakteristik Akuntansi Sektor Publik Oleh karena sifatnya yang memberikan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik menyebabkan adanya beberapa karakteristik khusus yang menjadikan pembeda anata akuntansi sektor publik dan akuntansi perusahaan. Pembeda sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sektor publik, maka menurut Mardiasmo (2002 : 03) adalah : “Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi”. Sedangkan karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1997 : 11) adalah : a. “Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatan pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;” b. “Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan;” c. “Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Negara yang sangat bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu Negara dengan Negara lain tergantung dari sistem pemerintahannya;” d. “Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu Negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap Negara.”
11
Beberapa karakteristik diataslah antara lain yang membedakan akuntansi pemerintahan yang sekarang disebut sebagai akuntansi sektor publik dengan akuntansi
perusahaan.
Disamping
itu,
perlu
diketahui
pula,
karena
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan senantiasa harus tunduk kepada hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh suatu Negara, maka hal ini tetntu turut pula
memberi
corak
tersendiri
terhadap
keragaman
praktik
akuntansi
pemerintahan. Menurut Edward S. Lyn (1974) yang dikutip oleh Revrisond Baswir (1997 : 9) sifat yang khas dari suatu lembaga pemerintahan adalah : a. “Keinginan Mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatannya;” b. “Ia tidak memiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga Negara, dan pemilikan ini tidak dibuktikan oleh adanya pemilikan saham yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan;” dan c. “Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah. Demikian pula sebaliknya.” Walaupun demikian, yaitu walaupun sifat sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang mencari laba, namun tidak berarti bahwa kegiatan pemerintahan sama sekali berbeda dari kegiatan akuntansi perusahaan. Sebagaimana halnya perusahaan, pada akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik juga meliputi pencatatan, penggolong-golongan, peringkasan pelaporan,
dan
penafsiran
transaksi-transaksi
keuangan
suatu
lembaga
pemerintahan. Sehingga tidak mengherankan bila berbagai prinsip akuntansi, terminologi dan bentuk laporan akuntansi perusahaan yang bertujuan mencari laba ditemui pula dalam lembaga pemerintahan.
12
Menurut A Guide to Accounting, Financial Reporting, and Auditing in The Federal Government yang diterbitkan oleh KPMG Peat Marwick Amerika Serikat yang dikutip oleh Karhi Nisjar S. (1998 : 10) ciri-ciri utama akuntansi di sektor pemerintah adalah : a. “ Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan (Non Revenue Producing Capital Assets)”; b. “Tidak ada tujuan laba “; c. “Tidak ada kepentingan pemilik”; d. “Penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian dan akuntabilitas”. Empat ciri-ciri akuntansi di sektor pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a. Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan (Non Revenue Producing Capital Asset) Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memerlukan Investasi yang sangat besar pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, taman dan sebagainya. b. Tidak ada tujuan laba Tujuan Pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Jadi, Pemerintah harus memberikan informasi keuangan mengenai jumlah sumbersumber yang digunakan untuk pelayanan dan bagaimana sumber tersebut diperoleh. Pemerintah memperoleh pendapatan antara lain dari hak menarik pajak dan retribusi serta memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan riil yang diperlukan. Oleh karena pencapaian laba bukan merupakan tujuan, Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian pengeluaran. c. Tidak ada kepentingan pemilik Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila Assetnya melebihi utangnya, kelebihan tersebut tidak dibagikan kepada rakyat atau pembayar pajak.
13
d. Penggunaan Akuntansi dana untuk pengendalian dan akuntabilitas Pemerintah memperoleh uang dari berbagai sumber dan penggunaannya diatur melalui proses penganggaran. Terhadap dana-dana tertentu, terdapat pembatasan-pembatasan dalam penggunaannya.
2.1.3
Fungsi Akuntansi Sektor Publik Konsep dasar dari fungsi akuntabilitas sektor publik adalah akuntabilitas
pertanggungjawaban pengurusan keuangan publik ( Public Accountibility ) dimana akuntansi sektor publik secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2002 : 161 ) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah : 1. “Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and stewardship)”; 2. “Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( Accountability and Retrospective reporting)”; 3. “Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization Information)”; 4. “Kelangsungan Organisasi (Viability)”; 5. “Hubungan Masyarakat (Public Relation)’; 6. “Sumber fakta dan Gambaran (Source of facts and figures)’. Enam tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengeloaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
14
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( Accountability and Retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun
waktu,
pencapaian
atas
tujuan
yang
telah
ditetapkan,
dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 3. Perencanaan
dan
Informasi
Otorisasi
(Planning
and
Authorization
Information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data. 4. Kelangsungan Organisasi (Viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. 5. Hubungan Masyarakat (Public Relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan organisasi untuk mengemukakan pernyataan prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan Gambaran (Source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
15
2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan 2.2.1
Pendahuluan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan ketentuan
pasal 32 ayat (2) Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini yang dimaksud dengan: •
Pasal 1
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 2. Akuntansi
adalah
proses
pencatatan,
pengukuran,
pengklasifikasian,
Pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 5. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi
mulai
dari
pengumpulan
data,
pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
16
6. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP. 7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP. 8. Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalahmasalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. 9. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP. •
Pasal 2
1. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. 2. SAP dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh KSAP
dengan
mengacu
kepada
Kerangka
Konseptual
Akuntansi
Pemerintahan. 4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dikembangkan oleh KSAP. 5. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I. 6. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II. •
Pasal 3
1. PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis. 2. IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
17
3. IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP. •
Pasal 4
PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, 10 PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, dan 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. •
Pasal 5
Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. •
Pasal 6
(1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
18
(3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. •
Pasal 7
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. •
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Kerangka
Konseptual
ini
merumuskan
konsep
yang
mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi : a. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya; b. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.2.2
Kedudukan dan Ruang Lingkup SAP Kedudukan SAP sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003
tentang keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.
19
SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.
2.2.3
Proses Penyiapan (Due Process) SAP Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme procedural yang meliputi
tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh komite.Proses penyiapan SAP yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar tahap ini merupakan proses
pengidentifikasian
topik-topik
akuntansi
dan
pelaporan
yang
berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) didalam KSAP. KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik. 2.2.4
Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada : 1. Masyarakat 2. Para wakil rakyat, lambaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan 4. Pemerintah. Infomasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
20
2.2.5
Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari : a. Pemerintah pusat b. Pemerintah Daerah c. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
2.2.6
Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan Peran dari Laporan keuangan adalah penyajian dan penyusunan laporan
keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
21
a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan seacara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Membenikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Sedangkan Tujuan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
22
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiaban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
2.2.7
Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :
(a). Laporan Realisasi Anggaran (b). Neraca (c). Laporan Arus Kas (d). Catatan atas Laporan Keuangan.
2.2.8
Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; b. Undang-undang dibidang keuangan Negara;
23
c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan g. Peraturan perudang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.
2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 2.3.1
Pengertian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan, berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 2. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat
24
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau menoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. b. Memiliki manfaat predikif (predikve value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 3. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkinrelevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan meka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan, informasi yang andal memenuhi karakteristik :
25
a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 4. Dapat Dibandingkan Para pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja perusahaan serta posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dan dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.
26
2.3.2
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisibyang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitation) atau karena alsan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu : 1. Materialitas Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memnuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi. 3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangann yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Penentuan tingkat kepentinagn antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
