BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah Istilah otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu: “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Otonomi daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri. Daerah otonom adalah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini memungkinkan suatu kabupaten untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan tetap harus bertanggung jawab. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan bidang mana yang menjadi wewenang pemerintah daerah, disebutkan Kaho (1991:15) sebagai berikut: 1. Sistem residu 2. Sistem materiil
10
11
3. Sistem formal 4. Sistem otonomi riil 5. Prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab Teknik tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut: 1.
Sistem residu Dalam sistem ini, secara umum telah dibentuk terlebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.
2.
Sistem materiil Dalam sistem ini, tugas pemerintah ditetapkan satu per satu secara limitatif atau terinci, sedangkan di luar tugas tersebut merupakan urusan pemerintah pusat.
3.
Sistem formal Dalam sistem formal ini, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang di anggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang di atur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4.
Sistem otonomi riil Dalam sistem ini, penyerahan urusan-urusan atau tugas dan kewenangannya didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang nyata dari daerah ataupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.
5.
Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat disimpulkan sebagai berikut:
12
a. Otonomi daerah itu harus riil atau nyata dalam arti pemberian dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. b. Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahanpengarahan yang diberikan dalam GBHN, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada kabupaten atau kota, semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten atau kota yaitu: 1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah. 2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu daerah. 3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggung jawab masyarakat. 4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia. 5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan. 6. Urusan-urusan yang di dalam penyelenggaraan memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera. Sedangkan urusan-urusan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992, yang tidak dapat diserahkan kepada kabupaten atau kota , yaitu: 1. 2. 3. 4.
Bidang pertahanan keamanan Bidang peradilan Bidang luar negeri Bidang moneter
13
5. Sebagian urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah. 6. Urusan pemerintah lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil guna jika tetap diurus oleh pemerintah pusat. 2.2 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya. Akuntansi umum ini memiliki sejumlah lapangan-lapangan akuntansi khusus yang telah berkembang. Salah satu dari lapangan akuntansi tersebut adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik mencoba untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek perusahaan dan public administration serta membantu mengadakan pengawasan pengeluaran dari dana masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2001:6) adalah sebagai berikut: ”...mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah penerapan mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
2.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association dalam Glynn yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:14) adalah untuk: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
14
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
2.2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2002:3) adalah: 1. 2. 3. 4.
Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi
15
Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1.
Faktor ekonomi Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
2.
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Tingkat inflasi
·
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
·
Struktur produksi
·
Tenaga kerja
·
Arus modal dalam negeri
·
Cadangan devisa
·
Nilai tukar mata uang
·
Utang dan bantuan luar negeri
·
Infrastruktur
·
Teknologi
·
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
·
Sektor informal
Faktor politik Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain: ·
Hubungan negara dan masyarakat
·
Legitimasi pemerintah
·
Tipe rezim yang berkuasa
·
Ideologi negara
·
Elit politik dan massa
·
Jaringan internasional
·
Kelembagaan
16
3.
Faktor kultural Faktor kultural yang mempengaruhi sektor publik antara lain:
4.
·
Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
·
Sistem nilai di masyarakat
·
Historis
·
Sosiologi masyarakat
·
Karakteristik masyarakat
·
Tingkat pendidikan
Faktor demografi Faktor demografi yang mempengaruhi sektor publik antara lain: ·
Pertumbuhan penduduk
·
Struktur usia penduduk
·
Migrasi
·
Tingkat kesehatan
2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pemerintah yang dalam hal ini adalah organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta/perusahaan. Adapun yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta menurut Mardismo (2002:8) adalah:
17
Tabel 2.1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Perbedaan
Sektor publik
Sektor swasta
Tujuan organisasi
Nonprofit motive
Profit motive
Sumber pendanaan
Pajak, retribusi, utang,
Pembiayaan internal: modal
obligasi pemerintah, laba
sendiri, laba ditahan,
BUMN/BUMD, penjualan
penjualan aktiva.
aset negara, dsb.
Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
kepada masyarakat (publik)
kepada pemegang saham
dan parlemen
dan kreditor.
(DPR/DPRD). Struktur organisasi
Birokratis, kaku, dan
Fleksibel: datar, piramid,
hierarkis.
lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran
Terbuka untuk publik
Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi
Cash accounting
Accrual accounting
Sumber: Mardiasmo (2002;8)
Dari tabel diatas perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi sektor publik adalah nonprofit motive sedangkan sektor swasta bertujuan profit motive; sumber dana sektor publik dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, sedangkan dana sektor swasta bersumber dari pembiayaan internal (modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva) dan pembiayaan eksternal (utang bank, obligasi, penerbitan saham); sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD), sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor; struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi sektor swasta bersifat fleksibel; karakteristik anggaran sektor publik yaitu terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik; sistem akuntansi yang digunakan oleh sektor publik
18
adalah cash accounting, sedangkan sektor swasta menggunakan sistem akuntansi accrual accounting.
2.2.4 Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia berdasarkan tata cara: 1. 2.
Sistem pencatatan Double Entry. Menggunakan Modified Cash Basis. Pada era pra-reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi
sektor publik adalah sistem tata buku tunggal (single entry), atau pembukuan. Berdasarkan KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem ganda (double entry). Sistem ini sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setipa pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut: AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN Sedangkan dasar akuntansi yang digunakan adalah basis kas modifikasian (modified cash basis). Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (12). Basis/Dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan akrual. (13). Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau
di
jurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.
19
Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut satuan pemegang kas mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Basis/dasar kas modifikasian ini adalah basis yang tepat untuk digunakan dalam mengakuntansikan transaksi keuangan oleh satuan pemegang kas saat ini baik pada satuan kerja maupun pada Bagian Keuangan atau Biro/Badan Pengelola Kekayaan Daerah (BPKD) karena hampir tidak mungkin suatu Pemerintah Daerah mampu menerapkan basis akrual secara langsung dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Entitas Pemerintah Daerah yang telah bertahun-tahun di era pra-reformasi keuangan daerah menggunakan basis kas dalam pengelolaan keuangan daerahnya sangat memerlukan proses dan pentahapan dalam usahanya untuk menerapkan basis akrual. Proses dan pentahapan tersebut ditempuh melalui penggunaan basis kas modifikasian sesuai KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002.
2.3 Anggaran 2.3.1 Pengertian Anggaran The National Committee on Governmental Accounting yang dikutip oleh Bachtiar Arif, dkk. (2002:14) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: “Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut”. Mardiasmo (2002:61) mengemukakan: “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: “Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.
20
Munandar (2000:1) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: “Business budget atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”. Dari pernyataan tersebut nampaklah bahwa suatu anggaran mempunyai empat unsur, yaitu: 1.
Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
2.
Meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, yaitu mencakup semua aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan atau organisasi.
3.
Dinyatakan dalam satuan unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beraneka ragam.
4.
Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang. Hasil yang sesungguhnya dari penyusunan anggaran adalah realisasi dari
anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. Dalam realisasi PAD terlihat apakah target yang ditetapkan dalam anggaran dapat tercapai, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut terealisasi maka anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien.
2.3.2 Kegunaan Anggaran Munandar (2000:10) mengemukakan tiga kegunaan anggaran yaitu: 1. Sebagai pedoman kerja 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 3. Sebagai pengawasan kerja
21
Kegunaan anggaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1.
Sebagai pedoman kerja Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatankegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.
2.
Sebagai alat pengkoordinasian kerja Budget berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagianbagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
3.
Sebagai pengawasan kerja Budget berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Di samping adanya kegunaan anggaran yang dapat dirasakan perusahaan,
Mulyadi (2001:502) mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja dan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang, yang berfungsi sebagai alat komunikasi intern di perusahaan, tolok ukur pembanding dengan hasil operasi sesungguhnya, alat pengendalian bagi manajemen, juga sebagai alat untuk mempengaruhi dan
22
memotivasi manajer dan karyawan agar bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.
2.3.3 Siklus Anggaran Negara di Indonesia Menurut Mardiasmo (2002:67) dalam rangka penyusunan anggaran terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Otorisasi oleh legislatif Komprehensif Keutuhan anggaran Nondiscreationary appropriation Periodik Akurat Jelas Diketahui publik
Prinsip dalam penyusunan anggaran dijelaskan sebagai berikut: 1.
Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2.
Komprehensif Anggaran
harus
menunjukkan
semua
penerimaan
dan
pengeluaran
pemerintahan. 3.
Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
4.
Nondiscretionary Appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
5.
Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
23
6.
Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan
inefisiensi
anggaran
serta
dapat
mengakibatkan
munculnya
underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7.
Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
8.
Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selain prinsip-prinsip penyusunan anggaran, jenis-jenis anggaran juga perlu
diperhatikan. Menurut Mardiasmo (2001:66) jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu: 1. Anggaran operasional (operation/recurrent budget) 2. Anggaran modal/investasi (capital/investment budget) Jenis-jenis anggaran sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Anggaran operasional (operation /recurrent budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum, dan belanja operasi dan pemeliharaan.
24
2.
Anggaran modal/investasi (capital /invesment budget) Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.
2.3.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada di tanga pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan anggaran-anggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada lain dalam perusahaan. Penyusunan anggaran menurut Mulyadi (2001:513) dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan top down 2. Pendekatan bottom up Dua pendekatan penyusunan anggaran tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut : 1.
Pendekatan top down Dengan pendekatan ini komite anggaran berkewajiban untuk menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi operating managers dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. Fungsi penyusunan usulan anggaran dipegang oleh para operating managers.
25
2.
Pendekatan bottom-up Dengan pendekatan ini, dalam proses penyusunan anggaran diberi kesempatan untuk berpartisipasi (berupa negosiasi antara penyusun anggaran dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi administrasi anggaran di pegang oleh departemen anggaran yang merupakan fasilitator, baik bagi komite anggaran maupun operating managers dalam proses penyusunan anggaran. Kebanyakan perusahaan menggunakan prosedur bottom up, dengan
pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh perusahaannya, sehingga mereka dapat mempersiapkan suatu perencanaan yang lebih realistis untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian anggaran yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti benarbenar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi dengan baik.
2.4 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2.4.1 Pajak Daerah Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu:
26
“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah tanpa imbalan langsung untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah adalah: 1.
Pajak hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2.
Pajak restoran dan rumah makan Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
3.
Pajak hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
4.
Pajak reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya, untuk
tujuan
komersial,
dipergunakan
untuk
memperkenalkan,
27
menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 5.
Pajak penerangan jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
6.
Pajak bahan galian golongan C Pajak bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, perlit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit. Upaya peningkatan pajak dilakukan di dalam kerangka perbaikan sistem
perpajakan secara keseluruhan. Beberapa usaha yang dilakukan menurut Sitompul (1996:278) antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan. Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada. Meningkatkan wewenang Pemerintah Daerah. Meningkatkan administrasi pajak daerah. Menciptakan pajak daerah yang baru yang konvensional.
28
6. Menciptakan pajak daerah yang baru yang non-konvensional. Sementara itu Bachrul Elmi (2002:46) mengungkapkan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain: 1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru. 2. Peranan aprasial valuation terhadap aset-aset daerah. 3. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dapat ditempuh dalam meningkatkan penerimaan dari pajak daerah yaitu dengan cara program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis pajak tertentu, melakukan peranan aprasial valuation terhadap aset-aset daerah, dan meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif (fungsi budgeter).
2.4.2 Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 26 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yaitu Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, yaitu: “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Ibnu Syamsi (1994:221) mengatakan tentang retribusi daerah bahwa: “Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung”.
29
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan dapat dipaksakan. Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, Pasal 82 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa: 1. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. 2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut: ·
Retribusi pelayanan kesehatan
·
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
·
Retribusi penggantian biaya cetak KTP
·
Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil
·
Retribusi pelayanan pemakaman
·
Retribusi pelayanan pengabuan mayat
·
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
·
Retribusi pelayanan pasar
·
Retribusi pengujian kendaraan bermotor
·
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
·
Retribusi penggantian biaya cetak peta
·
Retribusi pengujian kapal perikanan
·
Retribusi pemakaian kekayaan daerah
·
Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
·
Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
30
·
Retribusi jasa usaha terminal
·
Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
·
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
·
Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
·
Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
·
Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
·
Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
·
Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air
·
Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
·
Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
·
Retribusi izin mendirikan bangunan
·
Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
·
Retribusi izin gangguan
·
Retribusi izin trayek Jenis-jenis retribusi di setiap daerah kabupaten/kota bisa berbeda jenisnya
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Jadi, tidak semua daerah memiliki pungutan retribusi yang sama secara keseluruhan.
2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2.
Bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
perusahaan
milik
pemerintah/BUMN. 3.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
31
Objek pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu terdiri dari bagian laba penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan perusahaan milik swasta dan kelompok usaha masyarakat. Perusahaan BUMD terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Bank daerah (untuk Jawa Barat adalah PT Bank Jabar). Perusahaan BUMN contohnya adalah PT Telkom. Dan perusahan milik swasta misalnya dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan.
2.
Jasa giro.
3.
Pendapatan bunga.
4.
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5.
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
6.
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7.
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8.
Pendapatan denda pajak.
9.
Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 11. Pendapatan dari pengembalian. 12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
32
Penerimaan daerah dari jenis pendapatan ini tidak diprioritaskan oleh pemerintah daerah, karena jenis pendapatan ini biasanya tidak terjadi secara berkala. Jadi, penerimaan dari jenis pendapatan ini hanya merupakan pendapatan sampingan. Contoh penerimaan dari jenis pendapatan ini adalah dari hasil penjualan kendaraan dinas atau pendapatan dari denda pajak.
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, APBD mempunyai enam fungsi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi
33
Fungsi APBD dijelaskan sebagai berikut: 1.
Fungsi otorisasi Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2.
Fungsi perencanaan Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3.
Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4.
Fungsi alokasi Fungsi alokasi mengadung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5.
Fungsi distribusi Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6.
Fungsi stabilisasi Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi
alat
untuk
memelihara
fundamental perekonomian daerah.
dan
mengupayakan
keseimbangan
34
Perbandingan struktur APBD menurut KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2003 dan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, yaitu: Tabel 2.2 Perbandingan Struktur APBD KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2003 Klasifikasi
belanja
kewenangan
menurut
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
bidang Klasifikasi
pemerintahan
belanja
menurut
urusan
daerah, pemerintahan daerah, organisasi, program,
organisasi, kelompok, jenis, obyek dan kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
rincian obyek belanja.
Pemisahan secara tegas antara belanja Pemisahan aparatur dan belanja pelayanan publik.
aparatur
kebutuhan dengan
belanja
pelayanan
antara publik
tercermin dalam program dan kegiatan. Pengelompokkan BAU, BOP dan BM Belanja dikelompokkan dalam Belanja cenderung
menimbulkan
terjadinya Langsung dan Belanja Tidak Langsung
tumpang tindih penganggaran.
sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran
Menggabungkan
antara
jenis
belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja.
sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja. Sumber: KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2003 dan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
Dari tabel diatas, dapat dilihat perubahan yang mendasar yang terjadi dari KEPMENDAGRI ke PERMENDAGRI, yaitu: klasifikasi belanja berubah menjadi urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; pemisahan kebutuhan belanja tercermin dalam program dan kegiatan
antara aparatur dan
pelayanan publik;
belanja
dikelompokan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung; dan terjadi restrukturisasi jenis-jenis belanja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: 1. Pendapatan daerah 2. Belanja daerah 3. Pembiayaan daerah
35
2.5.1 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 adalah: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 adalah: “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Dana perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah a. Hibah b. Dana darurat c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
36
Pendapatan daerah yang merupakan hasil dari pemanfaatan potensi daerah sendiri terangkum dalam pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan dana bagi hasil dan dana bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan otonomi daerah harus bisa membiayai pembangunan daerahnya dari pendapatan asli daerah, tetapi kenyataan di lapangan masih banyak kabupaten/kota yang sudah otonomi daerah masih bergantung hidupnya dari bantuan pemerintah pusat.
2.5.2 Belanja Daerah Belanja daerah menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 16 adalah: “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan belanja daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2003 Pasal 23 ayat 2 adalah: “Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37
Struktur belanja daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 adalah: 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja hibah e. Belanja bantuan sosial f. Belanja bagi hasil g. Belanja bantuan keuangan h. Belanja tak terduga 2. Belanja Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal Struktur belanja terbaru menurut PERMENDAGRI hanya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, hal ini dilakukan untuk mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi dari mulai saat penyusunan anggaran.
2.5.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 17 adalah: “Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Pembiayaan daerah adalah penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 terdiri dari: 1. Penerimaan pembayaran a. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) anggaran tahun sebelumnya b. Pencairan dana cadangan
38
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman f. Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal pemerintah daerah c. Pembayaran pokok piutang d. Pemberian pinjaman Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
2.5.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sistem atau prosedur penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah kabupaten Garut berpedoman pada PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, yaitu: A. APBD 1. Penyusunan RKPD. 2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah. 3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD. 4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 5. Penyusunan Rancangan PPAS. 6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD. 7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 8. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah. 9. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD. 10.Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD. 11.Penetapan hasil evaluasi. 12.Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi. 13.Penyempurnaan hasil evaluasi. 14.Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi. 15.Penghentian dan pencanutan pelaksaan Perda tentang APBD bersama DPRD.
39
16.Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. 17.Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. 18.Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. B. Dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan terhadap Raperda tentang APBD 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang. 2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah. C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD 1. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD. 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur. 3. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Prosedur penyusunan anggaran menurut PERMENDAGRI ini merupakan acuan (pedoman) resmi dalam penyusunan APBD untuk daerah kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan setiap tahap prosedur ini dalam penyusunan APBD.
