BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORITIS 1.

Audit Internal

a.

Pengertian Audit Internal Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur

dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis. Menurut Mulyadi (2002:29) auditor intern adalah Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Audit Internal juga merupakan bagian dari fungsi pemantauan dalam pengendalian internal yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas pengendalian lainnya. Menurut IIA (Institute of Internal Auditors) auditor internal adalah : Audit Internal merupakan aktivitas pemberian kekayaan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditing Internal memantu organisasi mencapai tujuanya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan

Universitas Sumatera Utara

berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan. Dari defenisi tersebut dapat dilihat beberapa lingkup tugas auditor internal dalam perusahaan yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukkan gambaran aktivitas yang sewajarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara independen dan objektif yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi. Menurut Sawyer (2005:10) defenisi audit internal adalah Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti 4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Berdasarkan berbagai defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas


dalam suatu organisasi guna menelusuri atau mempelajari dan menilai kegiatankegiatan perusahaan untuk memberi saran-saran perbaikan konstruktif kepada seluruh manajemen. Kegiatan penilaian yang bersifat independen bukanlah dalam arti absolut yaitu berarti bebas dari semua ketergantungan, namun maksudnya ialah bahwa auditor internal bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang obejektif dimana keandalannya tidak perlu diragukan lagi. Dari defenisi di atas, ditekankan bahwa peranan dan tujuan auditor internal tidak hanya bersifat internal, namun sudah lebih dimodifikasi yang mana saat ini auditor internal modern lebih menekankan pada adanya suatu value added atau nilai tambah pada semua hal yang berkaitan dengan risiko, tata kelola (governance) dan pengendalian. Nilai tambah disini maksudnya ialah laporan hasil pemeriksaan auditor internal tersebut tidak selesai begitu saja atau hanya bersifat mandatory, namun akan dikembangkan sehingga kemungkinan kesalahan yang terjadi tidak akan terulang. b.

Tujuan Audit Internal Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1)

Menganalisis dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta


mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal 2)

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen

3)

Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi

dari

kemungkinan

terjadinya

segala

bentuk

pencurian,

kecurangan dan penyalahgunaan 4)

Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya

5)

Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen

6)

Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : 1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan 2) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko 3) melakukan

evaluasi

kepatuhan

perusahaan

terhadap

peraturan

perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan 4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.

c.

Ruang Lingkup Audit Internal


Menurut

Guy (2002:410)

“ruang

lingkup

audit

internal

meliputi

pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal yang meliputi tugastugasnya. a)

Menelusuri reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi,

mengukur,

mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu. b)

Menelusuri sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya.

c)

Menelusuri perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.

d)

Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan.

e)

Menelusuri informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Ruang lingkup penugasan fungsi audit internal yang terdapat dalam Standar

Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20) yaitu “fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatkan proses pengelolaan risiko,


pengendalian dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Maksud yang terkandung dari pernyataan di atas adalah audit internal membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian risiko tersebut, fungsi audit internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. d.

Kedudukan dan Peran Audit Internal Departemen audit internal yang efektif harus memiliki kedudukan audit

internal yang independen dalam organisasi perusahaan. Independensi audit internal antara lain tergantung pada: 1) kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung jawab, 2) apakah departemen audit internal dilibatkan dalam kegiatan operasional. Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab audit.


Kedudukan departemen audit internal di dalam organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

RUPS

Dewan Komisiaris

Dir. Utama

Dir. Keu

Bagian Akuntansi

Bagian Keuangan

Departemen Audit Internal


Gambar 2.1 Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur Keuangan Sumber: Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik

RUPS

Dewan Komisiaris

Direktur Utama

Departemen Audit Internal

Dir. Keuangan

Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi

Bagian Anggaran


Gambar 2.2 Departemen Audit Internal berada di bawah Direktur Utama Sumber: Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik.

RUPS

Dewan Komisiaris Departemen Audit Internal Dir. Utama

Dir. Keuangan

Bagian Akuntansi

Bagian Keuangan

Bagian Anggaran

Gambar 2.3 Departemen Audit Internal berada di bawah Dewan Komisiaris


Sumber: Agoes, 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik

Departemen audit internal yang independen tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan apalagi dalam kegiatan yang diperiksanya. Sulit bagi seorang auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen apabila ternyata departemen tersebut terlibat dalam kegiatan yang diperiksanya. Sebagai penilai independen tentang kecukupan pengendalian perusahaan, departemen audit internal hanya menempatkan diri sebagai narasumber dalam pembuatan konsep pengendalian perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam perancangan dan implementasi pengendalian adalah manajemen dan direksi. Dengan demikian, penilaian departemen audit internal terhadap pengendalian tetap independen dan objektif, tanpa terlibat langsung dalam perencanaan pengendalian. Dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai watchdog, konsultan, dan katalis. 1) Watchdog Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung dan cek dan ricek. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah


audit kepatuhan. Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaanya, peran watchdog biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2) Konsultan Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai watchdog, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah. 3) Katalis Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu

memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran

konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan. e.

Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Audit Internal Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam perusahaan

tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasinya.


Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi. Tanggung jawab auditor internal adalah: 1) memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode etik auditor internal, 2) mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan, Pada umumnya, auditor internal lebih berfungsi sebagai staf. Oleh karena itu, auditor internal tidak dapat memerintahkan secara langsung untuk menjalankan tindakan perbaikan karena hal tersebut bukanlah wewenang. Auditor internal hanya berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaiannya kepada manajemen. Untuk menjaga objektivitas, sebaiknya auditor internal tidak terlibat secara langsung dalam proses pencatatan dan penyajian data keuangan serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu aktivitas operasional yang dapat mempengaruhi keobjektivitasannya jika dilakukan pemeriksaan. Auditor internal harus bebas membahas dan menilai kebijakan, rencana dan prosedur tetapi tidak berarti dapat mengambil alih tanggung jawab bagian lain yang ditugaskan. f.

Laporan Audit Internal Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil


kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Adapun isi atau materi laporan audit internal menurut Boynton (2003:494) adalah: 1) suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai 2) auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final 3) laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu 4) laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit juga pendapat auditor 5) laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan 6) pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit 7) direktur audit internal atau designee harus me-review dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan. Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin perusahaan. Tujuan laporan audit internal adalah sebagai berikut: 1) laporan auditor merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan 2) menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 3) sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, maka laporan yang disampaikan haruslah memiliki : 1) Objektif Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan


dengan jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat diyakini kebenarannya. 2) Clear (jelas) Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan

kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan

dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakannya. 3)

Ringkas Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian dan hasil kerja. Laporan tersebut harus terhindar dari

hal-hal yang tidak relevan, material seperti gagasan,

temuan, kalimat dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. 4)

Konstruktif Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.

5) Tepat waktu Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut

disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu

menyajikan

laporan dengan tepat waktu.


Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan (review) dilakukan. Review adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan audit internal. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Laporan audit akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, departemen audit internal bertugas untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai identifikasi hambatan pelaksanaannya dan memberikan laporan atas tindak lanjut tersebut.

2.

Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

a.

Pengertian Code of Conduct (Pedoman Perilaku) Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang

selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Code of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis PT. Perkebunan dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas seharihari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan

diwajibkan

bagi

setiap

pelaku

bisnisnya.

Pernyataan

dan

pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.


Dengan dilaksanakannya komitmen diharapkan akan menciptakan nilai tambah tidak saja bagi perusahaan, tetapi juga bagi pelaku bisnis sehingga kepentingan pelaku bisnis dapat diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Untuk mendukung

terciptanya

tujuan

perusahaan

maka

pelaku

bisnis

akan

mengimplementasikan komitmen tersebut dalam pengelolaan perusahaan seharihari, yaitu : a.

Pelaku bisnis akan bekerja secara profosional Pelaku bisnis PTPN IV (Persero) sama-sama bertindak untuk bekerja secara professional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Professional dalam hal ini, artinya pelaku bisnis harus dapat memahami, menghayati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan memanfaatkan keahlian maupun potensi diri pribadi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efesien, dan optimal.

b.

Pelaku bisnis bekerja kreatif dan inovatif Pelaku bisnis juga bertekad untuk bekerja secara kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas masing-masing. Kreatifitas dan inovasi dapat dimiliki seseorang dengan cara belajar sendiri dari buku, dan pengalaman sendiri atas praktek bisnis yang sehat serta belajar dari pengetahuan/pengalaman orang lain.

c.

Pelaku bisnis mendukung penerapan Good Corporate Governance


Penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan nilai tambah ekonomi pemegang saham dan para stakeholder, termasuk pelaku bisinis. Penerapan prinsip-prinsip GCG bukan hanya di Kantor Direksi tetapi meliputi seluruh jajaran perusahaan baik pada Bagian, Kantor Group Unit Usaha. Prinsip-prinsip GCG akan tercermin dalam imolementasi Code of Conduct (Pedoman Perilaku). Karena penerapan GCG akan berdampak kepada peningkatan nilai termasuk bagi pelaku bisnis, maka seluruh pelaku bisnis perusahaan sepakat dan bertekad mendukung GCG pada PTPN IV (Persero). b.

Ketaatan dan Pelanggaran Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

1.

Ketaatan terhadap Code of Conduct (Pedoman Perilaku) a). Pelaku bisnis wajib membaca, memahami dan menghayati setiap butir pedoman perilaku dengan baik dan benar. b). Pelaku bisnis sama-sama bertanggung jawab mewujudkan setiap butir pedoman perilaku ini kedalam perilaku pribadi masing-masing. c).

Setiap bawahan wajib meminta penjelasan kepada atasannya apabila terdapat

ketidakjelasan baginya untuk berperilaku yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya atasan harus dapat memberikan penjelasan yang baik dan benar. 2.

Pelaporan pelanggaran Code of Conduct (Pedoman Perilaku) Melaporkan seseorang atau rekan sekerja memang menimbulkan semacam ko nflik batin bagi si pelapor, tetapi segenap pelaku bisnis harus berfikir positif yaitu kepentingan yang lebih besar yakni perusahaan.

3.

Sanksi atas pelanggaran Code of Conduct (Pedoman Perilaku)


Pelaku bisnis yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tingkatan apapun akan diberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Setiap tahun seluruh pelaku bisnis diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan tahunan yang ditanda tangani oleh setiap pelaku bisnis sebagai salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan perusahaan. Pedoman perilaku ini merupakan bagian dari pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance yang disusun perwakilan pelaku bisnis PTPN IV (Persero) sebagai standart perilaku yang harus dipatuhi. 3. a.

Good Corporate Governance (GCG) Pengertian GCG Mencuatnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti

Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing dan yang terakhir AOL-Warner, menuntut peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG), Soegiharto (2005:38) dalam Pratolo (2007:7). Istilah GCG secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. Berikut ini adalah beberapa pengertian GCG : 1)

Menurut Hirata (2003) dalam Pratolo (2007:8), pengertian “CG yaitu hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan lain-lain. CG merupakan mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manejemen puncak”.

2)

Menurut Pratolo (2007:8), “GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut”.


3)

Tanri Abeng dalam Tjager (2003:iii) menyatakan bahwa “CG merupakan pilar utama fondasi korporasi untuk tumbuh dan berkembang dalam era persaingan global, sekaligus sebagai prasyarat berfungsinya corporate leadership yang efektif”.

4)

Zaini dalam Tjager (2003:iv) menambahkan bahwa “CG sebagai sebuah governance system diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan investor terhadap korporasi melalui mekanisme control and balance antar berbagai organ dalam korporasi, terutama antara Dewan Komisiaris dan Dewan Direksi”. Secara sederhananya, CG diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

b.

Prinsip-prinsip dan Manfaat GCG Prinsip-prinsip GCG merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi

yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN.

1) Transparansi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya mengemukakan informasi target produksi yang akan dicapai dalam rencana kerja dalam tahun mendatang, pencapaian laba.


2) Kemandirian suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Misalnya pada perusahaan ini sedang membangun pabrik, tetapi limbahnya tidak bertentangan dengan UU lingkungan yg dapat merugikan piha lain. 3) Akuntabilitas kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Misalnya seluruh pelaku bisnis baik individu maupun kelompok tidak boleh bekerja asal jadi, setengah-setengah atau asal cukup saja, tetapi harus selalu berupaya menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan hasil yang bermutu tinggi. 4) Pertanggungjawaban kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya dalam hal ini Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemennya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 5) Kewajaran (fairness) keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya memperlakukan rekanan sebagai mitra, memberi


perlakuan yang sama terhadap semua rekanan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan/pembeli, dan sebagainya.

Terdapat enam hal tujuan dari penerapan GCG pada BUMN. 1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 3) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5) meningkatkan iklim investasi nasional. 6) Mensukseskan program privatisasi.

Adapun keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan Corporate Governance pada perusahaan adalah: 1) lebih mudah meningkatkan modal 2) mengurangi biaya modal 3) meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja keuangan


4) memberikan dampak yang baik terhadap harga saham.

B.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu

NO 1.

Nama Peneliti (Tahun Penelitian) Suryo Pratolo (2007)

Judul Penelitian GCG dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Internal sebagai Variabel Eksogen serta tinjauannya pada jenis perusahaan

2.

Evelyn Yusrina Pengaruh Peranan Sitompul (2008) Biro (SPI) terhadap pelaksanaan (GCG) pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa

3.

Erny Silvya Harahap Peranan Audit (2008) Internal dalam mendukung GCG pada PTPN IV (persero) Medan

Variabel Penelitian Variable X1 : Audit Manajemen. variabel X2 : Pengendalian internal. variabel Y : Penerapan prinsip-prinsip GCG. variabel Z : Kinerja perusahaan.

Hasil Penelitian Audit manajemen dan pengendalian intern saling mendukung dalam rangka mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan.

Independen Variabel : Peranan Biro SPI Dependen Variabel : Pelaksanaan GCG Independen variabel : Audit Internal Dependen variabel : GCG

Peranan Biro SPI berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG.

Peranan Audit Internal sangan bermanfaat dalam mendukung penerapan GCG

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Yusrina Sitompul (2008). Kekhususan dalam penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu yang berbeda serta penambahan variable. Penelitian ini


dilakukan pada PTPN IV (persero) Medan sedangkan Evelyn pada PTPN II (persero) Tanjung Morawa. Penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu tidak menjelaskan Code of Conduct (Pedoman Perilaku) untuk pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

C.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

a.

Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoristis, dan tinjauan

penelitian terdahulu maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :

Peranan Biro SPI (X1)

Code of Conduct (X2)

Pelaksana GCG (Y)

Gambar 2.4 Sumber : Penulis Pada variabel independen Peranan Biro Satuan Pengawasan Internal (SPI) mempunyai pengaruh positif terhadap pelaksanaan Good Coorporate Governance (GCG), Karena Biro SPI tidak hanya berperan dalam mebantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya tetapi juga mendorong proses keberhasilan penerapan GCG. Dan pada variabel Code of Conduct (Pedoman Perilaku) berpengaruh positif juga terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), karena hal ini tertuang dalam perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan serta pemilihan strategi yang diikuti dengan penetapan kebijakan apa yang


menjadikan

Good

Coorporate

Governance

(GCG)

sebagai

landasan

operasionalnya. b.

Hipotesis Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka

hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut : a.

Peranan Biro SPI terhadap GCG secara parsial berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan GCG pada PTPN IV (Persero) Medan

b.

Code of Conduct (Pedoman perilaku) terhadap GCG secara parsial berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan GCG pada PTPN IV (Persero) Medan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents