BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Sistem 1. Pengertian Sistem Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, (Mulyadi, 2001 : 2). Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Suatu sistem dikatakan sudah baik apabila didalamnya terdapat prinsipprinsip pengendalian intern yang apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi kekayaan perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya. Pengertian Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang didalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, (Mulyadi, 2001:6). Ada beberapa definisi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian sistem dan prosedur antara lain sebagai berikut : Kata sistem adalah suatu penataan unsur-unsur yang satu dengan lainnya yang berkaitan, sehingga membangun satu kesatuan yang utuh dan mampu memenuhi segala kebutuhan atas tujuan-tujuan tertentu, (Arinta, 1993 : 1). Menurut W. Generald Colo seperti yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki Baridwan, Ak (1993 : 3), sistem adalah suatu kerangka dari prosedurprosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Sedangkan Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, dibuat untuk memastikan penanganan secara seragam dari transaksi bisnis yang berulang-ulang. Dari Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian jaringan prosedur yang saling berhubungan, berkumpul melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. 2. Pengertian Pengendalian Intern
8
Pengendalian intern menurut Azhar Susanto (2002:103) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” menyatakan bahwa "Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan kariyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui : efesiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku." Sedangkan pengertian pengendalain intern menurut Marshall dan Paul John (2004;229) dalam bukunya ”Sistem Informasi akuntansi” menyatakan bahwa "Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset,memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efesiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan." Dari pengertian pengendalian tersebut terdapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 3. Komponen Pengendalian Intern Penelitian Committe of Sponsoring Organization (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalain, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. COSO menyajikan langkah yang signifikan atas 9
definisi pengendalian internal yang dahulu terbatas atas pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menagani tujuan yang luas dari dewan komisaris dan pihak manajemen. Lima komponen pengendalian internal menurut COSO yang disajikan oleh Marshall dan Paul John dalam bukunya ”Sistem Informasi akuntansi” Lima komponen pengendalian internal COSO yang saling berhubungan adalah sebagi berikut, yaitu : a. Lingkungan pengendalian b. Aktivitas pengendalian c. Penilaian risiko d. Informasi dan komunikasi e. Pengawasan. Pengendalian intern yang menyatu mendorong peningkatan kualitas dan inisiatif, menghindari biaya yang tidak seharusnya, dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan. Lima komponen pengendalian yang berkaitan dengan struktur adalah sebagai berikut : a. Lingkungan Pengendalian Menentukan kualitas pengendalian
dari
entitas
orang-orang
dengan
mempengaruhi
disekitarnya.
kesadaran akan
Lingkungan
pengendalian
merefleksikan keseluruhan sikap, kesadaaran, dan tindakan dewan direksi, manajemen,
karyawan,
serta pihak-pihak
lainnya
mengenai pentingnya
pengendalian tersebut dan penekanan yang diberikannya dalam entitas, hal itu merupakan pondasi kedisiplinan dan struktur dari semua komponen pengendalian internal lainya. Menurut Azhar Susanto dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” lingkungan pengendalian terdiri dari tujuh faktor : 1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika Merupakan hal
yang penting
bagi pihak
manajemen untuk
menciptakan sruktur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilainilai etika. 2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen semakin besar kemungkinan para pegawai akan berprilaku secara bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. 10
3. Struktur organisasi Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otorisasi dan tanggung jawab serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian operasinya. 4. Badan audit dewan komisaris Komite
audit
bertanggung
jawab
untuk
mengawasi
struktur
pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait. 5. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab Pihak manajemen harus memberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentu ke departemen dan individu yang terkait. 6. Kebijakan dan praktek-praktek dalam sumber daya manusia Kebijakan
dan
praktek
mengenai
pengontrakan,
pelatihan,
pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman dan risiko. 7. Pengaruh-pengaruh eksternal Pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah persyaratan yang dibebankan oleh bursa efek, dan oleh Financial Accounting Standards Borads (FASB). b. Aktivitas-aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kegiatan-kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan atau peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen, dapat dicapai. Secara umun prosedur pengendalian adalah sebagai berikut : 1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi aset perusahaan.oleh karena itu pihak manajemen kekurangan waktu dan sumberdaya untuk melaksanakan supervisi setiap aktivitas dan keputusan mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya, pemberdayaan ini yang disebut dengan otorisasi. 2. Pemisahan tugas
11
Pengendalian intern yang baik mengsyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Tugas harus dipisahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait. Manajemen dapat melakukan pemisahan tugas dengan memberikan tanggung jawab untuk mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan melakukan pengawasan terhadap aktiva kepada orang-orang yang berbeda 3. Desain dan pengunaan dokumen serta catatan yang memadai Desain dan pengunaan catatan yang memadai membatu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan bentuk dan isinya. 4. Penjagaan aset dan dokumen yang memadai Pada masa sekarang salah satu aset terpenting adalah informasi, oleh sebab itu harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik berupa aset informasi ataupun fisisk. Prosedur untuk menjaga aset dari pencurian adalah sebagai berikut: a)
Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
b) Memelihara catatan aset dan informasi secara akurat. c)
Membatasi akses secara fisik ke aset.
d) Melindungi catatan dan dokumen. e)
Mengendalikan lingkungan.
f)
Pembatasan akses keruang komputer, file komputer dan informasi.
5. Pemeriksaan indipenden atas kinerja Pemeriksaan intern untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnya yang penting. Pemeriksaan ini harus indipenden, karena pemeriksaan biasanya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa. Jenis pemeriksaan yang independen apabila dilaksanakan sebagai berikut : a) Rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah. b) Perbandingan jumlah aktual dengan yang dicatat. c) Pembukuan berpasangan. 12
d) Jumlah total kontrol. e) Peninjauan independen. c. Penilaian risiko Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan. Akuntan memainkan peranan yang penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif dan mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan sistem tersebut berjalan
dengan
efektif.
Akuntan
dapat
mengevaluasi
sistem
dengan
menggunakan strategi manajemen risiko. Manajemen harus mengidentifikasikan salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian intren tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan keefektifan dan waktunya. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian intern harus melebihi biayanya. Akan tetapi biaya lebih mudah diukur, elemen utama biaya adalah personil, termasuk waktu untuk melaksanakan prosedur pengendalian, biaya untuk memperkerjakan pegawai tambahan agar mencapai pemisahan tugas yang efektif. Pengendalian intern memberikan manfaat pada perusahaan dari adanya pengurangan kerugian. d. Informasi dan komunikasi Komponen keempat pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi dan bagaimana mengkomunikasikan informasikan tersebut. Akuntan juga harus memahami catatan dan prosedur akuntansi, dokumen-dokumen pendukung, dan akun pelaporan keuangan tertentu yang terlibat dalam pemrosesan dan pelaporan transaksi. Sistem informasi akuntansi memiliki lima tujuan utama, yaitu : 1. Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang valid. 2. Mengklasifikasikan transaksi secara tepat. 3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat. 4. Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat. 5. Menampilkan secara tepat semua transaksi.
13
Sistem akuntansi pada umumnya terdiri dari beberapa subsistem, yang masing-masing di desain untuk memproses jenis transaksi tertentu. e. Pengawasan Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah sesuai dengan tuntutan keadaan. Pengendalian internal dapat berubah dari waktu kewaktu karena berbagai alasan. Entitas dapat memperluas atau memperkecil operasinya, personel baru dapat bergabung dengan entitas atau keefektifan dan pengawasan mungkin bervariasi. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan hal ini dengan pengawasan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu kewaktu. Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal. Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja, mengkoreksi kesalahan, dan melindungi aset dengan cara mengawasi pegawai. Supervisi merupakan hal yang penting bagi organisasi yang tidak mampu melaporkan tanggung jawab secara rinci, atau terlalu kecil untuk memiliki pemisahan tugas yang memadai. B. Kredit 1. Pengertian Kredit Kredit adalah suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha kepercayaan saat itu,bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada seseorang yang memberi kredit setelah jangka waktu sesuai dengan kesepatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. menurut Hasibuan (2001:87), “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut Sastradipoera (2004:151) menyebutkan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu” 2. Unsur-Unsur Kredit Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit itu sendiri menurut Kasmir (2003) antara lain : 14
a. Kreditur, yaitu orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain (debitur). b. Debitur, yaitu pihak yang membutuhkan uang, barang atau jasa. c. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
d. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. e. Degree of risk, yaitu suatu kegiatan resiko yang akan dihadapi berbagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena semakin jauh kemampuan manusia untuk menentukan hari depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan timbulnya unsur resiko ini maka timbulah jaminan pemberian kredit. f. Prestasi atau objek kredit, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun dalam kehidupan modern sekarang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan. Menurut Suyatno ( 1995: 4) terdapat 4 unsur dalam kredit, yaitu : a. kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. b. waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dan uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. c. degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian presatasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. semakin lama kredit 15
diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. d. prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. 3. Kredit Macet Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Menurut S. Mantayborbir, et al, suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibanya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok. Menurut Subarjo Joyosumarto mengemukakan: Kredit bermasalah adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan angsuransi kredit 4. Kolektibilitas Kredit Penetapan kolektibilitas kredit dinilai berdasarkan kemampuan membayar, dengan demikian kolektibilitas kredit diatur sebagai berikut: a. Lancar 1) Prospek usaha Tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan.
2) Kondisi keuangan Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, tanpa dukungan sumber dana tambahan. 16
3) Kemampuan membayar Kredit dengan tingkat pembayaran tepat waktunya dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. b. Dalam Perhatian Khusus Prospek usaha tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan. c. Kondisi keuangan Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang. d. Kemampuan membayar Kredit yang terdapat tunggkan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari e. Kurang Lancar (KL) 1) Prospek usaha Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik 2) Kondisi keuangan Analisis arus kas bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagai dari pokok. 3) Kemampuan membayar Kredit yang terdapat tunggkan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari s/d 180 hari
f. Diragukan 1) Prospek usaha Tenaga kerja berlebihan dalan jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan keresahan 2) Kondisi keuangan Analisis arus kas menunjukan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga sekaligus. 17
3) Kemampuan membayar Kredit yang terdapat tunggkan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melewati 181 hari s/d 270 hari g. Macet 1) Prospek usaha Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi sehingga menyebabkan kemacetan 2) Kondisi keuangan Analisis arus kas menunjukan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi sehingga tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit. 3) Kemampuan membayar Kredit yang terdapat tunggkan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melewati 271 hari s/d 360 hari.
5. Penyebab Kredit Bermasalah Dalam perberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan. Sehingga mengakibatkan kredit tidak dapat ditagih dan menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh negara, Walapaun kreditor telah menganalisis setiap permohonan kredit namun tidak menutup kemungkinan terjadi adanya kredit bermasalah. Dalam praktiknya kredit bermasalah disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:
a. Dari Pihak kreditor Dalam melakukan analisis,Pihak analisis kredit kurang teliti sehingga mengakibatkan adanya kredit bermasalah. Dapat juga terjadi akibat adanya kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisinya dilakukan secara subyektif. b. Dari Pihak Nasabah Dari pihak nasabah kredit bermasalah dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu : 1) Adanya unsur kesengajaan,dalam hal ini nasabah sengaja untuk
tidak
bermaksud membayar kewajibannya kepada dinas koperasi sehingga kredit
18
yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur dalam membayar tanggungjawabnya, walaupun sebenarnya nasabah mampu. 2) Adanya unsur tidak sengaja,debitur ingin membayar tetapi tidak mampu mungkin ini dikarekan beberapa hal sperti: a) Kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti hama,kebakaran,dll b) Usaha nasabah sedang mengalami kemunduran atau kebangkrutan 6. Penyelamatan Kredit Bermasalah Dalam hal kredit bermasalah pihak kreditor perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor penyelamatan yang dilakukan dapat berupa keringanan jangka waktu angsuran terutama bagi kredit yang terkena kendala musibah atau melakukan penyitaan terhadapt kredit yang sengaja lalai untuk membayar. a. Rescheduling Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. b. Reconditioning Reconditioning artinya koperasi mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti : 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaraan bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 3) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, sebagai contoh jika bunga per tahun 8% diturunkan menjadi 5 % per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan koperasi yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 4) Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 19
c. Retructuring Retructuring merupakan tindakan koperasi kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan ini meliputi : 1) Dengan menambah jumlah kredit 2) Dengan menambah equity (modal) d. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga,
seorang nasabah dapat diselamatkan
dengan kombinasi antara Rescheduling, Reconditioning, Retructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda serta modal ditambah. C. USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahya di Indonesia. UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonmian jika ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja, tetapi saat ini batasan mengenai usaha kecil di indonesia masih beragam. Menurut M. Tohar (1999:2) dalam bukunya "Membuat Usaha Kecil" definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan total asset Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
membuka usaha. b. Berdasarkan total penjualan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp.1.000 miliar c. Berdasarkan status kepemilikan. Pengusaha kecil adalah usaha
berbentuk perseorangan yang bisa
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.
20
Beberapa Pengertian tentang UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 sebagai berikut : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : 3) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 4) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 5) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : 6) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 7) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) Karakteristik UMKM Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu : a. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, b. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang 21
Karakteristik UMKM Menurut Kementrian Keuangan sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Meskipun terdapat banyak definisi mengenai UMKM, namun menurut Tiktik Sartika dan Abdul Rachman yang dikutip dari Ayu, 2008:23 secara umum UMKM dapat dilihat dari ciri-ciri dasarnya, yaitu sebagai berikut : a. Struktur organisasi yang sangat sederhana. b. Tanpa staf yang berlebihan c. Pembagian kerja yang kendur. d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek. e. Aktifitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan. f. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki asas: a. Kekeluargaan b. Demokrasi ekonomi c. Kebersamaan d. Efisiensi berkeadilan e. Berkelanjutan f. Berwawasan lingkungan g. Kemandirian h. Keseimbangan kemajuan i.
Kesatuan ekonomi nasional. Sehingga dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan 22
2. Tujuan dan Manfaat UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menegah memiliki peran yang sangat besar dalam perkonomian nasional. Adapun tujuan dan peran dari UMKM adalah sebagai berikut : a. Penyerap tenaga kerja; b. Penyedia barang dan jasa; c. Membantu peningkatan PDB; d. UMKM
memiliki perannya
yang sangat
penting dalam peningkatan
perekonomian nasional. D. Dana Bergulir 1. Pengertian Dana Bergulir Dana bergulir pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta merupakan dana yang dialokasikan pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantuk UMKM dan Koperasi di Kota Surakarta yang membutuhkan pernguatan dalam bidang permodalan sebagai bentuk fasilitas dalm pengembangan dan pembangunan UMKM yang ada di Kota Surakarta. Menurut Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 570/505/2011, modal kerja bergulir adalah dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah lewat Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan atau Bank Pasar dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Adapun Karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut: a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah luar negeri. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah. Contoh, pada tahun 2007, sebagai bagian dari program kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya (corporate social responsibility), BUMN XYZ menghibahkan dana 23
sebesar Rp. 10.000.000.000 kepada pemda A yang diperuntukan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dengan skim dana bergulir. Berdasarkan informasi di atas, dana sebesar Rp. 10.000.000.000 yang diperoleh Pemda A dari BUMN XYZ merupakan bagian dari keuangan Pemda A karena BUMN XYZ memberikan dana itu kepda Pemda A. b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan menyatakan
semua
pengeluaran
negara/daerah
dimasukan
dalam
APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir
dapat
dicantumkan
dalam
APBN/APBD
awal
atau
revisi
APBN/APBD (APBN-P atau APBD perubagan) c. Dana tersebut harus dikuasi, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Pengertian dikuasi dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarkat/kelompok masyarakat demikian seterusnya. e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat 2. Tujuan Dana Bergulir Seiring dengan berkembang pesatnya usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia,sehingga setiap orang berlomba-lomba dengan menciptakan inovasi produk dan membuka lapangan kerja baru, Sehingga menjadikan UMKM yang ada di indonesia terus berkembang khususnya di Kota Surakarta. Selain membuat berbagai inovasi produk dan membuka lapangan kerja baru juga tidak dapat dipungkiri faktor akan ketersediaan modal merupakan satu hal 24
yang sangat pending di dalam memproduksi suatu produk. Pada tahun 2000 Kredit dana bergulir mulai dijalankan, tetapi pada Kota Surakarta sendiri memulai kredit dana bergulir pada tahun 2002. Tujuan kredit dana bergulir menurut Peraturan Daerah Nomor 570/505/2011 adalah terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk perkembangan usaha, dalam bentuk pinjaman bergulur. Terwujudnya 5 (lima) sukses modal kerja bergulir yaitu sukses
penyaluran,
pemantauan,
pengembalian,
serta
peningkatan
dan
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Tersalurnya dana bantuan bergulir dari pemerintah dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan peraturan daerah dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah kota surakarta nomor 570/505/2011 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kelompok usaha bersama (KUBE) Kota Surakarta. Tujuan dana bergulir diberikan dengan maksud : a. Memberikan dukungan terhadap suksesnya program pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. Memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah yang belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuaangan; c. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh dalam menghadapi pasar bebas. 3. Manfaat Dana Bergulir Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk perkembangan usaha dalam bentuk pinjaman bergulir ; a. Terwujudnya 5 (lima) sukses bantuan modal kerja bergulir yaitu sukses penyaluran, pemantauan, pengembalian, serta peningkatan dari pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; b. Tersalurnya
dana
bantuan
bergulir
dari
Pemerintah
dalam
rangka
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Perhitungan Analisis Dana Bergulir menurut PNPM P2KP sebagai berikut : Pada bulan Februari 2008 pihak Bank Dunia menetapkan indikator kinerja keuangan PNPM P2KP dalam kegiatan pengelolaan dana pinjaman bergulir. Indikator ini digunakan untuk dasar pengukuran dan monitoring dan evaluasi 25
kinerja keuangan lembaga penerima bantuan dana. Salah satu perhitungan indikator tersebut melalui PAR (Portofolio at risk). PAR adalah Indikator yang menunjukan berapa persen pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang menunggak ≥ 3 bulan dengan realisasi saldo pinjaman.
Menunjukan jumlah yang berisiko hilang atau
menunggak lebih dari tiga bulan.
26
