BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Batasan UKM Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UKM terlah dijalankan. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang terkait langsung mencoba

untuk

memfokuskan

pada

upaya

mengkoordinasikan

kebijakan

pembangunan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UKM dengan daya saing yang tinggi. Program kerja yang telah disusun bertujuan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumberdaya UKM, mengurangi biaya transaksi bagi UKM, menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi UKM, serta mencabut berbagai peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan UKM di Indonesia.

Universitas Sumatera Utara

2.2.

Definisi UKM Ada berbagai definisi usaha mikro kecil yang digunakan oleh pihak-pihak

pembina dan peneliti. Penelitian ini mencoba menggabungkan definisi usaha kecil dan

menengah

dari

berbagai

sumber.

Menurut

Keputusan

Menkeu

No.

40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Usaha kecil menurut UU No. 9/1995, adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi, milik kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil ialah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar. Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1 – 4 orang, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1 – 19 orang. Penelitian ini menggunakan definisi UKM dengan menggunakan indikator yang dibuat oleh Bank Indonesia yang berdasarkan besarnya pembiayaan yang digunakan. Bank Indonesia mendefinisikan kategori usaha berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh perusahaan, yakni sebagai berikut:


a. Usaha Mikro ialah perusahaan yang menerima kredit dengan plafon kredit hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). b. Usaha Kecil ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2.3.

Beberapa Kajian Pengembangan UKM Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak penelitian yang dilakukan untuk

mengkaji upaya-upaya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Penelitian umumnya menyoroti keterbatasan pengembangan UKM dikarenakan rendahnya aksesibilitas UKM dalam mendapatkan kredit lunak dari lembaga keuangan. Rendahnya aksesibilitas UKM terhadap lembaga keuangan dikarenakan UKM tidak memiliki kolateral yang cukup untuk mendapatkan kredit sedangkan lembaga keuangan harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya. Di samping perlunya dukungan aspek finansial yaitu butuh dukungan sejumlah dana agar dapat bersaing dengan usaha yang lain, sejumlah penelitian lainnya menunjukkan bahwa upaya pengembangan UKM juga dapat dilakukan melalui pengembangan aspek non-finansial. Aspek non-finansial adalah kualitas tenaga kerja, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dukungan upaya teknis untuk meningkatkan keterampilan, akses ke pasar dan informasi juga dipercayai dapat berperan dalam pengembangan usaha ini. Karakteristik dan jenis UKM sebenarnya sangat heterogen dan merupakan indikasi bahwa generalisasi kebijakan terhadap UKM akan sulit mencapai tujuan


yang diharapkan. Sementara itu, kebijakan dengan pendekatan secara individual usaha juga sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu Yoseva (2006) menyarankan pada tahap awal pengembangan UKM dapat ditempuh melalui pendekatan sentra bisnis. Untuk mendukung pertumbuhan UKM, maka dilakukan upaya-upaya baik yang berupa finansial maupun non-finansial. Dalam penelitiannya Yoseva (2006) mendapati bahwa 59,2% UKM mengalami peningkatan omset perbulan setelah mendapat dukungan finansial. Sedangkan 20,2% UKM tidak mengalami perubahan omset dan 7,8% UKM malah mengalami penurunan omset setelah mendapat bantuan finansial. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa program dukungan non-finansial sampai tingkat tertentu dirasakan cukup bermanfaat terutama dalam kaitannya terhadap layanan informasi, pembiayaan, pemasaran dan bahan baku. Menurut Said dan Widjaja (2007), pengembangan UKM mengacu pada pola pembiayaan yang dirancang dalam bentuk langsung, yaitu: 1. Hibah, 2. Dan bergulir, 3. Suku bunga murah, 4. Subsidi suku bunga. Model pembiayaan di atas dikembangkan oleh beberapa departemen seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan.


2.4.

Jenis-jenis UKM Menurut Setyobudi (2007), sekarang ini banyak ragam jenis usaha UKM

di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok: 1. Usaha Perdagangan Keagenan: agen koran/majalah, sepatu pakaian dan lain-lain; pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain: Ekspor/Impor: produk lokal dan internasional; sektor inormal: pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain. 2. Usaha Pertanian Meliputi Perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain; Peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi; dan Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain. 3. Usaha Industri Industri Makanan/Minuman; Pertambangan: Pengrajin: Konveksi, dan lain-lain. 4. Usaha Jasa Jasa Konsultan; Perbengkelan; Restoran; Jasa Kontruksi; Jasa Transportasi, Jasa Telekomunikasi; Jasa Pendidikan, dan lain-lain.

2.5.

Visi Misi UKM Sebagai negara yang sedang berkembang dengan mayoritas penduduk berada

di sektor pertanian-perikanan, maka ekonomi kerakyatan merupakan tulang punggung bangsa Indonesia. Adanya krisis moneter yang berkepanjangan membuat bangsa


Indonesia mengubah paradigma dalam arah kebijakan ekonominya, yang tadinya berpihak pada para konglomerat (pengusaha besar) dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekarang berbalik arah berpihak pada UKM untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan yang terpadu (Kwartono, 2007). Sebelum krisis ekonomi sebanarnya sudah ada upaya-upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang pelaksanaannya menjadi tugas BI (Bank Indonesia) yang diwujudkan dalam paket kebijaksanaan moneter Juni 1983 yang berbentuk pemberian kredit kepada usaha kecil dengan jenis-jenis KIK (Kredit Industri kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), KI (Kredit Investasi), namun dihentikan bulan Januari 1990, karena menambah uang beredar mendorong inflasi dan sebagai gantinya bank-bank diwajibkan menyalurkan KUK (Kredit Usaha Kecil) senilai 20 persen dari total portopolio pemberian kreditnya, serta keharusan setiap BUMN membina pengusaha kecil sebagai mitra binaan dengan mengalokasikan 2 persen keuntungannya. BI sendiri masih membantu kredit secara terbatas seperti Kredit Koperasi untuk Koperasi Unit Desa dan Koperasi Usaha Tani; Kredit untuk anggota Koperasi Primer; Kredit Investasi. Namun kebijakan tersebut juga tidak berlangsung lama karena banyak BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diselewengkan oleh bank-bank penerima BLBI yang menambah keterpurukan ekonomi Negara Indonesia. Menurut Soetanto (2005) menegaskan dalam pemberdayaan kepada pengusaha kecil dan menengah sebaiknya jangan terlalu diberi fasilitas yang


berlebihan sebagai gugus pengusaha yang harus dikasihani. Selain itu dalam pemberian insentif kepada UKM jangan diberikan subsidi lagi seperti pola kredit bisnis (Bimbingan Massal), Kredit Usaha Tani (KUT), KIK (Kredit Industri Kecil), dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), tetapi pengelola bank pemberi profesional, prudential banking system (hati-hati dan bunga ditetapkan berdasarkan pasar). Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) masyarakat akan dilakukan melalui program pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya pada daerah tertinggal. Palaksanaan akan dilakukan secara sinergis dengan departemen terkait. Upaya percepatan penyaluran kredit untuk UKM diperluas, khususnya oleh bank-bank yang terkait dengan MoU Menko Kesra dengan Gubernur. Dari kesepakatan tersebut dapat dilihat Visi-Misi dan UKM sebagai berikut: 1. Visi UKM adalah menganggulangi kemiskinan. 2. Misi UKM adalah peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesepakatan kerja dan usaha.

2.6.

Peran UKM Bagi Perekonomian Indonesia Usaha kecil menengah atau lazim kita kenal sebagi UKM mempunyai banyak

peran penting dalam perekonomian. Salah satu perannya yang paling krusial yang dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang paling fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam


banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena karena kesuksesannya dalam beroperasi. Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM berperan dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berpikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UKM

ini.

Produk-produk

UKM,

setidaknya

memberikan

kontribusi

bagi

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UKM yang mampu menembus pasar internasional. Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan UKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana yang untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO), ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Asia perkembangan sektor UKM ini dilihat juga sebagai salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini. Dapat dirasakan bahwa pada saat ini peran UKM nampak belum begitu dirasakan, karena kurangnya kekuatan persaingan dengan produk-produk luar negeri,


dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak ingin selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita.

2.7.

Pengembangan Wilayah Sejak memasuki era baru melalui pemberlakuan Undang-Undang Penataan

Ruang (UUPR) No. 26/2007, penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kebijakan dan strategi nasional yang menjadi acuan bagi para stakeholder terkait dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Demikian sambutan Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU yang dibacakan Direktur Penataan Ruang Nasional, Iman Soedradjat dalam workshop Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang, Jakarta (15/12). Iman

Soedradjat

mengungkapkan,

percepatan

penyelesaian

peraturan

pelaksana UUPR dan Peraturan Daerah sebagai operasionalisasi UU No. 26/2007 merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam fungsi pengaturan. Saat ini, dari 18 Peraturan Pemerintah (PP) yang dimanatkan dalam UUPR, hanya satu yang telah selesai yaitu PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sedangkan Rancangan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang sedang dilakukan pembahasan dan menjadi salah satu target penyelesaian dalam program


100 hari. “Sehingga diperlukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksana tersebut agar dapat segera menjadi acuan penyelenggaraan penataan ruang”, tegas Iman. Penguatan kelembagaan serta peningkatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional merupakan isu strategis dalam fungsi pembinaan. Penataan Ruang sebagai bidang yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya membutuhkan kesepahaman dan konsensus di antara pemangku kepentingan, imbuh Iman. Iman menambahkan, pada fungsi pelaksanaan, poin penting yang perlu mendapat perhatian adalah menjadikan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai matra spasial pembangunan wilayah. RTR akan ditempatkan sebagai payung pelaksanaan pembangunan wilayah, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh berbagai sektor dapat memberikan hasil yang optimal bagi pertumbuhan wilayah. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, perlunya penegakan hukum di bidang penataan ruang sebagai upaya meminimalisasi penyimpangan yang terjadi. “Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan perumusan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang (KSNPPR) yang tengah disusun saat ini. Nantinya, diharapkan KSNPPR dapat menjadi jawaban atas kondisi yang berkembang saat ini sehingga tujuan penataan ruang yang dicita-citakan dapat terwujud,” ujar Iman.


2.8.

Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Dari berbagai teori/model yang telah diuraikan terdahulu akan dicoba untuk

menyimpulkan langkah-langkah/kebijakan yang perlu ditempuh oleh seorang kepala daerah/perencanaan pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya, yang secara umum berarti meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Langkah-langkah itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.

Sejalan dengan teori basis ekspor, perlu didorong pertumbuhan dari sektor-sektor yang hasil produksinya dapat dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah, terutama ekspor ke luar negeri. Sebetulnya usaha untuk menjual suatu produk ke luar daerah tidak mudah. Apabila daerah lain juga menghasilkan produk yang sama, daerah itu harus mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau minimal sama tetapi dengan harga pokok yang lebih rendah (efisien). Hal sama juga berlaku untuk pemberian jasa yang bias mendatangkan pelanggan/uang dari luar daerah, misalnya pariwisata. Sebagai akibat krisis ekonomi, banyak masyarakat golongan bawah yang terpaksa dibantu oleh pemerintah. Adapun bantuan yang bersifat materi (diberi jatah beras dengan harga subsidi), tetapi ada juga dalam bentuk penyediaan lapangan kerja (sementara) dan bantuan modal kepada pengusaha kecil dan menengah (UKM). Sesuai dengan teori basis bagi bantuan penyediaan lapangan kerja (sementara), dan bantuan modal UKM, harus diarahkan ke sektor basis (ekspor) dan bukan ke sektor pelayanan, dampak penggandanya bersifat jangka


pendek dan tidak membuat volume kegiatan ekonomi bertambah secara permanen. Unit usaha yang dibantu memang berkembang, tetapi dengan korban unit usaha sejenis lainnya yang tidak dibantu. Hal ini juga terjadi apabila banyak masyarakat yang berusaha di sektor pelayanan (dagang kecil-kecilan/jasa) karena sulitnya mencari lapangan kerja di sektor riil. Apabila jumlah usaha bertambah tetapi daya beli total tidak naik, pendapatan rata-rata per unit usaha menjadi menurun. Apabila bantuan itu ditujukan ke sektor basis, akan tercipta efek pengganda. Hal itu karena unit usaha basis yang dibantu dan beberapa unit usaha pelayanan akan berkembang, tetapi tidak ada unit usaha yang dirugikan (menurun volume kegiatannya). 2.

Sejalan dengan teori Harrod-Domar, harus diperhatikan produk yang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sebaiknya produk ini juga diusahakan agar bisa diekspor, misalnya dengan peningkatan mutu, perbaikan jalur pemasaran, atau penyediaan volume dalam jumlah ekonomis untuk dipasarkan ke luar daerah, akan tetapi apabila usaha untuk menembus pasar ekspor masih belum memungkinkan, peningkatan produksi untuk komoditi itu tidak perlu didorong melebihi kebutuhan lokal karena untuk menurunkan harga dan merugikan produsen. Bisa jadi bahan baku menjadi mahal, seperti pakan itik pada saat dikembangkan ternak itik, dengan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau bantuan kredit pada pengrajin sepatu yang akhirnya macet karena produksi meningkat tetapi pasar tidak berkembang. Ada baiknya beberapa sektor didorong


secara bersamaan secara sedikit-sedikit. Apabila semua sektor berkembang secara seimbang, kenaikan produksi akan dapat diserap sektor lainnya. 3.

Sejalan dengan teori ekonomi klasik atau Neoklasik, harus diusahakan prasarana dan sarana perhubungan yang baik dan lancar, mempermudah arus keluar masuk orang dan barang, serta perbaikan arus komunikasi dan penyebarluasan informasi. Diusahakan untuk memenuhi asumsi dasar yang terdapat pada teori Neoklasik yaitu pasar yang sempurna, baik untuk pasar barang maupun pasar tenaga kerja.

4.

Sejalan dengan model interregional perlu diusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak banyaknya ke daerah kita. Hal ini diantara lain dapat ditempuh dengan menawarkan program-program yang bisa dibiayai atau menarik untuk dibiayai. Diusahakan agar banyak kegiatan yang dibiayai pemerintah pusat atau luar negeri yang berdomisili di daerah itu. Selain memancing dana-dana pemerintah maka investasi swasta juga harus dirayu baik investasi pengusaha lokal, pengusaha luar daerah atau pengusaha luar negeri.

5.

Daerah tetangga yang berkembang tidak perlu dicemburui, tetapi sebaiknya didorong dan dimanfaatkan dengan melihat berbagai kemungkinan untuk menambah ekspor barang atau jasa dari daerah kita ke daerah tersebut.

6.

Masyarakat didorong untuk mengkonsumsi produk lokal dan industri didorong untuk

lebih

banyak

memakai

komponen

lokal

(tetapi

dengan

tidak

mengorbankan mutu agar mudah memasuki pasar ekspor). Sejalan dengan itu,


selain industri yang berorientasi ekspor, industri yang bersifat substitusi impor juga didorong pembangunannya. Perlu diingat bahwa peningkatan produksi hanya bisa berlanjut apabila ada pasar yang menyerap kenaikan produksi. Pasar ini berupa: a. Ekspor, b. Peningkatan konsumsi lokal, dan c. Penurunan impor apabila jenis produksi bersifat import substitution. Konsumsi lokal berbagi atas: a. Konsumsi akhir (konsumsi rumah tangga), b. Konsumsi pemerintah, dan c. Dipakai untuk investasi. Konsumsi pemerintah berkaitan dengan belanja pemerintah yang sumbernya adalah pajak yang dikutip dari masyarakat, yang berarti peningkatannya berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. 7.

Dari rumus multiplier, diketahui bahwa tingkat pajak akan mempengaruhi besarnya multiplier regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan multiplier regional, Akan tetapi, di lain sisi diketahui bahwa pajak akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah dan makin besar pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan regional. Pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut pemerintah provinsi, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.


8. Pemilihan jalur cepat dapat mensinergikan perekonomian wilayah. Pemerintah daerah perlu menentukan sektor dan komoditi apa saja yang diperkirakan bisa tumbuh cepat di wilayah tersebut. Sektor dan komoditi itu haruslah basis atau punya prospek untuk dipasarkan ke luar wilayah atau diekspor di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan secara besar besaran atau volume produksinya memenuhi syarat untuk diekspor. Sektor itu perlu didorong, dikembangkan, dan disinergikan dengan sektor-sektor lain yang terkait. Beberapa sektor (kegiatan) dikatakan bersinergi apabila pertumbuhan salah satu sektor akan mendorong sektor lain untuk tumbuh, sedemikian rupa sehingga terdapat dampak pengganda yang cukup berarti. Langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. 9. Pentingnya menarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah kita. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga hal, yaitu investasi, perbaikan metode kerja, dan peningkatan kerajinan atau jam kerja. Kegiatan investasi dapat berupa investasi untuk kegiatan baru ataupun perluasan dari usaha yang telah ada. Hal ini sekaligus akan menambah lapangan pekerja. Perbaikan metode kerja adalah usaha-usaha yang membuat faktor-faktor produksi yang sama atau bernilai sama, mampu meningkatkan produksi dengan cara inovasi. 10. Sebetulnya apa yang diuraikan hingga saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik dan struktur perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengambil peran dalam gerak


perekonomian. Sejalan dengan itu langkah-langkah untuk memperbaiki mutu SDM perlu terus digalakkan, Mutu SDM dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek

keahlian/keterampilan

dan

aspek

moral/mental.

Aspek

keahlian

keterampilan dapat ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan dan aspek moral/mental sebetulnya lebih menentukan dalam menjamin pertumbuhan ekonomi, tetapi usaha perbaikannya tidak mudah karena menyangkut motivasi dan nilai. 11. Setan adalah sumber kemiskinan. Demikianlah bunyi terjemahan dari salah satu ayat dalam kitab suci suatu agama. Ternyata ayat ini dapat menjelaskan banyak hal mengapa suatu negara/wilayah sulit bertumbuh, ekonominya kalah bersaing, sebagian besar masyarakatnya tetap miskin dan banyak terdapat pengangguran. Penulis membuat penafsiran atas ayat ini sebagai berikut, manusia bersekutu dengan setan melalui dua cara. Cara pertama, manusia secara resmi meminta bantuan setan (lewat dukun atau orang pandai), misalnya orang tersebut memiliki “kharisma” dalam pergaulan, usaha, atau mendapatkan/mempertahankan jabatannya. Cara kedua, manusia itu tidak pernah secara resmi meminta bantuan setan, tetapi dengan cara berfikir dan tindak tanduknya melakukan pekerjaan yang disenangi setan. Cara berfikir dan tindak tanduk yang disenangi setan antara lain malas, ingin mengambil yang bukan haknya, rakus, diskriminatif, iri atas keberhasilan orang lain, berpendirian dan mau menang sendiri, kurang toleransi, lain di mulut


lain di hati, senang melanggar aturan yang telah disepakati, tega merugikan orang lain.

2.9.

Strategi Pengembangan Sektor-sektor Produksi Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, salah satu tugas seorang perencana

wilayah adalah menentukan kegiatan yang perlu dilaksanakan di mana lokasinya. Untuk sementara pembahasan dibatasi untuk kegiatan sektor produksi karena kegiatan ini lebih mudah dianalisis. Setiap kegiatan produksi akan membutuhkan input berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan tehnologi. Sebagai imbalannya akan tercipta nilai tambah yang dapat dinikmati oleh faktor-faktor produksi yang terlibat atau terkait dengan kegiatan tersebut. Sektor terkait tetapi bukan faktor produksi, misalnya pemerintah menarik pajak dari kegiatan tersebut. Akan tetapi, dampak daru suatu kegiatan produksi bukanlah hanya yang disebutkan di atas. Setiap kegiatan produksi umumnya memiliki backward linkage (daya menarik dan forward linkage (daya mendorong). Misalnya pengembangan tersebut perkebunan kelapa sawit seluas 1.000 ha, akan memiliki banyak dampak terhadap perekonomian/kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pada masa pembersihan lahan penanaman, dibutuhkan banyak tenaga kerja lepas, bibit, pupuk, penyewaan alat, dan sebagainya. Hal tersebut akan mendorong tumbuhnya kegiatan transportasi untuk mengangkut orang, bahan, dan alat dan juga akan meningkatkan volume perdagangan termasuk pedagang makanan/kebutuhan sehari-hari yang berlokasi di sekitar tempat


proyek. Hal ini juga akan terjadi pada masa pemeliharaan walaupun intensitasnya lebih rendah dibanding dengan pada waktu pembersihan lahan/penanaman. Seorang perencana wilayah harus mampu menyeleksi kegiatan apa dan lokasi mana yang dipilih untuk dilaksanakan atau diprioritaskan. Dalam hal ini, perencana wilayah dapat menggunakan konsep nilai tambah, yaitu kegiatan apa yang memberikan nilai total tambah tertinggi. Setelah kegiatannya dapat ditentukan, dipilih lokasi yang paling sesuai (memiliki keunggulan komparatif) untuk kegiatan/produksi tersebut. Nilai tambah sendiri dapat dihitung untuk berbagi variabel pembatasan misalnya nilai tambah dapat dihitung per satuan luas (misalnya per hektar) persatuan tenaga kerja yang dapat diserap atau persatuan modal yang diinvestasikan. Untuk semua faktor pembatas tersebut digunakan satuan waktu yang sama, misalnya nilai tambah per tahun. Dalam hal ini nilai tambah diukur terhadap salah satu faktor produksi yang paling terbatas. Misalnya apabila lahan adalah yang paling terbatas maka nilai tambah dihitung terhadap persatuan lahan. Apabila tenaga kerja yang terbatas maka dipilih nilai tambah tertinggi persatuan tenaga kerja yang diserap. Sebaliknya apabila modal yang paling terbatas, nilai tambah dihitung persatuan modal yang harus ditanamkan. Yang akhirnya dipilih adalah yang memberikan nilai tambah tertinggi persatuan faktor pembatas tersebut.


2.10.

Hakikat Perencanaan Strategis Setiap kegiatan ataupun usaha, agar dapat memperoleh keberhasilan yang

tinggi haruslah senantiasa kita programkan serta kita susun rencana kerja yang baik dan matang. Perencanaan yang baik dan benar akan menghindarkan kita dari kesalahan ataupun kekeliruan di dalam mengemudikan jalannya bisnis yang kita pimpin. Perencanaan yang baik akan menuntut kita kearah jalan benar sehingga kita selalu dapat berada dalam kondisi yang biasanya disebut “we are on the right track” artinya kita dapat selalu berada dalam posisi atau jalur serta track yang benar. Perencanaan yang baik dan benar itulah yang dikenal sebagai “Perencanaan Strategis” oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa perencanaan strategis berarti akan menuntun kita kepada “doing the right thing” dan tidak atau bahkan malah menuju kearah “doing the wrong thing”. Setiap kegiatan haruslah selalu dipertimbangkan dan dirancangkan dengan seksama agar kita akan selalu melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar serta tidak melakukan pekerjaan yang justru keliru. Perencanaan kerja yang baik serta strategis ini perlu dilakukan baik terhadap pekerjaan yang berskala besar terutama, maupun pekerjaan-pekerjaan yang berskala kecil sekalipun. Contoh pekerjaan yang berskala besar misalnya kita akan membuka bisnis baru, ataupun kita akan memperluas perusahaan kita, atau kita akan mencoba untuk memproduksikan dan kemudian memasarkan sebuah produk baru dan sebagainya.


Semua kegiatan tersebut tentu saja karena berskala besar haruslah direncanakan dengan seksama serta teliti dan dengan saksama serta teliti dan dengan sebaik-baiknya agar nantinya tidak terjadi kekeliruan maupun hambatan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents