BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal 2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Menurut Fess (2000:183), Pengendalian Internal merupakan

“Kebijakan

dan

Prosedur

yang

Melindungi

Aktiva

dari

Penyalahgunaan, Memastikan Bahwa Informasi Usaha Akurat dan Memastikan Bahwa Perundang-undangan Serta Peraturan Dipatuhi Sebagaimana Mestinya”. Pengertian pengendalian internal menurut IAI dalam SPAP (2001:319.2) adalah “Suatu Proses yang Dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personel Lain yang Didesain untuk Memberikan Keyakinan Memadai Tentang Pencapaian Tiga Golongan Tujuan berikut: a. Keandalan pelaporan keuangan. b. Efektifitas dan efisiensi operasi. c. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan perusahaan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pemimpin (dewan direksi) dan manajemen secara keseluruhan yang dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan

Universitas Sumatera Utara

tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi dalam tiga kategori, yaitu: keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Maka, pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hokum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. 2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan pengendalian internal menurut (COSO) yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001, 182) adalah: a. Effectiveness and efficiency of operations Pengendalian interal dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. b. Reliability of financial reporting Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.


c. Compliance with applicable laws and regulations Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendali berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi. Menurut Winarno (2001:21) dalam buku manajemen struktur pengendalian intern, bahwa pengendalian intern yang efektif memiliki empat tujuan pokok, yaitu : a. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi b. Mengecek ketelitian dan catatan organisasi c. Mendorong efisiensi d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Menurut tujuannya pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam,yaitu

pengendalian

akuntansi

(internal

accounting

control)

dan

pengendalian administrasi (internal administrative control). Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari struktur pengendalian internal meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan


keuangan yang andal. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian internal adalah keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan, dan mendorong dipatuhinya Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan manajemen. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. 2.1.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal Menurut Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319) pengendalian internal terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan, yaitu: a. Lingkungan pengendalian yaitu menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. b. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.


c. Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melakukan tanggung jawab mereka. e. Pemantauan

adalah

proses

yang

menentukan

kuakitas

kinerja

pengendalian internal sepanjang waktu. Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang dikutip oleh Romney dalam buku Accounting Information System (2004:231) pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur, yaitu: a. Lingkungan Pengendalian Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya, termasuk integritas, nilainilai etika dan kompetisi serta lingkungan tempat beroperasi. Lingkungan pengendalian internal terdiri dari faktor-faktor berikut: 1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika 2. Filosofi pihak manajemen dan gaya operasinya 3. Struktur organisasional 4. Badan audit dan dewan komisaris 5. Metode untuk memberikan otooritas dan tanggung jawab 6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. 7. Pengaruh—pengaruh eksternal b. Aktifitas pengendalian


Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan. Secara umum prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut: 1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai 2. Pemisahan tugas 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai 4. Penjagaan aset dan catatan yang memadai 5. Pemeriksaan independen atas kinerja c. Penilaian resiko Organiasasi harus sadar akan resiko dan berurusan dengan resiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan kegiatan lainnya agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang terkait. d. Informasi dan komunikasi Di sekitar aktifitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.


f. Pengawasan Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Metode untuk mengawasi kinerja dapat mencakup supervise yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengendalian internal, menurut Nasuha dalam situs Sistem Pengendalian Intern (2011) yaitu: Struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya. a. Struktur organisasi Struktur organisasi merupakan pembagian tanggung jawab dan wewenang

kepada

unit-unit

organisasi

yang

dibentuk

untuk

melaksanakan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Adapun prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pemisahan antara fungsi operasional dan penyimpanan dengan fungsi pencatatan atau akuntansi. Fungsi operasional adalah fungsi untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalnya pembelian aktiva perusahaan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan dan memelihara aktiva yang telah


dibeli, sedangkan

fungsi akuntansi adalah fungsi pencatatan

peristiwa tersebut. 2. Suatu fungsi atau bagian tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu kegiatan atau transaksi. 3. Dengan adanya pembagian fungsi tersebut, maka aka nada pengendalian berbentuk cek silang untuk memastikan bahwa setiap fungsi sungguh-sungguh melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Unsur ini memberikan perlindungan terhadap setiap aktiva, utang, pendapatan, dan biaya perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi harus diotorisasi oleh pihak tertentu yang harus bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan. Selain itu, prosedur pencatatan juga harus dilakukan dengan baik, teratur, dan disiplin untuk menghindari kerugian perusahaan. Dalam sistem otoriasasi dan prosedur pencatatan, formulir berperan penting karena merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembuktian suatu otorisasi dan sekaligus sebagai media yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. c. Praktik yang Sehat Unsur ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan berjalan


dengan baik dan benar. Dengan melakukan praktek yang sehat, maka keamanan aktiva perusahaan dapat terjamin. Contoh praktik yang sehat, yaitu sebagai berikut: 1. Rotasi jabatan 2. Pemberian cuti kepada wartawan 3. Pengecekan fisik aktiva dengan catatan yang tersedia dan formulir yang lengkap 4. Pemeriksaan mendadak. 5. Pembentukan suatu unit yang bertugas mengecek efektifitas sistem pengendalian internal d. Karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan apakah sistem yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Oleh karena itu, kapabilitas sumber daya manusia sangat penting dalam rangka keberhasilan sistem pengendalian internal. Karyawan yang jujur, dapat dipercaya, dan mempunyai integritas tinggi merupakan unsure yang sangat penting agar sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif. 2.1.4 Efektifitas Pengendalian Internal Efektifitas sistem pengendalian internal menurut Handoko (1995:7) adalah ”kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya, yaitu:


a. Keandalan laporan keuangan b. Efektifitas dan efisiensi operasi c. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku” Tercapainya tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya unsure-unsur sistem pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi. 2.2 Kredit 2.2.1 Pengertian Kredit Pengertian kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:2) pengertian kredit sebagai berikut: “Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam”. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan akan kesepakatan pinjam meminjam antara bank


dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu: a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. d. Pelunasan hutang yang disertai dengan bunga. Jadi, kredit merupakan pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapat keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, berdasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati. 2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Sebelum suatu kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Menurut Hasibuan (2001:86) kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan adalah investigasi kredit, prinsip 5C, konsep 7P, dan konsep 3R.


a. Investigasi Kredit Tujuan investigasi kredit adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan objektif sebanyak mungkin yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan keinginan calon debitur melunasi kredit. Unsur-unsur dalam investigasi kredit yaitu:

kapasitas membayar

(capacity to borrow), karakter dan i’tikad baik (character also strong desire to settle all obligation), kemampuan menghasilkan pendapatan (ability to create income), aset yang dimiliki (ownership of assets), kondisi ekonomi (economic condition), faktor-faktor penting dalam usaha (relative importance of the credit factor). b. Prinsip 5C Untuk memaksimumkan kemungkinan keberhasilan kredit, maka digunakan prinsip 5C, yaitu chatacter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. 1. Character (karakter) Character (karakter) yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dengan demikian, dalam unsure karakter tercakup kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to pay).


2. Capacity (kapasitas) Capacity (kapasitas), yaitu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai oleh kredit dari bank. Maksud dari penilaian capacity ini adalah untuk menilai sejauh mana hasil dari kegiatan usaha debitur yang dibiayai oleh bank akan mampu untuk melunasi kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 3. Capital (modal) Penilaian atas modal (capital) yang dimiliki calon debitur untuk melihat kekuatan permodalan, juga komitmen dalam usaha. Makin besar modal yang dimiliki dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha. 4. Collateral (jaminan) Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, yang berfungsi untuk memperkecil jumlah kerugian yang diderita oleh bank bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan juga bermanfaat sebagai alat pengamanan apabila kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau ada sebab-sebab lain di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dari hasil kegiatan usaha tersebut.


5. Condition of Economy (Kondisi ekomomi) Kondisi ekonomi adalah lingkungan eksternal perusahaan yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan usaha. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.

c. Konsep 7P Tujuh unsur konsep 7P adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. 1. Personality (kepribadian) Personality

(kepribadian)

yaitu

menilai

nasabah

dari

segi

kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. 2. Party (golongan) Party yaitu mengklasifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyaliyas, serta karakternya, sehingga debitur akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3. Purpose (Tujuan) Purpose (tujuan) yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambik kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur.


4. Prospect (Prospek) Prospect (prospek) yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, akan tetapi juga debitur 5. Payment (Pembayaran) Payment (pembayaran) merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, Sehingga jika salah satu dari usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6. Profitability (Tingkat Keuntungan) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat. 7. Protection (Perlindungan) Tujuan protection (perlindungan) adalah menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi d. Konsep 3R Tiga komponen dalam konsep 3R adalah sebagai berikut:


1. Return (tingkat pengembalian usaha) 2. Repayment (kemampuan membayar kembali) 3. Risk bearing ability (kemampuan menanggung resiko) 2.2.3 Aspek-aspek Dalam Penilaian Kredit Di samping menggunakan investigasi kecil, prinsip 5C, dan konsep 7P dan 3R, menurut Kasmir (2002:107), maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspekaspek yang dinilai adalah aspek yuridis/hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek amdal. a. Aspek Yuridis/Hukum Dalam aspek yuridis/hukum yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga data diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Aspek yuridis sangat penting diperhatikan untuk menghindari kerugian di masa mendatang kalau terjadi sengketa, pelanggaran perjanjian, dan masalah-masalah hukum lainnya. b. Aspek Pemasaran Aspek pemasaran terutama mempertimbangkan permintaan efektif dari produk barang/jasa yang direncanakan oleh calon debitur. Permintaan efektif itu mempertimbangkan jumlah potensial konsumennyang mampu


dan ingin membeli barang atau jasa yang direncanakan diproduksi atau dijual oleh debitur. Tujuan utama aspek pemasaran adalah apakah produk yang direncanakan dapat diserap pasar, sehingga hasil penjualan dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman.

c. Aspek Keuangan Tujuan analisis keuangan ini adalah untuk mengetahui apakah secara financial kegiatan usaha yang direncanakan layak atau tidak. Dalam analisis financial dilakukan evaluasi terutama tentang arus kas keluar dan masuk, serta pola-polanya dihitung dalam nilai sekarang (present value). d. Aspek Teknis/Operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. e. Aspek Manajemen Aspek manajemen digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. f. Aspek Sosial Ekonomi Aspek

ini

membahas

dampaknya

terhadap

perekonomian

dan

masyarakat umum, seperti meningkatkan ekspor barang, mengurangi


pengangguran atau lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, terjadinya sarana dan prasarana, membuka lokasi daerah tertentu. g. Aspek Amdal Menyangkut analisis terhadap lingkungan, baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mencemari lingkungan. 2.2.4 Prosedur Dalam Pemberian Kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum menurut Rachman dalam jurnalnya di umkm.wordpress.com tentang Prosedur Pemberian Kredit Bank (Juli 2008), “prosedur pemberian kredit adalah: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancaara perrtama, on the spot (peninjauan ke lokasi), wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad, realisasi kredit, dan penyaluran/penarikan dana.” a. Pengajuan Berkas-berkas Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkasberkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi latar


belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti: 1. Akte pendirian perusahaan 2. KTP para pengurus dan permohonan kredit 3. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 5. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir 6. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan 7. Daftar penghasilan bagi perseorangan 8. Kartu keluarga bagi perseorangan. b. Penyelidikan berkas pinjaman c. Wawancara pertama d. On the spot (peninjauan ke lokasi) e. Wawancara kedua f. Keputusan kredit g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya h. Realisasi kredit i. Penyaluran/penarikan dana 2.2.5 Resiko Perkreditan


Secara umum, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kegagalan dalam bisnis

perbankan.

Kredit

yang

disalurkan

dikatakan

bermasalah

jika

pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Menurut Manurung dan Rahardja (2004:78) yang dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP Februari 1991, “kredit bermasalah (non performing loan) dapat dikelompokkan menjadi kredit tidak lancar dan kredit macet.” a. Kredit Tidak Lancar Kredit tak lancar adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, tetapi lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Kredit tidak lancar terdiri dari kredit kurang lancar, dan kredit yang diragukan. 1. Kredit kurang lancar -

Untuk kredit non KPR ada tunggakan angsutan pokok yang lebih lama dari seharusnya. Misalnya untuk kredit yang masa angsurannya bulanan terdapat tunggakan satu bulan, tetapi belum sampai dua bulan. Sedangkan kredit yang angsurannya 6 (enam) bulan terdapat tunggakan, namun belum melampaui 12 bulan.

-

Bagi kredit BPR, ada tunggakan angsuran pokok yang melebihi 6 (enam) bulan, tetapi belum melebihi 9 (Sembilan) bulan.

2. Kredit yang diragukan


Kredit yang diragukan adalah kredit yang tidak termasuk kurang lancar, tetapi kredit tersebut dapat diselamatkan dan agunannya ≥ 75% hutang debitur, atau kredit yang tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih ≥ 100% hutang debitur. b. Kredit Macet Kredit macet adalah kredit yang sejak ± 21 bulan dikategorikan diragukan, belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan kredit. Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 2.3 Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit 2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pengendalian internal pemberian kredit menurut Iskandar (2012) dalam jurnalnya di blog adalah “Suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. 2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Tujuan utama pengendalian internal pemberian kredit menurut Iskandar (2012) dalam jurnalnya di blog adalah “untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet.”


2.3.3 Tahapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Menurut Narotama dan Radianto (2004:105) dalam tahapan pengendalian internal, ada dua rekomendasi tahapan, yaitu pembuatan dan pengembangan pedoman yang diperlukan, dan kegiatan pengendalian internal. a. Pembuatan dan pengembangan pedoman yang diperlukan Pembuatan dan pengembangan yang dipelukan mutlak harus dilakukan oleh beberapa bagian yang bertujuan agar bagian tersebut dapat melaksanakan tugas dengan cepat, benar, dan akurat. Pedoman tersebut harus dibuat dan didokumentasikan sebagai pedoman sistem bagian tersebut. b. Kegiatan Pengendalian Internal Kegiatan pengendalian internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengawas internal dengan dimensi waktu yang berbeda-beda. Bberapa kegiatan pengendalian harus dilakukan ssetiap suatu transaksi tertentu, setiap hari, setiap bulan, atau setiap beberapa periode. Setelah selesai melakukan pengendalian, satuan pengawas internal membuat laporan pengendalian internal. 2.3.4 Bentuk Pengendalian Internal Pemberian Kredit Menurut Narotama dan Radianto (2004:107), bentuk pengendalian internal yang diterapkan dalam pemberian kredit yaitu division of duties, dual control, joint custody, asset control, mandatory vacation control, number control,


independence balancing, limitation outside activities of bank personel, dan rotation of duty assignment control. a. Division of Duties Division of duties merupakan pemisahan tugas dengan maksud untuk mendapatkan cek secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada yang telah dibagi kedalam bebrapa fungsi yang lain. Sebagai contoh, kasir mempunyai fungsi yang terpisah dengan fungsi operasional bagian lain, seperti fungsi administrasi bank dan penyimpanan agunan, di mana kasir mempunyai status yang mandiri . b. Dual Control Dual control merupakan bentuk pengendalian yang menekankan pada pengecekan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan petugas sebelumnya dengan tujuan menetapkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Apakah pelaksanaan tugas tertentu telah dilakukan sesuai dengan batas wewenang petugas sebelumnya? 2. Apakah transaksi yang teah dicatat, dibukukanm dan diadministrasi dengan benar? 3. Apakah transaksi telah dilaksanakan dengan benar? Tujuan pengendalian ini adalah melakukan pengecekan ulang suatu pekerjaan sehingga tercipta praktik kerja yang sehat.


c. Joint Custody Joint custody merupakan suatu sistem dan prosedur yang berhubungan dengan penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan dokumen barang berharga, baik yang dimiliki oleh bank maupun yang dimiliki debitur bank yang bersagkutan. Biasanya di lokasi penyimpanan barang dibuat lebih dari satu kunci kombinasi pengaman untuk memastikan bahwa barang tersebut terlindung dari pihak yang dapat menyalahgunakannya. d. Asset Control Asset control merupakan bentuk pengendalian pemeliharaan dan pengendalian aktiva perusahaan. Pengendalian asset dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Asset

tidak

bergerak,

berupa

inventarisasi,

aktiva

tetap

(pelengkapan, peralatan, bangunan), 2. Asset bergerak, berupa karyawan Tujuan pengendalian ini adalah menjaga akktiva perusahaan, yaitu menghindari aktiva dan inventaris dari timbulnya kecurangan, pemborosan, dan kehilangan. e. Mandatory Vacation Control Mandatory vacation control merupakan bentuk pengendalian dengan cara member hak dan kewajibannya untuk melaksanakan cuti dalam suatu jangka waktu tertentu kepada karyawan perusahaan. Tujuan


pengendalian ini adalah memulihkan kondisi, menilai, dan mengevaluasi karayawan yang bersangkutan oleh penggantinya selama karyawan yang bersangkutan cuti. f. Number Control Number control merupakan bentuk pengendalian yang menekankan pada pengendalian formulir dan kertas kerja yang dipakai dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Pengendalian ini mencakup pengendalian terhadap nomor urut formulir, kode yang dipakai, dan prosedur lain yang berhubungan dengan formulir. Tujuan pengendalian ini adalah mempermudah pengendalian atas aliran kegiatan transaksi.

g. Independence balancing Independence balancing merupakan pengendalian yang dilakukan dengan

menggunakan

persamaan

akuntansi

yang

menghasilkan

keseimbangan antara saldo rekening lainnya. Proses ini sering disebut dengan proses persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi yang benar akan menghasilkan saldo-saldo yang seimbang. Sebagai contoh, uang tunai yang dikelola kasir harus sama jumlahnya dengan catatan uang tunai yang dikelola oleh bagian akuntansi. h. Limitation Outside Activities of Bank Personel


Limitation outside activities of bank personel merupakan kegiatan yang membatasi karyawan bank dari kegiatan-kegiatan tertantu yang dapat memunculkan self dealing atau “bank dalam bank”. Kegiatan ini mengarahkan agar setiap karyawan bank tidak mempunyai motif pengambilan keuntungan pribadi dari bank di mana karyawan bersangkutan bekerja. i. Rotation of Duty Assignment Control Rotation of duty assignment control merupakan bentuk pengendalian melalui rotasi karyawan yang bertujuan untuk mempermudah tindakan koreksi dan evaluasi, menghindari kemungkinan terjadinya kolusi, dan mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja.

2.3.5 Jenis Pengendalian Internal Pemberian Kredit Menurut Winarno (2001:82) “ada tiga jenis pengendalian internal yang diterapkan, yaitu pengendalian internal rutin, pengendalian internal program, dan pengendalian internal khusus. a. Pengendalian Internal Rutin Pengendalian internal rutin dilakukan pada setiap bagian, yang meliputi bagian kredit, bagian umum, bagian dana kas umum, dan bagian pembukuan. b. Pengendalian Internal Program


Pengendalian internal program dilakukan pada setiap program yang diadakan di perusahaan. Pengendalian internal harus melakukan tugasnya dalam beberapa hal yang memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian yang dapat dilakukan mencakup pengendalian pengeluaran dan pemasukan kas, evaluasi program, dan pengendalian administrasi program. c. Pengendalian Internal Khusus Pengendalian internal khusus dilakukan atas perintah khusus dari pimpinan (Direksi) jika dirasakan ada keperluan untuk melakukan pengendalian internal pada kejadian tertentu”. 2.4 Kredit Bermasalah / NPL (Non Performing Loan) Pada saat melakukan pengawasan kredit, pihak bank akan dapat menentukan tingkat kolektibilitas kredit. Bagi kredit yang berada dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, pihak bank harus mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan, karena itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank yang sangat mempengaruhi eksistensi usaha perbankan. Abdullah (2005:98) mengatakan bahwa “beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan kredit adalah dengan mengadakan restrukturisasi kredit, mengadakan penjadwalan kembali, mempertimbangkan kredit baru, dan melikuidasi jaminan”. a. Restrukturisasi Kredit


Restrukuturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, dan sebagainya. Hasibuan (2001:116) menyatakan bahwa, “Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan”. Restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi. Menurut Bastian (2006:268), “Restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan dengan banyak cara, atara lain melalui modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset, agunan debitur, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, dan sebagainya”. b. Mengadakan Penjadwalan Kembali (rescheduling) Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Ini dapat membantu debitur dalam mengangsur debitur dalam jangka waktu yang lebih panjang yang berarti jumlah angsuran yang lebih kecil. Debitur yang memberikan fasilitas ini adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang


jujur, serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana. c.

Reconditioning atau Persyaratan Ulang Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat

kredit meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh suku bunga, dan persyaratan lainnya. Penambahan syarat kredit ini tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi modal perusahaan. Ini diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan. d. Mempertimbangkan Kredit Baru (Novasi Kredit) Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia (2001:III.8C.1) menyatakan, “novasi adalah pembaharuan hutang yang merupakan salah satu sebab dari hapusnya suatu perjanjian, dengan cara perjanjian hutang lama diambil alih (diganti) dengan perjanjian hutang baru”. Dalam pemberian kredit baru ini, pihak bank harus memperoleh jaminan yang baru dengan safety margin yang tinggi e. Likuidasi Jaminan Langkah likuidasi biasanya dilakukan apabila langkah-langkah yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan lagi. Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang.


Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori yang menurut bank benarbenar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Ratio NPL (Non Performing Loan) melihat berapa besar kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dengan SE NO. 6/23/BPNP Tanggal 31 Mei 2004, dikatakan bahwa tingkat NPL yang dikatakan baik apabila kurang dari 5% (<5%). Rumus untuk perhitungan NPL ini adalah: Kredit Kurang Lancar + Diragukan + Macet

= KerangkaNPL Konseptual = …%

X 100% Total Kredit


2.5 Kerangka Konseptual Kredit M d l Prosedur Pemberia n Kredit Keputusa n Pemberia

Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pencairan Kredit Modal

Gambar 2.1 Kerangka Pengendalian Internal Atas Pemberian KMK Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

PT. Bank Negara Indonesia merupakan bank milik pemerintah yang menyalurkan berbagai jenis kredit, salah satunya adalah Kredit Modal Kerja (KMK).

Pemberian

kredit

merupakan

suatu

proses

yang

membutuhkan

pertimbangan dan analisis yang baik dari pimpinan bank, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh bank sebagai akibat debitur tidak membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Prosedur pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) meliputi: permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu


yang dilampiri fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku; pihak bank meneliti kelengkapan dokumen permohonan kredit dan melakukan peninjauan ke lokasi usaha dan wawancara kepada calon debitur dengan mengacu kepada formulir penilaian permohonan kredit; jika layak dibiayai, maka pihak bank mempersiapkan surat kuasa mencairkan tabungan serta surat sanggup untuk memenuhi persyaratan penandatanganan perjanjian membuka kredit antara debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia; jika permohonan kredit tidak memenuhi persyaratan, maka pihak bank membuat surat penolakan kredit kepada calon debitur. Keberhasilan perkreditan suatu bank tidak dapat lepas dari tata cara pelaksanaan prosedur kredit yang baik serta adanya pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan resiko kredit macet yang mungkin timbul di kemudian hari, sekaligus menghasilkan kredit yang sehat dan produktif. Pengendalian internal yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia merupakan suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank yang bertujuan untuk mencapai kredit yang sehat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents