BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian
2.1.1
Pengertian Pengendalian Internal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) (2013:1) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut, Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance (pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan). Mulyadi (2002) menyatakan, Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu, 1) Keandalan pelaporan keuangan; (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; (3)Efektivitas dan efisiensi operasi. Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP,2001) mendefinisikan pengendalian internal sebagai, Suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut, 1) Efektivitas dan efisiensi; 2) Keandalan pelaporan keuangan; 3) kepatuhan teradap hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 9
10
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan. Berdasarkan uraian-uraian pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam entitas serta kegiatannya didukung dengan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai sehingga tujuan entitas dalam keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi dapat tercapai. Kemudian Mulyadi (2002: 180) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa konsep dasar dari pengendalian internal, diantaranya adalah: 1) Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 2) Pengendalian internal dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. 3) Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
11
4) Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Adapun tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Messier (2006:250) adalah sebagai berikut : 1. Realiability of financial reporting. 2. Compliance with applicable laws and regulations. 3. Effectiveness and efficiency of operations. Tujuan pengendalian internal ini dijelaskan sebagai berikut : 1. Realiability of financial reporting. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data maupun catatan akuntansi yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan dan juga laporan manajemen sehingga laporan yang dihasilkan tersebut tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. 2. Compliance with applicable laws and regulations. Pengendalian
internal
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kepatuhan
karyawannya terhadap hukum dan peraturan-peraturan yan telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan setiap unit organisasi. 3. Effectiveness and efficiency of operations. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi yang dilakukan perusahaan sehingga perusahaan
12
dapat mengendalikan biaya yang digunakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga tujuan pengendalian organisasi tersebut merupakan hasil (output) dari suatu pengendalian internal yang memadai, sedangkan komponen-komponen internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai pula. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian tercapai maka perusahaan
harus
mempertimbangkan
komponen-komponen
pengendalian
internal. Sawyer (2005: 62) mengatakan bahwa tujuan-tujuan umum yang akan dicapai dari pengendalian internal adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan susunan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta kualitas barang dan jasa sesuai misi organisasi. 2) Mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat pelepasan, penyalahgunaan, kesalahan pengelolaan, kekeliruan, dan kecurangan. 3) Meningkatkan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen 4) Membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat waktu. Adapun tujuan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Arens et al (2008: 370), yaitu: 1) Reliability of financial reporting. 2) Effectiveness and efficiency of operations. 3) Compliance with applicable laws and regulations.
13
Berikut penjelasan dari ketiga tujuan pengendalian internal tersebut, yaitu: 1) Reliability of financial reporting (Keandalan pelaporan keuangan) Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan seperti prinsip yang berlaku umum. 2) Effectiveness and efficiency of operations (Efektivitas dan efisiensi operasi) Pengendalian bagi sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah terjadinya pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. 3) Compliance with applicable laws and regulation (Ketaatan pada hukum dan perundang-undangan) Perusahaan pada umumnya harus taat pada aturan dan perundangundangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan dibentuknya pengendalian internal tersebut maka diharapkan perusahaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Sesuai dengan Standar For The Proffesional Practise of Internal Auditing (Standar 300) 5 tujuan utama pengendalian internal adalah untuk meyakinkan : 1. Keandalan dan integritas informasi.
14
2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan. 3. Mengamankan aktiva. 4. Pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien. 5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan. Terdapat lima Komponen pengendalian internal. Menurut Tunggal (2009:79) yang dikutip dari Committee of Sponsoring Organizations (COSO) adalah sebagai berikut : “Internal control conclude five categories of control that management design and impement to provide reasonable assurance that management’s control objectives will be act. These are called component of internal control and are: 1) The Control Environment; 2) Risk Assessment; 3) Control Activies; 4) Information and Communication; 5) Monitoring.” Komponen-komponen pengendalian tersebut merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Kelima komponen pengendalian tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1.
Control Environment Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior menetapkan nada di atas mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar yang diharapkan perilaku. Ada lima prinsip yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan : a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika.
15
b. Dewan direksi menunjukkan kemerdekaan dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal. c. Manajemen menetapkan, dengan papan pengawasan, struktur, jalur pelaporan, dan wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam mengejar tujuan. d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik , mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan e. Organisasi memegang individu bertanggung jawab untuk tanggung jawab pengendalian intern mereka dalam mengejar tujuan. 2.
Risk Assessment Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Manajemen
mempertimbangkan
kemungkinan
perubahan
dalam
lingkungan eksternal dan dalam model bisnis sendiri yang dapat menghambat kemampuannya untuk mencapai tujuannya : Ada empat prinsip yang berkaitan dengan penilaian risiko: a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko berkaitan dengan tujuan.
16
b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. c. Organisasi ini menganggap potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. 3.
Control Activies Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Kontrol aktivitas dilakukan di semua tingkat entitas dan pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan teknologi terhadap lingkungan. Adalah tiga prinsip yang berkaitan dengan mengontrol aktivitas : a. Organisasi memilih dan mengembangkan kontrol aktivitas yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima. b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivis pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. c. Organisasi menyebarkan aktivitas kontrol melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menempatkan kebijakan ke dalam tindakan.
17
4.
Information and Communication Informasi diperlukan untuk entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Komunikasi
terjadi
baik
secara
internal
maupun
eksternal
dan
menyediakan organisasi dengan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan sehari-hari kontrol. Komunikasi memungkinkan personil untuk memahami tanggung jawab pengendalian internal dan arti pentingnya bagi pencapaian tujuan. Ada tiga prinsip yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi: a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan, kualitas informasi yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal b. Organisasi internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian intern, diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal c. Organisasi ini berkomunikasi dengan pihak luar mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal 5.
Monitoring Evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengedalian internal, termasuk pengendalian untuk mempengaruhi prinsipprinsip dalam setiap komponen, hadir dan berfungsi. Temuan dievaluasi dan kekurangan dikomunikasikan secara tepat waktu, dengan hal-hal serius yang dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan.
18
Ada dua prinsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring: a. Organisasi memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan / atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal yang hadir dan fungsi. b. Organisasi mengevaluasi dan berkomunikasi kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi, yang sesuai. Pengendalian yang baik tidak berarti telah mencerminkan suatu keadaan yang ideal, karena bagaimana baiknya suatu pengendalian internal tidak menjamin sepenuhnya bahwa apa yang menjadi tujuan dari perusahaan akan tercapai. Hal ini disebabkan karena memiliki keterbatasan-keterbatasan yang membuat lemah pengendalian internal. Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi (2002:181) adalah sebagai berikut : Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap struktur-struktur pengendalian internal : a. Kesalahan pertimbangan. b. Gangguan. c. Kolusi. d. Pengabaian oleh manajemen. e. Biaya lawan manfaat. Berikut uraian dari masing-masing keterbatasan pengendalian internal, yaitu :
19
a.
Kesalahan dalam pertimbangan Manajemen dan personel lainnya seringkali melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis ataupun dalam melakukan tugas-tugas rutin lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, ataupun sebab-sebab lainnya.
b.
Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru dalam memahami perintah yang diberikan atau membuat kesalahan karena kelalaian serta tidak adanya perhatian terhadap tugas.
c.
Kolusi Tindakan bersama yang dilakukan oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan
dapat
disebut
sebagai
kolusi
(collusion)
kolusi
dapat
mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang telah dibangun untuk melindungi kekayaan entitas serta tidak terungkapnya ketidakberesan ataupun tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang. d.
Pengabaian oleh manajemen Manajemen juga dapat melakukan suatu pengabaian terhadap suatu kebijakan maupun prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan ataupun kepatuhan yang bersifat semu.
20
e.
Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh dari pengendalian tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin
dilakukan,
mempertimbangkan
manajemen
secara
kuantitatif
harus
memperkirakan
maupun
kualitatif
dan dalam
mengevaluasi biaya dan manfaat dari suatu struktur pengendalian internal.
2.2
Pengertian Sistem, Informasi dan Sistem Informasi Bodnar dan Hopwood (2010:1) mendefinisikan sistem sebagai berikut, Sistem adalah kumpulan sumber daya yang terkait sehingga tujuan tertentu dapat diarsipkan.
Romney dan Steinbart (2004:2) mendefinisikan sistem sebagai, Rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.
yang
saling
Sedangkan pengertian sistem meurut Mulyadi (2003:2) sebagai berikut, sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Robert dan Vijay (2005:7) menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas.
Krismiaji
(2005:1)
menjelaskan
bahwa
sebuah
sistem
dapat
didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang di koordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.
21
Berdasarkan uraian-uraian pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen jaringan dua atau lebih yang terbentuk untuk mencapai tujuan. Karakteristik sistem menurut Jogiyanto (2005:3) adalah suatu sistem yang mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki komponenkomponen
(components),
batas
sistem
(boundary),
lingkungan
sistem
(Environment), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran (Output), pengolah (Proses), dan sasaran (Objective), dan tujuan (Goal). Karakteristik sistem tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Komponen Sistem (components) Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu sistem secara keseluruhan.
2.
Batas Sistem (boundary) Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain dengan lingkungan lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.
3.
Lingkungan Sistem (environment) Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat
22
menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energy dari sistem) dan dapat bersifat merugikan (harus ditahan dan dikendalikan). 4.
Penghubung Sistem (interface) Penghubung merupakan media penhubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui pengubung ini memungkinkan sumbersumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung, dengan penghubung satu subsistem dapat berinteraksi yang lainnya membentuk satu kesatuan.
5.
Masukan Sistem (input) Masukan (input) adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.
6.
Keluaran Sistem (output) Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keuaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang lain atau kepada super sistem.
7.
Pengolah Sistem (proses) Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan masukan menjadi keluaran.
23
8.
Sasaran Sistem (objective) Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau suatu sistem tidak mempunai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. Pengertian informasi menurut Bodnar dan Hopwood (2010:3) sebagai
berikut, Informasi adalah suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Laoudon (2008:16) mendefinisikan sistem sebagai, Informasi adalah data yang tela diolah dan mengasilkan suatu bentuk yang berguna bagi manusia.
Dari dua definisi yang dijelaskan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah sumber daya atau hasil dari data yang diolah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih berguna bagi yang menerimanya. Romney dan Steinbart (2004:12) menyatakan bahwa ada enam karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan. Karakteristik tersebut yaitu: 1.
Relevan Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan
pengambil
keputusan
untuk
membuat
prediksi,
mengkomfirmasikan dan memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.
24
2.
Andal Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
3.
Lengkap Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.
4.
Tepat waktu Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambilan keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan.
5.
Dapat dipahami Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.
6.
Dapat diverifikasi Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan mengasilkan informasi yang sama. Jogiyanto (2005:11) mendefiniskani sistem informasi sebagai berikut, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Susanto (2004:55) mendefinisikan sistem informasi sebagai,
25
kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk satu tujuan yaitu mengelola data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sedangkan pengertian sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood (2010:6) sebagai berikut, Sistem informasi menganjurkan pengguna teknologi computer di dalam organisasi atau perusahaan untuk menyajikan laporan kepada pemakai. Berdasarkan uraian-uraian pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sistem informasi itu adalah kumpulan dari komponenkomponen yang saling bekerjasama secara harmonis untuk bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat.
2.3
Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal
156 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa
26
uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan menurut Halim (2004:7) mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai berikut, “Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan empat Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
27
Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari pengelolaan keuangan daerah: 1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah. 2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan pasti. 3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah,
mendukung
otonomi
daerah
penyelenggaraan
pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan. 4. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan Negara dari daerah. 5. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah. Sedangkan menurut Halim (2004:84) mengemukakan bawa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi: 1. Tanggung jawab 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan 3. Kejujuran 4. Hasil guna kegiatan bunga 5. Pengendalian Dari penjelasan di atas, maka diambil kesimpulan bawa tujuan keuangan daerah adalah:
28
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. 2. Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk mengurus masalah keuangan tetapi juga memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2.4
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kementrian
Dalam
Negeri
(KEMENDAGRI)
dalam
website
kemendagri.go.id (2012) menyatakan bahwa, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam pengimpunan data keuangan daerah. Di dalam PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 13 huruf a menyatakan penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah
29
daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
surat
edaran
Departemen
Dalam
Negeri
Nomor
SE.900/122/BAKD, ruang lingkup kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terdiri dari lima tahapan pekerjaan: 1. Studi pendahuluan dan penyusunan manajemen proyek. 2. Perancangan, pembangunan dan pengujian apikasi SIPKD dan Regional SIPKD secara komprehensif. 3. Melakukan kajian dan finalisasi
rencana
pendistribusian perangkat keras infrastruktur
detail
pengadaan
dan
dan perangkat lunak
penunjang (operating system, database, security tools, report generation). 4. Pengelolaan,
supervise
dan
koordinasi
instalasi
perangkat
keras
infrastruktur dan perangkat lunak penunjang maupun pemberian pelatihan dan pendampingan pengoperasian aplikasi SIPKD pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota. 5. Penyediaan aplikasi yang dapat dikembangkan pasca implementasi dan pemantauan maupun pemeliharaanna sehingga dipastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD, yaitu: 1. Maksud
30
Program pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD dimaksudkan untuk membantu memudahkan provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatusahaan, akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan. Dengan dibangunnya sistem ini dapat dimungkinkan tersusun/tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat. 2. Tujuan Tujuan utama program (SIPKD) dan Regional adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan international best practice komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD di 33 provinsi dan 138 kabupaten/kota terpilih. 3. Sasaran Sasaran SIPKD dan Regional SIKD adalah: a.
Terselesaikannya pengembangan aplikasi, instalasi, dan implementasi komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD beserta perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur sistem pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.
b.
Peningkatan kinerja manajemen keuangan daerah pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota
dan
percepatan
dalam
penyampaian
data/informasi keuangan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
31
jenjangna berkaitan dengan konsolidasi dan analisis laporan keuangan. c.
Customing (kastemisasi) dan configure (penataan ualang) bisnis proses keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan lainnya yang terkait pengelolaan keuangan daerah ke dalam sistem aplikasi komputer sedemikian nya sehingga tersedia aplikasi SIPKD dan Regulasi SIKD yang memadai bagi 171 daerah provinsi/kabupaten/kota.
d.
Pemberian bimbingan dan pelatihan aplikasi bagi staf pada 171 daerah provinsi/kabupaten/kota seingga memungkinkan terjadinya migrasi data dari aplikasi yang sedang berjalan baik yang masih bersifat manual maupun yang sudah terkomputerisasi secara menyeluruh sesuai dengan kaidah yang berlaku pada international best practice.
Berdasarkan
surat
edaran
Departemen
Dalam
Negeri
Nomor
SE.900/122/BAKD: 1.
Dalam rangka tercapainya efektivitas pengendalian, koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan ini, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Tim Pelaksana Teknis Implementasi SIPKD dan Regional SIKD dengan susunan sebagai berikut: -
Penasihat
: Gubernur/Bupati/Walikota
-
Pengarah/Pembina
: Sekretaris Daerah
-
Ketua Tim Pelaksana
: Asisten Sekda Bidang Ekonomi
32
dan atau keuangan -
Sekretaris Tim
: Kepala DPPKD/BPKD/Biro Keuangan/Bagian Keuangan
Tim Pengelola Teknis (admin) 2.
Operator
: 5-7 orang dari unsur Bappeda, BPKD, KPDE/KKPTI, Bawasda/Inspektorat : 3 orang dari masing-masing SKPD terpilih
Terhadap tim pelaksana teknis implementasi SIPKD dan Regional SIKD ini diharapkan dapat mengikuti rapat-rapat koordinasi, bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens. Untuk itu diharapkan pula tim pelaksana teknis dimaksud dapat mentransformasikan informasi dan hasil rapat kepada anggota tim teknis lainnya, sehingga kegiatan SIPKD dan Regional SIKD dapat terjaga efektivitas dan keberlangsungannya.
3.
Terhadap tim pengelola teknis (admin) dimaksud, akan dipilih secara intensif dan diharapkan menjadi kader bagi daerah dalam implementasi sistem baik ketika bersama konsultan maupun setelah masa pedamping konsultan selesai. Oleh karena itu disarankan agar tenaga-tenaga tersebut dapat berkosentrasi secara penuh untuk memberikan peratian dalam meyerap pengalaman dan pengetahuan dari konsultan, sehingga proses alih pengetahuan dan teknologi dapat berlangsung dengan baik.
33
2.5
Kerangka Pemikiran
2.5.1
Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Menurut Zalni (2013) Pengaruh antara penerapan sistem pengendalian
internal pemerintah dengan pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efeftif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Amien (2010) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Saputra (2011), mengatakan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut Armando (2013), mengatakan untuk meningkatkan sistem dan nilai informasi laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah harus memadai dan pengawasan keuangan daerah harus layak. Menurut Indriasari (2008) dan Arfianti (2011), mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut,
34
Y Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 1. PP No.56 Tahun 2005 Pasal 13 huruf a 2. SE.900/1199/BA KD
X Penerapan Pengendalian Internal (COSO, 2013)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.6
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
