Bab II Tinjauan Pustaka
II.1. Landasan Teori Pasal 19 UUPA
ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-haknya; dan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; pendaftarannya disesuaikan dengan keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta ketentuan biaya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan untuk rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya tersebut.
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan,
pengolahan,
pembukuan,
dan
penyajian
serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya pada ayat (9) dan ayat (20) yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 atau PP ini.
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing–masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
9
Tujuan pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 24/1997 yaitu : 1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3. untuk terselenggaranya tertib hukum administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dengan sistem publikasi negatif bertendensi positif, karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan percepatan pendaftaran tanah (Acceleration of Land Registration). Ide dasar percepatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah perubahan pendekatan pasif dan sporadis menjadi pro aktif dan sistematis. (Ali 2001)
II.2. Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 UUPA, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA.
Percepatan pendaftaran tanah harus memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan
kehidupan
masyarakat,
berbangsa
dan
bernegara
untuk
meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Percepatan
10
pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Penentuan arah dan kebijakan bagi pendaftaran tanah ke depan berdasarkan Peraturan KBPN RI Nomor 6 tahun 2006 telah ditetapkan Rencana Strategis BPN-RI tahun 2007-2009, salah satunya menyelenggarakan sertifikasi massal melalui PRONA.
Ketentuan pelaksanaan PRONA dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Tujuan PRONA : Memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. b. Lingkup Kegiatan PRONA : 1. Pengukuran bidang tanah termasuk Titik Dasar Teknik orde 4 untuk pengikatan bidang tanah. 2. Pengumpulan data yuridis : a. Dokumen kepemilikan tanah b. Pengisian DI. 201 c. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 3. Penetapan hak a. Pemeriksaan tanah oleh Panitia A b. Risalah pemeriksaan tanah A c. Risalah pengolahan data d. Pembuatan SK Penetapan Hak 4. Pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat. a. Pembukuan hak b. Penerbitan sertipikat c. Penyerahan sertipikat c. Sumber Biaya : APBN dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan. d. Lokasi PRONA :
11
1. Kondisi daerah : a. desa miskin/tertinggal; b. daerah pertanian subur/berkembang; c. daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota; d. daerah pengembangan ekonomi rakyat. 2. Fasilitas yang ada : a. infrastruktur pendaftaran tanah, titik dasar teknik dan Peta Dasar Pendaftaran; b. SK Redistribusi; c. Peta Penatagunaan Tanah; d. Peta Pendaftaran atau Peta Garis hasil fotogrametri; e. SK Hak Tanah; f. belum tersedia sarana pertanahan (belum ada Peta Pendaftaran, SK Redistribusi, SK Hak).
Lokasi dapat ditetapkan seluruh atau sebagian bidang tanah di dalam lokasi desa/kelurahan, baik tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 1.000 M² dan tanah pertanian dengan luas sampai dengan 2 Ha., yang dimiliki oleh golongan ekonomi lemah sampai menengah, meliputi : -
Tanah obyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN);
-
TOL, seperti tanah kelebihan maksimum, absentee, bekas swapraja, partikelir;
-
Tanah bekas milik adat yang dikuasai perorangan;
-
Tanah Wakaf;
-
Tanah lokasi bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi;
-
Tanah potensial untuk dikembangkan sebagai swasembada pangan;
-
Tanah sengketa yang bersifat strategis dan sudah selesai masalahnya;
-
Tanah
pemukiman
padat
penduduk
yang
berpotensi
besar
untuk
dikembangkan; -
Tanah penduduk di luar daerah Transmigrasi;
-
Tanah penduduk sebagai penyangga daerah Taman Nasional;
-
Tanah pemukiman baru yang terkena pengembangan sarana umum (waduk, irigasi, jalan) atau relokasi akibat bencana alam;
12
-
Seluruh/sebagian bidang tanah yang terletak di desa miskin/tertinggal.
e. Peserta PRONA : 1. Pemilik tanah golongan ekonomi lemah sampai menengah di lokasi kegiatan PRONA; 2. Pemilik tanah berpenghasilan kurang/sama dengan UMR setempat; 3. Nadzir yang mengelola wakaf untuk kepentingan keagamaan/sosial; 4. Anggota organisasi : perintis kemerdekaan, angkatan 45, legiun veteran, Pepabri, Warakawuri, Wredatama, ABRI, KORPRI, dan pensiunan PNS; 5. Pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah kegiatan PRONA untuk tanah pertanian. f. Biaya yang terkait PRONA: 1. Penetapan hak/penerbitan sertipikat : APBN dalam DIPA BPN RI pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lokasi PRONA; 2. BPHTB tidak dikenakan jika obyek yang diperoleh : a. orang pribadi karena konversi/pengakuan hak; b. orang pribadi karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; c. wakaf; d. orang pribadi untuk kepentingan ibadah; e. orang pribadi karena pemberian hak atas tanah negara yang NPOPTKP terbesar Rp. 60.000.000,- atau karena waris, hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri NPOPTKP terbesar Rp. 300.000.000,- sesuai UU No. 21 tahun 1997 Jo. No. 20 tahun 2000. 3. PPh dari pengalihan tanah/bangunan berpedoman pada PP No. 48 Tahun 1994. g. Prosedur Pelaksanaan PRONA 1. Secara Sporadik, jika letak tanah tersebar dalam lokasi PRONA; 2. Secara Sistematik (ajudikasi), jika letak tanah mengelompok (minimal 10 bidang di luar pulau Jawa dan 25 bidang di pulau Jawa). h. Proses penerbitan sertipikat :
13
a. tanah milik adat melalui Konversi/pengakuan hak; b. tanah negara, penetapan hak melalui pemberian hak atas tanah; c. tanah wakaf, diterbitkan sertipikat Wakaf atas nama Nadzir. i. Kewenangan : 1. Penetapan lokasi : a. Prona Sporadik : - penunjukkan lokasi kecamatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan memperhatikan usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; - penunjukkan lokasi desa/kelurahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; b. Prona Sistematik : - ditetapkan oleh Kepala BPN RI atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. 2. Penetapan Peserta PRONA : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan usul dari Camat dan Kepala Desa/Lurah, akan tetapi bukan merupakan hal yang mutlak. 3. Penetapan Hak untuk pendaftaran tanah : a. Sporadik oleh Kepala Kantor Pertanahan, Sistematik oleh Ketua Panitia Ajudikasi; b. Pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan setempat atau pihak swasta jika tidak mampu sesuai pasal 45 dan 77 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997; c. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1999; d. Sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Sistematik oleh Ketua Panitia Ajudikasi; e. Pembinaan teknis,
monitoring
dan
Wilayah BPN Provinsi dan BPN-RI.
evaluasi
kegiatan oleh Kantor
14
II.3. Penentuan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Penentuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik diatur pada pasal 46 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Menteri (baca : Kepala BPN RI) menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik atas usul Kepala Kantor Wilayah; 2. Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan; 3. Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan atas rencana
kerja
Kantor
Pertanahan
dengan
mengutamakan
wilayah
desa/kelurahan yang : a. sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik; b. jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30 % dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada; c. merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi; d. merupakan daerah pertanian yang produktif; e. tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional. 4. Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat/daerah, atau swadaya masyarakat dengan persetujuan Menteri (baca : Kepala BPN RI).
II.4. Penentuan Kriteria Kriteria adalah standar penilaian atau aturan-aturan dasar dimana alternatif keputusan-keputusan disusun berdasarkan potensinya; atau dengan kata lain kriteria adalah suatu batasan umum yang mengikutsertakan dua konsep yaitu sifat dan
keobyektifan
(Malczewski,
1999).
Proses
pengambilan
keputusan
membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan suatu alternatif pilihan. Kriteria digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, karena kriteria menunjukan definisi dari suatu masalah dalam bentuk yang konkrit (Ramdhani, 1997).
15
Kriteria menunjukkan definisi masalah dalam bentuk yang konkrit dan kadangkadang dianggap sebagai sasaran yang akan dicapai. Analisis atas kriteria penilaian dilakukan untuk memperoleh seperangkat standar pengukuran, untuk kemudian dijadikan sebagai alat dalam memperbandingkan berbagai alternatif yang masuk dalam pertimbangan (Suryadi, 2000).
Tahap penentuan kriteria merupakan hal yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar acuan langkah-langkah selanjutnya. Menurut Joyodipuro (1992) faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi secara umum yaitu faktor endowment, pasar dan harga, bahan baku dan energi aglomerasi dan kebijakan pemerintah. Adapun dalam penentuan prioritas lokasi PRONA faktor yang paling berpengaruh adalah kebijakan pemerintah.
II.5. Metode Rank Sum Menurut Malczewski (1999), terdapat beberapa cara pembobotan, pembobotan bisa dilakukan dengan metode rank sum, rating, pairwise comparison (PC), dan trade-off analysis. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah : − Metode rank sum, merupakan metode pemberian bobot yang sederhana, dimana dalam penyusunannya bobot dibuat dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Kriteria dan bobot dibuat berdasarkan pertimbangan pembuat keputusan. Penentuan bobot ditetapkan pada setiap kriteria untuk menunjukkan tingkat kepentingan suatu kriteria. Nilai tingkat kepentingan yang diberikan berkisar 15, semakin tinggi nilai tingkat kepentingan, maka kriteria semakin penting. (Erlina, 2006) − Menyusun alternatif-altenatif keputusan yang akan dipilih. − Menentukan kriteria atau perbandingan relatif kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi dengan menggunakan skala konversi tertentu sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. − Menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria. − Melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria dalam bentuk total skor tiap alternatif.
16
Penentuan skor alternatif dilakukan berdasarkan pembagian kelas dalam distribusi frekuensi data nilai alternatif yang muncul. Jumlah kelas hendaknya jangan terlalu besar tetapi juga jangan terlalu kecil. Bagi data yang terdiri dari 100 observasi, penyusunan data ke dalam distribusi frekuensi 5 sampai dengan 10 kelas sudah dapat dianggap sesuai. Secara praktis, penentuan yang demikian itu ditentukan juga oleh ciri datanya serta maksud tujuannya (Rohyana,2002).
Data yang diperoleh mempunyai satuan yang berbeda, sehingga harus dinormalisasi terlebih dahulu. Normalisasi data dilakukan menggunakan metode prosentase, dimana jumlah data setiap kriteria dibandingkan dengan data kriteria keseluruhan.
Penentuan banyaknya interval kelas berdasarkan rumus Sturges adalah :
IK = 1+3,3 log n ............................................................................................. (II.1) Keterangan : IK = Interval Kelas n
= Banyaknya populasi
Jumlah kelas interval minimal 5 (lima) kelas dan maksimal 15 (limabelas) kelas yang dipilih menurut keperluannya. (Sujana 1996)
Equal
interval
merupakan
suatu
metode
yang
digunakan
untuk
mengklasifikasikan nilai-nilai parameter berdasarkan nilai jangkauan dengan ukuran yang sama (Prahasta 2002). Persamaan dari metode ini adalah seperti rumus II.2, II.3 dan II.4 berikut:
EI =
Nmaks − N min ...................................................................................... (II.2) k
Pn = N min + (k − n) ∗ EI …………………………………………………… (II.3) Pm = N min + ((k + n) − n) ∗ EI ................................................................... (II.4) Keterangan : EI = Equal Interval Nmaks = Nilai variabel terbesar
17
Nmin Pn Pm k n
= Nilai variabel terkecil = Peringkat variabel awal ke n = Peringkat variabel akhir = Jumlah kelas peringkat variabel = Bilangan asli < m
Penentuan skor alternatif pada kriteria tertentu dilakukan dengan memberi nilai setiap alternatif berdasarkan nilai kriterianya. Semakin besar nilai alternalif, semakin besar pula skor alternatif tersebut (Marimin, 2004)
Bobot awal diperoleh dari hasil inverse ranking setiap interval kelas sesuai dengan tingkat kepentingannya. Bobot akhir diperoleh dari perkalian antara data normalisasi dengan bobot awal.
II.6. Persamaan Matematika Persamaan Matematika untuk penentuan prioritas lokasi PRONA dibuat dari hasil identifikasi kritreria lokasi sesuai Petunjuk Teknis PRONA dan konstanta atau bobot kritreria diperoleh dari pembobotan hasil kuesioner yang bisa dirumuskan sebagai berikut : Y = f ( AKP, AKm, ∑ dKdKp, ∑ LS , TP, LPgt , JPk )
…………………....(II.1)
Y = a ( AKP) + b( AKm) + c(∑ dKdKp ) + d (∑ LS ) + e(TP) + f ( LPgt ) + g ( JPk ) ................................(II.2) Keterangan : Y = Prioritas Lokasi PRONA AKP = Angka kepadatan penduduk Akm = Angka kemiskinan dKdKp = Jarak dari kantor desa ke kantor pertanahan LS = Perbandingan luas sertipikat dengan luas wilayah desa TP = Tingkat pendidikan LPgt = Luas penggunaan tanah JPk = Jenis pekerjaan a,b,c,d,e,f,g = Bobot parameter Dari fungsi di atas kemudian diturunkan menjadi fungsi sebagai berikut : TP = f (ts, ttSD, btSD, tSD, tSLTP, tSLTA, tAkPt )
…………………... (II.3) TP = a1(ts ) + a 2(ttSD) + a3(btSD) + a 4(tSD) + a5(tSLTP ) + a 6(tSLTA) + a 7(tAkPt ) .............................. (II.4)
18
Keterangan : TP = Tingkat Pendidikan ts = Tidak sekolah ttSD = Tidak tamat SD btSD = Belum tamat SD tSD = Tamat SD tSLTP = Tamat SLTP tSLTA = Tamat SLTA tAkPt = Akademi/perguruan tinggi a1-a7 = Bobot LPgt = f ( sawah, perum, kebun, kolam, lainnya )
…………….…(II.5)
LPgt = b1( sawah) + b 2( perum) + b3(kebun) + b 4(kolam) + b5(lainnya )
……...(II.6)
Keterangan : LPgt = Luas penggunaan tanah sawah = Penggunaan tanah sawah perum = Penggunaan tanah perumahan kebun = Penggunaan tanah kebun/tegalan kolam = Penggunaan tanah kolam ikan lainnya = Penggunaan tanah lain-lain b1-b5 = Bobot JPk = f (t, bt , bi, bb, js, dg, ak , pgw, pen, ush, lain)
……………………….(II.7) JPk = c1(t ) + c2(bt ) + c3(bi) + c4(bb) + c5( js) + c6(dg ) + c7(ak ) + c8( pgw) + c9( pen) + c10(ush) + c11(lain) ........................................(II.8) Keterangan : JPk = Jenis pekerjaan penduduk t = Tani bt = Buruh tani bi = Buruh industri bb = Buruh bangunan js = Jasa/sosial dg = Pedagang ak = Angkutan pgw = PNS/TNI/POLRI pen = Pensiunan ush = Pengusaha lain = Pekerjaan lain-lain c1-c11 = Bobot
19
II.7. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang penentuan lokasi kantor pelayanan publik, pusat perbelanjaan dan industri. Beberapa peneliti tersebut adalah : Sobirin (2002) meneliti tentang penentuan lokasi pasar swalayan di kota Balikpapan melalui analisis peta. Analisis dilakukan terhadap location factor yang meliputi variabel kepadatan penduduk, rumah tangga pemilik mobil, rumah tangga pelanggan telepon, nilai pajak (PBB) rata-rata, proporsi PT usaha, kualitas bangunan perumahan dan kerapatan jaringan jalan. Site faktor meliputi variabel arus lalu lintas, kelas jalan, jarak dari pasar dan jarak dari pusat pemerintah serta pengamatan lapangan. Analisis dilakukan secara berjenjang, pertama analisis super impose peta yang digabungkan dengan teknik scoring untuk memperoleh wilayah potensi pasar swalayan yang didasarkan pada location factor. kedua analisis site factor untuk menentukan lokasi stategis pasar swalayan melalui teknik network dan buffering analysis Kesimpulan yang diperoleh adalah wilayah yang potensial bagi pembangunan supermarket, lokasi yang paling strategis untuk supermarket serta lokasi strategis untuk minimarket.
Aziz (2005) melakukan identifikasi potensi pajak penghasilan suatu objek berdasarkan aspek fisik dan aspek non fisik serta menentukan skala prioritas penangannya dalam bentuk zona dengan menerapkan teknologi SIG. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data. Data atributik proses pengklasifikasian dan penentuan tingkat potensi masing-masing obyek menggunakan pembobotan dengan metode rank sum, sedangkan untuk data spasial menggunakan
teknik tumpang susun (Overlay) dengan metode
intersection antar parameter untuk mendapatkan kriteria yang diinginkan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa zona potensial pajak penghasilan.
Muchlasin (2007) meneliti tentang penentuan kriteria yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi KP Pratama dan menentukan lokasi KP Pratama di kota Bandung agar menjangkau pelayanan yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan kriteria yang berpengaruh dalam menentukan lokasi KP Pratama adalah tingkat
20
kesesuaian dengan rencana tata guna lahan, kedekatan dengan wajib pajak/potensi wilayah, dan kedekatan dengan instansi pendukung. Wilayah sangat potensial terletak di Kelurahan Cisantren Kidul, wilayah dengan potensi tinggi berada di Kelurahan Ciumbuelieut, Mekarmulya dan Kelurahan Sekejati.
Yulianto (2008) meneliti tentang penentuan prioritas pendataan penilaian individual berdasarkan jarak tempuh, waktu tempuh, pokok ketetapan, dan status pelunasan yang dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan penilaian individual obyek pajak menggunakan Metode Bayes. Pengukuran jarak menggunakan algoritma dijkstra pada software ArcView GIS 3.3 untuk mencari lintasan jalur jalan terpendek dan waktu tempuh tercepat.
Penelitian – penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berfokus pada pemilihan lokasi dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, obyek yang dianalisis adalah berupa fitur luasan yang letaknya belum diketahui dan jarak yang digunakan adalah jarak lurus antara dua titik sedangkan pada penelitian ini ditekankan pada keterkaitan antar kriteria, obyek yang diteliti berupa area lokasi PRONA dan letaknya ditetapkan sebelumnya, jarak dihasilkan dengan lintasan jalan jalur terpendek.
Dalam penelitian ini menggunakan persamaan matematis penentuan lokasi sedangkan metode pembobotan yang digunakan dalam penyusunan persamaan tersebut adalah pembobotan dengan metode rank sum dan metode klasifikasi equal interval.
