BAB II TINJAUAN PUSTAKA

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap jenis pekerjaan.

1.4.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, peran serta masyarakat terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. 2. Sebagai studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi USU, terutama bagi mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Perpajakan Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 23 Universitas Sumatera Utara

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan Ilyas, 2000). Menurut H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 2.1.2. Unsur pajak

24 Universitas Sumatera Utara

Dari berbagai pengertian pajak yang telah diuraikan sbelumnya, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Azas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”. b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. e. Selain

fungsi

Negara/Anggaran

budgeter Negara

(anggaran) yang

yaitu

fungsi

diperlukan

mengisi

untuk

Kas

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. 2.1.3. Fungsi pajak


Peranan Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi pajak antara lain : a. Fungsi budgeter (anggaran). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan). b. Fungsi Regulerend (mengatur). Di dalam fungsi ini, kebijaksanaan perpajakan digunakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, untuk menarik penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri, diberikan fasilitas keringanan pajak. c. Fungsi stabilisator. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. d. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah disetorkan ke kas negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.4. Azas-azas dalam perpajakan Teori klasik tentang sistem perpajakan dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” (Waluyo 2006) yang menyatakan bahwa penungutan pajak hendaknya didasarkan pada : a) Equality


Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. b) Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. c) Convenience Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn. d) Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave (Laksana, 2001) memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara


keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya yaitu : azas netralitas (neutrality), azas perbaikan (reformation), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (growth and stability). 2.1.5. Teori pemungutan pajak Beberapa teori pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006) antara lain : a. Teori Asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. b. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar. c. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu unsur objektif (yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang) maupun unsur subjektif (yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi). d. Teori Bakti. Dalam teori ini, pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Untuk mewujudkan sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebaga suatu kewajiban.


e. Teori Asas Daya Beli. Berdasarkan teori ini, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan untuk menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, yang selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan. 2.1.6. Pengelompokan pajak Pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2006) : 1. Berdasarkan Golongan a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Berdasarkan Sifat a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 3. Berdasarkan Lembaga Pemungut a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.


b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 2.1.7. Sistem pemungutan pajak Berdasarkan Kamus

Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan

seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dalam mengefektifkan pemungutan pajak dibutuhkan sistem yang tepat sehingga penerimaan pajak meningkat. Menurut Mardiasmo (2006), ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu : a. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. b. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. c. With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap Wajib Pajak. Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan Reformasi Perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak “valuasi pemerintah” (official assessment) dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “penghitungan diri” (self assessment). Sistem pemungutan pajak self assessment diterapkan dengan tujuan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga


masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Keberhasilan Self Assessment System (Soemitro, 2000) ditentukan oleh : a. Kesadaran Pajak dari Wajib Pajak Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

b. Kejujuran Wajib Pajak Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan self assessment system, pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak-pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran WP sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. c. Hasrat untuk Membayar Pajak (Tax Mindedness) Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan frame pemikiran bahwa kesadaran dalam


membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak. Kemauan WP dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya hasrat WP untuk membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. d. Disiplin dalam Membayar Pajak (Tax Disipline) Tax Disipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang meyertainya, dengan tidak menunda-nunda dalam membayar pajak. 2.1.8. Pajak Penghasilan Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Subekti dan Asrori (2003), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri Pajak Penghasilan yaitu : a. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal


dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. b. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku. c. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri. 2.1.9. Subjek pajak penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Subjek Pajak Dalam Negeri Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah : 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. b. Subjek Pajak Luar Negeri Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah :


1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.1.10. Objek pajak penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi


kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba Usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota. c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepeda pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang.


12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 2.1.11. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Di dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah : 1. a). Bantuan atau sumbangan b). Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan. 2. Warisan 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.


4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ataupun kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. 6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi-bagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. 9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :


a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2.2. Karakteristik 2.2.1. Peran Serta Masyarakat Masyarakat secara awam diartikan sebagai warga. Berikut ini beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli : a. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. b. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. c. Menurut Paul B. Horton & 0 C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama

serta

melakukan

sebagian

besar

kegiatan

di

dalam

kelompok/kumpulan manusia tersebut. d. Menurut Anne Ahira, masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang semi tertutup ataupun semi terbuka, yang mana interaksi sebagian besar adalah antara perorangan yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut.


Peran serta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan (Canter, 1977). Pengertian lain dari peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh (Arnstein, 1969). 2.2.2. Tingkat Pendidikan Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan

terdiri

dari

jenjang

pendidikan

dan

kesesuaian

jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari: a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. b. Pendidikan

menengah:

Jenjang

pendidikan

lanjutan

pendidikan dasar. c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan yang dipakai peneliti adalah tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas


(SLTA/SMA), Diploma (yaitu Diploma I dan Diploma III), Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2/Pasca Sarjana). 2.2.3. Tingkat Pendapatan Beberapa definisi pendapatan adalah : 1. Menurut Budiono, pendapatan adalah hasil dari penjualan faktorfaktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. 2. Menurut Winardi, pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. 3. Menurut Niswonger (1992:22), pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Pada buku yang sama, Niswonger (1992;56) juga menjelaskan bahwa pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. 4. Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah : a. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan ratarata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan.


c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan. d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 1.500.000,00 per bulan. Di dalam penelitian ini, peneliti memberikan keterbukaan kepada responden untuk mencantumkan berapa besaran pendapatan yang diperoleh responden selama sebulan, yang kemudian dibuat skala sebagai berikut : a. tingkat pendapatan kurang dari Rp 1.500.000,00 b. tingkat pendapatan antara Rp 1.500.000,00 s.d. Rp 3.500.000,00 c. tingkat pendapatan antara Rp 3.500.001,00 s.d. Rp 5.000.000,00 d. tingkat pendapatan lebih dari Rp 5.000.000,00 2.2.4. Umur Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun; umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Harlock, 2004). Di dalam penelitian ini, peneliti memberikan keterbukaan kepada responden untuk mencantumkan berapa umur responden, yang kemudian dibuat skala sebagai berikut : a.

umur dibawah 30 tahun

b.

umur diantara 30 tahun s.d. 40 tahun

c.

umur diantara 41 tahun s.d. 50 tahun

d.

umur diatas 50 tahun


2.2.4. Gender Beberapa pengertian gender menurut para ahli, antara lain : a. Gender adalah peran sosial dimana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan (Suprijadi dan Seskiel, 2004). b. Gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu (WHO, 2001). c. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oeh budaya (Azwar, 2001). d. Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Suryadi dan Idris, 2004). Di dalam penelitian ini, gender yang dimaksud oleh peneliti adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. 2.2.6. Performance Direktorat Jenderal Pajak Perjalanan reformasi birokrasi di dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah dimulai sejak tahun 2002. Dengan dilakukannya reformasi di DJP, diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan pelaksanaan good governance, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. DJP adalah instansi yang berkewajiban untuk memasukkan penerimaan APBN yang bersumber dari sektor pajak. Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pembangunan nasional yang didanai secara mandiri. Untuk mencapai kemandirian


pendanaan pembangunan nasional ini adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat Indonesia secara aktif melalui pembayaran pajak. Reformasi di dalam DJP, lebih dikenal dengan modernisasi. Modernisasi tidak hanya sebatas

peraturan

(kebijakan)

perpajakan

seperti

yang

terdahulu

yaitu

Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan melakukan modernisasi di seluruh instrument perpajakan, antara lain : sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta yang terpenting adalah moral, etika, dan integritas pegawai DJP. Perjalanan reformasi di DJP sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Terjadi perubahan nama dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fungsi pelayanan di KPP berdasarkan jenis pajak seperti seksi PPh Badan, PPh Perseorangan, PPh Pemotongan Pemungutan,dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada struktur ini fungsi pelayanan dilakukan oleh KPP, sedangkan untuk pemeriksaan selain dilakukan di KPP juga dilakukan di Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa), Fungsional Kantor Wilayah (Kanwil), dan Fungsional Kantor PusatDJP. Belum lagi dengan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB).Keseluruhannya tidak bersifat pelayanan satu atap (one stop service). Hal-hal tersebutlah yang mendorong terbentuknya KPP Modern. Pada pertengahan tahun 2002 dimulailah modernisasi perpajakan, salah satu yang baru adalah dibentuk dua KPP LTO (Large Taxpayers Office) yang


kemudian disebut KPP WP Besar, dibentuk KPP MTO (Medium Taxpayers Office) yang disebut KPP Madya yang berjumlah satu dimasing-masing Kanwil, dan kemudian dibentuk KPP STO (Small Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Pratama dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. Dengan modernisasi yang dilakukan, DJP berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (dalam hal ini Wajib Pajak). Di era modernisasi ini, DJP berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada WP melalui one stop service. Pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain: Pertama, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak. Pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada WP menjadi semakin nyata. Kedua, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam skill, knowledge, dan experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. Ketiga, KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan e- filling. NPWP yang dapat dilakukan secara onlinemelalui e-Register dari website pajak. Keempat, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan


yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan. Di DJP juga terdapat Account Representative (AR) yang akan membantu WP untuk mengkonsultasikan seluruh masalah perpajakannya. Dan dari waktu ke waktu DJP berusaha untuk meningkatkan

pelayanan,

juga

menyediakan

fasilitas-fasilitas

yang

memungkinkan masyarakat (khususnya WP) untuk lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.3. Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Rahmayanti (2006) mengenai analisis potensi pajak menyatakan bahwa yang menentukan penerimaan pajak yaitu Tax Rate, Tax Base (GDP) don Collection System. Dalam penelitian ini ditekankan pada dua jenis pajak yang mempunyai peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia yaitu PPh dan PPN. Salah satu hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Tax Base (GDP) dan time trend (trend waktu) mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan PPh. Hasil regresi menunjukkan bahwa tax base mempunyai hubungan positif terhadap penerimaan PPh dengan koefisien sebesar 0,78 dan terhadap PPN dengan koefisien sebesar 1,156. ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Tax Base (GDP) sebesar satu persen akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,78 persen dan penerimaan PPn sebesar 1,156 persen.

Time trend (trend waktu) mempunyai hubungan yang positif

dengan dengan penerimaan PPh dengan koefisien sebesar 0,53 persen dan terhadap PPN dengan koefisien sebesar 0,37 persen. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2003) yang merupakan penelitian ex post facto yang merupakan penelitian dari peristiwa yang telah


terjadi dan kemudian dirunut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan selama dasawarsa 1990-2000 di antaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam penelitiannya Sarastika Indrawati dan Daryono Soebagiyo (2006), dengan judul “Analisis Uji Kasualitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta Dengan Menggunakan Metode Granger tahun 19782003”. Dengan menggunakan data tahunan secara time series untuk tahun 19782003, hasil analisisnya menyebutkan bahwa ada hubungan sebab dan akibat tidak langsung/ bentuk satu arah antara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Surakarta. Maksudnya, bahwa peningkatan pendapatan pajak akan mendorong pengeluaran pemerintah. Tetapi, peningkatan pengeluaran pemerintah belum tentu mendorong peningkatan pajak di Surakarta.

2.4. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 2.4.1. Kerangka konseptual Pada penulisan tesis ini, penulis menjelaskan variable-variabel yang saling mempengaruhi dalam bentuk kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ini terdapat tiga jenis variabel, yaitu : a. Variabel eksogen, yaitu variable yang ditentukan oleh penyebab lain diluar susunan model atau teori yang diajukan. Dalam model yang ditentukan tidak ada variabel lain yang mendahului variabel eksogen.


b. Variabel endogen, yaitu variable yang ditentukan oleh variabel eksogen atau variabel endogen lainnya. c. Variabel intervening, yaitu variable yang berada diantara variabel independen dan variabel dependen. Oleh sebab itu, variable intervening dapat menempati posisi sebagai variable independen maupun dependen. Berikut adalah gambar Kerangka Konseptual yang dibuat oleh peneliti : PYX2 PYX1 PX2X1

Tingkat Pendidikan (X1)

Tingkat Pendapatan (X2)

PZX2

PZX1

PX3X1

Jenis Pekerjaan (X3)

Umur (X4)

PZX4

Gender (X5)

PZX5

PZX3

Peran Serta M a s y a r a k a t (Z)

PYZ

P E N E R I M A A N PAJAK (Y)

PZX6

Performance DJP (X6)

PYX3 PYX4

PYX5 PYX6

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 47 Universitas Sumatera Utara

Dalam kerangka konseptual ini, penerimaan pajak merupakan variabel Y yang disebut sebagai variabel endogen atau variabel terikat atau variabel dependen. Keseluruhan variabel exogen (variabel bebas) yaitu variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, dan peran serta masyarakat akan diteliti pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. Peran serta masyarakat merupakan variabel intervening, sehingga peran serta masyarakat dapat berperan sebagai variabel independen maupun dependen. Sebagai variabel independen, peran serta masyarakata merupakan variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kota Medan. Sedangkan sebagai variabel dependen, peran serta masyarakat akan dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, dan performance Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat pendidikan sebagai variabel X1, tingkat pendapatan sebagai variabel X2, jenis pekerjaan sebagai variabel X3, umur merupakan variabel X4, gender merupakan variabel X5, performance Direktorat Jenderal Pajak sebagai variabel X6, dan peran serta masyarakat (Z). Dalam hal ini, data-data (variabel X1,X2,X3,X4, X5, X6, dan Z) diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner. 2.4.2. Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konseptual, diperoleh hipotesis sebagai berikut :


1. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, serta peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. Sedangkan umur berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. 2. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, gender, serta performance Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif terhadap peran

serta

berpengaruh

masyarakat negatif

dalam

terhadap

perpajakan. peran

serta

Sedangkan masyarakat

umur dalam

perpajakan. 3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan. 4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap jenis pekerjaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, dan performance Direktorat Jenderal


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents