BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Audit Dalam kegiatan audit terdapat proses pembandingan antara kondisi dan
kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria adalah bahan pembanding, tolak ukur, atau hal-hal yang sebenarnya dikerjakan ataupun juga hal-hal yang seharusnya melekat pada objek yang diaudit. Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dari suatu kegiatan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada.
2.1.1
Pengartian Audit Ada beberapa pengertian audit yang didefinisikan oleh beberapa buku
antara lain : Pengertian menurut Arens & loebbecke (2000:1) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf adalah: “Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tetang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan laporan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent.”
Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) Audit : “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomi, dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilhasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Definisi menurut Sunarto (2003:16-17) : “Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan arsersi tentang tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektife untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, yaitu: 1. Audit harus dilakukan oleh seorang yang independent dan kompeten, dalam arti dilakukan oleh seorang auditor yang ahli dan memiliki sifat mental yang bebas atau tidak mudah dipengaruhi. Hal ini penting karena auditor melaksanakan pekerjaan yang merupakan kepentingan orang banyak. 2. Audit merupakan suatu proses sistematik, artinya audit dilakukan secara bertahap dan memerlukan perencanaan yang cermat serta pemilihan teknis audit yang memadai. 3. Dalam audit, dilakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dengan yang ditetapkan.
2.1.2
Jenis Audit Jenis-jenis Audit Menurut Messier at al yang diterjemahkan oleh Hinduan,
(2005:60-61) bahwa jenis jasa audit di samping audit laporan keuangan, terdapat 4 (empat) jenis utama dari audit yaitu: 1. Audit Pengendalian Internal Audit laporan keuangan selalu memiliki pilihan untuk menguji pengendalian untuk mendapatkan bukti tidak langsung mengenai kewajaran laporan keuangan dimana mereka telah ditugaskan untuk menyampaikan pendapat. 2. Audit kepatuhan Audit kepatuhan menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit. 3. Audit Operasional Audit operasional melibatkan pengkajian sistematis atas aktivitas organisasi. 4. Audit Forensik Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat. Menurut Sukrisno Agoes (2004:10-12), ditinjau dari Jenis Pemeriksaan, Audit dapat dibedakan atas 4 (empat) yaitu: 1. Management Audit (Audit Operasional) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan berlaku, baik yang diterapkan oleh intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun
pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit. 3. Internal audit (Pemeriksaan Internal) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Internal audit perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (recommendation). 4. Computer Audit (Komputer Audit) Pemeriksaan KAP terhaadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Elektronik Data Processing) sistem.
2.2
Audit Internal Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya
mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara evektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentarkomentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis.
2.2.1
Pengertian Audit Internal Menurut dewan direksi institut of internal auditor (Juli 1999), yang dikutip
oleh Sawyer (2005:9), dialih bahasakan oleh Desi Adhariani dalam bukunya “Audit Internal “ definisi audit internal adalah : “Audit adalah aktivitas independen keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan organisasi.” Hiro Tugiman (2000:11) “ Audit Internal” mengemukakan bahwa audit adalah: “Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independent dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasikan kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”
Menurut Sukrisno Agoes (2004:221), internal audit : “Pemeriksaan Intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.” Peraturan Pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.
Definisi audit internal menurut IIA (Institute of Internal auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) yakni: “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
(Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola).
Menurut Mulyadi (2002:29), yaitu : “Audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” Bedasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut: audit internal, merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan yang secara independent yang memberikan nilai untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan dalam suatu organisas dan untuk meningkatkan operasi pada orgaganisasi.
2.2.2
Tujuan Audit Internal Menurut Hiro Tugiman (2000:11) dalam bukunya “Stamdar Profesional
Audit Internal” tujuan audit internal adalah sebagai berikut: 1. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu semua anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran.
2.
pemeriksaan internal mencangkup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.
3. Audit internal merupakan salah satu unsur pengendalian yang sangat penting bagi manajemen karena sifat dan ruang lingkup pekerjaan audit internal ditetapkan oleh pimpinan tertinggi, guna mendorong perhatian serta diambilnya tindakan yang selayaknya sehubungan dengan temuantemuan, maka auditor internal harus bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut auditor internal harulah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan apakah pekerjaan operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2.2.3
Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Intern. Tahap-tahap audit intern menurut Hiro Tugimnan (2000:53-68) dalam
bukunya. Standar Profesional Audit Internal yaitu: a. Perencanaan Audit Intern Perencanaan pemeriksaan internal harus mendokumentasikan dan meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. menetapkan tujuan pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan. 2. Memperoleh informsi dasar (blackground information) tentang kegiatan yang akan diperiksa. 3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlikan untuk melaksanakan pemeriksaan. 4. Pemeberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 5.
melakukan survei secara cepat
6. Penulisan program pemeriksaan. 7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan
b.
Pengujian dan Mengevaluasi Informasi.
Audit internal hasurlah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah : 1. mengumpulkan
berbagai
informasi
tentang seluruh hal
yang
berhubungan dengan tujuan audit dan lingkup kerja. 2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 3. Prosedur audit, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan, dan diperluas bila keadaan menghendaki demikian. 4. Proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi harus diawasi. 5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau oleh manajemen bagian audit internal. c. Penyampaian Hasil Pemeriksaan auditor intern harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya langkahlangkahnya: 1. laporan tertulis yang ditandatangan haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai. 2. Auditor intern harus mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkat manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.
4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan. 5. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai. 6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tetang berbagai kesimpulan dapat pula dicantumkan dalam laopran pemeriksaan. 7. Pimpinan audit intern harus menyetujui dan dapat menandatangani seluruh laporan akhir yang telah memenuhi syarat. d.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Auditor intern harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan yang dilaoprkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Auditor intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima rewsiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan.
2.2.4
Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk
menilai keefisienan dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. Menurut
Konsersium
Organisasi
Profesi
Audit
Internal
(2004:11),
“Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.”
Ruang lingkup menurut Dan M. Guy (2002:410) “Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.”
Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2001:17) adalah “Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan
evaluasi
pengendalian
terhadap internal
kecukupan
yang
dimiliki
serta
efektivitas
organisasi
dan
sistem kualitas
pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.” Dari beberapa ruanglingkup yang dikemukakan diatas maka dalam suatu organisasi harus memiliki tanggung jawabnya berdasarkan tugas yang akan di laksanakannya dalam lingkup pekerjaannya maka harus meliputi pemeriksaan yang meliputi pengujian dan evaluasi.
2.2.5
Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal Menurut Hudri Chandry (2009:10),
“Wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasan auditor intern untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha.
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:21), tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana
tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.
Secara garis besar dan tanggungjawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Memberikan
informasi
dan
saran-saran
kepada
manajemen
atas
kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. 2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.
2.2.6
Kedudukan dan Peran Auditor Internal Kedudukan
auditor
internal
dalam
struktur
organisasi
sangat
mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan auditor internal ini. Menurut Sukrisno Agoes (2004:243-246), ada empat alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi yaitu: a. Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan bagian akuntansi keuangan), b. Bagian internal audit merupakan staf Direktur Utama, c. Bagian internal audit merupakan staf dari Dewan Komisaris, d. Bagian internal audit dipimpin oleh seorang Internal Audit Director.
Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada Top Management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada Top Management yang mencakup fakta, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.
2.2.7
Pendekatan yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Sawyer (2005:27) untuk mencapai tujuannya para auditor
internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda yakni: 1. Audit Komprehensif, istilah ini pertama kali digunakan oleh General Accounting Office (GAO) Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Audit komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi. 2. Audit Berorientasi Manajemen, penelaahan atas semua aktivitas sesuai dengan perspektif manajer atau konsultan manajemen. Audit berorientasi manajemen
dibedakan
dari
jenis-jenis
lainnya
berdasarkan
cara
pandangnya, bukan dari segi prosedur audit. Audit berorientasi manajemen memfokuskan diri pada membantu organisasi mencapai tujuannya. Hasil yang signifikan adalah membantu manajer mengelola perusahaan dengan lebih baik dan untuk membuat manajer, bukan auditor, kelihatan baik. Audit berorientasi manajemen jangan disamakan dengan audit manajemen, yang merupakan audit atas manajer itu sendiri. Auditor professional
menghindari implikasi seperti ini karena penilai sejati atas manajer adalah atasan mereka sendiri. 3. Audit Partisipatif, proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah.Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan. 4. Audit Program, penelaahan atas seluruh program, baik perusahaan publik maupun privat, untuk menentukan apakah manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Istilah tersebut berbeda dari penelaahan atas aktivitas secara terus-menerus dalam sebuah perusahaan.
2.2.8
Program Audit Internal Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik
pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja. Memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan. Menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.
Menurut Mulyadi (2002:104), “Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit.”
Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan dalam merencanakan penugasan, “Auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan.”
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain: 1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. 2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung. Tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan Prosedur yang digunakan perusahaan.
Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut: 1. Meratanya pembagian kerja diantara auditor . 2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 3. Program audit memilih tujuan yang penting saja. 4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya. 5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan. 7. Penanggungjawab pelaksanaan audit jelas.
Kelemahan program audit antara lain: 1. Tanggungjawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja. 2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun. 3. Kegiatan audit menjadi monoton.
2.2.9
Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit menurut Konsersium
Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton (2001:983). Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include: 1.
Planning the audit
2.
Examining and evaluation information
3.
Communicating result
4.
Following up
2.2.10 Laporan Audit Internal Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen. Menurut Arens (2000:6), yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf : tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil.
Menurut Sukrisno Agoes (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu IAD harus menyampaikan laporan yang: Objective Clear (jelas) Concise (singkat tetapi padat) Constructive (membangun) Timely (cepat waktu)
2.3
Audit Internal Sektor Publik
2.3.1
Pengertian Audit Internal Sektor Publik Audit Internal Sektor Publik adalah audit yang dilakukan dilingkungan
organisasi / lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit dan fasilitas lainnya. Organisasi sektor publik tersebut dapat berupa instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan lembaga swasta. Memperhatikan hal tersebut, pengertian audit internal sektor publik dapat dipertajam menjadi kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor yang bekerja untuk kepentingan manajemen organisasi / lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, dan swasta yang melakukan upaya penyediaan barang dan jasa publik.
2.3.2
Peran dan Kontribusi Auditor Internal Dalam Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik
tentang Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dikatakan : memeperhatikan ketentuan dalam Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tampak bahwa peran dari Inspektorat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota cenderung hanya sebagai auditor.
2.3.3
Pelaksanaan Audit Internal Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Interen Pemerintah sebagaimana definisi dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Uraian tersebut diatas telah jelas mengatakan bahwa untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik maka salah satunya diperlukan pelaksanaan kegiatan internal audit dalam suatu instansi Pemerintahan Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan audit internal berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tetang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Lampiran III mengenai Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan telah ditetapkan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan internal audit adalah sebagai berikut : 1. Persiapan pemeriksaan. a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan. Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa. b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang diperiksa. 1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain : a) Peraturan perundang-undangan. Data umum obyek yang diperiksa. b) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa. c) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya. d) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. 2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan. c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan : 1)
Penentuan personil.
2)
Penentuan Jadual Waktu Pemeriksaan.
3)
Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.
4)
Menyusun Langkah-langkah Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan. a. Pertemuan awal (Entry Briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. b. Kegiatan Pemeriksaan. 1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyekobyek
yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja
pemeriksaan. 2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). a) Setiap
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor wajib
menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). b) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas LHP. 3) Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada
pimpinan obyek yang diperiksa
untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. 4) Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Pokokpokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Pembantu. c. Pertemuan Akhir (Exit Briefing). Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili.
3. Pelaporan hasil pemeriksaan. a. Ekspose Hasil Pemeriksaan. 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan. 2) Inspektur
Pembantu
menyerahkan
Konsep
Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat 3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Pembantu dengan penyanggah terdiri dari para Pejabat
Pengawas
Pemerintah
Daerah,
Kelompok
Jabatan
Fungsional, dan Kepala Sub Bagian terkait. 4) Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali. 5) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose.
Selain lampiran III diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditetapkan juga mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yaitu dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengenai Mekanisme dan Sistimatika Laporan Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana berikut :
1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. a. Persiapan. Inspektorat Kabupaten Bandung mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi. b. Pelaksanaan. Inspektorat Kabupaten Bandung, memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Tim Pemantau. c. Pelaporan 1)
Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten.
2) Inspektur Kabupaten melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati dengan tembusan Gubernur. 2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. a. Persiapan Inspektorat Kabupaten Bandung mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan. b. Pelaksanaan. 1) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dilaksanakan di Kabupaten. 2) Pemutakhiran
tindaklanjut
hasil
pengawasan
Kabupaten
dikoordinir oleh Wakil Bupati. c. Pelaporan Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten Bandung dilaporkan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Adapun
pelaksanaan audt yang dilaksanakan dilampirkan
dalam peraturan dalam
