BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka teori 1. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA) yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Perlu diberi catatan khusus tentang kemajuan ketatanegaraan adalah performance dan eksistensi serta prestasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif baru. Sejak adanya MK, semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahfud MD, 2009: 448-449). Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“. Sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terkait: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
15
16
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. f. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Tinjauan tentang Praperadilan a. Pengertian Praperadilan Istilah Praperadilan yang dipergunakan oleh KUHAP terdiri dari. Pra berarti sebelum atau mendahului, jadi Praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Istilah Praperadilan secara harafiah berasal dari kata Pre Trial walaupun fungsi dan tujuan Pre Trial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai perkara tuduhan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 terutama pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan mengenai bantuan hukum.
17
Terdapat Lembaga semacam ini di Eropa yang fungsinya melakukan pemeriksaan pendahuluan. Hakim Komisaris Rechter Commissaris di Belanda dan Judge d’Instruction di Prancis yang dapat dikatakan sebagai praperadilan yang sebenarnya karena menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara (Andi Hamzah,2012:187). Menurut Oemar Seno Adji, lembaga Rechter Commissaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) mempunyai komposisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat (Oemar Seno Adji,1980:88). Ada beberapa definisi mengenai Praperadilan yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di dalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang Praperadilan, antara lain: Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Definisi Praperadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Pengertian Praperadilan menurut Yahya Harahap, Praperadilan merupakan wewenang dan fungsi tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan,
18
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, yang dilakukan oleh penyidik (Yahya Harahap, 2012:1-2). Tujuan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benarbenar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undangundang (Yahya Harahap, 2012:4). Menurut Hartono, Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokoknya disidangkan, proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Yang bertujuan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik Polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hartono, 2012:81-84). Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis (2014:186-187), Praperadilan mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu : 1) Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, sebagai lembaga pengadilan, Praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri; 2) Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari Pengadilan Negeri; 3) Urusan administratif yustisial, personel, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua Pengadilan Negeri;
19
4) Masalah tata laksana fungsi yustisial merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. Bedasarkan
penjelasan
tersebut,
dapat
disimpulkan
bahwa
Praperadilan merupakan sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan alasan inilah dibentuk Praperadilan guna melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. b. Wewenang Praperadilan Adapun yang landasan mengenai wewenang pengujian Praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Berarti, seorang tersangka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap apabila dalam prosesnya penangkapan dan/atau penahanan penyidik melanggar Pasal 21 KUHAP, atau penahanan terhadap tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.
Penyidik
dan
maupun
penuntut
umum
berwenang
menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan:
hasil
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan, apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, nebis in idem (tindak pidana telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh
20
kekuatan hukum tetap), atau disebabkan perkara yang disangkakan terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Dikarenakan adanya kemungkinan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diluar alasan di atas maka penuntut umum ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan (Yahya Harahap, 2012: 5-6). 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bedasarkan Pasal 95 KUHAP, tersangka ataupun keluarga tersangka, atau penasihat hukum tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, bedasarkan alasan: a) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, b) Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, c) Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa. 3) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Praperadilan biasanya juga diikuti dengan permintaan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut.”
21
Tujuan rehabilitasi untuk mengembalikan dan membersihkan nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, serta keluarga atas tindakan aparat penegak hukum. Sehingga hak-hak tersangka dan keluarga dapat terlindungi. c. Alasan dan Pihak yang Mengajukan Praperadilan Pengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada Praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada Praperadilan serta alasan-alasannya, yaitu: (1) Tersangka, Keluarga atau Kuasa Hukumnya Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada Praperadilan hanyalah masalah penangkapan
dan
penahanan,
sedangkan
upaya
lain
seperti
penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung. (2) Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketika yang berkepentingan berhak melaporkan kepada Praperadilan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi penegak hukum, tetapi timbul masalah seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik terhadap penghentian
22
penyidikan walaupun sebenarnya alasan-alasan yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum (Yahya Harahap,2012:9). (3) Tersangka, Ahli Warisnya, dan Kuasa Hukumnya Selain tersangka dan kuasa hukumnya, ahli waris dari tersangka pun dapat mengajukan permohonan Praperadilan, dalam hal ini mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (2) KUHAP: “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”. (4) Tersangka atau Pihak yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Jika putusan pengadilan menganggap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sah, maka hal tersebut dapat menjadi alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan (Yahya Harahap,2012:10).
23
d. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut: 1) Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah diregister. Yaitu 3 (tiga) hari sesudah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi di kepaniteraan (Pasal 82 ayat (1) huruf a, KUHAP) 2) Pada hari penetapan sidang, hakim sekaligus menyampaikan panggilan. Pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan ”acara cepat” dan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. 3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan harus sudah dijatuhkan Sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP tersebut. Tetapi ketentuan itu tidak menjelaskan secara jelas kapan masa tenggang waktu tersebut, sehingga bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya. Ada yang berpendapat bahwa tenggang waktu tersebut dihitung dari tanggal penetapan hari sidang. 4) Berita acara dan putusan sidang Praperadilan Hendaknya dibuat seperti untuk pemeriksaan perkara singkat 5) Dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. 6) Putusan hakim Praperadilan dalam acara pemeriksaan Praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan dari amar putusan tersebut. 7) Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83, KUHAP).
24
e. Bentuk Putusan Praperadilan Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan Praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan Praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undangundang. Sifat kesederhanaan tidak berarti bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. 1) Sifat Kesederhanaan Bentuk putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. Untuk menjelaskan bentuk putusan Praperadilan, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, terutama yang berkenan dengan masalah bentuk putusan maupun isi putusan. 2) Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara Bentuk putusan praperadilan tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang. Namun dapat ditarik kesimpulan akan pembuatan putusan peradilan yang dirangkaikan menjadi satu denga berita acara pemeriksaan dari dua sumber: a) Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP Ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang Praperadilan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, putusan dirangkai menjadi satu dengan berita acara.
25
Sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat yang kualitas acara dan jenis perkaranya lebih tinggi dari acara pemeriksaan cepat, bentuk dan pembuatan putusan dirangkai bersatu dengan berita acara. Apalagi dalam acara cepat, sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara. b) Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP Menurut
ketentuan
yang
dimaksud
bentuk
putusan
Praperadilan, berupa “penetapan”. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Putusan Praperadilan juga bersifat deklarator, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang kondemnator dalam putusan ganti kerugian. Perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah. Atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Maupun perintah melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. Atas alasan yang dikemukakan, cukup menjadi dasar, bentuk dan perbuatan putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara, sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP.
26
f. Isi Putusan Praperadilan Tercantum dalam Pasal 82 ayat (3), KUHAP: ”Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 3) Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3), KUHAP). 5) Tuntutan ganti kerugian selalu dapat diminta, yaitu yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP 6) Ditinjau dari pasal 82 ayat (2) dan (3) maka putusan praperadilan berifat declanatoir yang merupakan suatu putusan yang memberikan penegasan akan hak seseorang. Hakim hanya memutus apa yang dimohonkan para pihak, meskipun Putusan tidak mengandung suatu perintah namun Pemohon berkepentingan atas putusan tersebut.” Putusan Praperadilan pada setiap tingkatan pemeriksaan ditentukan dalam KUHAP bahwa tidak dapat dimintakan banding kecuali untuk putusan Praperadilan yang misinya menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi. Amar putusan Praperadilan dapat berisi :
27
1) Putusan yang berisi penolakan tuntutan Praperadilan 2) Putusan yang berisi bahwa tuntutan Praperadilan itu tidak dapat diterima 3) Putusan yang berisi pengadilan menerima (mengabulkan) tuntutan Praperadilan dari pemohon 4) Putusan yang berisi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili tuntutan Praperadilan dari pemohon.
g. Upaya Hukum Praperadilan Pengertian upaya hukum menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12 adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur menurut undang-undang. Prinsipnya perkara praperadilan tidak dapat diajukan banding hal ini dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1), dapat dilihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sudah sesuai dengan asas acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan yang dilakukan dengan acara cepat (Yahya Harahap, 2012:22-23), tetapi terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu: 1) Tentang tidak sahnya penghentian penyidikan; 2) Tentang tidak sahnya penghentian penuntutan; dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dan merupakan putusan akhir. Penyidik atau Penuntut Umum hanya dapat melakukan banding atas putusan
Praperadilan
yang
menyatakan
bahwa
suatu
penyidikan, atau penghentian penuntutan adalah tidak sah.
penghentian
28
Mengenai dapat tidaknya putusan Praperadilan dimohonkan kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu: Putusan Mahkamah Agung No.227K/Kr/1982, tanggal 31 Maret 1982 tentang Praperadilan, “Bahwa wewenang
Pengadilan
Negeri
merupakan
wewenang
pengawasan
horisontal”. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak dimungkinkan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara Praperadilan tidak akan terpenuhi, kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi. h. Pemeriksaan Praperadilan Gugur Pemeriksaan Praperadilan gugur artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, menyebutkan: “Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang
pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan
belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Memperhatikan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi dalam kondisi (Yahya Harahap, 2012 : 20): (1) Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri; dan; (2) Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai. Hal itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih cepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan
29
dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya. 3. Tinjauan tentang Tersangka a. Pengertian Tersangka Pembahasan mengenai Tersangka dalam KUHAP Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai Pasal 68. Untuk menjelaskan mengenai definisi tersangka disebutkan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, bedasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka dalam Black law dictionary, disebut sebagai suspect yaitu A person reputed or suspected to be involved in a crime. Dapat diartikan tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan. Menurut Andi Hamzah, pengertian tersangka dalam KUHAP mengandung unsur subyektif karena hanya menyatakan keadaan dan perbuatan dari seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai orang tersebut meskipun dilanjutkan bedasarkan bukti permulaan, karena belum tentu bukti yang ada menunjuk pada orang yang bersangkutan (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 254). Wetbeok van Strafvordering Belanda tidak membedakan antara tersangka dan terdakwa yakni menggunakan istilah verdachte, yang membedakan adalah pengertian verdachte sebelum penuntutan dan setelah penuntutan. Pengertian verdachte sebelum penuntutan sama halnya dengan tersangka dalam KUHAP (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 254). Menurut J.C.T Simorangkir yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:53).
30
b. Klasifikasi Tersangka Penetapan
tersangka
menjadi
titik
permulaan
dalam
proses
pemeriksaan perkara oleh penyelidik dan penyidik. Dikemukakan oleh Inbau dan Reid dalam Criminal Introgation and Confession, mengklasifikasikan tersangka dalam (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:70): 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Menangani tersangka jenis ini, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengajuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapan bahan-bahan di depan sidang pengadilan. 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Pemeriksaan terhadap tersangka ada tiga (3) cara pendekatan : a) Sejak permulaan pemeriksaan menggunakan dasar anggapan bahwa orang yang diperiksa telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa; b) Pemeriksaan dengan segera menentukan anggapan bahwa orang yang diperiksa tidak bersalah; c) Pemeriksa berada pada pihak netral, tidak memberikan komentar atau hemat penyataan kecuali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak. Inbau dan Reid juga menggolongkan tersangka atas dua jenis (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:71): 1) Emotional offenders. Mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang misalnya pembunuhan penganiayaan yang dilakukan atas dorongan nafsu, marah, balas dendam, dan sebagainya.
31
2) Non emotional offenders. Mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan (financial gain), misal pencurian, perampokan, atau melakukan pembunuham atau penganiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan.
c. Hak-hak Tersangka KUHAP telah memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa yang antara lain meliputi: 1) Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum,segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)); 2) Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan seta yang didakwakan (Pasal 51); 3) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52); 4) Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa atau penterjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 177 dan Pasal 178); 5) Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54); 6) Hak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55); 7) Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56); 8) Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57); 9) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58);
32
10) Hak diberitahu tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59); 11) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargan atau lainnya (Pasal 60) ; 12) Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluargannya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61); 13) Hak mengirim surat atau berkirim surat dari/ke penasihat hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62); 14) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. (Pasal 63); 15) Hak diadili disidang peradilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64); 16) Hak untuk mengusakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki
keahlian
khusus
guna
memberikan
keterangan
yang
menguntungkan dirinya (Pasal 65); 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66); 18) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. (Pasal 67); 19) Hak menuntut ganti kerugian dan rehailitasi (Pasal 68); 20) Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3)).
4. Tinjauan tentang Penyelidikan a. Pengertian Penyelidikan Penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
33
menetukan dapat tidaknya dilakukan tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Penyelidikan
merupakan
tindakan
atas
nama
hukum
untuk
melanjutkan penelitian, apakah perkara dimaksud merupakan benar-benar tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran hukum pidana, aparat hukum berupaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masukan dalam kategori peristiwa pidan atau bukan merupakan peristiwa pidana yang sesuai dan memenuhi pasal-pasal dalam KUHP. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam perkara pidana tidak terlibat secara formal dalam perkara (Hartono, 2012: 1920). b. Lembaga penyelidik Pasal 1 angka 4 KUHAP, berbunyi penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang olah undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian menurut KUHAP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia, catatan apabila kejahatan itu diatur oleh KUHP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri (Hartono, 2012:31).
5. Tinjauan tentang Penyidikan a. Pengertian Penyidikan Penyidikan adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP
yang
menjelaskan
tentang
penyidikan,
yang
menentukan
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang
diatur
dalam
undang-undang
ini
untuk
mencari
serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
34
Menurut M. Yahya Harapan (M. Yahya Harapan, 2012: 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan beberapa pengertian disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara
pidana
adalah
untuk
menjernihkan
persoalan
sekaligus
menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan
35
dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.
b. Lembaga Penyidik Proses penyidikan memerlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk
mengadakan
pemanggilan-pemanggilan
secara
resmi
terhadap
tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus yang ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik.
36
Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 tahun dan berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda (Golongan III/a) atau disamakan dengan itu, dan mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan oleh Kepolisian Negara Indonesia . Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat Polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri oleh pimpinan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Bedasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010, Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan minimal berpangkat Brigadir Dua Polisi dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Penyidik dapat menilai tindak pidana yang dilakukan atau dengan sengaja melakukan atau adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan inilah penyidik menyusun berita acara pemeriksaan beserta
37
dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka yang hasilnya akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka. KUHAP sebenarnya telah memberikan cukup pedoman mengenai penyidikan. Misalnya, Pasal 1 menentukan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 5 ayat (1) menentukan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: Wewenang Penyidik menurut KUHAP, antara lain : 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2) Mencari keterangan dan barang bukti; 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan
serta
memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Dikarenakan wewenang tersebut penyidik memilki hak dapat memerintahkan untuk melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 1) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 2) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 3) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik; Penghentian penyidikan merupakan suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan atas suatu perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP juncto Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian RI telah dijelaskan bahwa proses
38
penyidikan atas suatu perkara pidana dapat dihentikan dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: 1) Tidak terdapatnya bukti yang cukup; 2) Peristiwa yang dilakukan penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana; Penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan sebagai berikut: 1) Tersangka meninggal dunia; 2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; 3) Pengaduan dicabut bagi delik aduan; 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Jika Penyidik telah menghentikan penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi tersangka. Bedasarkan Pasal 11 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain Kepolisian ada kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang tersangka dengan kriteria sebagai berikut: 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
39
3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam kanal Penindakan koordinasi Kepolisian Kejaksaan dan KPK.
6. Tinjauan tentang Kejaksaan a. Definisi Jaksa dan Penuntut Umum Menurut Pasal 1 butir (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim b. Tugas, dan wewenang Kejaksaan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a) Melakukan penuntutan; b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
40
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) pengawasan peredaran barang cetakan; d) pengawasan
aliran
kepercayaan
yang
dapat
membahayakan
masyarakat dan negara; e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
7. Tinjauan tentang Obyek dalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang -undang ini tentang: (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, yang dicatatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan antara lain :
41
a. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan bedasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya” b. Menyatakan fraksa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersayarat (conditionallly inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti” c. Menyatakan fraksa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersayarat (conditionallly inconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti” d. Menyatakan frasa „melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa‟ dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (conditionaally inconstitutional) dan tidak memepunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Menyatakan frasa “sebaiknya hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung merubah rumusan KUHAP, sehingga menimbulkan dampak kepada sistem tata acara pidana Indonesia, khususnya mengenai Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Praperadilan, yang awalnya hanya mengadili penangkapan, penahanan, penyidikan, ganti rugi dan rehabilitasi, menjadi mampu mengadili mengenai penetapan status tersangka. Mengingat saat status tersangka telah dijatuhkan maka terjadi pembatasan
42
terhadap hak-haknya, sehingga perlu adanya kontrol dan pengawasan terhadap prosedur penetapan tersangka, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHAP. Putusan
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
Nomor
21/PUU-XII/2014
mengadili, MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa „bukti permulaan‟, „bukti permulaan yang cukup‟, dan „bukti yang cukup‟ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana
yang
penetapan
tersangkanya
dimungkinkan
dilakukan
tanpa
kehadirannya (in absentia). Syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan
43
secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Praperadilan walaupun dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata Praperadilan. Perlunya memasukan Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui Praperadilan, Putusan MK Nomor 65 /PUU-IX/2011 menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/ penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Secara implisit, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenangwenang dari penyidik/penuntut umum. Oleh sebab itu, keduanya termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan.
8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi a. Pengertian Korupsi Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptie (Foklema Andreaea:1951 dalam Lilik Mulyadi, 2000:16) atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata corrumpore, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa Latin inilah turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris: Corruption, corrupt; Prancis: Corruption; dan Belanda Corruptie (korruptie) (Andi Hamzah, dalam Lilik Mulyadi, 2000:16), sedang dalam
44
Ensiklopedia Indonesia: Korupsi adalah gejala di mana para pejabat badanbadan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Pengertian Korupsi menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undnagan yang mengatur tindak pidana korupsi”. Secara formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi sebagai delik yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP terus diperbarui. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mebagi tindak pidana korupsi menjadi dua bagian, yaitu Tindak pidana korupsi di Luar KUHP dan Tindak pidana korupsi di dalam KUHP. Tindak Pidana di luar KUHP adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang belum diatur dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam KUHP adalah pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah diatur dalam KUHP atau dengan kata lain beberapa pasal dalam KUHP yang digolongkan menjadi tindak pidana korupsi.
b. Sifat Delik Korupsi Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikelompokkan atas : 1) Delik Korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan 3);
45
2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi Delik Korupsi (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 3) Delik Penyuapan Aktif (Pasal 13); 4) Delik Korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14); 5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal 15); 6) Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia (Pasal 16); 7) Delik korupsi dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20)
46
B. Kerangka Pemikiran
Penetapan Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Merubah Pasal 77 ayat huruf (a) KUHAP mengenai obyek Praperadilan dan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Dan Pengajuan Perrmohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona
Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm
Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu atas Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm
Sesuai KUHAP (Gambar 1)
Keterangan: Kerangka pemikiran digambarkan alur pemikiran penulis dalam menelaah, menggambarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap Putusan Nomor:
47
2/Pid.Prap/2015/PN Kfm mengenai Penetapan Status Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona. Bedasarkan kerangka pemikiran dapat penulis jabarkan bahwa adanya penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu atas dugaan terjadinya tindak pidana
korupsi berupa
Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT
Multi
Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 Kemudian Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yang merubah pasal Pasal 77 huruf a KUHAP dengan memasukan penetapan tersangka sebagai wewenang Praperadilan. Dengan dasar
inilah
Ongky
Syahrul
Ramadhona
mengajukan
permohonan
Praperadilan terhadap penetapan tersangka terhadap dirinya. Terhadap kasus tersebut, peneliti mengkaji mengenai pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan permohonan Praperadilan mengenai penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian alasan hukum hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam mengabulkan permohonan Praperadilan mengenai penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona dalam putusan Nomor: 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm telah sesuai dengan KUHAP, atas tindak pidana korupsi berupa Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011.
