BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi, Konsep, dan Riset E-Government Terjadinya revolusi digital terutama dengan keberadaan Internet yang perkembangannya sangat pesat mengakibatkan suatu pemerintahan harus dapat beradaptasi dengan baik. Pemerintah yang beradaptasi dengan baik dan menerapkan berbagai aspek teknologi informasi (TI) dalam melaksanakan fungsifungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (electronic-government, egovernment). Berbagai definisi e-government dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan institusi pemerintahan. Salah satu pernyataan yang cukup baik untuk mendefinisikan e-government dikeluarkan oleh World Bank (2001): E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the (1) ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: (2) better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, (3) citizen empowerment through access to information, or more (4) efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions. Keempat poin di atas memerlukan kajian teoritis tentang tata pemerintahan. Sementara itu hasil yang diharapkan dari e-government dinyatakan dalam kalimat terakhir, "The resulting benefits…", diartikan "Keuntungan yang didapat adalah menjadi berkurangnya korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, dan/atau mengurangi ongkos". Beberapa definisi lain, dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda dinyatakan di dalam Tambouris et al. (2001) mulai dari “e-business of the state”, pelayanan kepada penduduk dan rekayasa ulang (re-engineering)
5 memanfaatkan
teknologi,
atau
usaha
pemenuhan
kebutuhan
dengan
memanfaatkan Internet. Sementara itu, terkait dengan administrasi publik, Perserikatan BangsaBangs (PBB) mendefinisikan e-government sebagai: memanfaatkan internet dan world-wide-web untuk mengirimkan informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat (UN-DPEPA 2002). Dari definisi tersebut terlihat bahwa egovernment terkait tidak hanya masalah informasi pemerintahan saja tetapi juga berkaitan dengan tata pemerintahan yang berhubungan dengan layanan (pelayanan) kepada masyarakat. Di sini terlihat bahwa interpretasi tentang e-government menjadi luas dan menyebar (Wimmer 2001). Di satu sisi e-government dapat dilihat sebagai suatu visi dan disiplin pengarah untuk seluruh sektor administrasi dan pemerintahan. Sementara itu, ketika melaksanakan proyek-proyek e-government, harus dilihat keberadaan dua wilayah: e-government dalam skala besar dan dalam skala kecil. Untuk yang pertama, e-government adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan adminstrasi termasuk e-democracy, e-voting, e-administration, e-assistance, ejustice, bahkan e-healthcare atau e-education. Sementara dalam skala kecil, egovernment adalah implementasi proses administrasi lokal dalam domain eadministration. Beberapa harapan yang muncul dari revolusi digital adalah potensinya untuk menguatkan demokrasi dan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan akuntabilitasnya terjaga (CDT 2005). Dinyatakan juga bahwa e-government bukan sekadar masalah memberikan komputer kepada petugas pemerintahan atau mengotomatisasi praktek-praktek terdahulu. Walaupun memang kedua hal tersebut dapat memberikan tingkat efektivitas yang lebih besar dalam pemerintahan dan mempromosikan partisipasi masyarakat. Memfokuskan hanya kepada solusi teknologi tidak akan mengubah mental dari birokrat yang akan melihat masyarakat hanya sebagai pengguna jasa pemerintahan dan tidak sebagai anggota pembuat keputusan. Di sini, egovernment meningkatkan utilitas teknologi untuk menghasilkan reformasi
6 dengan mengembangkan transparansi, menghilangkan jarak dan berbagai perbedaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Disadari bahwa e-government harus dilihat sebagai satu kesatuan terintegrasi dari keinginan politik, prosedur organisasi, isi informasi, dan teknologi komunikasi dan informasi (Gouscos et al. 2001). Diakui juga bahwa keberadaan e-government ini memang masih pada tahap perkembangan awal sehingga diperlukan suatu kerangka kerja (framework) yang memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dan hubungannya dengan aktor lain dalam pembangunan.
Beberapa
hal
yang
menjadi
pertanyaan
dalam
mengimplementasikan e-government ini coba dijawab dalam WGEGDW (2002). Beberapa riset lebih jauh lagi mencoba memberikan masukan untuk kegiatan e-government dengan mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat dari e-government seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (Cook 2000). Hal ini dilakukan karena disadari bahwa e-government, pada intinya, adalah bagaimana mengubah cara orang dan kalangan bisnis berinteraksi dengan pemerintahan. Dengan demikian, menjadi sesuatu yang sangat masuk akal untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, diharapkan, tidak diinginkan, dan hal-hal yang dikhawatirkan. Dari studi-studi tersebut diharapkan bila diperlukan akan ada perubahan pada aturan tata pemerintahan yang selama ini berlaku dengan mengadopsi keinginan masyarakat. Walau memang disadari bahwa proses ini tidak bisa diartikan bahwa konsep dan implementasi e-government diserahkan sepenuhnya pada pandangan masyarakat karena diperlukan sebuah tolak ukur bersama dari sisi aturan, proses dan hasil akhir. Banyak negara mulai mencoba mengadaptasi perkembangan Internet dengan mengimplementasikan sistem yang diyakininya merupakan bentuk dari egovernment. Amerika Serikat, salah satu negara paling maju dalam pemanfaatan TI, bahkan menganggap bahwa e-government merupakan perbatasan berikutnya (next frontier) yang harus dijelajahi dalam menggunakan Internet dan memiliki potensi
terbesar
untuk
merevolusi
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
merevitalisasi demokrasi (CEG 2000). Kemudian untuk lebih mengarahkan dan mengintegrasikan
berbagai
sistem
informasi
dan
layanan
pemerintahan
7 pendukung e-government serta mengidentifikasi prioritas tindakan yang dapat menciptakan peningkatan strategis di pemerintahan dan mengatur transformasi pemerintah sesuai kebutuhan penduduk, dibentuk Satuan Kerja (Task Force) EGovernment pada tahun 2001 (OMB 2002). 2.2 E-Government sebagai Revitalisasi Pemerintahan Konvensional Ndraha (2002) menjelaskan asal kata pemerintahan. Pengganti kata benda pemerintah dan pemerintahan di dalam kamus adalah government. Kata kerjanya dalam bahasa Inggris adalah govern (memerintah) yang berasal dari kata Latin gubernare atau bahasa Gerika (Greek atau Yunani) kybernan, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi ”memerintah” di sini berarti mengemudikan. Kata benda lain sebagai turunan dari kata kerja govern adalah governance (Latin gubernantia), menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata kerja govern digunakan di lapangan politik, kata bendanya menjadi government. Governance lebih sebagai gejala sosial, sedangkan government, gejala politik. Dewasa ini ada kecenderungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari government ke governance (yang lebih luas), sekurangkurangnya menghidupkan kembali konsep governance disamping government. Misalnya melalui konsep good governance. Secara umum, government identik dengan governance. Pemerintahan dalam perspektif ilmu pemerintahan di dalam Ndraha (2002) didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (pengguna produk-produk pemerintahan) terhadap pelayanan publik dan pelayanan civil. Badan yang berfungsi sebagai pengelola pemerintahan disebut pemerintah. Di sini terjadi hubungan-pemerintahan yaitu hubungan antara pemerintah dan yang-diperintah (konsumer dalam hal ini rakyat atau masyarakat). Hubungan yang terjadi bersifat horisontal yang memungkinkan adanya kontrol politik atau kekuasaan karena keberadaan pemerintah dan yang-diperintah (masyarakat) yang sebenarnya adalah satu kesatuan. Suatu saat sebagai sovereign (pemegang sovereignity atau kedaulatan atas, pemilik) negara,rakyat berada di atas negara. Pada saat lain sebagai konsumer – dan negara sebagai produser – ia
8 sejajar dan berada pada posisi tawar (bargaining position) dengan negara. Sementara pada posisi lain, sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, ia tunduk pada (berada di bawah) negara. Di sinilah menyebabkan diperlukannya suatu ilmu tata kenegaraan dan kepemerintahan yang bisa memberikan dasar yang kuat untuk memahami proses-proses yang terjadi. Sementara itu dalam perspektif administrasi negara/publik sebagai bagian dari ilmu politik, pemerintahan adalah keseluruhan kerja yang dilakukan pemerintah sebagai organisasi atau badan yang dibentuk dan diserahi tugas atau kuasa (sehingga pemerintah disebut juga penguasa negara) untuk melaksanakan tujuan didirikannya suatu negara dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara (Salam 2002). Tujuan utama negara sendiri bersifat abstrak-idiil, namun dapat dinyatakan secara umum adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingankepentingan rakyatnya yang lain. Tujuan negara sering disinonimkan dengan fungsi negara. Tetapi dalam ilmu administrasi negara yang diperhatikan adalah fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara1. Salah satu fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai agent of development, pelaksana pembangunan. Definisi pembangunan dinyatakan Suradinata (1994), sebagai suatu usaha atau rangkaian kegiatan dalam pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilaksanakan secara bertahap dan sadar atas suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan suatu bangsa terutama meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan administrasi negara. Dalam ilmu administrasi (negara) seperti dalam Sugandha (1989), Suradinata (1994), dan Handayani (1996) dijelaskan tentang suatu sistem yang kompleks yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan yang disebut birokrasi. Birokrasi tumbuh karena kebutuhan proses kegiatan organisasi dan lingkungan, serta merupakan alat paling efisien untuk organisasi besar dan kompleks. Tetapi disadari bahwa keberadaan birokrasi yang semakin besar, urusan yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan tugas dan wewenang menyebabkan
9 birokrasi dapat menjadi ”mesin” yang ditakuti masyarakat. Di sini masyarakat dapat menjadi apatis dan tingkat partisipasinya2 dalam pembangunan menurun. Dalam suatu negara dengan kekuatan politik dan organisasi massa yang kurang mampu menjalankan fungsi-fungsinya, maka apabila tidak ditunjang oleh proses pengambilan keputusan dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, kekuasaan birokrasi itu akan semakin besar. Semakin besar kekuasaan birokrasi, aparat birokrasi mungkin dapat leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi sesuai dengan persepsi yang dimiliki dan mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan. Secara teoritis, keadaan ini mencerminkan kegagalan untuk mewujudkan ide demokrasi dan menutup keterbukaannya kepada masyarakat. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi pemerintahan memiliki berbagai sub-sistem yang saling berkaitan, saling mendukung dan menentukan, sehingga dapat membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu dalam suatu sistem tersebut. Suradinata (1994) menyatakan bahwa pemahaman tentang birokrasi sebagai organisasi, mempunyai implikasi yang lebih luas daripada cakupan birokrasi secara normal. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem dimana masukannya berupa sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber lainnya. Informasi dapat dijadikan dasar untuk rencana kegiatan atau tujuan. Dalam proses organisasi itu melibatkan aspek manusia, sarana dan prasarana, koordinasi, pengawasan, kekuasaan dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut merupakan sub sistem, yang dapat dibagi lagi menjadi sub-sub sistem yang keseluruhannya merupakan sistem organisasi. Proses organisasi yang merupakan sistem deterministik memiliki sub sistem dan interrelasi yang menunjukkan perilaku yang dapat diramalkan sehingga selanjutnya ditransformasi pada keluaran sebagai hasil yang diharapkan berupa benda atau jasa. Dalam sistem ini, keluaran dikembalikan sebagai masukan untuk umpan balik untuk mendapatkan proses yang lebih baik. Gambaran pemodelan sistem untuk sebuah organisasi diperlihatkan pada Gambar 1. 1
Tujuan negara dan fungsi negara dari berbagai pandangan dapat dilihat di Salam 2002, sementara tugas pemerintah sekaligus fungsi negara dapat dilihat di Sabeni & Gozali 1993. 2 Lihat kata kunci partisipasi yang menjadi sangat penting dalam konteks e-government.
10
masukan
proses
Sumber daya dan informasi
ORGANISASI manusia sarana dan prasarana kekuasaan koordinasi pengawasan kebijaksana an
keluaran Hasil yang diharapkan: Jasa dan barang
Umpan balik Lingkungan dalam organisasi Lingkungan masyarakat dan alam Gambar 1 Pemodelan proses sebagai sebuah sistem untuk sebuah organisasi (Suradinata 1994). Dalam proses organisasi terdapat pengaruh lingkungan yang selalu harus diperhitungkan. Pengaruh ini acapkali berhubungan dengan pekerjaan dalam proses organisasi. Jadi, selain pengaruh dalam organisasi terdapat pengaruh lain yaitu lingkungan masyarakat dan alam. Di dalam sistem administrasi/birokrasi negara diperjelas bahwa masukan untuk proses politik adalah: 1) (informasi) kebutuhan masyarakat dan negara, 2) sumber daya manusia dan alam, dan 3) peran serta masyarakat. Sementara hasil dari proses atau keluaran adalah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan. Di sinilah kata kunci informasi dan peran serta masyarakat berpengaruh dalam mengembangkan administrasi/birokrasi negara yang efektif dan efisien dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik (lihat Osborne 1996). Siagian (2003) menyatakan pentingnya peranan informasi dalam kehidupan modern dewasa ini sehingga masyarakat yang mengolah informasi secara ”tradisional” – dalam arti tidak menggunakan sarana bermuatan teknologi tinggi – disebut
11 masyarakat prainformasional3 untuk kata lain masyarakat yang belum maju. Sebaliknya masyarakat yang mengolah berbagai komponen penanganan informasi dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi informasi disebut sebagai masyarakat informasional. Hal yang sama dapat dinyatakan untuk pemerintahan informasional. Beberapa ciri masyarakat informasional yang cukup penting adalah jumlah informasi yang melimpah, transmisi informasi yang cepat, lingkup informasi yang luas, biaya pengadaan murah, mobilitas informasi, jangkauan informasi terbuka, cara penyampaian informasi lewat banyak media, unit penanganan informasi terutama menggunakan mesin, dan akses informasi yang luas. Pertanyaan
yang
lebih
muncul,
apakah
masyarakat
(dan
juga
pemerintahan) yang informasional berarti telah menerapkan e-government? Bila konsep e-government seperti yang dinyatakan pada awal bab ini kemudian diikuti sebagai acuan, maka harus dilihat dulu bagaimana proses pengolahan informasi tersebut berpengaruh dalam kinerja pemerintahan serta mengubah proses layanan kepada masyarakat. Bila proses informasional tadi hanya bersifat otomatisasi proses-proses di dalam pemerintahan tetapi tidak memberikan transparansi pada proses administrasi negara dan tidak membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan, maka e-government tidak terlaksana. Sebaliknya bila kita lihat bahwa e-government merupakan suatu proses antara, maka proses ini harus didahului oleh sebuah proses pemerintahan informasional. Di sini, karena syarat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah syarat utama terciptanya suatu e-government, maka proses informasional mutlak harus terjadi lebih dulu. Dalam (OMB 2002) dinyatakan bahwa e-government memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya bisa memperoleh layanan atau informasi tertentu dalam waktu menit atau jam, berbanding standar saat ini dalam hari atau minggu. Masyarakat, kelompok bisnis dan aparat pemerintah lokal atau nasional seharusnya dapat 3
Seperti kata prasejarah yang digunakan untuk menyatakan suatu masa yang tidak ditemukan catatan-catatan tertulis (sebagai bentuk adanya peradaban maju) yang
12 mengisi berbagai laporan-laporan tanpa harus menyewa akuntan atau pengacara. Pegawai pemerintahan sendiri seharusnya juga dapat mengerjakan pekerjaannya lebih mudah, efisien dan efektif seperti rekan-rekannya di dunia komersil. Sementara itu Adam et al. (2004) dalam laporan pembentukan divisi egovernment di State of New Jersey (Amerika Serikat) menyatakan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendefinisikan ulang cara bagaimana pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnis bertukar informasi, barang, dan layanan dengan menggeser (shifting) paradigma layanan pemerintahan di New Jersey dari sistem yang membutuhkan banyak pekerja (labour-intensive) dan pengiriman berfokus pada institusi (agency-focused delivery) menjadi sistem yang sifatnya tanpa perantara (immediacy) dan terpadu (cohesiveness) tanpa batasan waktu dan jarak. Salah satu bagian integral dari inisiatif ini adalah mengembangkan sebuah portal e-government yang berpusat pada manusia (human-centered) yang efektif dan efisien untuk mendukung perusahaan skala kecil dan menengah di New Jersey sehingga membantu perkembangan bisnis baru dan memfasilitasi hubungan interaktif jangka panjang yang efektif di antara bisnis-bisnis ini. 2.3 Portal Pemerintahan Istilah portal yang umum kita kenal merujuk kepada palang pintu perintang jalan atau pembatas kendaraan sehingga hanya kendaraan dengan tinggi atau ukuran tertentu saja yang dapat melewati jalan tersebut. Di dunia Internet, portal malah berarti sebaliknya sebagai jalan masuk atau pintu gerbang menuju ke berbagai lokasi informasi yang jumlahnya sangat banyak. Portal kemudian menjadi supersitus tempat orang bisa mengelola informasi yang unmanageable, karena begitu luasnya lautan informasi. Webopedia4, situs ensiklopedia di Internet, mendefinisikan portal (Web) sebagai situs Web yang menawarkan resource (sumber daya) dan jasa yang luas seperti e-mail, forum, search engine, direktori dan mal online. Dengan bahasa yang sedikit berbeda, Wikipedia5, situs ensiklopedia lain, menyatakan portal (Web) adalah situs di World Wide Web yang secara umum menyediakan menyatakan terjadinya suatu peristiwa sejarah. 4 www.webopedia.com
13 kemampuan personalisasi untuk pengunjungnya. Web portal didesain untuk menggunakan aplikasi terdistribusi, beberapa jenis middleware dan hardware yang berbeda untuk memberikan layanan untuk sejumlah sumber yang berbeda. Bila search engine (dan direktori) hanya menawarkan jasa pencarian informasi dengan membuat suatu sistem pencarian yang memungkinkan diklasifikasikannya
informasi-informasi
tersebut
berdasar
kesamaan
dan
kekhususannya, maka portal menambahkannya dengan content (isi), shopping service, dan aplikasi perangkat lunak seperti e-mail, kalender serta perbankan. Beberapa portal malah membuat layanan yang lebih spesifik untuk komunitas tertentu seperti portal khusus untuk wanita, olahraga, wisata, dan sebagainya. Beberapa portal yang paling sukses di dunia adalah Yahoo, AOL, Microsoft, dan Netscape. Kebanyakan portal tersebut bermula dari sebuah search engine yang mengumpulkan berbagai alamat situs-situs dan kemudian mengelompokkannya, sehingga berguna bagi mereka yang membutuhkan informasi tertentu. Berdasarkan sifat ini, portal dapat dilihat juga sebagai sebuah direktori karena mengklasifikasikan informasi-informasi yang ada berdasarkan topik tertentu (Barforoush et al. 2002). Portal merupakan produk global di Internet, dan masih tersedia banyak celah dan peluang untuk membuat portal-portal yang lebih lokal dan memiliki kekhususan untuk bidang tertentu. Bahkan portal atau search engine yang besar pun dapat menjadi tidak efektif, ketika kita menginginkan informasi yang spesifik, justru karena terlalu banyaknya informasi yang dapat disediakannya (Beal 2004 dan Mills 2004). Di sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk portal yang bersifat khusus atau spesifik. Portal jenis ini biasanya melakukan pencarian informasi di web dengan suatu metode yang terfokus. Sebagai suatu portal, suatu situs harus dapat menampilkan berbagai informasi atau layanan yang ditujukan untuk maksud tertentu misalnya wisata, informasi buku, atau portal game. Di sini selain keberadaan informasi spesifik sesuai dengan tema portal, pengunjung harus dimungkinkan melakukan interaksi termasuk melakukan pembelian peralatan atau memesan tiket perjalanan bila disediakan oleh portal tersebut. 5
www.wikipedia.org
14 Portal pemerintahan termasuk salah satu jenis portal khusus. Portal ini merupakan titik akses tunggal terstruktur untuk informasi dan layanan yang disediakan oleh badan atau institusi pemerintahan lewat website masing-masing. Portal pemerintahan seharusnya merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintahan dari satu tempat, tanpa harus mengetahui bagaimana pemerintah (government) terstruktur dan situs mana yang harus digunakan (lihat Tambouris et al. 2001). Wimmer 2001 memberikan sebuah gambaran arsitektur dari eGOV, sebuah proyek yang didanai oleh European Community yang dimulai pada Juni 2001, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. USER USER
USER
INTERNET
GovML Filter
UMTS Network
Portal
Local SR Data
W
SCE
Central Government GovML
GovML INTERNET
GovML GovML GovML Filter
GovML Filter
Local SR
Local SR
Data
SCE
W
Data
Public Authority
SCE
W
Public Authority
Keterangan: SCE = Service Creation Environment SR = Service Repository GovML = Government Markup Language
Gambar 2 Arsitektur untuk eGOV online one-stop government portal (Wimmer 2001)
15 Beberapa tujuan teknis pengembangan eGOV termasuk spesifikasi dan pengembangan: (1) generasi berikutnya dari online one-stop governmental portal dan arsitektur jaringan pendukungnya. Fitur portal termasuk di dalamnya akses lewat berbagai peralatan termasuk WAP, personalisasi, kustomisasi, multi-lingual, dukungan untuk layanan push dan penanda digital, dll. (2) service repository (SR), sebagai suatu peningkatan dari data/information repository, adalah sumber data yang mengandung interpretasi dari layanan online dalam terminologi data dan informasi (disesuaikan dengan kejadian nyata dan proses pemerintahan yang sesuai), sementara service creation environment (SCE) adalah framework (koleksi dari tool-tool) yang berfungsi sebagai front end dari SR. (3) sebuah Governmental Mark-up Language menjadi perekat portal dan seluruh pelaksana kegiatan publik. Diimplementasikan sebagai sebuah pengembangan dari XML yang menjadi standar terbuka untuk pertukaran data dan informasi secara horisontal (antar badan dalam satu pemerintahan lokal) dan vertikal (seperti kota dan provinsi) Untuk pandangan secara logis dari arsitektur sistem eGOV dinyatakan dalam Tambouris et al. 2001b seperti pada Gambar 3.
Logical view of system architecture e G O V P la tfo rm
eGOV Portal
content combining Service management
Content management
Databases for service metadata and schema
W SD L Service Interface
G ovM L vocabulary
URI
Database for content metadata
N etw ork architecture Service Interface
Service Interface
Service Interface
Services Service Repository
Content management
Gambar 3 Pandangan logis dari arsitektur sistem eGOV (Tambouris et al. 2001b)
16 Sementara definisi, petunjuk, dan standar untuk portal pemerintahan coba ditetapkan kalangan pemerintahan atau institusi terkait, sejumlah perusahaan mencoba memberikan solusi riil berdasarkan platform yang mereka tetapkan. Solusi diberikan berdasar kemampuan teknologi yang memang dikembangkan dan telah ada sebagai kekuatan dari perusahaan-perusahaan tersebut selama ini. Dalam Accenture 2003, diberikan solusi platform yang dikembangkan perusahaan konsultan ini bekerja sama dengan Microsoft dan Intel (Gambar 4). Pendekatan pada sistem yang ditawarkan tetap berdasarkan pola pikir bahwa portal pemerintahan harus memberikan satu titik tunggal ke seluruh layanan pemerintahan sehingga memudahkan akses oleh masyarakat. Secara teknis diberikan beberapa elemen dasar dari infrastruktur portal yaitu: - e-mail: memberikan setiap pengguna portal sebuah account pribadi untuk berhubungan dengan administrasi secara pribadi. - Manajemen komunitas: memberikan content dan aplikasi (chat) untuk masyarakat dengan kebutuhan dan preferensi yang sama, mempromosikan komunikasi di antara masyarakat secara global atau yang mempunyai minat sama. - Personalisasi: mengatur dan melacak setiap pengguna portal dan preferensinya, seperti juga perlakuan khusus yang diberikan untuk setiap pengguna. - Pencarian (search): memberikan sebuah search engine untuk layanan-layanan lain agar dapat memfasilitasi tranparansi pada organisasi pemerintahan publik. - Kolaborasi: memberikan cara untuk mengembangkan dan berbagi ide dan fungsi pada departemen-departemen atau badan-badan yang berbeda, seperti juga di antara pengguna portal. - Content yang bernilai tambah: laporan cuaca, berita-berita lokal, lalu lintas, dll.
17
Gambar 4 Gambaran solusi fungsional bisnis pengantar layanan e-government (Accenture 2003). Portal access channel, ditampilkan di homepage, adalah titik masuk utama. Portal harus mampu diakses dengan menggunakan berbagai saluran berbeda sehingga diperlukan sebuah infrastruktur bersama, mampu untuk mengirimkan layanan dan memberikan isi portal sesuai dengan saluran akses. Vertical services adalah substansi dan nilai utama dari portal, dan merujuk kepada siklus hidup masyarakat dan bisnis. Fokus paling sederhana adalah berorientasi pada fungsi-fungsi tiap departemen, badan, administrasi lokal, dan layanan yang disediakan pihak ketiga. Model vertical services ini bagaimana pun tidak merefleksikan kemauan dan kebutuhan publik. Fungsi-fungsi ini kemudian harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan publik, seperti merencanakan bisnis baru atau mempunyai anak. Walaupun pada kebanyakan layanan, transaksi terjadi di sistem back office, hal ini tetap harus berjalan dalam cara yang memudahkan masyarakat. Fungsi dan layanan umum digunakan secara berulang dalam solusi yang ada sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna. Contohnya dalam proses "pembayaran", dapat digunakan lebih dari satu layanan. Sementara itu, beberapa layanan umum dapat diserahkan pemrosesannya pada pihak ketiga seperti proses "pembayaran" pada institusi perbankan, sehingga memungkinkan pemerintah
18 memfokuskan
pada
tanggung
jawab
utama,
mendukung
layanan
dan
meningkatkannya. Beberapa fungsi lain seperti integrator beroperasi untuk menangani proses pertukaran informasi, dokumen dan pesan di antara layanan portal dan sistemsistem antara institusi. Sementara itu transactional system adalah basis mendasar dari platform, karena proses administrasi dan operasional setiap layanan dijalankan di sini. Solusi di atas merupakan solusi yang rumit dan kompleks yang membutuhkan kesatuan pada sistem fungsional sebuah pemerintahan dengan pembiayaan yang tinggi dari sisi sistem (perangkat keras dan lunak) dan proses berjalan. Solusi ini telah dijalankan di Open Administration of Catalunya, Spanyol, dan merupakan salah satu proyek transformasi terbesar berbasiskan TI terkini. Proses ini melibatkan 6 juta pengguna sistem, 5000 layanan dihasilkan (informasi, interaksi, transaksi), 500 badan pemerintahan, 2000 pegawai pemerintahan, 50 back-office terintegrasi. Klasifikasi informasi dan layanan dalam sebuah portal pemerintahan biasanya tersusun berdasar jenis atau tipe sektor, contohnya, kesehatan, pendidikan, industri. Beberapa juga diorganisasikan berdasar tipe layanan, sebagai contoh masalah registrasi dan lisensi (surat ijin), atau pemesanan. Portal juga harus memiliki kemampuan pencarian dan link untuk informasi dan layanan online maupun offline untuk badan-badan pemerintahan. Kemudahan pencarian informasi juga harus menjadi perhatian tersendiri dimana diperlukan suatu sistem klasifikasi yang konsisten dari setiap informasi yang disediakan setiap badan. Hasil dari sistem ini adalah sebuah katalog terintegrasi dari informasi yang dapat diperoleh di Internet. Contohnya, bila kita menginginkan informasi tentang “perijinan”, maka portal dapat memberikan pilihan seperti perijinan perdagangan (usaha), perijinan bangunan (IMB), atau perijinan kendaraan (SIM atau STNK). Selain hal tersebut, perbedaan dalam mendeskripsikan suatu hal yang sama antar lembaga pemerintahan dan antara pemerintah dan pengguna harus juga dapat ditangani oleh portal e-government. Hal ini terjadi mengingat berbagai hal dan kewenangan lembaga pemerintahan yang berbeda sementara kebutuhan
19 administrasi dan kebutuhan masyarakat sering menyebabkan diperlukannya interaksi dengan lebih dari satu lembaga pemerintahan yang berwenang. Untuk layanan online sendiri, West (2002) mendefinisikan suatu fitur sebagai layanan online bila seluruh transaksi dapat dijalankan secara online. Bila masyarakat harus mencetak formulir terlebih dahulu dan mengirimkannya ke suatu kantor untuk mendapatkan layanan, hal ini tidak dinyatakan sebagai layanan (online) karena tidak dapat dieksekusi secara online. Basis data yang datanya dapat ditelusuri (searchable database) dinyatakan sebagai sebuah layanan hanya jika di dalamnya termasuk mengakses informasi yang menghasilkan tanggapan layanan pemerintahan yang spesifik. Layanan (online) yang paling sering ditemui adalah memesan publikasi, diikuti dengan pemesanan wisata, pencarian dan aplikasi pekerjaan, aplikasi paspor, dan perpanjangan surat ijin kendaraan. Dari penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi berbagai situs di seluruh dunia, hanya sekitar 12 persen yang memberikan layanan yang dijalankan secara online, meningkat 8 persen dari tahun 20016. Bila proses eksekusi secara online dapat dijalankan, layanan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan konstituennya. Dalam jangka panjang, layanan sejenis ini mempunyai potensi untuk mengurangi biaya pemrosesan dan membuat layanan lebih luas terakses untuk masyarakat umum, karena tidak perlu lagi mendatangi, menulis, atau menghubungi suatu kantor untuk meminta suatu layanan. Semakin banyak layanan tersedia online, egovernment akan mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan akan terpadunya pemberian informasi dan layanan egovernment coba dipenuhi dengan memberikan satu pintu gerbang aplikasi yang diterapkan beberapa negara. Di bulan September 2000, Amerika Serikat meluncurkan “FirstGov”, sebuah portal web yang mengkonsolidasikan akses ke 27 juta halaman web pemerintahan federal dari sekitar 20.000 situs-situs web pemerintah. Portal ini didesain untuk memudahkan akses informasi dan layanan dari pemerintah, tanpa perlu mengetahui badan-badan pemerintahan yang terlibat. Diadakannya satu gerbang informasi pemerintahan ini dilakukan oleh tim terpadu yang dikoordinasikan langsung di bawah suatu unit kerja khusus yang 6
Lihat lampiran 1.
20 bertanggung jawab langsung kepada Presiden Amerika Serikat (waktu itu Bill Clinton). Isu Internet pun (lebih spesifik lagi masalah akses broadband atau akses pita lebar) juga sempat menjadi salah satu tema dalam kampanye kepresidenan di Amerika Serikat tahun 2004 lalu. 2.4 Open Source untuk Inisiatif Teknologi Masalah lisensi merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi banyak negara/pemerintahan untuk mengkampanyekan penggunaan program-program open source. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sudah diakui secara internasional menyebabkan banyak negara harus lebih memperhatikan masalah penggunaan program-program berlisensi (dengan kata lain harus membayar) bila tidak ingin disisihkan dari pergaulan global. Walaupun pemakai program tanpa lisensi ini didominasi terutama oleh masyarakat kebanyakan, tetapi merebaknya penggunaan program aplikasi tanpa lisensi ini dianggap sebagai satu bukti kekurang tegasan pemerintahan dalam menangani kasus pembajakan perangkat lunak. Perangkat lunak open source (open source software) dan/atau perangkat lunak bebas (free software), adalah program-program yang lisensinya memberi pengguna suatu kebebasan untuk menjalankan program untuk segala macam kepentingan, untuk mempelajarinya dan memodifikasi program, dan untuk mendistribusi ulang kopi atau bahan asli atau program modifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya (Wheeler 2003). Dua hal ini - open source software dan free software - sebenarnya merujuk kepada dua hal yang berbeda dalam filosofi dan ditangani oleh dua entitas yang berbeda tetapi dapat dikatakan berada dalam kubu yang sama. “Open source software” menekankan kepada keuntungan teknis dari perangkat lunak tersebut (seperti reliabilitas dan keamanan yang lebih baik) ditangani oleh Open Source Initiative yang dibentuk tahun 19987. Sementara itu, terminologi “free software” yang lebih dulu muncul menekankan kepada kebebasan dari kontrol oleh orang
7
Lihat http://www.opensource.org/docs/definition.php.
21 lain dan/atau karena masalah isu etika, ditangani oleh Free Software Foundation yang didirikan oleh Richard Stallman tahun 19858. Dalam konteks yang umum, kedua terminologi ini dianggap sebagai satu hal yang sama (Gacek et al. 2002). Lisensi OSS/FS yang paling terkenal adalah General Public License (GPL); Seluruh perangkat lunak yang disebarkan dengan GPL adalah OSS/FS, tetapi tidak semua OSS/FS menggunakan GPL9. Open Source hampir tidak dapat dipisahkan dari Internet. Hal ini terjadi karena dengan open source-lah Internet dapat berkembang dan Internet-lah medium utama publikasi dan saluran kolaborasi kegiatan pengembangan open source saat ini. Saat ini dua situs utama untuk pegembangan aplikasi-aplikasi berbasis open source adalah www.sourceforge.net dan www.freshmeat.com. Salah satu aplikasi yang menghidupkan Internet adalah perangkat lunak Web Server. Di sini aplikasi open source Apache menjadi tulang punggung utama sistem Internet dengan menjadi Web Server terbanyak10 dipakai di Internet. Aplikasi Web Server Apache juga berjalan terutama pada sistem operasi open source Linux, walau banyak juga sistem Windows yang dapat menjalankannya dengan baik. Sementara
itu
aplikasi
database
terbanyak
dimanfaatkan
untuk
menciptakan sistem informasi situs dinamis adalah MySQL mengalahkan sistem database dari Oracle dan Microsoft. Memang dalam aplikasi perusahaan besar masih banyak mengandalkan sistem basis data yang mahal dari Oracle, SAP, Microsoft, tetapi kecenderungannya juga semakin mengecil. Untuk web hosting, MySQL yang digunakan bersama-sama dengan Linux dan Apache terbukti menjadi pilihan terbaik saat ini. Perbandingan antara program open source dan program non open source serta perkembangannya dapat dilihat di Wheeler (2003). Memang dari sisi biaya dan manajemen, pengembangan aplikasi open source dapat dinyatakan sebagai generasi berikutnya dari proses pengembangan produk baru karena merupakan bentuk proses yang berbeda dari bentuk 8
Lihat http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html. Lisensi dan batasan open source dapat dilihat di www.opensource.org, sementara untuk free software di www.fsf.org. 10 Menurut Netcraft Survey, market share dari Apache adalah 67,83% pada Januari 2004, dan merupakan pemimpin pasar sejak 1996. Market share dari kompetitor terdekatnya, Microsoft IIS, kurang dari 30%. 9
22 konvensional seperti dinyatakan Siedlock (2002). Pengembangan produk open source dapat dinyatakan sebagai proses bisnis terdesentralisasi, paralel, dengan biaya pengembangan dan koordinasi sangat rendah, dengan pembentukan pengetahuan yang luas, berbagi, dan tersebar dengan proses pembelajaran paralel. Di sini open source menjadi cara yang sangat efektif untuk mengembangkan aplikasi sistem. Beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan OSS/FS menjadi perhatian Fitzgerald & Basset (2003). Scacchi (2002) memberikan ulasan singkat mengenai implikasi secara sosial, teknologi dan kebijakan publik dalam hal pengembangan perangkat lunak open source. Sementara itu, Osorio (2002) menganalisa penyebab pembajakan perangkat lunak dan efeknya terhadap pasar perangkat lunak di 66 negara memperlihatkan bahwa kebutuhan perangkat lunak lokal merupakan salah satu penyebab pembajakan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat lunak open source yang dapat dimodifikasi dan dilokalisasi hampir bisa dipastikan akan mengurangi pembajakan. Di banyak negara maju, inisiatif penggunaan program-program open source dihitung secara jelas dapat mengurangi secara signifikan biaya yang dibutuhkan untuk implementasi sistem terkomputerisasi. Keterpaduan dalam proyek open source dan penghargaan yang besar terhadap sistem lisensi memungkinkan dihitungnya biaya keseluruhan secara terintegrasi. Hal ini terlihat seperti di Amerika Serikat yang bahkan menyarankan pengembangan program open source untuk high end computing (PITAC 2000). Laporan dari E-cology Corporation (2003) mengenai open source di Kanada juga memberikan dukungan dalam menggunakan open source di pemerintahan sebagai bagian dari penghematan biaya. Fitzgerald & Kenny (2003) memperlihatkan bahwa implementasi open source di rumah sakit Beamount, Irlandia, memberikan total cost of ownership (TCO) yang diperkirakan 20 kali lebih rendah dari sistem tertutup (non open source). 2.5 Open Source untuk E-Government Memang open source tetap harus mendapatkan momentumnya sendiri seperti pada model ekonomi yang dikembangkan Khalak (2000) yang menyatakan
23 open source tetap harus memberikan efek yang lebih dibandingkan perangkat lunak komersil terutama untuk pasar yang besar. Hal yang sama harus berlaku juga untuk aplikasi yang dikembangkan bagi inisatif e-government. Hal yang berbeda dengan jelas ditemui di dalam pemanfaatan open source di Indonesia. Belum ada studi yang jelas bagaimana perilaku pengguna sistem lisensi. Di sisi lain, ketidakjelasan penghargaan bagi para pengembang perangkat lunak
menyebabkan
perkembangan
yang
lambat
dalam
industri
yang
mengandalkan kemampuan intelektual ini di Indonesia. Perhitungan sederhana sebenarnya dapat dilakukan untuk memperlihatkan adanya pengurangan biaya bila memanfaatkan aplikasi open source. Sebagai contoh
pemanfaatan
dalam
aplikasi
standar
sistem
informasi,
satu
provinsi/kabupaten/kota daerah otonom memiliki 20 kantor satuan kerja (dinas/badan/lembaga), dengan masing-masing kantor memiliki 10 unit komputer, maka dengan menggunakan program Microsoft Windows XP home edition seharga sekitar 1,85 juta rupiah (198 US$11, dengan 1 US$= Rp. 9500,-), dibutuhkan anggaran 10 x 20 x 1,85 juta = 370 juta rupiah. Kemudian masing-masing unit masih harus dilengkapi dengan program office, menggunakan Microsoft Office 2000 seharga 3,44 juta (362 US$12, dengan 1 US$= Rp. 9500,-), sehingga diperlukan tambahan 10 x 20 x 3,44 juta = 688 juta rupiah.
Jumlah
keseluruhan,
untuk
sistem
operasi
dan
office
di
provinsi/kota/kabupaten kira-kira diperlukan 1.058 juta rupiah. Bila jumlah ini hanya untuk satu kabupaten, dan ada 440 kabupaten serta 33 provinsi (termasuk Provinsi Sulawesi Barat yang baru dibentuk), maka total biaya yang harus dikeluarkan negara adalah sekitar (1.058 juta x 472 =) 500.434 juta rupiah (sekitar 500 miliar atau setengah triliun). Jumlah ini tidak sedikit dan belum dihitung jumlah komputer lain yang dipakai di tingkat kecamatan atau desa. Dari hitung-hitungan ini saja jelas sebuah proyek open source untuk aplikasi standar komputer di pemerintahan harus dikembangkan dan dipastikan akan dapat mengurangi 11
biaya
yang
dikeluarkan13.
Tentunya
ketika
dikembangkan,
Bhinneka.com, 24/4/2005. Bhinneka.com, 24/4/2005. 13 Perhatian pada pengembangan sistem operasi dan office open source untuk pemerintahan terlihat dengan dikembangkannya WinBi (Windows Bahasa Indonesia) dan 12
24 dimodifikasi sesuai karakter pengguna di Indonesia, harus dipastikan juga aplikasi tersebut diterima oleh instansi pemerintahan target pengguna. Penggandaan dan pengiriman CD aplikasi dapat dipastikan tidak akan sebesar biaya lisensi. Bila diperlukan 2 CD untuk berbagai aplikasi lengkap sehingga satu daerah otonom diperlukan 40 CD, dan biaya satu CD 5 ribu rupiah diperlukan biaya penggandaan total 200 ribu rupiah. Pengiriman paket ke daerah tujuan rata-rata 50 ribu rupiah, total biaya per provinsi/kabupaten/kota adalah 250 ribu rupiah. Biaya keseluruhan untuk penggandaan dan pengiriman hanya (250 ribu x 473 =) 118,250 juta rupiah. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding nilai lisensi yang harus dibayar bila menggunakan program non-open source. Untuk pengembangan aplikasi open source sistem operasi dan office, tentu dibutuhkan biaya. Bila diambil nilainya 1% saja dari biaya lisensi seperti hitungan awal, didapat nilai 5 miliar rupiah. Jumlah ini lebih dari cukup untuk membentuk satu unit kerja dengan tugas memodifikasi aplikasi open source yang sesuai termasuk mendistribusikannya. Berbagai lembaga atau universitas pasti tidak menolak bila diberi dana ini untuk membentuk tim dengan tugas tersebut14. Perhitungan di atas masih belum menambahkan digunakannya sistem server database yang saat ini merupakan kebutuhan de facto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan semakin banyaknya data tersimpan dan beragamnya kebutuhan pengelolaan data. Dengan kebutuhan sistem akuntansi dan pengelolaan berbagai informasi, dibutuhkan server database yang andal. Bila menggunakan server SQL Server 7 dari Microsof, diperlukan biaya lisensi mencapai 15 juta per 5 pengguna. Kenyataan membuktikan banyak sistem informasi yang digunakan di dalam pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem server ini tanpa membayar lisensi yang sesuai. Padahal open source pun Office berbasis Koffice oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (www.bppt.go.id). Sayang, inisiatif ini tidak dipromosikan secara lebih luas sehingga gemanya kurang terdengar. Selain itu, penyebaran aplikasi juga lebih mengandalkan pada inisiatif pengguna lewat pengambilan di Internet sehingga mengurangi minat untuk memanfaatkannya. 14 Penulis sangat menyarankan digunakannya sistem kemitraan dengan lembaga riset seperti di universitas atau institut untuk memberikan hasil yang sesuai harapan karena inisiatif ini bila dikerjakan oleh aparat pemerintahan kemungkinan dapat mengurangi
25 telah menyediakan alternatif dengan MySQL dan PostgreSQL yang memiliki kemampuan setara. Pengembangan portal pemerintahan juga mendapatkan momentumnya dengan aplikasi open source. Di awal kemunculan situs-situs pemerintahan (baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat), sering muncul berita bagaimana proyek pembuatan situs tersebut adalah proyek yang berbiaya besar. Di sebuah kabupaten di Yogyakarta, situs daerah pernah dihargai mencapai 2 miliar rupiah. Isinya dibuat dengan program HTML biasa, tanpa database, sementara isi situs hanya hal-hal yang umum saja. Isi situs seperti memindahkan isi brosur daerah ke Internet. Hal yang sama banyak terjadi di beberapa daerah lain15. Dalam proyekproyek ini, porsi pembiayaan terbesar yang biasanya ditawarkan kontraktor adalah dalam hal pembuatan sistem situs yang sepertinya menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Pada saat yang bersamaan, di Internet bermunculan aplikasi open source content management system (CMS)16 yang dimaksudkan untuk memudahkan seseorang membuat situs, dan meng-update isinya karena menggunakan database sebagai back end-nya. PHP-Nuke dan fork-nya PostNuke merupakan salah satu dari CMS yang paling banyak dipakai. Dengan CMS ini, memungkinkan updating situs dilakukan secara online dan lebih mudah, sesuatu hal yang berbeda bila situs dikembangkan dengan HTML biasa. Keberadaan CMS-CMS ini benar-benar sangat terasa manfaatnya dari segi efektivitas dan efisiensi pengembangan situs karena tampilan, isi dan sistem yang canggih dapat dihasilkan dalam waktu singkat dan dengan biaya minimal17.
sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan selain masalah kompetensi keilmuan. 15 Sayang tidak ada dokumentasi yang cukup valid untuk melihat penyimpangan proyekproyek teknologi informasi terutama yang terkait dengan e-government seperti pembuatan situs. Salah satu alasan adalah tidak terbukanya nilai biaya proyek (walaupun sebenarnya APBD merupakan dokumen publik) dan sedikitnya kalangan profesional teknologi informasi memberi perhatian pada pengembangan-pengembangan sistem informasi pemerintahan terutama yang dilaksanakan di daerah. 16 Daftar CMS open source dapat dilihat di www.opensourcecms.com 17 Keberadaan dan kemudahan pemanfaatan aplikasi seperti PostNuke ini pun ternyata pernah dimanfaatkan untuk mengajukan biaya implementasi yang tinggi, seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera (www.mentawaionline.com) dengan anggaran mencapai miliaran rupiah. Hal ini bisa terjadi salah satunya jelas karena tidak ada
26 Pemanfaatan CMS memungkinkan pemerintahan melakukan langkah awal dari proyek e-government yaitu publishing informasi pemerintahan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki. Porsi biaya sistem situs di sini menjadi minimal dan dapat dialokasikan ke pencarian informasi dan pembelajaran operator termasuk melakukan pembaharuan isi. Biaya sebesar 50-100 juta menjadi sangat rasional sudah termasuk biaya untuk pencarian informasi dan proses pembelajaran tersebut. Melangkah lebih jauh lagi dalam implementasi e-government yang memungkinkan integrasi layanan dalam sebuah sistem situs, banyak hal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi open source. Mengembangkan sebuah open source dengan inisiatif terintegrasi dipimpin oleh sebuah badan pemerintahan dapat memastikan biaya pengembangan aplikasi yang lebih murah. Di sini, pengembangan bersama-sama memastikan bahwa aplikasi yang dibentuk akan dikembangkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan sudut pandang pemerintah, sudut pandang masyarakat, dan sudut pandang pelaku bisnis terkait. Hal yang berbeda ditemui bila sebuah aplikasi dikembangkan oleh perusahaan tertentu yang akan menghasilkan aplikasi non-open source. Selain itu masalah keamanan dapat ditangani bersama-sama karena source code dari sistem yang tersedia bebas memungkinkan pengguna melakukan uji implementasi dan audit teknologi serta menemukan bug-bug yang mungkin ada. Standar keamanan sejenis akan memastikan penanganan masalah yang berhubungan dengan isi dan sistem akan lebih mudah dilakukan. Untuk masalah keamanan ini, bahkan sebuah institusi sekelas Departemen Pertahanan Amerika Serikat (U.S. Department of Defense) yang terkenal atas standar keamanan yang tinggi merekomendasikan banyak perangkat lunak free dan open source seperti dapat dibaca dalam MITRE 2003.
informasi yang cukup yang diterima oleh aparat pemerintahan terkait mengenai keberadaan sistem gratis yang memiliki kemampuan luar biasa ini.
