BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Menurut Spencer and Spencer yang dikutip Moeheriono (2014), mengartikan: “A competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterian referenced effective and or superior performance in a job or situation.” “Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.” Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi Pegawai, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi umum adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.
12
13
Terdapat tiga komponen utama pembentuk kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008) yaitu: 1. Pengetahuan (knowledge) merupakan informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya: keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai. 3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.
14
2.1.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Sedarmayanti (2007) sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari manusia dan akan memberi daya terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen, untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana ditetapkan. Daya (energy) dalam kaitan sumber daya manusia adalah “daya” yang bersumber dari manusia, berupa tenaga yang ada pada diri manusia itu sendiri, yang digambarkan dengan memiliki/mempunyai kemampuan untuk membangun, artinya untuk bisa maju positif dalam setiap kegiatan usaha organisasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan pengembangan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa sumber daya yang kompeten, yaitu: 1. Pendidikan Formal Menurut Saputra (2002) dalam Nagari (2015):
15
“Pendidikan merupakan katalisator dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan adalah komponen mendasar dari upaya pengembangan sumber daya menusia. Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif, semua itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan”. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan. Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukan derajat intelektualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Menurut Sedarmayanti (2007) pelatihan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Sumber daya manusia merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dmilikinya, sumber daya manusia
16
dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai diantaranya: 1. Meningkatkan produktivitas kerja 2. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai 3. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu 4. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai 5. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan atau organisasi 6. Menjaga moral pegawai yang baik 7. Meningkatkan karier pegawai Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa
peningkatan
terhadap
kinerja
organisasi
apabila
pelatihan
dan
pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. 3. Pengalaman Kerja Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh
17
karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi (Siagian, 2007). Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih baik. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal 2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Bastian (2007) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah:
18
“Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas: (1).Keandalan laporan keuangan, (2).Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3). Efektivitas danefisiensi operasi.” Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah: “Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajeman yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.” Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal menyatakan bahwa: “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.” Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut: a. Pengendalian umum Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak
19
aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. b. Pengendalian aplikasi Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data. Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu: 1. Reliabilitas pelaporan keuangan Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
20
2. Efisiensi dan Efektifitas Operasi Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. 3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.
2.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsurunsur berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
21
Adapun penjabaran unsur-unsur tersebut seperti berikut: 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari: a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 2. Penilaian Risiko Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peratutan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari: a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
22
c. Identifikasi risiko d. Analisis risiko e. Mengelola risiko selama perubahan f. Kegiatan Pengendalian 3.
Kegiatan Pengendalian Pimpinan
Instansi
pemerintah
wajib
menyelenggarakan
kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari: a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. Pembinaan sumber daya manusia; c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalian fisik atas aset; e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h.
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; k. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.
23
4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pernerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. a. Informasi b.
Komunikasi
c. Bentuk dan sarana komunikasi; 5. Pemantauan Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui: a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi terpisah c. Penyelesaian audit
2.1.2.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2002) terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah: 1. Manajemen Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat
24
puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. 2. Dewan Komisaris dan Komite Audit Dewan komisaris bertanggung iawab untuk menentukan apakah manajemen bertanggung
jawab
dalam
mengembangkan
dan
menyelenggarakan
pengendalian intern. 3. Auditor Intern Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. 4. Personel lain entitas Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 5. Auditor independen Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas.
25
6. Pihak luar lain Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Badan pengatur ini mengeluarkan persyaratan minimum pengendalian intern yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut.
2.1.3
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.” Menurut Mardiasmo (2009) Laporan keuangan organisasi sektor publik adalah: “Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan”. Sedangkan, pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut Bastian (2010) adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
26
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah; c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan keuangan merupakann hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa: “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”
27
Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Menurut Mardiasmo (2009) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:
28
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunngjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja
dan
mengevaluasi manajemen, memberika dasar untuk mengamati trend antar kurun
waktu
pencapaian
atas
tujuan
yang
telah
ditetapkan,
dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
29
4. Kelangsungan organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 5. Hubungan masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006). Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu:
30
a. Hak untuk mengetahui (right to know) Mengetahui kebijakan pemerintah Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) Hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahanpermasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listening) Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Masyarakat; b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
31
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d. Pemerintah.
2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, setiap SKPD harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah adalah: 1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budget report) a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari:
32
Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
33
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2. Pelaporan Finansial (financial report) a. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
34
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. b. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari:
35
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan kekayaan nilai bersih.
Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbang dan dana bagi hasil.
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
c. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan atau penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
36
Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
d. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 3. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
37
2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna, oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2012). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. “ Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1.
Relevan Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan mencakup:
38
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi dijadikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin. 2.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi setiap peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
39
b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netral Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3.
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menentukan kebijakankebijakan akuntansi dalam periode selanjutnya. 4.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
40
2.2 Kerangka Pemikiran 2.2.1
Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak
roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Azhar, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).
41
Nagari dan Hadiputro (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.2.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu tetapi bersifat terus menerus. Sistem Pengendalian Internal sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance government). Organisasi apapun baik sektor publik, sektor bisnis, maupun sektor sosial perlu memiliki dan membangun sistem pengendalian yang baik dan andal. Dengan adanya sistem pengendalian yang memadai maka berbagai penyimpangan, kecurangan, korupsi dan kesalahan dapat diminimalisasi sehingga terlindungi aset-aset organisasi. Selain itu sistem pengendalian yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitivitas organisasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berdampak pada kualitas tata kelola organisasi (Mahmudi, 2011). Menurut Yensi, dkk (2014) sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian internal yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
42
undangan atas sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian internal, karena semakin baik sistem pengendalian internal maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Windiastuti (2013) dan Ayu (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2.2.3 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memperhatikan kompetensi sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan (Siahaan, 2013). Selain kompetensi sumber daya manusia, untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan yang berkualitas maka harus didukung pula dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
43
Khumaira (2013) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kota Bandung. Hasil penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.1.
Kompetensi Sumber Daya Manusia Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
44
2.3 Hipotesis Penelitian Menurut Sekaran (2011), hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 :
Adanya pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
H2 :
Adanya pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
H3 :
Adanya pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
