BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pajak Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pajak, yang berlaku di Indonesia yaitu : A. Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai. B. Peraturan-Peraturan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Keputusan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 9
10
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.2 Pengertian Umum Pajak Pengertian Pajak secara umum adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, berdasarkan Undang-undang tanpa mendapat jasa timbal balik, yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau untuk melaksanakan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan, dan pajak ini dipungut karena keadaan, kejadian dan perbuatan.
2.2.1 Pengertian Pajak Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A.Adriani yang dikutip oleh Santoso Brotodiharjo (2003;2) adalah : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pengertian pajak menurut Rohmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2001;1), adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 1 (2000;280), adalah : “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh
11
Pemerintah Daerah, Daerah.”
menurut Undang-undang dan Peraturan
Dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, utang pajak itu dapat ditagih dengan mendapat ketentuan seperti Surat Paksa, sita dan penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya retribusi. Dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara artinya bahwa seperti halnya untuk dapat mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan oleh pihak keamanan sudah barang tentu diperoleh dari pembayaran pajak yang diperolehnya tidak secara individual atau ada hubungan langsung dengan pembayaran itu. Buktinya orang yang tidak membayar pajakpun dapat mengenyam pendidikan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak : 1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke Pemerintah. 2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public Invesment. 6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. 7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
12
2.2.2 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2001;2) ada 2 (dua) macam fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak ini terutama akan dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2.2.3
Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2001;2) ada 5 (lima) syarat pemungutan pajak,
yaitu : 1. Pemungutan pajak harus adil Sesuai dengan tujuan hukum, ,yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
13
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
sehingga
tidak
menimbulkan
kelesuan
perekonomian
masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
2.2.4
Dasar Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2001;3) ada 5 (lima) macam dasar pemungutan
pajak, yaitu : 1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : • Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. • Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
14
4.
Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5.
Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
2.2.5
Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2001;8) ada 3 (tiga) macam asas pemungutan
pajak, yaitu : 1.
Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2.
Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3.
Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.
15
2.2.6
Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2001;8) ada 3 (tiga) macam sistem pemungutan
pajak, yaitu : 1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. • Wajib Pajak bersifat pasif. • Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. • Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. • Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
16
2.2.7
Tarif Pajak Menurut Mardiasmo (2001;10) ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu :
1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif Pajak Progresif Persentase tarif pajak yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sebagai contoh : pasal 17 UU PPh 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
•
sampai dengan Rp 50.000.000,-
10%
•
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-
15%
•
di atas Rp 100.000.000,-
30%
Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi : a. Tarif Progresif-Progresif Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. b. Tarif Progresif-Tetap Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya tetap. c. Tarif Progresif-Degresif Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin kecil. 3. Tarif Pajak Degresif Persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif pajak degresif terbagi menjadi : a. Tarif Degresif-Proporsional Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. b. Tarif Degresif-Progresif Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.
17
c. Tarif Degresif-Degresif Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. 4. Tarif Pajak Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,-.
2.3 SURAT PAKSA 2.3.1 Pengertian Surat Paksa Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 12, Pengertian Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pelaksanaan Surat Paksa ini akan dilakukan oleh seorang Jurusita Pajak yang telah dididik dan disumpah. Apabila wajib pajak telah menerima Surat Paksa, maka konsekuensi hukumnya adalah wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, dan apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan tindakan penagihan berikutnya berupa penyitaan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak. Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak tertentu yang berwenang yang mempunyai “executioral titel” (artinya berkepala “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim) yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Bahasa Belanda = in Kracht Van gewijsde artinya tidak dapat ditentang lagi dengan jalan hukum apapun, tidak dapat diajukan banding atau kasasi), yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa itu untuk membayar lunas pajakpajak yang disebut yang disebut dalam Surat Paksa itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa itu, dengan ancaman sita apabila pembayaran itu tidak dilakukan.
18
2.3.2 Tujuan Penerbitan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 8 ayat 1, Surat Paksa diterbitkan apabila : 1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau 3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2.3.3 Kekuatan Hukum Surat Paksa Kekuatan Hukum Surat Paksa tercantum pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Maksud dari pernyataan diatas, yaitu memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Menurut kamus hukum, Surat Paksa disebut sebagai Parate Executie (Bahasa Belanda) adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sedangkan pengertian Executie itu sendiri berarti pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dokumen eksekutorial). Dilihat dari segi material, baik dengan jalan atau sarana hukum apapun, Surat Paksa yang telah diberitahukan/disampaikan secara resmi pada wajib pajak
19
tidak dapat ditentang. Tetapi, apabila dilihat dari segi formalnya, Surat Paksa dapat ditentang dalam hal sebagai berikut : 1. Surat Paksa tidak disampaikan / diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah. 2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat. 3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak / Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut diatas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut, yang dalam hukum dikenal Verzet. Penolakan (verzet) terhadap Surat Paksa ini yang tidak memenuhi persyaratan formal diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat dimana wajib pajak berdomisili atau berkedudukan.
2.4 Jurusita Pajak 2.4.1 Pengertian Jurusita Pajak Pengertian Jurusita Pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 6, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
2.4.2 Tugas Jurusita Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 5 ayat 1, Jurusita Pajak bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 2. Memberitahukan Surat Paksa; 3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan 4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung
20
Pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak. Selain itu, dalam melaksanakan penyitaannya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak / Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundangundangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain, apabila dalam hal penanggung pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan.
2.4.3 Tujuan Penyitaan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat 1, tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Wajib Pajak / Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
21
2.5 Penagihan Pajak 2.5.1 Pengertian Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka (9), Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan menurut Moeljo Hadi (2001;2), dinyatakan bahwa: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.
Hal senada juga dikemukakan Rochmat Soemitro (1998;76), bahwa: “Penagihan Pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak”.
Apabila pengertian penagihan pajak tersebut disimak lebih lanjut, maka dapat dibagi menjadi 4 unsur : a. Serangkaian tindakan Serangkaian tindakan dimaksud bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan permohonan untuk waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada Kantor Lelang Negara. b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Aparatur Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud ialah Jurusita Pajak negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, telah mendapat pendidikan khusus, diangkat serta telah disumpah lebih dahulu sebelum bertugas.
22
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruh Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). d. Menurut Undang-Undang Perpajakan Menurut Undang-Undang Perpajakan ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.5.2 Dasar Penagihan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan Dasar Penagihan Pajak”. Menurut Waluyo dan Wirawan (2001;7 ), Dasar Penagihan Pajak terdiri dari : 1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila : a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. Dari
hasil
penelitian
Surat
Pemberitahuan
terdapat
kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
23
e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak. f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan apabila : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran. c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %. d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan apabila : a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dapat diterbitkan lebih dari satu kali.
24
2.5.3 Tindakan Penagihan Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/KMK.04/98 tentang Penunjukkan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak yaitu : a. Pasal 5 ayat (1) dan (2) 1. Tindakan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 2. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk menganggur atau menunda pembayaran pajaknya. b. Pasal 6 Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. c. Pasal 7 Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. d. Pasal 10 Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal
pelaksanaan
penyitaan,
Pejabat
segera
melaksanakan
pengumuman lelang. e. Pasal 11 Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.
25
2.5.4
Daluwarsa Penagihan Pajak Menurut Mardiasmo (2001;35), hak untuk melakukan penagihan pajak,
termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila : 1.
Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
2.
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara : a. Wajib Pajak mengajukan permohonan
angsuran atau penundaan
pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo. Dalam hal seperti ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan diterima Direktur Jenderal Pajak. b. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan terima Direktur Jenderal Pajak. c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
2.6 Pajak Penghasilan Badan 2.6.1 Pajak Penghasilan Menurut Erly Suandy (2000;33) bahwa pengertian Pajak Penghasilan adalah : “Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan”.
26
Sedangkan menurut Mardiasmo (2001;95) bahwa pengertian Pajak Penghasilan adalah : “Pajak
Penghasilan
dikenakan
terhadap
subjek
pajak
atas
penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak”.
2.6.2 Subjek Pajak Yang menjadi Subjek Pajak menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 adalah : a. 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; b. badan; c. bentuk usaha tetap. Subjek Pajak dapat dibedakan pula sebagai berikut : 1. Subjek Pajak dalam negeri Yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah : a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 2. Subjek Pajak luar negeri Yang dimaksud Subjek Pajak luar negeri sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah : a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
27
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2.6.3 Objek Pajak Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1 bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha; d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha; 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
28
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. Bunga
termasuk
premium,
diskonto,
dan
imbalan
karena
jaminan
pengembalian utang; g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Royalti; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktival; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 1.
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3.
Penghasilan dari modal atau penggunaan harta.
4.
Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kelompok penghasilan di atas, seperti :
29
a.
Keuntungan karena pembebasan utang.
b.
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
c.
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
d.
Hadiah undian. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
2.6.4 Wajib Pajak Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 2 adalah “orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.
30
Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain : a.
Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau yang diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b.
Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c.
Wajib Pajak Dalam Negeri menggunakan tarif pajak umum (tarif UndangUndang PPh Pasal 17), sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri menggunakan tarif pajak sepadan (tarif Undang-Undang PPh Pasal 26).
d.
Wajib Pajak Dalam Negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia , pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2.6.5 Cara Melunasi Pajak Menurut Mardiasmo (2001;110) pada dasarnya, Wajib Pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu: 1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi : a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan terutang tahun pajak yang
lalu
dikurangi
dengan
pemotongan
dan
pemungutan
pajak
31
sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam suatu tahun pajak.. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sebesar jumlah angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu : 1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh Pasal 21). 2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada barang pemerintah (PPh Pasal 22). 3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, hadiah dan penghargaan (PPh Pasal 23). 4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh Pasal 24). 5) Pemotongan PPh atas penghasilan yang tidak bersifat final (PPh Pasal 26 ayat (5)). 2.
Pelunasan pajak sesudah akhir tahun Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara : a.
Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
b.
Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah PPh terutang tidak benar.
32
