BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Profesionalisme Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak” (Kalbers dan Fogarty, 1995: 72). Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, antara lain: a). prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi, b). peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan, c). inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya, dan d). ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

10 Universitas Sumatera Utara

2.1.2. Konsep Profesionalisme Menurut Hall (1968) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: a. Pengabdian pada profesi Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. b. Kewajiban sosial Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. c. Kemandirian Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesioanal.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Universitas Sumatera Utara

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. e. Hubungan dengan sesama profesi Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.3.

Cara Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Mewujudkan Perilaku Profesional

Lampiran 1 Paragraf 01 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai Standar Pemeriksaan, memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung


jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Lebih lanjut Lampiran 1 Paragraf 20 sampai dengan 25 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengatur tentang perilaku profesionalisme auditor BPK-RI, yaitu Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itulah Standar Pemeriksaan ini memuat konsep akuntabilitas yang merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik. Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil


pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi. Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (independent in fact) dan independensi dalam penampilan perilaku (independent in appearance) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terusmenerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa. Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya. Pemeriksa harus


mempertahankan integritas dan obyektivitas pada saat melaksanakan pemeriksaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik. Dalam melaporkan hasil pemeriksaannya, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) No. 1 Paragaraf mengatakan Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. PSP No. 1 paragraf 28 sampai dengan 33 mengisyarakat auditor BPK-RI didalam Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Pernyataan standar ini mewajibkan pemeriksa untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek pemeriksaannya. Pernyataan standar ini juga mengharuskan tanggung jawab bagi setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan untuk mematuhi Standar Pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan

dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan

terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis


dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menganggap bahwa manajemen entitas yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam menerapkan Standar Pemeriksaan yang digunakan. Keputusan pemeriksa tidak menerapkan standar tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa pemeriksa tidak dapat mematuhi Standar Pemeriksaan yang berlaku dan juga tidak dapat mengundurkan diri dari penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan demikian, pemeriksa harus mengungkapkan masalah tersebut dalam lingkup pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya, yaitu tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan


yang berlaku, alasan yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan akibat tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan tersebut. Menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti dan karakteristik penyimpangan. Pemeriksaan yang dilaksanakan menurut Standar Pemeriksaan mungkin tidak akan mendeteksi salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum, atau pelanggaran aturan. Walaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, tidak berarti bahwa tanggung jawabnya tidak terbatas, dan tidak berarti juga bahwa pemeriksa tidak melakukan kekeliruan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan : (1) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib : a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan b. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan atau rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang. c. Menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. d. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya e. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. f. Memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan g. Menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara pemeriksa, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas. h. Menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis. (2) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang : a. Menerima tugas yang bukan kompetensinya


b. Mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah ketua atau wakil ketua atau anggota BPK. d. Mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor Auditee.

2.1.4. Pengalaman Auditor Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahaan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. (Knoers & Haditono, 1999). Dian (2005) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan, 2). Memahami kesalahan dan 3) Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan sophisticated dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan


semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani, 2004). Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjutak, 2005). Peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang professional. Auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan disini dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang ketrampilan lainnya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor pemula (yunior) juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktek-praktek audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berkenaan dengan kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor. PSP No. 1 Paragraf 10 menyebutkan Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: 1. Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan


pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan. 2. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan 23 yang diperiksa (obyek pemeriksaan). 3. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 4. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya: a. Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik. b. Apabila pemeriksaan memerlukan reviu yang luas terhadap suatu sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi informasi. c. Apabila pemeriksaan meliputi reviu atas data teknik yang rumit, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut. d. Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit, estimasi aktuaria atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

2.1.5. Materialitas a) Pengertian Materialitas Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Sukrisno, 2006). Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu/informasi yang dikatakan material.


Peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Materialitas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metoda informasi yang disajikan. Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada penemuan tentang jumlah konsisten yang ada diantara para profesional dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variabel (ukuran suatu item seperti prosentase pendapatan) dalam pertimbangan materialitas. b) Menentukan Pertimbangan Awal Tingkat Materialitas Idealnya, auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji. Dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.


Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materilitas. Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar.

2.1.6.

Hubungan Variabel Penelitian

Penelitian sebelumnya oleh Mock dan Samet (1982), Schroder (1986), Corcello (1992), Sutton (1993), serta Sutton dan Lampe (1991) dalam Wiedhani (2004) telah menguji profesionalisme auditor mengenai kualitas audit yang ada. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan (Hall, 1968). Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. Dengan totalitas yang dimiliki auditor akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam menentukan tingkat materialitas. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti et al. (2003) menyatakan bahwa kewajiban sosial mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat materialitas. Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh


baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut (Hall, 1968). Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi) (Hall, 1968). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (1997) menyatakan bahwa kemandirian seorang auditor sangat diperlukan dalam menentukan tingkat materialitas. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat benar-benar berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan. Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan auditor (Hall, 1968). Bila yang menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat diketahui. Penelitan yang dilakukan oleh Rahmawati (1997) menyatakan bahwa keyakinan terhadap profesi mempengaruhi tingkat materialitas. Hubungan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan (Hall, 1968). Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya tambahan masukan akan menambah akumulasi pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan (Sutton, 1993) dalam Wiedhani (2004).


2.2. Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping) Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu seperti ditunjukkan pada matriks berikut ini.

25 Universitas Sumatera Utara

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

1

Rahmawati (1997)

Hubungan antara Profesionalisme Internal Auditor dengan Kinerja Tugas, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Keinginan Untuk Pindah

2

Fridati (2005)

Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan di Yogyakarta

3

Asih (2006)

Pengaruh pengalaman terhadap peningkatan auditor dalam bidang auditing

Wahyudi dan Mardiyah, (2006)

Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan

Variabel Yang Digunakan Dedikasi terhadap profesi (X1), kewajiban social (X2), otonomi (X3), keyakinan terhadap peraturan profesi (X4), afiliasi dengan sesama rekan seprofesi (X5), dan pendidikan (X6) Tingkat materialitas (Y) Pengabdian terhadap profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian (X3), kepercayaan terhadap profesi (X4), afiliasi dengan sesama profesi (X5), dan pendidikan (X6) Tingkat materialitas (Y) Pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor (X1), Pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan (X2), dan pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit (X3) Keahlian auditor dalam bidang auditing (Y)

Profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian (X3), kepercayaan profesi (X4), dan hubungan dengan sesama

Kesimpulan Secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor yang terdiri dari dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, otonomi, keyakinan terhadap peraturan profesi, afiliasi dengan sesama rekan seprofesi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan. Secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor yang terdiri dari pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, hubungan dengan sesama profesi, berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan. Secara parsial pengalaman dari lamanya bekerja sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian auditor dalam bidang pengauditan. Secara simultan pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor, Pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. kepercayaan pada profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi mempunyai pengaruh yang signifikan


rekan seprofesi (X5).

terhadap tingkat meteriliatas.

Lanjutan Tabel 2.1. Tingkat (Y)

Materialitas Secara simultan variabel pengabdian

pada profesi, kemandirian, kepercayaan profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi. Sedangkan variabel kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat materialitas.


Rahmawati (1997) menemukan secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor yang terdiri dari dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, otonomi, keyakinan terhadap peraturan profesi, afiliasi dengan sesama rekan seprofesi, dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan. Fridati (2005) menemukan secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor yang terdiri dari pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan. Wahyudi dan Mardiyah, (2006) menemukan bahwa secara parsial pengabdian pada profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas, kewajiban sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas, kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas, kepercayaan pada profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas Secara simultan variabel pengabdian pada profesi, kemandirian, kepercayaan profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi. Sedangkan variabel kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat materialitas. Asih (2006) menemukan bahwa secara parsial pengalaman dari lamanya bekerja sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keahlian pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit berpengaruh positif dan


signifikan terhadap keahlian auditor dalam bidang pengauditan. Secara simultan pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor, Pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents