BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) Hubungan keagenan (agency relationship) didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal (pemilik) yang melibatkan agen (manajer) untuk melakukan sesuatu atas nama prinsipal yang berhubungan dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsip utama teori agensi adalah suatu hubungan kerja antara yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor (pemilik) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer (Elqorni, 2009). Menurut teori agensi, agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya. Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktiknya dapat timbul masalah (agency problem), karena ada kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan (return) yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan incentives atas perolehan dana pemilik perusahaan. Konflik kepentingan tersebut secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan dimana terdapat benturan kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pihak direksi yang juga memiliki saham

9 Universitas Sumatera Utara

10

perusahaan bersangkutan. Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik kepada manajer. Tujuan pemisahan ini untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dengan menyewa agen profesional dalam mengelola perusahaan atau pihak ketiga dan independen, dalam hal ini auditor independen yang dianggap mampu menghubungkan kepentingan pemilik (prinsipal) dan pihak ketiga (manajemen). Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjebatani kepentingan prinsipal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor ditugaskan untuk memonitor pekerjaan manajer melalui penilaian kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh agen. Selain itu, penerapan corporate governance menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan.

2.2 Corporate Governance Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispersed ownership).

Universitas Sumatera Utara

11

Pada tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk dispersed ownership akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Dan untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan corporate governance dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun corporate governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) dibanyak negara. Adapun definisi corporate governance dari Komite Cadbury adalah sebagai berikut: “A set of rule that define relationship between shareholders, managers, creditors, the goverment, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities” (Seperangkat aturan yang mengatur hubungan para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka). Sementara di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi corporate governance diantaranya oleh FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) tahun 2000 yang mendefinisikan corporate governance sama seperti Cadbury Committee, sedangkan IICG (the Indonesian Institute for Corporate Governance) tahun 2000 mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain.


12

Pengertian lainnya tentang corporate governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, corporate governance adalah “Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham guna dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 2.2.1 Tujuan Corporate Governance Good Corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Selain itu, Secara umum penerapan good corporate governance konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Dari berbagai tujuan tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan.


13

2.2.2 Prinsip Corporate Governance Prinsip-prinsip utama dari Good Corporate Governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooporation and Development) adalah: 1. Fairness (Kewajaran) Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor 2. Disclosure/Tranparancy (Keterbukaan/Transparansi) Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 3. Accountability (Akuntabilitas) Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers system) 4. Responsibility (Pertanggungjawaban) Memastikan dipatuhinya peraturan serta kepatuhan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial (OEDC Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1996). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh good corporate governance telah diterapkan dalam perusahaan. Good corporate governance yang baik dan kuat memberikan dampak positif dalam pemilihan stategi perusahaan yang akan melakukan akuisisi ataupun restrukturisasi yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Abor et al, 2011). 2.2.3 Mekanisme Corporate Governance Konsep corporate governance yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) dalam Linoputri (2010) yang menyatakan bahwa corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk


14

meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Wallence dan John Zinkin (2005:97) menyatakan bahwa dalam penerapan tata kelola yang baik diperusahaan, maka kunci utama yang menjadi indikator good corporate governance adalah adanya struktur pemegang saham yang dapat dijelaskan dengan adanya konsentrasi

kepemilikan saham

dalam

perusahaan, seperti

kepemilikan saham terpusat atau kepemilikan saham yang menyebar, kemudian dewan komisaris yaitu sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat

kepada direktur

perusahaan yang dipilih berdasarkan rapat umum pemegang saham dan dewan direksi yaitu organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Mekanisme Corporate Governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut (Syakhroza, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti meneliti beberapa pengaruh elemenelemen yang terkandung dalam mekanisme corporate governance yaitu: 1. Kepemilikan manajerial 2. Proporsi Dewan Komisaris 3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan


15

2.2.3.1 Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer atau direktur perusahaan. Manajemen perusahaan publik yang besar terutama perseroan terbatas biasanya bukan pemilik. Bahkan sebagian besar manajemen puncak (top management) hanya memiliki saham nominal dalam perusahaan yang mereka kelola. Kepemilikan manajerial merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham Faisal (2005). Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Herawati (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme corporate governance sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba. Kepemilikan manajerial yang meningkat akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam

perusahaan maka manajemen akan

lebih giat

untuk

meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan


16

manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Penelitian Yoke-kai dan Walter (2011) menyatakan perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi cenderung menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen maka manajemen akan lebih efektif karena laporan keuangan yang mereka siapkan bukan hanya untuk kepentingan investor saja tetapi juga menjadi kepentingan mereka, sehingga akan meningkatkan kulitas dari laporan keuangan yang juga akan mempengaruhi kepada going concern perusahaan.

2.2.3.2 Proporsi Dewan Komisaris Berdasarkan Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI), dewan komisaris merupakan inti corporate governance yang ditugaskan mengawasi

untuk

menjamin

manajemen

pelaksanaan

dalam

mengelola

strategi

perusahaan,

perusahaan

serta

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota menajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu

perusahaan

yang

mengawasi

pengelolaan

perusahaan.

Pengertian komisaris independen tersebut berasal dari pengertian


17

komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dewan

komisaris

diharapkan

mampu

menunjukkan

independensinya, sehingga mampu mewakili stakeholder lain selain pemegang saham mayoritas. Jadi untuk menjaga independensi diperlukan adanya anggota komisaris yang benar-benar independen. Berdasarkan pedoman tentang komisaris independen, komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang

dapat

mempengaruhi

kemampuannya

untuk

bertindak

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahan tersebut tercatat. Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi: a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan


18

dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan dan kinerja perusahaan, investasi dan penjualan asset. Tugas ini terkait dengan peran dan dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (accountability); b. Menilai system penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota fdewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transaparan (transparency) dan adil (fairness); c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan annggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk melindungi hak-hak para pemegang saham (fairness) d. Memonitor pelaksanaan governance, dan pengadaan perubahan dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi

(transparency)

dan

pertanggungjawaban

(responsibility) hal ini. e. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (OECD principles of Corporate Governance). Proses

keterbukaan

(transparency)

ini

untuk

menjamin

tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.


19

Komisaris independen ini diharapkan dapat menciptakan keimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carcello dan Neal

(2000)

mengenai

pengaruh

komisaris

independen

mengemukakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, terutama yang bergabung dalam komite audit semakin kecil kemungkinan perusahaan akan menerima opini going concern.

2.2.3.3 Komite Audit Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip Corporate Governance. Komite audit merupakan suatu komite yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaris, bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor mempertahankan independensi terhadap manajemen. Anggota komite audit harus memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Kewenangan komite audit hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali jika komite audit mendapatkan kuasa dari Dewan Komisaris, misalnya untuk menentukan komposisi auditor eksternal. Walaupun demikian peran komite audit dalam


20

meningkatkan kinerja perusahaan cukup penting. The institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap (Forum for Corporate Governance Indonesia, 2000). Mennurut pedoman Good Corporate Governance, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah: a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai. Adanya pengawasan internal ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (responsibility) agar organ-organ perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada. b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (transparency) dikembangkan dalam tugas ini. c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran, biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (accountability). d. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal

ini

terkait

dengan

prinsip

pertanggungjawaban

(responsibility).


21

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang: kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana dan komitmen jangka panjang (Utama, 2004). Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengurangi resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Penelitian terdahulu mengenai peran komite audit antara lain yang dilakukan oleh Ramadhany (2004) mengemukakan bahwa komite audit yang independen dapat membantu mengurangi tekanan menajemen untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) pada saat auditor merasa benar untuk mengeluarkan opini audit going concern. Sehingga semakin besar proporsi komite audit maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit terkait masalah kelangsungan hidup kedepannya.

2.3 Opini Audit Tujuan dari proses pemeriksaan yang dilakukan seorang auditor adalah untuk memberikan opini audit. Opini audit merupakan kesimpulan akhir yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Laporan keuangan sangatlah penting untuk proses audit atau proses atestasi lainnya, hal ini dikarenakan laporan keuangan memberikan informasi kepada


22

pengguna atas pemeriksaan yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diberikan auditor. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tahun 2011: SA Seksi 508: paragraf 10, opini audit yang diberikan oleh auditor dapat berupa: 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan standar akuntansi keuangan jika memenuhi kondisi berikut: a. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan b. Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan. c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (Unqualified opinion with explanotary paragraph) Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Auditor mungkin akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian jika auditor menemukan kondisi-kondisi sebagai berikut: a. Lingkup audit dibatasi oleh klien b. Auditor tidak dapat menjelaskan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. c. Laporan keuangan tidak disusun dengan standar akuntansi keuangan d. Standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)


23

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikann secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 5. Tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah: a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya dalam lingkungan audit. b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyatan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dan hubungannya tidak independen dengan klien. Opini audit dengan modifikasi mengenai going concern pada umumnya terdapat pada opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, wajar dengan pengecualian dan pernyataan tidak memberikan pendapat (IAI, 2011: SA Seksi 341 paragraf 10 dan 11).

2.4 Opini Audit Going Concern Opini audit going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu perusahaan dianggap telah dapat / telah dapat beroprasi dalam jangka waktu kedepan yang dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non finansial dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Menurut Gray dan Manson (2000) dalam Praptitorini dan Januarti (2007) Going concern merupakan salah satu konsep yang mendasari laporan keuangan. Jadi, ketika auditor memberikan opini dengan modifikasi mengenai going concern


24

kepada auditee atas laporan keuangannya, itu merupakan suatu indikasi bahwa auditee beresiko tidak dapat bertahan dalam bisnis atau dengan kata lain, terdapat kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Para pengguna laporan keuangan menganggap bahwa opini audit going concern ini adalah prediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Auditor harus bertanggung jawab atas opini going concern yang dikeluarkannya, dan opini going concern tersebut harus konsisten dengan keadaan perusahaan yang sesunguhnya karena opini audit going concern tersebut akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan proses bagaimana auditor mempertimbangkan opini audit dengan modifikasi going concern yang akan diberikan kepada suatu entitas.


25

Gambar 2.1 Pertimbangan Auditor atas Kesangsian kelangsungan Usaha

Apakah ada kondisi atau peristiwa yang berdampak terhadap klelangsungan hidup entitas?

SA Seksi 508 (SPAP No. 29)

Tidak

Ya

Apakah auditor sangsi atas kelangsungan hidup entitas?

Apakah ada rencana manajemen?

Ya

Tidak

Tidak memberikan pendapat Ya

Apakah rencana manajemen dapat dilaksanakan?

Tidak

Tidak memberikan pendapat

Tidak Ya

Apakah cukup pengungkapan?

Tidak

Ya

Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan berkaitan dengan kelangsungan hidup entitas atau peneklanan atas suatu hal

Pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar

Sumber: IAI, 2011:SA Seksi 341


26

Gambar 2.1 adalah panduan bagi auditor untuk mempertimbangkan pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan suatu entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia SA Seksi 341 tentang pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern adalah sebagai berikut: 1. Pertimbangan auditor atas laporan keuangan Jika setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor tetap menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas (satu periode yang tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit) maka auditor harus mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Beberapa informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor yang terkait dengan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Kondisi dan peristiwa yang relevan dengan penyebab terjadinya keraguan subtansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. b. Dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan. c. Evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi dan peristiwa tersebut serta faktor-faktor yang dapat mengurangi signifikansi tersebut. d. Kemungkinan terjadinya penghentian usaha e. Rencana manajemen untuk menghadapi kondisi dan peristiwa tersebut f. Informasi mengenai pemulihan atau klasifikasi dari jumlah aset yang tercatat maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas. 2. Dokumentasi Audit Apabila hasil dari prosedur audit yang telah dilakukan menunjukkan adanya kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka auditor harus


27

mempertimbangkan, mengevaluasi dan mendokumentasi seluruh hal dibawah ini: a. Kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyimpulkan adanya keraguan subtansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. b. Unsur-unsur dalam rencana manajemen yang menurut auditor merupakan unsur-unsur yang signifikan dalam mengatasi dampak yang sangat buruk atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan. c. Kesimpulan auditor atas masih terdapat atau telah berkurangnya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. Jika masih terdapat keraguan substansial maka auditor juga harus mendokumentasikan dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Jika keraguan substansial telah berkurang maka auditor juga harus mendokumentasikan kesimpulan atas diperlukannya pengungkapan dalam laporan keuangan atas kondisi peristiwa utama yang pada awalnya telah meyebabkan auditor meyakini adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. d. Kesimpulan auditor atas perlu tidaknya mencantumkan paragraf penjelasan dalam laporannya. Jika pengungkapan dalam laporan keuangan yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak memadai maka auditor juga harus mendokumentasikan kesimpulannya atas perlu tidaknya memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar sebagai akibat dari penyimpangan terhadap standar akuntansi keuangan di Indonesia. 3. Laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat Auditor menerbitkan laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat yang terkait dengan ketidakpastian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas ketika terjadi kondisi berikut: a. Terdapat demikian banyaknya dan signifikannya dampak yang potensial terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa ketidakpastian yang material yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. b. Terdapat kemungkinan yang besar bahwa penyelesaian dari ketidakpastian yang terkait dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas berpotensi menghasilkan penyelesaian yang tidak


28

menguntungkan sehingga laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak berarti. Auditor harus mempertimbangkan secara seksama semua hal yang terkait dengan kondisi dikeluarkannya laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas, berdasarkan standar profesi yang berlaku, sebelum menerbitkan laporan auditor yang tidak menyatakan pendapat. 2.5 Penelitian Terdahulu Dalam penelitian ini terdapat beberapa referensi penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang menyebabkan auditor untuk memberikan opini going concern pada perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit going concern dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No 1

Peneliti Setyarno, dkk (2006)

Judul Penelitian Pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini sudit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan,ter hadap opini Going Concern

Variabel Penelitian Variabel Dependen: Opini Going concern Variabel Independen: -Kualitas audit -Kondisi keuangan perusahaan -Opini audit tahun sebelumnya -Pertumbuhan perusahaan

Alat Analisis Regresi logistik

Hasil Kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Untuk variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.


29

No 2

3

4

Peneliti Januarti (2008)

Linoputri (2010)

Setiawan (2011)

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Analisis pengaruh faktor perusahaan, kualitas auditor, kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern.

Variabel Dependen: Opini audit Going Concern

Pengaruh Corporate Governance terdahap penerimaan opini audit Going Concern

Variabel Dependen: Opini audit Going Concern

Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Audit, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern

Alat Analisis Regresi logistik

Variabel kualitas audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan debt default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going conern.

Regresi Logistik

Kepemilikan terpusat berpengaruh negatif, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, kepemilikan berpengaruh negatif, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif, dan komite audit juga berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. -Financial distress dan opini audit sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini going concern. komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini

Variabel Independen: -Debt Default -Kualitas audit -Opinion Shopping -Kepemilikan perusahaan

Variabel Independen: -Kepemilikan terpusat -Kepemilikan manajerial -Kepemilikan keluarga -Komisaris independen -Komite audit Variabel Dependen: Opini audit Going concern Variabel Independen: -faktor perusahaan -kualitas audit -mekanisme corporate governance

Hasil

Regresi logistik


30

No

Peneliti

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Alat Analisis

Hasil going concern. debt default, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern.

5

Esti Eriyawati (2011)

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruh i Penerimaan Opini Audit Going Concern studi kasus pada perusahaan sektor food and beverages, textile garment dan property and real estate

-Ukuran perusahaan -debt default kualitas audit -return on assets, -komite audit -pertumbuhan perusahaan -lamanya perikatan

Regresi Logistik

Ukuran perusahaan, debt default, kualitas audit, return on assets, komite audit dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern, sedangkan lamanya perikatan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern.

6

Ardianingsih Analisis (2012) corporate governance pada pemberian opini audit dengan penjelasan going concern

Variabel Dependen: Opini audit Going concern

Regresi logistik

Dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit dengan penjelasan going concern, sedangkan pembubaran dewan direksi dan kualitas KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit dengan penjelesan going concern.

Variabel Independen: -Perubahan dewan komisaris -Pembubaran dewan direksi -Keberadaan komite audit -kualitas KAP


31

No 7

8

Peneliti Adjani dan Rahadja (2013)

Sulistya dan Sukartha (2013)

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Analisis pengaruh corporate governance terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor independen

Variabel Dependen: Opini audit Going concern

Pengaruh Prior opinion, pertumbuhan dan mekanisme corporate governance pada pemberian opini audit going concern

Alat Analisis Regresi Logistik

Proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor independen. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor independen.

Regresi logistik

-Prior opinion berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern - pertumbuhan perusahaan,proporsi komisaris independen,komite audit tidak berpengaruh pada pemberian opini audit going concern.

Variabel Independen: -Proporsi komisaris independen -Kepemilikan manajerial -Kepemilikan institusional

Variabel Dependen: Opini audit Going concern Variabel Independen: -pertumbuhan perusahaan -proporsi komisaris independen -komite audit

Hasil


32

2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 2.6.1 Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dibuat kerangka konseptual dan hipotesis sebagai berikut: Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Variabel Independen (X) Proporsi Kepemilikan Manajerial (X1) Proporsi Dewan Komisaris Independen (X2)

Keberadaan Komite Audit (X3)

Variabel Dependen (Y)

H1 H2 H3

Opini Audit Going Concern (Y)

Proporsi kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau menajer tersebut sekaligus sebagai pemegang perusahaan (Rustiarini, 2010). Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunnya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Penelitian Adjani dan Rahardja (2013) mengungkapkan semakin besar kepemilikan manajerial maka kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern akan semakin kecil.


33

Proporsi dewan komisaris independen menggambarkan persentase komisaris independen dalam dewan komisaris. Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Hal ini menunjukkan keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak yaitu sebagai wakil dari pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas terkait adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik sehingga dibutuhkan pengawasan dari pihak independen dalam hal ini komisaris independen pada intinya merupakan suatu mekanisme independen mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Carcello an Neal (2000) menunjukkan semakin besar persentase komisaris independen dalam dewan komisaris maka akan semakin rendah kemungkinan penerimaan opini going concern. Keberadaan komite audit menggambarkan tentang komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang disahkan sejak tanggal 19 Juli 2004. Ketentuan ini menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi


34

kepada

dewan

komisaris

serta

mengidentifikasikan

hal-hal

yang

memerlukan perhatian dewan komisaris. Ramadhany (2004) mengemukakan bahwa komite audit yang independen dapat membantu mengurangi tekanan manajemen untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) manakala opini going concern dibenarkan untuk dikeluarkan auditor. Sehingga dengan adanya komite audit maka pengawasan dalam perusahaan akan menjadi lebih kuat agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan kemungkinan penerimaan opini audit going concern akan semakin kecil.

2.6.2 Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut Sugiyono (2005:306), menyatakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis tersebut perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul dari kerangka konseptual dan tinjauan teoritis. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: H1 : Proporsi

kepemilikan

manajerial

berpengaruh

terhadap

pemberian opini audit going concern H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern H3 : Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents