BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Putusan Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.1 Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.2 Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo 3Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapaun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut : 1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan; 2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum; 3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum; 4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis; 5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.4 Putusan hakim penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar 1
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 108 Pasal 14 ayat (1) tentag Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 3 Ibid . Hlm 108 4 Ibid., Hlm. 109 2
untuk mengadili. Ekistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Apabila putusan hakim Pengadilan Negeri dinyatakan kurang lengkap dipertimbangkan, maka baik pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Akan Membatalkan putusan hakim tersebut dan kemudian mengadili perkara itu sendiri.5 B.
Pengertian Hakim Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang kekuasaan kehakiman. 6Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahya dalam lingkungan peradilan umum.7 Menurut pendapat AbdulKadir Muhammad (etika profesi Hakim) 8Hakim adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagi pejabat penegak hukum mengadili perkara berdasarkan syaratsyarat dan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili di artikan sebagai tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.9 C. Tinjauan umum Tentang Putusan Pengadilan dan Putusan Bebas 1. Putusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
5
Ibid., Hlm. 110 Pasal 31 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (yang sudah di ganti dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman. 7 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman 8 Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm. 24-25 9 Ibid., Hlm.26 6
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.10 Ketentuan Pasal 50 (1) : Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 50 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman; Tiap putusan pengadilan harus di tandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.11 Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perumusan pengertian putusan tersebut telah tergambar tentang tata cara pengucapan putusan dan bentukbentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut maka putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tata cara tersebut, di samping tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, dapat dimintakan pembatalannya melalui upaya hukum kasasi.12 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bentuk-bentuk putusan pengadilan terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan yang mengandung, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan
10
Pasal 26 ayat (1) undang-undang No 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman Pasal 50 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman 12 Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 11
terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.13 2. Putusan Hakim. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan kepengadilan. Putusan hakim merupakan hasil proses peradilan dipengadilan. Putusan hakim di pengadilan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.14 a. Putusan Hakim Yang mencerminkan Kepastian Hukum Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini di sebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Dan dikatakan pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan kualitas putusan.15 b. Putusan Hakim yang mencerminkan Keadilan Putusan hakim dipengadilan yang adil hanya dapat tercapai salah satunya jika hukum terlaksana baik, karena hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan.
13
Pasal 191 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm. 137 15 Ibid., Hlm. 147 14
Sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Adil yang hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang apa yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang.16 Hakim dalam melaksanakan putusan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.17 c. Putusan Hakim Yang Mencerminkan Kemanfaatan Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan apabila, hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual dan hanya mengejar keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.18 Putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.19 Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat harus memuat
16
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm. 147 Ibid., Hlm. 157 18 Ibid., Hlm. 166 19 Ibid., Hlm.166 17
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.20 D. Landasan Hukum Putusan Bebas 1. Landasan Hukum Putusan Bebas Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ”.21 Pasal 191 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.22 Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 2. 20
Putusan Hakim Pidana.
Pasa 53 ayat (1),(2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 22 Pasal 191 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana 21
Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, Hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa hal-hal berikut : 1. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan bebas ini diambil oleh hakim apabila peristiwa yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ditetapkan oleh hakim karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. 3. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila hakim berkeyakinan bahwa semua tuduhan terbukti merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Putusan hakim harus di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada prinsipnya putusan hakim diucapkan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.23 Pasal 9 ayat (1) Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.24
23 24
Yulies Tiena Masriana, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : Hlm. 90 Pasal 9 ayat (1) Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
E . Teori Keadilan. Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan merupakan masalah klasik yang tak pernah terpecahkan secara tuntas. Menurut Briton,tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefenisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.25 Sebagian para ahli sepakat bahwa keadilan keadilan merupakan nilai agung dan universal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Keadilan menjadi syarat utuama untuk
mewujudkan kesejahteraan. Kesulitan mulai muncul saat mereka mulai
mendefenisikan keadilan. Apa yang dianggap adil oleh pemerintah tidak demikian oleh rakyatnya.26 Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, sebab keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa yunani kuno. Membahas keadilan tidak mudah,sebab keadilan sifatnya subyektif. Keadilan diartikan sebagai poembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. The constant and perpectual disposition to render every man his due.27 Untuk lebih memahami tentang makna keadilan itu sendiri, maka perlu kiranya untuk melihat pengertian dan pandangan para ahli tentang keadilan. Keadilan dapat dilihat dalam dua pengertian pokok yakni, pertama, penegrtian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, penegrtian materil yang bararti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.28
25
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 86 ibid hlm 87 27 Ibid hlm 87 26
Keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, pertama, keadilan metafisik. Kedua, keadilan yang rasional. Keadilan metafisik di pelopori oleh Plato yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan instuisi, sedangkan keadilan rasional dipelopori oleh Ariestoteles menyatakan sumber keadilan dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Menurut Plato keadialn adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan tertinggi ( justice is the supreme virtue which harmonization all other virtues). Selain itu Plato menyatakan keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral,bukan hanya diukur dari tindakaan dan motif manusia.29 Sementara Ariestoteles menyatakan bahwa keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: ius suum cuique teribuere. Akan tetapi kenyataannya kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan selalu bertentangan. Pertentangan kepentingan ini akan selalu menyebabkan pertikaian. Dengan demikian kehadiran hukum dalam rangka untul mempertahankan perdamaian akibat munculnya pertentangan kepentingan.30 Peraturan yang adil artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepntingankepentingan yang dilindungi,dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.31 Ariestoteles mengajarkan adanya dua macam keadilan yakni keadilan distribuef dan keadilan kommutatief. Keadilan distributie adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap 28 29
30 31
ibid hlm 78 Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 88 Ibid hlm 88 Ibid hlm 88
orang jatah menurut jasanya. Keadilan distributief tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan,melainkan kesebandingan. Dalam praktek keadilan distributief dapat dilihat dalam hubungan antara masyarakat dengan negara dan dengan perseorangan khusus.Keadilan kummutatief ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.32 Menurut Hans Kelsen tentng keadilan menyatakan bahwa keadilan buat saya adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan adalah kemerdekaan,keadilan perdamaian,keadilan demokrasi-keadilan toleransi. Rawls berpendapat keadilan dilihat dari hak dan kewajiban dalam masyarakat. Menurut subjek utama keadilan adalah stuktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga sosial mendistri9busikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerja sama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi dalam berbagai sektor masyarakat.33 Berbagai macam pengertian keadilan diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil, tidak mudah seperti yang dibayangkan. Sesuatu yang dikatakan oleh sebagian kelompok adil belum tentu adil untuk kelompok lain. Usaha yang dapat dilakukan terhadapa hal tersebut adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih ,menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.
32 33
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 89 Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 92
Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sudah diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Oleh karenanya, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian agar hukum dapat dikatakan memenuhi keadilan , diperlukan berbagai ukuran atau kriteria keadilan. Ukuran atau kriteria dasar dari keadilan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: a. Adanya keadilan yang berlaku dimana saja dan kapan saja,artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu; b. Adanya persamaan antara hak dan kewajiban; c. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dan keadilan substansial,artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulainya perkara sampai dengan hasil akhir yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak; d. Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan; e. Adanya pengakuan masyarakat terhadapa keadilan yang diahasilkan, atrinya putusan hakim di pengadilan sudah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat; f. Keadilan yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menang dalam perkara,artinya pihak yang menang dapat menuntut apa yang menjadi haknya; g. Terwujudnya keseimbangan dalam masyarakat, artinya putusan hakim bukan hanya memberikan keadilan bagi pihak tetapi juga bagi pihak-pihak lain terutama masyarakat.34 F. Asas Hukum dan kaitannya dengan kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan. a.
34
Asas kebebasan hakim
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 98
Asas ini merupakan asas universal. Pengertian yang dimaksudkan oleh asas ini bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu bersifat bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain. Kebebasan hakim ini tidaklah mutlak. Secara makro kebebasan hakim di batasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Secara mikro di indonesia kebebasan hakim dibatasi oleh pancasila, Undang-Undang Dasar, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan para pihak.35 Pada dasarnya ada dua makna yang terkandung dalam asas kebebasan hakim,yakni: Pertama, tidak seorangpun, khususnya pemerintah atau pejabat dapat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh hakim. Kedua, pelaksanaan tugas-tugas proses peradilan tidak boleh menimbulkan konsekuensi atas pribadi hakim.36 Adapun alasan utama untuk memberikan jaminan terhadap asas kebebasan hakim,yakni sebagai berikut: 1. Secara natural kekuasaan kehakiman tidak sekuat dibandingkan dengan kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman tidak berdaya menghadapi kekuasaan-kekuasaan lain; 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin impartility dan fairness dalam memutus perkara,termasuk perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang kekuasaan yang lain; 3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dipandang sebagai unsur penting ciri substantif sebuah negara hukum dan demokrasi. b.
Asas Terbukanya Persidangan untuk Umum
35
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 238
36
Ibid. Hlm 238
Pengertian asas ini dapat berarti bahwa siapapun boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Asas ini merupakan pengawasan atau kontrol sosial terhadap jalannya peradilan,sekalipun tidak merupakan kontrol langsung terhadap jalannya persidangan yang akan lebih menjamin objektifitas pemeriksaan yang fair sampai pada putusan yang adil kepada masyarakat. Selain itu asas ini untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak dan adil,serta melindungi hak asasi siapapun yang beracara di pengadilan.37 Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anakanak” ayat (3). “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4).38 c.
Asas Kesamaan Asas yang umum di anut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Setiap orang dianggap dan diperlakukan sama dimuka hukum.39
d. Asas Praduga tidak Bersalah.
37
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 247
38
Jur.Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta. Hlm 20. Ibid. Hlm 22
39
Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi :” setiap orang yang disangka, ditangkap,ditahan,dituntut,dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.40 e.
Asas Oportunitas Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan hukum yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP).41 Wewenang penuntutan di pegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik di ajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.42
f.
Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/ terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut: 1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka di tangkap atau ditahan. 2. Bantuan hukum dapat diberikan kepada semua tingkat pemeriksaan.
40
Jur.Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta. Hlm 14. Ibid. Hlm 16 42 ibid. Hlm 16 41
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. 4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara. 5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. 6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa. Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata,bukan dari segi politis,sosial dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukuim yang merata.43 g.
Asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Salah satu tugas hakim di pengadilan adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan menurut bunyi perkataan perundang-undangan semata, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat mutlak dan abadi. Asas peradilan dilakukan “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung makna yang dalam terhadap komitmen hakim untuk selalu berbuat adil atau berperilaku adil pada saat memeriksa dan menjatuhkan putusan. Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah mengerti dan memahami makna keadilan baik secara prosedural maupun substantif, sehingga putusan
43
Jur.Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta. Hlm 23
hakim dapat di pertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, dan terhadap kepada masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa.44 G. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HUTAN DALAM KETENTUAN UMUM PASAL 1 Undang-undang No.41 tahun 1999. 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentuyang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 8.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sbagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
44
Fence M.Wantu, 2011, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 252
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 12. Taman buru adalah kawasan hutan yan ditetapkan sebagai wisata berburu. 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayat, nonhayati dan turunannya, serta jasayang berasal dari hutan.
