BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Kemiskinan Kemiskinan adalah suatu keadaan yang alami oleh semua negara, baik oleh negara yang berkembang, maupun negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan.Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskina (Pratiwi, 2014). Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan
10
perulannya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari.Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (Arsyad, 2010) a. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitkan dengan perkiraan berdasarkan
tingkat
pendapatan
pada kebutuhan
pokok
dan
kebutuhan
yang
atau
kebutuhan
dasar
minimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan begitu kemiskinan dapat diukur dengan cara membandingkan
tingkat
pendapatan
seseorang dengan tingkat
pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan pakaian dan perumahan yang bertujuan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak
cukup
untuk
memenuhi
11
kebutuhan dasa hidupnya. Konsep ini bertujuan untuk menentukan tingkat
pendapatan minimum yang memadai
untuk memenuhi
kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. b. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, sering terjadi fenomena dimana seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan berpengaruh terhadap besar kecilnya
jumlah
penduduk
yang dapat dikategorikan miskin,
sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Penyebab kemiskinan menurut World
Bank (2008), dari
perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam
menunjang kehidupan, yakni asset dasar kehidupan (misalnya
kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset
alam (misalnya tanah
pertanian atau lahan olahan), asset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), asset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan asset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.
12
Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadi dinegara-negara
berkembang
akibat dari
interaksi
antara
6
karakteristik berikut: a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat. b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata. d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan
buruk dan
sangat terbatas,
kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di
negara-negara
berkembang sepuluh kali lebih
tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju. f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Menurut Samuelson dan Nordhaus
(1997),
penyebab dan
terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya
yang
harus
dilakukan
pemerintah
adalah
melakukan
13
pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan
keterampilan
penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. 2. Infrastruktur Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Muhammad 2004). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988 dalam Posumah 2015). Menurut Lewis, (dalam Posumah, 2015) Prasarana (Infrastructure) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang
14
penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap. Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dapat dibagi menjadi (Valeriani,
2011)
menjadi
dua,
pertama
Infrastruktur
ekonomi,
merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (listrik, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang). Kedua Infrastruktur social yaitu prasarana sosial meliputi infrastruktur
pendidikan dan infrastruktur
kesehatan. Konsep infrastruktur memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut sudut pandang kepentingannya, belum terdapat kesamaan pandangan antar lembaga, Negara dan antar disiplin ilmu mengenai konsep infrastruktur.Dari sisi ekonomi, infrastruktur dapat dipandang sebagai sumberdaya modal yang digunakan dalam aktifitas konsumsi, produksi dan investasi.Implikasi atas pengertian ini mendorong timbulnya klasifikasi infrastruktur menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yaitu infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan (Riadi, 2010). 3. Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara
15
langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya (Wahyuni, 2009). Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan
ekonomi
karena
infrastruktur
yang
baik
dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan.Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastuktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan
dengan
kebutuhan
masing-masing
dan
antar
wilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan (Wahyuni, 2009). Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta (Widayati, 2010).
16
Infrastruktur
ekonomi,
merupakan
infrastruktur
fisik
yang
diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (listrik, air, sanitasi, gas, giro pada bank), public work (pasar, hotel, industri, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) (Valeriani 2011).
17
4. Infrastruktur Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tenteng Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar, merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menegah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasara (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar.Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejurusan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.Sedangkan Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
18
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas (Pratiwi,2014). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan
pemberdayaan
perempuan,
pendidikan
keaksaraan, dan lain-lain. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pratiwi, 2014). Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu negara. Jika dunia pendidikan suatu negara rendah, maka akan menyebabkan pendidikan
proses
pembangunan
menyangkut
menjadi
pembangunan
terhambat.
karakter
dan
Sebab, juga
mempertahankan jati diri manusia suatu negara.Sehingga, setiap negara yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi
19
prioritas utama karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan serta kemiskinan. Namun, pendidikan di Indonesia selalu terhambat oleh permasalahan
kepedulian pemerintah yang rendah
terhadap pendidikan dikarenakan kalah dari urusan yang lebihstrategis yaitu Politik. Bahkan, pendidikan dijadikan sasaran politik untuk menuju kekuasaan agar dapat menarik simpati dari masyarakat. Permasalahan lain yaitu penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme, dengan hutang negara yang semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa.Akibatnya, terjadi privatisasi di segala bidang. Bahkan, pendidikan tidak luput dari proses privatisasi ini yang menyebabkan pendidikan menjadi semakin mahal yang tidak bisa di jangkau oleh masyrakat. Akhirnya, masyarakat tidak bisa mencapai pendidikan yang tinggi dan berakibat pada penurun kualitas sumber daya manusia di Indonesia.Selain itu kondisi masyarakat yang tidak bisa mengadaptasikan dengan lingkungan yang ada. Hal ini akan berdampak pada kurangnya perhatian terhadap dunia pendidikan, dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan kebutuhan pangan daripada pendidikan. Akibatnya, kebodohan dan kemiskinan pun akan terjadi. Sehingga, kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, yang akan melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan, dan kemudian menjadi bodoh serta akan mengalami kemiskinan. (Pratiwi,2014)
20
Teori
pertumbuhan
baru
menekankan
pentingnya
peranan
pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kulaitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka memperoleh pendidikan. Sehingga dengan infrastruktur pendidikan yang memadai akan mendorong kualitas sumber daya manusia yang akan menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan (Rasidin dan Bonar, 2004). Infrastruktur
pendidikan
meliputi
infrastruktur
fisik
yang
diperlukan untuk menunjang aktivitas pendidikan (bangunan sekolah, guru, buku, murid) dan infrastruktur lunak yaitu kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma , khusunya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan (https://id.wikipedia.org). 5. Infrastruktur Kesehatan Beberapa pakar ekonom mempunyai anggapan bahwa kesehatan merupakan kejadian ekonomi yang dapat dilihat dari stok maupun juga
21
dinilai sebagai investasi, sehingga kesehatan manjadi salah satu variable yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang merupakan puncak yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan dari sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang mendasar yang memililiki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas (Pratiwi, 2014). Menurut Mils
dan Gilson (1990) dalam
Pratiwi
(2014)
mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut: a. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan. b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. c. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan. d. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya. e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat. Pembangunan
kesehatan
menjadi
bagian
integral
dari
pembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan
22
terarah.Pembangunan ini merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.Melalui pembangunan kesehatan diharapkan setiap penduduk memiliki kemampuan hidup sehat sehingga di masa mendatang tercipta generasi penerus yang bermutu sebagai modal penting dalam pembangunan nasional (Pratiwi, 2014). Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya diharapkan meningkatkan mutu kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata. Pengembangan infrastruktur kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana dengan sumber daya manusia yang berkualitas tingkat kesejahteraan juga akan meningkat sehingga menurungkan tingkat kemiskinan. Infrastruktur kesehatan meliputi infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas kesehatan (rumah sakit, dokter, obat, perawat, puskesmas) dan infrastruktur lunak yaitu kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma , khusunya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan (https://id.wikipedia.org). 6. Hubungan Infrastruktur dengan Kemiskinan Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tergolong berjalan lambat.Sementara itu alokasi anggaran negara untuk mengatasi
23
masalah tersebut terus meningkat. Alokasi anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi laju pengentasan kemiskinannya tidak sebanding dengan kenaikan anggaran tersebut (Maqin,2011). Infrastruktur juga merupakan salah satu peranan penting dalam tingkat kemiskinan.Dimana infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor- faktor produksi (Maqin, 2011). Sejumlah riset ilmiah mengenai infrastruktur di negara-negara miskin menunjukkan bahwa negara negara miskin memerlukan penggunaan sekitar 9 persen dari PDB untuk dapat mengoperasikan, memelihara atau merawa dan membangun infrastruktur jika negara miskin tersebut hendak meraih level millennium development goals (MDGs). Hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifat multipel dan kompleks, tidak hanya karena pengaruhnya secara langsung
24
terhadap produksi dan konsumsi namun juga karena infrastruktur menciptakan eksternalitas langsung dan tidak langsung dan menyangkut besarnya arus pengeluaran yang menimbulkan pekerja tambahan sehingga mengurangi kemiskinan.Sebagian besar dari studi-studi tentang pengaruh makro ekonomi dilakukan dalam tahun 1980an sebagai respon atas kegagalan dalam mempertimbangkan menurunnya produktivitas di negara berkembang. Studi-studi menyarankan bahwa infrastruktur berkontribusi terhadap output kedaerahan, pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja dan kualitas hidup (Aschauer, 1990; Munnell, 1990; Gramlich, 1994; and Esfahani and Ramirez, 2003 dalam Valeriani, 2011). Hubungan infrastruktur ekonomi dengan kemiskinan cukup erat. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, system penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan
bahwa
daerah
yang mempunyai
kelengkapan
sistem
infrastruktur yang lebih baik mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Bappenas,2003).
25
Infrastruktur pendidikan dengan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat. Pembangunan sosial hanya dapat berlangsung dengan baik bila berfokus pada human investment yang mencakup pendidikan,dan kesehatan, yang merupakan elemen pokok dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan merupakan upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Ustama 2009). Infrastruktur kesehatan juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Widodo, 2011) Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan
26
suatu masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan
dampak
positif
terhadap
percepatan
pertumbuhan.
Selanjutnya strategi investasi infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.
27
B. Penelitian Terdahulu Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan rincian sebagai berikut: 1. Infrastruktur Ekonomi a. Penelitian yang dilakukan Maqin (2011) tentang pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Hasil regresi bahwa infrastruktur jalan sebagai indikator infrastruktur ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, tetapi tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh infrastruktur jalan di Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi diduga karena kuantitas dan kualitas jalan yang digunakan masyarakat semakin menurun atau tidak memadai, sehingga tidak mampu mendukung kegiatan perekonomian Jawa Barat. Kondisi infrastruktur jalan dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu tempat, infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya transaksi dan distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat, sehingga kegiatan transaksi dan distribusi perekonomian di Jawa Barat akan lebih efisien yang pada akhirnya harga barang dan jasa tersebut di pasar akan lebih kompetitif. b. Prasetyo (2008) yang meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pembangunan
ekonomi
di
Kawasan
Barat
Indonesia
dengan
menggunakan data panel tahun 1995 – 2006, membagi modelnya
28
dengan variabel dependen yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan
per
kapita.
Pengaruh
infrastruktur
terhadap
pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan pendekatan fixedeffects, yang menyimpulkan bahwa variabel bebas jalan, listrik, dan investasi berhubungan secara positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengaruh infrastruktur terhadap pendapatan per kapita dianalisis dengan pendekatan random effects, dengan hasil yang sama dengan hasil dari estimasi pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu semua variabel bebas jalan, listrik, investasi berhubungan secara positif dengan pendapatan per kapita. 2. Infrastruktur Kesehatan a. Penelitian yang dilakukan Maqin (2011) tentang Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Hasil perhitungan model regresi pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki hubungan yang negatif. Peningkatan jumlah unit infrastruktur kesehatan bukanlah upaya untuk dapat
meningkatkan
mengakibatkan infrastruktur
pertumbuhan
menurunnya kesehatan
ekonomi
pertumbuhan
dengan
tetapi
ekonomi.
pertumbuhan
justru
Hubungan
ekonomi
yang
berlawanan arah diduga karena perbaikan infrastruktur kesehatan menyebabkan biaya pengobatan dan rawat inap di rumah sakit semakin mahal. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk miskin di Jawa Barat tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan rumah sakit.
29
b. Yanuar (2006) dalam penelitiannya tentang kaitan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan output menggunakan analisis panel data 26 provinsi dengan model fixed effects menemukan modal fisik (physical capital), infrastruktur kesehatan memberikan pengaruh terhadap output, yaitu setiap kenaikan infrastruktur kesehatan menaikkan produktivitas kerja. c. Penelitian yang dilakukan oleh
Faisal (2013) tentang keterkaitan
tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin. Indikator tingkat kesehatan yang digunakan adalah fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan adalah analisis uji signifikansi parsial (Uji t) yang didapat dari tabel coefficient hasil olah data SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, variabel tingkat kesehatan menunjukkan pola hubungan yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3. Infrastruktur Pendidikan a. Sibrani (2002) tentang kontribusi infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, menemukan bahwa infrastruktur pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat menimbulkan disparitas pendapatan per kapita masing-masing daerah di Indonesia, terutama di Kawasan Indonesia Timur. b. Yanuar (2006) dalam penelitiannya tentang kaitan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan output menggunakan analisis panel data
30
26 provinsi dengan model fixed effects menemukan modal fisik (physicalcapital), infrastruktur pendidikan memberikan pengaruh terhadap output.. c. Maqin (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh kondisi infrastruktur
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
di
Jawa
Barat
menemukan bahwa rasio infrastruktur pendidikan dengan jumlah murid di tahun 2000 dan 2007 mengalami peningkatan artinya bahwa pelayanan infrastruktur menjadi semakin buruk (tidak memadai) dimana ditandai dari hasil regresi indikator infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. C. Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu pada penelitianpenelitian terdahulu yang relevan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut (Gambar 2.1): INFRASTRUKTUR EKONOMI
INFRASTRUKTUR KESEHATAN
TINGKAT KEMISKINAN
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran
31
Penyebab dan
terjadinya penduduk
miskin
di
Negara-negara
berkembang yang adalah karena tiga hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan
dan
gizi,
lambatnya
perbaikan
mutu
pendidikan dan
pendapatan rendah. Rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dikarenakan penduduk yang miskin biasanya kurang mempunyai akses terhadap pelayanan publik karena kesulitan untuk memperoleh pelayanan publik tersebut sehingga mereka kesulitan untuk terhindar dari kemiskinan. Selain itu pelaku bisnis akan menginvestasikan modalnya pada daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai. Sehingga konsep dari penelitian ini adalah apakah infrastruktur ekonomi, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
32
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian
juga
akan
meningkat
sehingga
mendorong
peningkatan
produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan
oleh
rendahnya
akses
mereka
memperoleh
pendidikan.Membaiknya profil pendidikan penduduk tidak lepas dari bertambahnya sarana pendidikan yang tersedia misalnya tenaga pengajar dan ruang belajar akan mendorong kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya
meningkatkan
pendapatan
sehingga
menurunkan
tingkat
kemiskinan. Sulitnya akses kesehatan adalah salah satu masalah penduduk miskin.Dimana penduduk dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.Sehingga perbaikan dan penambahan sarana kesehatan sebagai kebutuhan pokok harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.Masyarakat yang sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga mampu berusaha keluar dari kemiskinan. Sarana
ekonomi
seperti
pasar
juga
berkaitan
dengan
kemiskinan.Ketersediaan sarana ekonomi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kemudahan masyarakat dalam menemukan pasar untuk membeli kenutuhan hidup maka akan meninkatkan produktivitas. Pasar juga memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat, sehingga masyarakat mampu terhindar dari kemiskinan.
33
D. Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Tingkat infrastruktur di kabupaten di Jawa Tengah tergolong rendah. 2. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tergolong besar bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia. 3. Adanya hubungan pembangunan infrastruktur terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
34
