BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Akuntansi Pemerintahan Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya. Akuntansi umum ini memiliki sejumlah bidang akuntansi seperti Akuntansi Pemerintahan atau Governmental Accounting. Akuntansi Pemerintahan mencoba untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek perusahaan dan Public Administration serta membantu mengadakan pengawasan pengeluaran dana masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Revisond
Baswir
(2000:7)
mengemukakan
pengertian
akuntansi
pemerintahan sebagai berikut : “Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Sehubungan
dengan
pendapat
tersebut,
maka
dalam
akuntansi
pemerintahan tidak diperlukan pencatatan laba rugi seperti yang dilakukan pada Akuntansi Perusahaan. 2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan lebih menitikberatkan pada dana (fund) sehingga sering disebut sebagai akuntansi dana. Dalam hal ini sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana. Adapun pengertian dana dalam akuntansi pemerintahan adalah satu kesatuan dengan seperangkat buku besar/ ledger yang digunakan untuk mencatat kas dan juga sumber-sumber keuangan lainnya, juga kewajiban-kewajiban yang berkaitan disertai dengan sisa dana saldo dan perubahan-perubahan yang dibuat
9
10
secara terpisah dengan maksud melaksanakan kegiatan khusus/ mencatat tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan persepsi dan
juga pembatasan-
pembatasan tertentu. Karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Revisond Baswir (2000:9), terbagi atas beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, sebagai bagi berikut : 1. Karena keinginan manajer laba tidak inheren didalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, muka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan; 2. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak diperlukan; 3. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya; dan 4. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dipisahkan dengan mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara. 2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan Pemerintah yang dalam hal ini adalah organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta/ perusahaan. Adapun yang membedakan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan menurut Gade (1998: 27) adalah : 1. Perbedaan yang utama antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintah pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan. 2. Pemerintah memberikan pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasajasa yang dihasilkan. 3. Para penyumbang dana kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak bertindak secara sukarela dan mereka mengharapkan agar dana yang mereka bayarkan itu diurus dengan efektif, efisien dan ekonomis untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada seluruh rakyat,sedangkan para pemberi modal kepada perusahaan adalah
11
secara sukarela untuk ikut dalam perniagaan yang mengharapkan suatu keuntungan langsung. 4. Hubungan antara rakyat sebagai penyedia dana dari rakyat sebagai konsumen barang-barang dan jasa-jasa dari pelayanan tersebut tidak langsung dan tidak terdapat pasar terbuka untuk menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia usaha dilaksnakan pada pasar atau bursa terbuka. 5. Anggaran tahunan negara yang disiapkan oleh pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran belanja yang tercantum didalam anggaran negara tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah. Apabila pemerintah hendak melampaui batas anggaran belanja yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif tersebut tentu harus mendapat persetujuan dari lenbaga legislatif itu. Pada perusahaan juga dibuat anggaran perusahaan tahunan dan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan rapat umum pemegang saham. 6. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku daengan banyaknya peraturanperaturan yang mengaturnya, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat luwes dan fleksibel. 7. Akuntansi Pemerintahan tidak menyusun perhitungan rugi dan laba seperti yang selalu yang dilakukan pada akuntansi perusahaan. 8. Pada akuntansi pemerintahan tidak membuat pencatatan tentang pemilikan pribadi (individual ownership), seperti yang selalu dibuat pada akuntansi perusahaan. 9. Pada akuntansi pemerintahan tidak melaksanakan perkiraan penyusutan aktiva, sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan suatu keharusan. Dan hal ini menjadi pertimbangan dalam perkembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip atau standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan dimana prinsip itu dipergunakan dan juga dari sisi pemakai laporan keuangan. Untuk dapat memahami akuntansi pemerintahan secara tepat, menurut Government Finance Officers Association yang dikutip oleh Gade (1998: 24) diperlukan pertimbngan tiga hal sebagai berikut: 1. Struktur Pemerintahan 2. Sifat dan Sumber Daya 3. Proses Politik Memegang Peranan Penting
12
Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintah demokratis, struktur pemerintahan biasanya berdasarkan sistem checks and balances yang dilakukan dengan pemisahan fungsi pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga fungsi pemerintah tersebut bisa memiliki kesimpulan yang berbeda mengenai
bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan
sebaik-baiknya. Disektor pemerintahan tidak terdapat hubungan langsung antara barang/jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli seperti pada sektor dunia usaha swasta. Dalam hal ini kita sulit sekali untuk mengidentifikasi hubungan pertukaran antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima. Dan sebagai individu tidak akan pernah menerima sejumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah pajak yang dibayar. Jadi disini pembayar pajak bersifat pemberi sumber dana yang tidak sukarela, dan bila diberi pilihan akan memilih tidak membayar pajak. Dalam negara demokratis, rakyat melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini masyarakat meminta kepada pemerintah agar memberikan jasa yang maksimum kepada mereka dengan jumlah pembayaran pajak yang minimum. Pemerintah juga harus menginvestasikan sejumlah dana dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan. Hal ini menyebabkan akuntansi pemerintahan harus terpisah dari akuntansi perusahaan.
2.1.4 Sistem Akuntansi Pemerinatahan Di Indonesia Sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah sistem pembukuan kameral/ anggaran
yang akan mengolah semua
transaksi-transaksi keuangan, sumber-sumber, kewajiban-kewajiban, dana-dana pemerintah dan akan menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintah maupun berbagai tingkatan manajemen didalam pemerintah. Adapun tujuan dari sistem akuntansi pemerintahan ini adalah untuk
13
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian anggaran dan evaluasi operasi-operasi serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Secara garis besar, pembukuan kameral menurut pendapat Arinta (1993: 4) adalah sebagai berikut: 1. Tatabuku kameral dimaksud untuk digunakan oleh badan-badan nonprofit yang berlandaskan atas anggaran belanja, jadi termasuk untuk badan-badan pemerintahan. 2. Buku-buku yang digunakan terdiri dari: a. Buku kas/ Bank biasa/ tabelaris, berbentuk skontro. Sisi debet (kiri) digunakan buat peanerimaan tunai dengan sekaligus mencatat sumber/ jenis/ mata anggaran yang bersangkutan. Sedang kan sisi kredit (kanan) diginakan untuk maencatat paembayaran tunai dengan sekaligus mencatat jenis/ mata aggarannya. b. Buku/ Jenis/ Mata Anggaran, berbentuk daftar untuk setiap jenis/ mata anggaran: Jumlah anggaran untuk setiap jenis / mata anggaran yang diterapkan untuk satu tahun ditulis dibelakang nomor dan nama jenis/ mata anggaran sebagai heading, jadi diluar pembukuan. 3. Secara periodik dan diakhir tahun anggaran dibuat rekapitulasi (ikhtisar) dan buku jenis/ mata anggaran tersebut. 4. Pada akhir tahun dapat juga disusun: neraca, daftar lebih/ kurang antara anggaran dan realisasi, dan daftar hasil/ tanggungan (semacam rugi/laba). 5. Semua pembukuan bersifat tunai, oleh karenanya menggunakan cash basis of accounting. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia berdasarkan tata cara: 1. Pembukuan Kameral. 2. Menggunakan Cash Basis of Accounting
2.2
Anggaran Pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam
suatu negara merukan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran yang akan dibahas dibawah ini secara terperinci.
14
2.2.1
Pengertian Anggaran Sony Yuwono (2005: 27) menyebutkan pengertian anggaran adalah : “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi”. Kusnadi (2002: 40) juga menyebutkan anggaran adalah : “Anggaran adalah estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran (biaya) yang akan dikeluarkan terhadap aktivitas yang akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi”. Sony Yuwono (2000: 34) juga menyebutkan anggaran kinerja adalah : “Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal”.
Revisond Baswir (2000: 26) juga menyebutkan secara khusus Anggaran Negara adalah : “Anggaran Negara Adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu”. Bedasarkan beberapa pengertian di atas maka melalui anggaran negara tidak hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk periode di masa depan, tetapi juga dapat diketahui mengenai penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu dan juga suatu anggaran negara harus bisa menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal atau mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat.
15
2.2.2 Kegunaan Anggaran Kusnadi (2002: 40) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi menjadi tujuh, meliputi : 1. Memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang akan dikehendaki. 2. Menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan 3. Anggaran akan dapat megharmoniskan antar bagian yang ada dalam organisasi 4. Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas hanya pada yang penting dan perlu. Hal-hal yang dipandang kurang penting akan dapat dihindari atau ditangguhkan sebab setiap aktivitas pasti memerlukan dana (uang) sedangkan anggaran telah membatasi besaran dana (uang) untuk setiap aktivitas yang diperlukan. 5. Anggaran dapat dijadikan alat pengaman organisasi. Dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil. 6. Pengguanaan metode, alat dan tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. 7. Memaksa semua pihak yang ada dalam organisasi, baik dari pihak pimpinan puncak sampai pada tenaga pelaksana untuk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggaran. Setelah membahas fungsi anggaran secara umum maka kemudian kita akan lebih memfokuskan diri pada fungsi Anggaran Negara yang dapat berlaku pada pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Menurut Revisond Baswir (2000: 27) fungsi Anggaran Negara adalah sebagai berikut : 1. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk satu periode di masa yang akan datang 2. Karena sebelum anggaran negara dijalankan ia harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari lembaga perwakilan rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah 3. Karena pada akhirnya setiap anggaran negara harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada lembaga permusyawaratan rakyat, berarti anggaran negara juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilih.
16
Berdasarakan penjelasan fungsi anggaran di atas, maka disimpulkan bahwa bagi pemerintah Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman, maka bagi masyarakat Anggaran Negara berfungsi sebagai alat pengawas, baik terhadap kebijaksanaan yang di pilih pemerintah maupun terhadap realisasi terhadap kebijaksanaan tersebut.
2.2.3 Siklus Anggaran Setiap aktivitas manusia baik secara individu maupun secara kelompok (organisasi) pasti dimulai oleh aktivitas awal dan ditutup oleh aktivitas akhir. Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir itu dinamakan dengan siklus. Dalam anggaran juga terdapat aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran. Pada dasarnya secara umum Siklus Anggaran adalah sama untuk setiap organisasi, yang berbeda hanya pada penekanan atau skala prioritas. Siklus anggaran umumnya terdiri dari empat tahap, seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2002:70) di bawah ini : 1. 2. 3. 4.
Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Budget Reporting and Evaluation)
Siklus anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. 2. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat, dimana pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill tetapi juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mampu memberikan argumentasi yang rasional atas semua pertanyaan-pertanyaan dan bantahanbantahan dari pihak legislatif.
17
3. Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) Pada tahap ini yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem
(informasi) akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Budget Reporting and Evaluation) Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. Siklus anggaran negara (budget cycle) untuk pelaksanaan keuangan negara merupakan hal yang penting bagi sistem akuntansi pemerintahan, yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengajuan RUU APBN kepada DPR, pembahasan dan persetujuan DPR sehingga menjadi UU APBN, pelaksanaan anggaran oleh pemerintahan, pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran oleh aparat pengawasan fungsional dengan sampai dengan pengajuan RUU APBN menjadi UU APBN.
2.3 Pendapatan Asli Daerah Menurut Suparmoko (2002: 55), Pendapatan Daerah adalah: “Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerinathan Daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah”. Menurut ketentuan umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerinatanhan Pusat dan Pemerintahan Daerah : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
18
Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian pendapatan asli daerah antara lain : 1. Pendapatn asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. 2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku. Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Indra Bastian (2001: 210) menyatakan bahwa : “Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam”. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2.3.1 Pajak Daerah Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2003: 98), definisi pajak adalah : “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan Pemerinatahan Daerah dan Pembangunan Daerah”. Jenis-jenis Pajak Daerah adalah : 1. Pajak Hotel Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk
19
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimilki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 2. Pajak Restoran dan Rumah Makan Pajak Restoran dan Runmah Makan adalah pajak atas pelayan restoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 3. Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelengaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 4. Pajak Reklame Pajak Reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 5. Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pumungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
20
6. Pajak Badan Galian Golongan C Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, tawas, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit. Pajak merupakan sumber umum penerimaan Pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh Pemerintah Pusat. Pembagian hasil penerimaan ini dengan cara penyerahan atau pembagian ada kalanya dicantumkan dalam Undang-undang. Beberapa cara Pemerintah Regional di negara kesatuan memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan sebagian karena dimungkinkan oleh sistem pajak nasionalnya dan lainnya karena perbedaan dasar yang ditetapkan. Pengaturan pembagian hasil pajak yang dimaksud antara lain dicantumkan pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal yang menerangkan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan. Sistem pajak penghasilan nasional memiliki ciri umum tertentu yang membedakan antara pajak yang dikenal atas penghasilan orang pribadi dan laba yang diperoleh sebuah perusahaan. Penetapan bagi pajak orang pribadi dengan cara mengenakan pajak atas pendapat hasil seseorang dikurangi biaya-biaya dan potongan yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Pajak perusahaan dikenakan atas laba yang diperoleh suatu perusahan setelah diperhitungkan dana untuk penyusutan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya bersifat progesif sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba suatu perusahaan yang biasanya dimulai dari persentase yang lebih tinggi. Tingkat pajak orang pribadi seringkali dibedakan antara pendapatan dan penghasilan yang diperoleh seseorang akan tetapi bukan merupakan suatu pendapatan dimana yang terakhir ini tingkat pajaknya dikenakan lebih tinggi. Tunjangan yang diberikan
21
kepada perorangan (personal allowances) adalah untuk meringankan golongan berpenghasilan rendah. Bagi negara-negara berkembang hal ini secara efektif memberikan keringanan untuk sebagian terbesar dari jumlah penduduknya. Dalam hal ini administrasi pajak pendapatan nasional secara nyata memusatkan perhatian pada gaji di sektor formal yang diterima oleh pegawai pemerintah, swasta dan laba atas perusahaan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-masing daerah, yang dengan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber- sumber penerimaan pajak di Daerah. Upaya peningkatan pajak dilakukan di dalam kerangka perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut Sitompul (1996: 278) antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan. Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada. Meningkatkan wewenang pemerintah daerah. Meningkatkan administrasi pajak daerah. Menciptakan pajak daerah yang baru konvensional. Menciptakan pajak daerah yang baru non konvensional.
Sementara itu Bachrul Elmi (2002: 46) mengungkapkan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain: 1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru. 2. Peranan aprasial valuation terhadap aset-aset daerah. 3. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.
2.3.2
Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 26 UU No. 34 Tahun 2000 yaitu Perubahan UU No. 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
22
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Ibnu Syamsi (1994: 221) mengatakan tentang Retribusi bahwa: “Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang menikmati jasa secara langsung”. Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, pasal 158 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : 1. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. 2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahklan Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga”.
Menurut Abdul Halim (2004: 68) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut: a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.
23
c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank. d. Bagian Laba atau Penyetoran Modal/ Investasi.
2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah : “Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”.
Sedangkan pengertian lain-lain yang sah menurut Abdul Halim (2004: 67), yaitu: “Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis-jenis Lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini: 1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan. 2. Penerimaan jasa giro. 3. Penerimaan bunga deposito. 4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa giro. 3. Pedapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
24
2.4
Pengeluaran/ Belanja Pembangunan Daerah Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka
memenuhi peamenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan sosial
yang
seluas-luasnya
diperlukan
pengeluaran-pengeluaran
daerah.
Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajibankewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Adapun
paengeluaran-pengeluaran
tersebut
adalah
pengeluaran-
pengeluaran rutin (current expenditure)dan pengeluaran pembangunan (capital expenditure). Mengenai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan ini, Revisond Baswir (2000: 39) mengatakan : “Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah, sedangkan pengeluaran pemabangunan adalah pemengeluaran pemerintah yang bersifat inventasi, dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu faktor pembangunan nasional”. Pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya yang dalam hal ini terutama kemajuan material. Pengertian dari belanja pembangunan daerah adalah besarnya pengeluaran untuk menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan dari pendapatan daerah. Bentuk dari pengeluaran daerah ini dapat berupa proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau gedung-gedung, dan dapat pula berupa proyek-proyek non fisik seperti pendidikan, kesehatan, penataran, pembinaan mental masyarakat dan spiritual. Belanja pembangunan daerah ini mempunyai ciri spesifik yaitu investment catagories, dimana penggunaan biaya untuk membiayai fungsi agent of depelopment dan dari pengeluaran atau belanja ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian daerah selanjutnya.
25
2.4.1
Sektor Kesehatan Sektor Kesehatan merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Garut.
Dengan demikian alokasi anggaran sektor kesehatan dapat diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan pada berbagai pelayanan kesehatan masyarakat.
